Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

" ABSTRAK Pajak merupakan salah satu sumber penerirnaan negara yang akhir-akhir ini mempunyai peran yang semakin penting dan strategis sebagai sumber penerimaan dalam negeri, diluar penerimaan minyak bumi dan gas alam. Peningkatan penerimaan pajak dimulai setelah dilakukannya Reformasi Perpajakan tahun 1983 dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Perpajakan, Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak penghasilan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Barang Mewah. Reformasi Perpajakan yang utama dilakukan dalam sistem pemungutan pajak, yakni dengan mengubah sistem official assessment menjadi sistem self-assessment. Keberhasilan dari sistem self-assessment ini sangat ditentukan oleh kepatuhan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya..Untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak perlu dilakukan usaha-usaha, antara lain dengan intensifikasi pemeriksaan pajak. Selain untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak, pemeriksaan pajak juga mempunyai fungsi untuk menegakkan keadilan, baik keadilan secara mendatar, yaitu keadaan dimana Wajib Pajak yang berkemampuan sama dikenakan pajak yang sama pula, maupun keadilan secara tegak, yaitu keadaan dimana Wajib Pajak yang berkemampuan lebih besar dikenakan pajak yang lebih besar pula. Keberhasilan pemeriksaan pajak dalam meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dipengaruhi oleh berbagai variabel. Dalam penelitian ini diungkapkan variabel-variabel yang mempengaruhi pemeriksaan dan juga saran-saran untuk memperbaiki pengaruh variabel-variabel tersebut. Ada tiga variabel sebagai temuan penelitian ini yang berpengaruh terhadap pemeriksaan pajak, yaitu : 1. Perencanaan pemeriksaan pajak 2. Pelaksana pemeriksaan/Pemeriksa/Sumber Daya Manusia 3. Unsur yang mendukung Untuk perencanaan pemeriksaan pajak disarankan agar penyusunannya dilakukan dengan cermat dan dikoordinasikan dengan pihak-pihak yang terkait sehingga tujuan dari pemeriksaan pajak dapat dicapai dengan optimal, efisien dan efektif. Dalam bidang sumber daya manusianya, mutu dari pelaksana pemeriksaan pajak perlu ditingkatkan baik kemampuannya maupun motivasi serta mentalitasnya. Sedangkan untuk unsur-unsur yang mendukung, seyogianyalah digalang kerjasama dengan pihak- pihak diluar Ditjen Pajak untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugasnya, karena upaya meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak ini bukan hanya tugas dari Ditjen Pajak melainkan juga tugas dari seluruh lapisan masyarakat"

"Penelitian ini berjudul ?Analisis pemetaan kompetensi dan penilaian kebutuhan pelatihan bagi pejabat struktural eselon II, III dan IV pada kantor pusat Direktorat Jenderal Pemasyarakatan?. Penelitian dilakukan di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dengan metode penelitian sensus (118 populasi).Latar belakang pemilihan judul ini didasarkan pada fenomena empiris dan teoritis. Secara empiris Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pemasyarakatan diindikasikan mengalami peningkatan frekuensi tugas-tugas sehingga diperlukan SDM yang handal. Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalahnya adalah : (1) Bagaimana kesenjangan yang terjadi antara kompetensi yang dibutuhkan dan kompetensi yang tersedia pada jenjang eselon II, III dan IV dalam organisasi Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (2) Pelatihan apa yang dibutuhkan untuk mengatasi kesenjangan kompetensi tersebut. Metoda pengolahan data yang digunakan untuk mencari jawaban dari rumusan masalah di atas mengarah pada metode Deskriptif Statistik (metoda Crostab dan Distribusi Frekuensi).Hasil penelitian menunjukan bahwa secara umum kondisi aktual kompetensi (umum, khusus dan teknis) pejabat eselon II dan III masuk kategori comfort. Kondisi aktual kompetensi umum pejabat eselon II secara statistik tidak memperlihatkan kesenjangan yang signifikan antara kondisi aktual dan kondisi ideal. Namun demikian terdapat tiga kompetensi aktual yang mendapat penilaian relatif rendah.Seluruh kondisi aktual kompetensi umum pejabat eselon IV mendapat penilaian di bawah 7, bahkan terdapat lima item kompetensi yang mendapat penilaian di bawah 6. Menurut entegrys Incorporate (1993), tingkat penguasaan terhadap lima kompetensi tersebut masuk klasifikasi exploratory. Adapun pada kondisi aktual kompetensi khusus, 17 item kompetensi mendapat penilaian di bawah 6, dan 22 item sisanya dinilai ankara 6,35 s/d 7,26.Sebelas item kondisi aktual kompetensi teknis pejabat eselon II dinilai cukup sampai baik. Menurut entegrys Incorporated (1993), tingkat penguasaan 11 item kompetensi tersebut masuk klasifikasi comfort. Akan tetapi, kompetensi berbahasa asing pejabat eselon II mendapat penilaian di bawah 6, dengan demikian pemahaman bahasa asing pejabat eselon II masih dalam batas upaya untuk memahami.Kebutuhan pelatihan pejabat eselon Il dalam bidang kompetensi umum menunjukkan hanya ada 2 kompetensi yang dinilai cukup pelatihan. Kebutuhan dalam bidang kompetensi khusus menunjukan, 16 dari 39 item kompetensi (41%) dinilai pelatihan cukup, sedangkan 23 item kompetensi (59%) perlu pelatihan tetapi tidak mendesak.Kebutuhan pelatihan pejabat eselon Ill dalam bidang kompetensi umum, secara umum masuk kategori pelatihan cukup meskipun ada empat kompetensi yang perlu pelatihan namun tidak mendesak. Sedangkan kebutuhan pelatihan untuk bidang kompetensi khusus, 30 kompetensi (76%) perlu pelatihan tapi tidak mendesak, dan 9 kompetensi (24%) masuk wilayah pelatihan cukup. Namum demikian, dari 30 kompetensi yang perlu pelatihan tidak mendesak, 10 diantaranya mendekati wilayah kebutuhan kritis.Kebutuhan pelatihan pejabat eselon lV untuk bidang kompetensi umum masuk dalam kategori kebutuhan pelatihan tidak mendesak, hanya satu kompetensi yang masuk dalam kategori kebutuhan pelatihan cukup.Memperhatikan hasil penelitian di atas, maka perlu penyempurnaan sistem pendidikan dan pelatihan pegawai, diantaranya dengan membuat perencanaan yang matang dan mengkombinasikan berbagai faktor seperti tujuan, sasaran, dan metode pelatihan yang benar, instruktur yang kompeten, meiliki komitmen terhadap esensi pelatihan, dan sistem rekruitmen yang lebih objektif.

---

The analysis on competency mapping and the evaluation towards the needs of trainings for the officials in echelon II, III, and IV structural position in the central bureau of Directorate general of correction' Is The title of the research. The research took place in the Central Bureau of The Directorate General of Correction using census research method (118 population). The background to choose the title is based on the theoretical and empirical phenomenon. Empirically, the Directorate General of Correction Central Bureau is indicated to have an increasing frequency on its duty concerning correction fields that it requires very good Human Resources who will be readily counter more dynamic problems.

Based on the above background, the following problem identifications are taken : (1) How is the gap turning up between the needed competency and the competency available in the Echelon II, III and IV structural positions in the organizations in the Central Bureau of Directorate General of Correction (2) What kind of training programs are actually needed to overcome the problems. The Data Processing Method used to find the answers for the questions of the descriptive method (Crostab and Frequency Distrubution method).

The result of the research shows that the condition of the actual competency (general, specific and technical) of the officials in Echelon Il and III structural position is generally in the comfort category. The actual condition of the general competency of the officials in the Echelon II structural position statistically does not show any significant gap between the actual condition and the ideal one, although there are 3 (three) actual competencies having low score. The actual condition of the general competency of the officials in the Echelon IV structural position is under the score of 7, even there are 6 competency items with under 6 as their score. According to Entegrys Incorporate (1993), the mastery towards those 5 competencies is classified as exploratory competency. The actual condition of the specific competency of the officials in the Echelon IV structural position is poor, since there are 17 competency items with under 6 score, and the remaining 22 competency items are regarded enough to good, they are around the score of 6.35 to 7.26.

The actual condition of the technical competency of the officials in the Echelon ll structural position is deliberately good. Entegrys Incorporate (1993) said that in such condition, the mastery level toward the competencies is classified as comfort category. Besides, the competency to speak foreign languages of the officials in the Echelon II structural position is poor, with the score under 6 (six), meaning that their mastery towards foreign languages is in the level of trying to understand.

The needs to have training for the officials in the Echelon II structural position on the general competency fields show that only 2 out of all general competencies are considered as needs to have sufficient training. The specific competency fields show that 16 out of 39 competency item (41%) are in needs to have sufficient training, and the remaining 23 competency items (59%) are in needs to have training but not urgent.

The needs to have trainings of the officials in the Echelon III structural position on the general competency, are commonly categorized as needs to have sufficient training, though there are four competencies which are urgently required. While, on the specific competency fields show that 30 competencies (76%) need not urgent trainings. The remaining 9 competencies (24%) need to have sufficient trainings. Nevertheless, among the 30 competency which need not urgent trainings, 10 of them are close to the critically need trainings area.

The needs to have training for the officials in Echelon IV structural position on the general competency, are commonly categorized need to have not urgent training, but only one which is categorized to have sufficient training.

By considering the result of the research on the actual condition of the competency own by officials in Echelon II, III and IV structural positions in the Central Bureau of Directorate General of Correction, it is regarded urgent to complete the officials education and training systems, among others are by designing a perfect planning and combining various factors like the training objectives, the technical targets or the correct training methods, good preparation, providing totally competent training methods, good preparation, providing totally competent training participants and instructors who also have high commitment toward the training substance by implementing regular steps in any levels and objective recruitment system."

"Perubahan konstitusi yang menekankan pada legislative heavy berada ditangan DPR RI menempatkan posisi DPR RI sebagai pemegang kekuasaan membentuk Undang-Undang, yang sebelumnya berada di tangan Presiden. Perubahan tersebut juga di imbangi dengan perubahan stuktur organ kenegaraan (lemabaga negara) Republik Indonesia pada lembaga yudikatif yaitu dengan dibentuknya lembaga baru Mahkamah Konstitusi yang mempunyai fungsi control terhadap DPR RI dalam menjalankan kekuasaan legislatifnya Dalam proses penaganan pengujian undang undang, peran Sekretariat Jenderal DPR RI sebagai unsur pendukung keahlian dan administrasi terhadap Dewan, yang juga merupakan aparatur pemerintah menjadi sangat penting dan sebagai bagian dari aparatur pemerintah wajib mewujudkan good governance dalam memberikan pelayanaan terhadap dewan yang merupakan cerminan dari rakyat Indonesia. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana peran Sekretariat Jenderal DPR RI dalam memberikan dukungan kepada DPR RI dalam pengujian Undang Undang terhadap Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Apakah kendala-kendala yang dihadapi dalam pengujian Undang Undang terhadap UUD 1945. Hasil yang diharapkan dari penelitian ini adalah memperoleh gambaran secara menyeluruh mengenai peran Sekretariat Jenderal DPR RI dalam memberikan dukungan kepada DPR RI khususnya dalam penanganan pengujian undang undang terhadap UUD 1945. Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa tugas dari Sekretariat Jenderal DPR RI dalam menyelenggarakan dukungan administratif dan keahlian kepada DPR RI dalam penanganan perkara pengujian undang terhadap UUD 1945 belum dapat dilaksanakan secara optimal. Hal ini tergambar dalam pelaksanakan tugas penyiapan keterangan DPR RI yang dilakukan oleh Bagian Hukum. Salah satu penyebabnya adalah beban tugas unit kerja Bagian Hukum terlalu banyak, sumber daya manusia sebagai pendukung administratif dan keahlihan sangat terbatas. Tim Asistensi dan tim pengolah data yang bersifat ad hoc yang dibentuk untuk menangani penyiapan keterangan DPR RI tidak optimal karena, belum ada mekanisme kerja yang jelas. Penulisan tesis ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti data sekunder atau bahan pustaka dan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (statue approach).

---

The 1945 constitution's reform emphasizes the heavy of legislative power and function in the hands of the Parliament as the law maker. Such power and function had previously been in the hands of the Government. The constitution reform contributes to the changes in the structure of the state organs of the Republic of Indonesia on the judiciary power by the creation of new institution, as called the Constitutional Court which has the function to control the House of Representatives in carrying out its legislative power. The role of the Secretariat General of the House of Representatives as an element of expertise and administrative support to the Council, which is also the government apparatus becomes very important as part of government officials in providing a good governance basis in giving supports and services toward the council which is a reflection of the people of Indonesia.

Problem in this study is to what extend the role of the Secretariat General of the House of Representatives in providing support to the House of Representatives in the judicial review process. What are the constraints faced in the judicial review process. The expected outcome of this research is to obtain a thorough picture of the role of the Secretariat General of the House of Representatives in providing support to the Parliament, especially in the handling of the judicial review process in the Constitutional Court.

The results can be concluded that the task of the Secretariat General of the House of Representatives in carrying out administrative support and expertise to the House of Representatives in judicial review process cannot be implemented optimally. The study shows that the Secretariat General Organs, as called the legal division, cannot work optimally in preparing the DPR's statement. The reason is that the legal division has too much tasks to do while the human resources and administrative support is very limited.

The supporting team that temporarily formed as an 'ad hoc' team dealing with the preparation of testimony for the House of Representatives was not working optimally either; due to unclear mechanisms and lack of standard of operational procedure in supporting the Parliament task in front of the Constitutional Court. The thesis uses the method of juridical normative research. The research is done by examining secondary data or library materials and analyzing in term of the legislative approach (statue approach)."

"ABSTRAKMasalah pokok dalam skripsi ini adalah pembekuan pasal-pasal dari Ordonansi Bea dan Reglemen A oleh. KEPPRES No. 45/1985, dimana KEPPRES ini didasari oleh INPRES No.4 tahun 1985. Yang mana hal ini menurut tata urutan perundang-undangan TAP. MPRS No. XX/MPRS/1966 tidak boleh terjadi. Tujuan dari penulisan ini untuk mendapatkan data-data yang dengan pengaruh. INPRES No.4/1985 terhadap struktur organisasi, fungsi dan kewenangan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Dalam penelitian kepustakaan dan lapangan didapatkan hasil, bahwa produk hukum bawahan sebenarnya tidak boleh membekukan produk hukum yang lebih tinggi walaupun tujuannya positip. Sehingga disana-sini terjadi ketidakpastian hukum dan penyimpangan-penyimpangan yang merugikan kebijaksanaan perekonomian pemerintah. Oleh karena itu jika dibutuhkan produk hukum yang menunjang kebijaksanaan pemerintah, haruslah dengan produk hukum yang sederajat atau yang lebih tinggi, agar hal-hal seperti di atas tidak perlu terjadi. Karena perubahan peraturan yang dilakukan ini tidak berdasarkan atas tata urutan perundang-undangan maka hal ini menimbulkan pengaruh yang negatip terhadap Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, dimana dalam menghadapi kasus-kasus impor, ekspor dan antarpulau yang merugikan keuangan negara"