Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Sejak kurang lebih 3000 tahun yang lalu, muncul sebuah budaya pernikahan unik di Cina, yaitu pernikahan roh atau yang dikenal dengan sebutan Ming Hun (冥婚). Pada awalnya budaya ini memiliki makna dan esensi yang baik, yaitu harapan agar orang yang meninggal sebelum menikah bisa memiliki pasangan sehingga rohnya tenang di alam sana. Namun, di zaman modern seperti sekarang, karena pemikiran masyarakat yang sudah modern sehingga sudah tidak banyak yang mempercayai budaya Ming Hun. Pada akhirnya, budaya tersebut mengalami pergeseran makna dan komodifikasi, karena bagi beberapa masyarakat yang masih mempercayai dan menjalankan budaya tersebut kesulitan untuk mendapatkan jenazah baru yang akhirnya dimanfaatkan oleh oknum-oknum yang melakukan praktik jual-beli jenazah hingga timbul kriminalitas pencurian jenazah di Cina. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pemaparan deskriptif secara menyeluruh melalui tulisan terdahulu dan berita untuk mengetahui pergeseran makna serta komodifikasi budaya Ming Hun di Cina pada zaman modern.

---

Since approximately 3000 years ago, a unique marriage culture emerged in China, namely spirit marriage or known as Ming Hun (冥婚). At first this culture had a good meaning and essence, namely the hope that people who died before married could have a partner so that their spirit was calm in the spirit world. However, in modern times like nowadays, due to modern people's thinking, not many people believe in Ming Hun culture. In the end, the culture experienced a shift in meaning and commodification, because for some people who still believe in and practice this culture, it is difficult to get new bodies which are eventually used by people who carry out the practice of buying and selling corpses so that the crime of theft of bodies in China arises. This study uses a qualitative method with comprehensive descriptive exposure through previous writings and news to find out the shift in meaning and commodification of Ming Hun culture in China in modern times."

"Skripsi ini mengkaji permasalahan pengaturan tatalaksana jenazah Covid-19, kewajiban dan kewenangan rumah sakit dalam penetapan pengelolaan jenazah Covid-19, serta menganalisis penerapannya di RSU Kota Tangerang Selatan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis-normatif dengan tipe penelitian deskriptif, pengumpulan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum, serta data primer melalui wawancara narasumber dengan metode analisis data kualitatif. Kesimpulan dari penelitian ini adalah pengaturan mengenai tatalaksana pengelolaan jenazah Covid-19 dapat ditemui dalam Undang-Undang No.4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular, Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular, serta Keputusan Menteri Kesehatan No. HK.01.07/MENKES/4834/2021 tentang Protokol Penatalaksanaan Pemulasaraan dan Pemakaman Jenazah Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). Dalam situasi Covid-19 kewajiban Rumah Sakit dalam pengelolaan jenazah adalah memberikan pelayanan kesehatan yang aman dan efektif sesuai dengan standar pelayanan Rumah Sakit yang mengacu pada sasaran keselamatan pasien, menjaga keamanan pasien, pengunjung, dan petugas rumah sakit dari kemungkinan adanya konflik penolakan pemulasaran jenazah dengan protokol Covid-19, serta kewajiban untuk bertanggung jawab atas seluruh kejadian yang terjadi di rumah sakit. Dalam penelitian, ditemukan bahwa RSU Kota Tangerang Selatan telah melakukan kewajibannya dengan mengeluarkan Keputusan Direktur tentang standar pelayanan jenazah, menjaga keamanan dan pasien, pengunjung, dan petugas, serta membuat dan melaksanakan hospital bylaws yang tertuang dalam Pola Tata Kelola Rumah Sakit Umum Kota Tangerang Selatan. Berdasarkan kewenangannya, RSU Kota Tangerang Selatan juga telah mengeluarkan SOP Pemulasaran Jenazah khusus Covid-19. Penelitian ini menyarankan bagi masyarakat, rumah sakit, dan pemerintah untuk masing-masing sesuai perannya mengetahui, menjalankan dan mengawasi penerapan kewajiban dan kewenangan rumah sakit dalam penetapan pengelolaan jenazah.

---

This thesis examines the regulations for the management of Covid-19 corpses, the obligations and authorities of hospitals in determining the management of Covid-19 corpses, and analyzes its application at the South Tangerang City General Hospital. This study uses a juridical-normative research method with descriptive research type, secondary data collection consisting of legal materials, as well as primary data through interviews with sources and qualitative data analysis methods. The conclusion of this study is the regulation regarding the management of Covid-19 corpses can be found in Law No. 4 of 1984 on Infectious Disease Outbreaks, Government Regulation No. 40 of 1991 on Control of Outbreaks of Infectious Diseases, as well as Decree of the Minister of Health No. HK.01.07/MENKES/4834/2021 on Protocols for the Management of the Beginning and Burial of Corpses for Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). In the Covid-19 situation, the hospital's obligation in managing corpses is to provide safe and effective health services in accordance with hospital service standards that refer to patient safety goals, to maintain the safety of patients, visitors, and hospital staff from possible conflicts of refusal to return corpses with Covid-19 protocols, as well as the obligation to be responsible for all events that occur in hospitals. In the study, it was found that the South Tangerang City General Hospital had carried out its obligations by issuing a Director's Decree regarding the standard of corpse service, maintaining security and patients, visitors, and officers, as well as making and implementing hospital bylaws as stated in the Governance Pattern for the South Tangerang City General Hospital. Based on its authority, the South Tangerang City RSU also has issued a special Covid-19 SOP for the Beginning of Bodies. This study suggests that the community, hospital, and government should each according to their roles know, carry out and supervise the implementation of the hospital's obligations and authorities in determining the management of corpses. "

"Teks berisi uraian tatacara merawat jenazah. Teks juga memperbandingkan tradisi upacara kasripahan pada 30 tahun sebelumnya dengan saat naskah ini disalin (1931). Naskah tidak mencantumkan keterangan penulisan maupun penyalinan naskah."

"Infeksi Human Immunodeficiency Virus (HIV) masih menjadi perhatian bagi masyarakat luas karena tidak dapat disembuhkan secara sempurna. Penelitian sebelumnya menyatakan bahwa virus HIV masih dapat ditemukan di jenazah sampai beberapa waktu setelah kematian, tanpa diketahui apakah masih mampu bereplikasi dan menginfeksi orang. Karena itu, penelitian ini ingin mengetahui kemampuan replikasi virus HIV di dalam sel darah putih secara in vitro dengan meniru kondisi seperti yang terjadi pada proses setelah kematian yaitu tidak terpapar oksigen. Penelitian menggunakan disain eksperimental dengan menggunakan darah 'Orang dengan HIV-AIDS' (ODHA) yang masih hidup untuk menggantikan darah jenazah ODHA terinfeksi HIV. Hal ini dikarenakan sulitnya mendapatkan sampel darah yang dapat diteliti hingga rentang waktu 48 jam dengan suhu 26-32°C seperti suhu yang lazim terjadi pada umumnya jenazah di Indonesia. Darah terinfeksi HIV tersebut diperiksa 'viral load' dan diambil sel darah putihnya. Sel darah putih tersebut dicampur kembali dengan plasma darahnya, dan ditutup minyak goreng yang sudah dipanaskan agar tidak terjadi paparan oksigen untuk mendekati kondisi postmortem. Suspensi dikultur dan supernatannya diperiksa dengan 'Reverse Transcriptase Polymerase Chain Reaction' (RT PCR) untuk melihat hasil replikasi virus HIV. Hasil penelitian ini menunjukkan, virus HIV masih bereplikasi sampai waktu 48 jam setelah paparan oksigen dihentikan. Selain itu terdapat perubahan morfologi sel darah putih yaitu efek 'cytopathic effect' (CPE) pada sel di dalam kultur yang menunjukkan adanya infeksi antar sel.

---

HIV infection is still a community problem that cannot be solved perfectly. Recent studies show HIV virus can still be found in dead bodies, altough there were no evidence that indicate HIV infection from dead bodies. This research aims to elaborate HIV virus replication in leucocyte in vitro imitating dead bodies physiologic condition of oxygen deprivation.

Research is conducted using experimental design using blood samples taken from living HIV-infected persons to substitute for HIV-infected dead bodies. This subtitution held because of the difficulty to obtain blood sample from dead bodies, and studied until 48 hours postmortem on 26-32°C. HIV-infected blood was examined for viral load. The leucocyte were separated from the blood and mixed with blood plasma. This suspension stored in the tube and the upper surface added with heated cooking oil to prevent oxygen exposure. The suspension was centrifuged, the leucocyte were cultured. After cultured, the supernatan was scanned with Reverse Transcriptase Polymerase Chain Reaction (RT PCR) to detect replication of HIV.

The replication of HIV virus were detected up to 48 hours. The study also found morphologic changes of leucocyte due to cytopathic effect which showed cell-to-cell infections."

"Otopsi terhadap korban mati sebagai bagian utama daripemeriksaan forensik di Jakarta masih sering ditolak olehkeluarga korban, walaupun pihak penyidik telah memintanya.Keluarga korban yang merupakan pemberi keputusan penolakanini berciri-ciri sebagian besar pria, berusia antara 30 - 49tahun, adalah saudara bukan sekandung dari korban,berpendidikan tamat SMTP atau SMTA , bersuku Jawa, Sunda atauketurunan Cina dan bekerja sebagai karyawan swasta. Ciri-cirikorban mati yang ditolak otopsinya pada umumnya adalahpelajar atau mahasiswa, berusia 10 - 29 tahun, merupakangolongan menengah ke bawah dengan kasus mati akibatkecelakaan lalu lintas.Alasan penolakan otopsi forensik ini sebagian besaradalah faktor emosi berupa rasa sedih/kasihan (97,22%) danpasrah terhadap keadaan (80,56%) serta faktor belumberpengalaman (merasa asing) karena baru pertama kalimengurus pencabutan Visum et Repertum (88,89%), pertama kalisalah satu anggota keluarganya mati dengan permintaan harusdiotopsi (83,33%) dan belum pernah melihat jenazah pascaotopsi (84,72%). Sedangkan faktor agama/kepercayaan dan adatserta faktor ketidaktahuan kegunaan otopsi forensik dan aspekmedikolegal kasus keluarganya bukan merupakan alasan yangmenonjol dari penolakan otopsi."