Hasil Pencarian

Ditemukan 6 dokumen yang sesuai dengan query

Jimly Asshiddiqie, 1956-

Hukum acara pengujian undang-undang

Jakarta: Yasrif Watampone, 2005

347.012 JIM h

Buku Teks Universitas Indonesia Library

Rizki Amalia

Kedudukan hukum (legal standing) kesatuan masyarakat hukum adat dalam pengujian undang-undang terhadap undang-undang dasar tahun 1945 (judicial review) di mahkamah konstitusi RI

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2009

T37196

UI - Tesis Open Universitas Indonesia Library

Zurn, Christopher F.

Deliberative democracy and the institutions of judicial review

" shows why a normative theory of the legitimacy of constutional review. he further argues that this function should be institutionalized in a complex, multilocation structure including not only independent contutional courts , but also legislative and executive self - review that will be enable interbranch consitutional dialogue and constitutional forums. ... "

Cambrigde : Cambrigde University Press , 2009

347.73 ZUR d

Buku Teks Universitas Indonesia Library

Problematika keberlakuan dan status hukum perjanjian internasional

JY 6:2 (2013) (1)

Artikel Jurnal Universitas Indonesia Library

Sirait, Sunggul Hamonangan

Pembatasan hak politik aparatur sipil negara dalam pasal 119 dan pasal 123 ayat 3 undang-undang nomor 5 tahun 2014 tentang aparatur sipil negara = Restrictions on the political rights apparatus state civil article 119 and article 123 paragraph 3 of law no 5 of 2014 on the state civil apparatus

" ABSTRAK Tesis ini membahas pembatasan hak-hak politik ASN (PNS) dalam Pasal 119 dan Pasal 123 ayat (3) UU No. 5 Tahun 2014 tentang ASN. Sebagai warga negara Indonesia, maka ASN juga mempunyai hak-hak sipil dan poitik yang dilindungi oleh konstitusi. Seorang ASN tidak dapat menjadi pengurus suatu partai politik namun untuk menggunakan hak politiknya dalam pemilu yaitu hak dipilih dan memilih untuk jabatan politik/publik adalah dilindungi konstitusi. Pengisian jabatan politik oleh seorang ASN melalui mekanisme pemilu ... "

Depok: Universitas Indonesia, 2016

T44849

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Legal review

" The scheme of checks and balances in the process of legislation in various countries, experienced a shift after judical review accommodated. Legislation does not only involve exeecutive institutions and the parliament bbut also the judiciary. Judicial review is a channel for the expression of public dissent against the decision taken by the legislators. Through the authority of judical review, the Constitutional Court may overturn legislation. This is not because the Constutional Court is in a ... "

Bandung: Universitas Indonesia,

342 LRJ

Majalah, Jurnal, Buletin Universitas Indonesia Library

Hasil Pencarian :: Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian