Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 9 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Heru Mahaputra
Jaminan pemerintah dalam perjanjian perbankan PT. PLN (persero): studi kasus pendanaan proyek pembangunan pembangkit listrik 10 ribu MW
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2008
S24694
UI - Skripsi Open  Universitas Indonesia Library
cover
Andhika Padmawan
Analisis hukum jaminan pemerintah pada public private partnership yang telah berjalan studi kasus proyek penyediaan dan pelayanan air minum kabupaten tangerang = Legal analysis of government guarantee to operating public private partnership case study drinking water supply and services project tangerang regency
" Skripsi ini membahas persyaratan dalam peraturan perundang-undangan terkait pemberian Jaminan Pemerintah dalam proyek infrastruktur yang menggunakan skema public private partnership yang telah berjalan. Penelitian ini adalah penelitian normatif (legal research) dengan desain eksplanatoris deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero), lembaga yang memberikan Jaminan Pemerintah di Indonesia, tidak bisa memberikan Jaminan Pemerintah untuk proyek public private partnership yang telah berjalan karena tidak terpenuhinya syarat Jaminan Pemerintah hanya dapat diberikan untuk proyek public ... "
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014
S53861
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Wulan Oktaviani Astuti
Analisis yuridis mengenai strategi pendanaan PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (persero) dalam penyelenggaraan jaminan pemerintah terkait kerjasama pemerintah dengan badan usaha = Juridical review on the funding strategy of Indonesia infrastructure guarantee fund in the implementation of government guarantees related to public private partnership
" PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia Persero berperan penting dalam penyelenggaraan Jaminan Pemerintah terkait proyek infrastruktur berskema Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha KPBU. PT Penjaminan Infrsatruktur Indonesia Persero dalam melakukan Penjaminan dilakukan dengan mekanisme regres yang diajukan ke Penanggung Jawab Proyek Kerjasama PJPK . Penelitian ini bertujuan untuk mencari cara yang lebih baik dalam mekanisme Penjaminan yang dilakukan oleh PT Penjaminan Infrastruktur, yakni dengan cara Reasuransi. Penelitian ini kan membahas dapat atau tidaknya PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia Persero ... "
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2017
S66742
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Selma Fitri Ayuanshari
Analisis yuridis perjanjian penjaminan dalam kerjasama pemerintah dan badan usaha pada proyek infrastruktur jalan tol, studi kasus jalan tol Batang-Semarang = Juridical analysis on guarantee agreement of public private partnership on toll road infrastructure project case study of Batang-Semarang toll road
" Skripsi ini membahas mengenai perjanjian penjaminan dalam kerjasama pemerintah dan badan usaha yang terdapat pada proyek pembangunan infrastruktur jalan tol. Perjanjian penjaminan tersebut dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No.260/PMK.011/2010 dan Peraturan Presiden No. 38 Tahun 2015. Perjanjian Penjaminan ini memberikan jaminan pemerintah dalam proyek infrastruktur jaminan infrastruktur sebagai dukungan pemerintah dalam memperbanyak ketertarikan dan partisipasi badan usaha, serta melancarkan proses pelaksanaan. Jenis penelitian menggunakan metode penelitian kualitatif. Penulis akan membahas terlebih dahulu skema kerjasama pemerintah ... "
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2018
S-Pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Ketut Bayu Badra
Tinjauan HPI atas surat Menteri Keuangan nomor S-188/MK.016/1996 dalam kasus patuha power LTD v. Republik of Indonesia
" Skripsi ini membahas mengenai bentuk Surat Menteri Keuangan No:s-188/MK.016/1996 yang terdapat di dalam Putusan Arbitrase Internasional antara Patuha Power Ltd v. Republic of Indonesia, apakah suatu bentuk jaminan atau tidak? Akan dibahas juga bagaimana pertangungjawaban Pemerintah Indonesia atas Surat Menteri Keuangan No:s-188/MK.016.1996, dan pelaksanaan putusan arbitrase asing tersebut ditinjau dari Undang-Undang No. 30 Tahun 1999. Penelitian menggunakan metode penulisan hukum normatif. Hasil penelitian menyarankan bahwa Pemerintah memerlukan suatu peraturan yang mengatur secara jelas bentuk jaminan ... "
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2008
S26127
UI - Skripsi Open  Universitas Indonesia Library
cover
Griya Firamita
Pemberian Jaminan Pemerintah untuk Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan dengan Pembiayaan Syariah dan Dampaknya terhadap Efisiensi Keuangan Negara = The Provision of the Government Guarantees for Electricity Infrastructure Development with Sharia Financing and Its Impact on The State Financial Efficiency
" Jaminan Pemerintah untuk infrastruktur ketenagalistrikan dengan skema penugasan diberikan dalam rangka mendukung PT PLN (Persero) memperoleh pembiayaan dari perbankan untuk membangun infrastruktur ketenagalistrikan. Dalam PMK 135/2019, jaminan Pemerintah dapat diberikan atas pemenuhan kewajiban PT PLN (Persero) kepada bank berdasarkan perjanjian pinjaman maupun perjanjian pembiayaan syariah. Pemenuhan jaminan atas kewajiban PT PLN (Persero) tersebut berasal dari dana yang dialokasikan dalam APBN. Seiring dengan adanya ketentuan jaminan Pemerintah terhadap pembiayaan syariah tersebut, perlu dilakukan kajian mengenai bentuk ... "
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022
T-pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Ahmad Madison
Jaminan pemerintah dalam pembiayaan pembangunan infrastruktur di Indonesia menurut hukum keuangan publik = Government guarantees in infrastructure development financing in Indonesia according to the law of public finance
" ABSTRAK
Skripsi ini membahas tentang pemberian Jaminan Pemerintah Dalam Pembiayaan Pembangunan Infrastruktur Di Indonesia Menurut Hukum Keuangan Publik. Pemberian Jaminan ini diberikan oleh Pemerintah dalam hal mendorongnya roda pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Untuk dapat memberikan jaminan pemerintah tersebut, Pemerintah harus didasari peraturan perundang-undangan yang berlaku yang merupakan hukum keuangan publik. Pemberian Jaminan Pemerintah Dalam Pembiayaan Pembangunan Infrastruktur Di Indonesia harus melalui mekanisme Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Dalam mekanisme Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), pemerintah harus memperhatikan Risiko Fiskal dalam pemberian jaminan tersebut. Oleh ... "
2016
S64359
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Gati Rahmanah
Jaminan pemerintah kepada investor di bidang ketenagalistrikan akibat wanprestasi PT Perusahaan Listrik Negara Persero berdasarkan perjanjian jual beli tenaga listrik = An analysis of the government guarantee to electricity investors caused by PT Perusahaan Listrik Negara Persero breach of power purchase agreement
" Skripsi ini membahas tentang jaminan yang diberikan Pemerintah RI berdasarkan Peraturan Presiden No. 4 Tahun 2010 jo. PMK No. 173/PMK.011/2014 Tentang Tata Cara Pemberian Jaminan Kelayakan Usaha (JKU) PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) untuk Program Percepatan Pembangungan Tahap II. Penelitian ini membahas mengenai konsep JKU, hubungan hukum antara Pemerintah dengan PT PLN, dan cara eksekusi JKU ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata jo. UU No. 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara jo. PMK ... "
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2015
S58571
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Qamelya Risma Qurrotul Aini
Sifat hukum surat jaminan kelayakan usaha sebagai jaminan pemerintah pada proyek pembangunan pembangkit tenaga listrik = Legal nature of business viability guarantee letter as a government guarantee on power plant project construction
" Proyek pembangkit tenaga listrik sebagai infrastruktur untuk memenuhi hajat hidup masyarakat luas memiliki risiko-risiko yang harus ditanggung oleh IPP. Risiko tersebut di antaranya, yakni risiko gagal bayar dan risiko politik, yang mana dijamin oleh Pemerintah dengan Surat Jaminan Kelayakan Usaha 'SJKU', sebagaimana diatur dalam PMK No. 130/2016. Namun seiring perkembangan waktu, SJKU justru menimbulkan isu mengenai sifat hukum sejatinya SJKU. Skripsi ini membahas mengenai konsep indemnitas dan penanggungan sebagai suatu bentuk jaminan perorangan dan dihubungkan ... "
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2017
S68329
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library