Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Membangun profesionalisme aparatur sangat diperlukan terlebih dalam melakukan pelayanan publik. Undang-undang Aparatur Sipil Negara diantaranya mengamanatkan bahwa membangun profesionalisme melalui jabatan fungsional karena dalam jabatan fungsional mensyaratkan keterampilan dan keahlian tertentu atau kompetensi. Diharapkan dengan kompetensi yang ada pada jabatan fungsional akan membawa aparatur kearah profesionalitas. BATAN sebagai salah satu lembaga pemerintahan yang mempunyai kompetensi yang unik yang tidak dipunyai oleh instansi lain yaitu keteknis nukliran sangat membutuhkan kompetensi dalam jabatan fungsional untuk menjawab tantangan dalam RPJMN 2015-2019. Idealnya pengembangan jabatan fungsional baik dari sisi jenis jabatan atau dari sisi formasi jabatan fungsionalnya adalah dengan menggunakan mekanisme analisis jabatan.Penelitian ini menganalisis tentang penerapan analisis jabatan untuk jabatan fungsional di BATAN dan faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan analisis jabatan di BATAN. Penelitian dilakukaan dengan pendekatan post-positivis dan metode kualitatif eksplanatif dengan mengambil lokus penelitian di BATAN.Hasil penelitian menunjukkan bahwa analisis jabatan untuk jabatan fungsional di BATAN terdapat kekurangan pada pelaksanaannya yaitu pada tahap keempat pengumpulan dan penggalian data. Yang menjadi perhatian adalah bahwa data yang terkumpul kemudian tidak dilakukan verifikasi dan finalisasi hasil olahan. Hal ini didorong oleh faktor-faktor diantaranya bahwa analisis jabatan di BATAN masih dianggap sebagai pekerjaan rutin biasa dan belum mendapatkan perhatian yang serius sehingga tidak didukung dengan anggaran. Hal lainnya adalah karena BATAN sebagai lembaga teknis maka ada kesulitan tersendiri yang dihadapi oleh Tim Pelaksana Analisis Jabatan dalam memahami dan mengerti bahasa-bahasa teknis sehingga tidak bisa mendapatkan data yang rinci mengenai jabatan.

---

Building professionalism of the apparatus is needed especially in the conduct of public services. The State Civilian Apparatus Act mandates that building professionalism through functional positions because in functional positions requires certain skills and skills or competencies. Expected with the existing competence in functional positions will bring apparatus towards professionalism. BATAN as one of government institution having unique competency which is not owned by other institution that is nuclear engineering business really need competence in functional position to answer challenge in RPJMN 2015 2019. Ideally the development of functional positions either from the type of position or from the side of functional position formation is to use the mechanism of position analysis.

This study analyzes the application of job analysis for functional positions in BATAN and the factors that influence the implementation of position analysis in BATAN. The research was conducted with post positivist approach and qualitative explanative method by taking the research locus at BATAN.

The result of the research shows that position analysis for functional position in BATAN there is a deficiency in its implementation that is at fourth stage of collecting and extracting data. The concern is that the collected data is then not verified and finalized the processed results. This is driven by factors such as that position analysis in BATAN is still considered a regular work routine and has not received serious attention so it is not supported by the budget. Another thing is because BATAN as a technical institution there are difficulties faced by the Implementation Team of Job Analysis in understanding and understanding technical languages so that can not get detailed data about the position."

"Promosi adalah salah satu bagian dalam pengembangan sumber daya manusia pada perusahaan. Promosi berarti perpindahan pegawai dari satu jabatan yang lebih tinggi tingkatannya dalam suatu organisasi yang disertai dengan peningkatan tugas, kemampuan, tanggung jawab, dan hak. Promosi juga akan diikuti dengan peningkatan wewenang, peningkatan penghasilan dan fasilitas. Promosi mempunyai manfaat bagi perusahaan maupun bagi pegawai. Manfaat bagi pegawai adalah adanya pengakuan terhadap hasil kerja dan kesempatan untuk maju sehingga dapat meningkatkan motivasi bagi para pegawai. Sedangkan, manfaat bagi perusahaan adalah untuk menjaga kestabilan perusahaan.Sripsi ini membahas promosi jabatan pada Inspektorat Jenderal Departemen Keuangan RI. Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan mengambil sampel dari populasi yang ada dan menggunakan kuesioner sebagai bagian dalam pengumpulan data. Pada penelitian ini terdapat 90 responden dari populasi yang ada. Setelah pengumpulan data, maka akan dianalisis dengan menggunakan penghitungan SPSS (Statistical Product and Service Solution) 15.0 dan hasil analisis akan didistribusikan ke dalam sebuah tabel.

---

Promotion viewed as one of the activities of human resources development in a company. Promotions mean transfer enlarging and authority of responsibility employees to higher position in one organization so that obligation, rights, and its ever greater production. Promotion will be followed by duty, greater authority and responsibility and usually also followed by increasing of earnings and other facilities. Promotion have benefit both for company and employee. To employee, is the acknowledgement result of the employee?s work motivation. While to company, it can maintain stability of company and employee?s moral more guaranted.

The focus of this research is about job promotion in Itjen Depkeu RI. This research use quantitative that is by taking sample from population and use questionnaire as a fundamental means in collecting data. This research has 90 people in population as its respondents. After collected the data, the next step is analyzing the data using SPSS (Statistical Product and Service Solution) 15.0 version, the analyzing result are presented in distributive frequency tables."

"ABSTRAKPada penulisan tesis ini akan dibahas tentang Penegakan Hukum Terhadap PelanggaranRahasia Jabatan Notaris. Hal ini dilatar belakangi karena Notaris dalam menjalankanjabatannya selaku Pejabat Umum selain terikat pada suatu peraturan jabatan, juga terikatpada sumpah jabatan yang diucapkan pada saat diangkat sebagai Notaris, dimana Notariswajib untuk merahasiakan isi akta dan keterangan yang diperolehnya. Dari latar belakangtersebut maka muncul permasalahan bagaimana lingkup rahasia jabatan Notaris terhadapakta yang dibuat oleh Notaris menurut Undang-Undang Jabatan Notaris dan dalamperaturan lainnya, kemudian bagaimana penegakan hukum terhadap pelanggaran rahasiajabatan Notaris. Kewajiban Notaris untuk merahasiakan isi akta dan keterangan yangdiperolehnya dalam pelaksanaan jabatannya tidak hanya diatur dalam Undang-UndangJabatan Notaris saja, ada Undang-Undang lain yang memberikan aturan agar Notaris jugaikut merahasiakan akta yang dibuat nya yaitu dalam ketentuan Undang-UndangPerbankan. Pada sisi lain terhadap hal ini ada pengecualian dimana Notaris wajib untukmemberikan kesaksian atau mengungkapkan keterangan akta yang telah dibuatnyaapabila berkaitan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi danUndang-Undang Pengadilan Pajak. Terhadap Notaris yang terkait pemanggilan untukmengungkapkan isi akta atau keterangan yang terkait Tindak Pidana Korupsi atauperpajakan maka Notaris tidak dapat dikenakan sanksi terhadap jabatannya.

---

AbstractIn writing this thesis research examines the Law enforcement on Notary?s SecretViolation. This is the background for running a notary in addition to his position asGeneral Officer is bound to a regulatory position, also bound by the oath of office wassaid at the time was appointed as a notary, in which the notary is obliged to keep thecontents of the deed and the information obtained. From this background it appears thequestion of how the scope of the secrecy of the notary deed made by a notary under theAct Notary and in other regulations, then to how confidential law enforcement againstviolations of notary office. Notary obligation to keep confidential the contents of the deedand the information gained in the implementation of office is not only regulated in theLaw on Notary course, there is another Act that provides the rules to keep the Notarydeed also made that the provisions of the Banking Act. On the other side of this there areexceptions where the notary is obliged to testify or disclose the information that has beenmade if the deed relates to the provisions of the Act of Corruption Act and the TaxCourt. Related to the notary deed calls to disclose the contents or information related tocorruption or tax the notary can not be penalized for his post."