Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang mepengaruhi perilaku kepatuhanpeserta mandiri dalam melakukan pembayaran iuran BPJS Kesehatan di Kantor LayananOperasional Kabupaten Bogor Tahun 2016 berdasarkan faktor peredisposi, faktor pendukung,faktor pendorong. Hasil penelitian diperoleh informasi bahwa umur responden terbanyak baikyang tidak patuh bayar iuran maupun patuh iuran adalah 25-35 juta, dengan mayoritasperempuan, berpendidikan SMA, kelas perawatan yang dipilih kelas 1, lama menjadi pesertaBPJS Kesehatan > 6 bulan, dan mempunyai penghasilan keluarga kurang dari 3 juta. Dari hasilanalisis fasilitas pembayaran mayoritas melakukan pembayaran melalui ATM dengan waktutempuh dari rumah ke tempat pembayaran kurang dari 15 menit. Mereka mayoritas mengetahuiinformasi cara pembayaran melalui saudara/kerabat dekat yang menurut mereka kejelasaninformasi yang diberikan cukup jelas. Diharapkan BPJS Kesehatan Kantor Layanan OperasionalKabupaten Bogor meningkatkan monitoring dan evaluasi penatalaksanaan dan pengendalianmutu layanan ke peserta

---

ABSTRACTBecause the fee is one of the important factors for the success of BPJS in running a social security system. The willingness and the inability of independent participants in terms of paying dues regularly is one of the obstacles to support the implementation of the social security system properly. Awareness pay dues to foster an attitude submissive, obedient and disciplined and kepeduliaan and awareness of participants in paying for health insurance. This research was conducted with a quantitative design, using data collection techniques include questionnaires, and review documents. The results were obtained information that the age of most respondents either did not obey and dutifully pay dues dues is 25-35 million, with the majority of women, educated high school, nursing class who have grade 1, long a participant BPJS> 6 months, and have a family income less than 3 million. From the analysis of the majority of the payment facility to make payments via ATM with travel time from home to the place of payment is less than 15 minutes. They know the majority of payment information through relatives / close relatives who they think the clarity of the information provided is quite clear. Expected BPJS Health Operations Services Office Bogor Regency improve the monitoring and evaluation of management and quality control services to the participants."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan membayar iuran Peserta Bukan Penerima Upah PBPU BPJS Kesehatan Jakarta Barat tahun 2017. Penelitian ini merupakan jenis kuantitatif dengan menggunakan data primer dan studi cross sectional. Hasil yang didapatkan yaitu terdapat sebanyak 85 peserta yang patuh membayar iuran BPJS Kesehatan dan sebanyak 15 yang tidak patuh membayar iuran. Faktor ekonomi, sosio-demografi, dan sosio-psikologi dianalisis pada penelitian ini. Variabel yang berhubungan dengan kepatuhan membayar iuran adalah variabel pendapatan per bulan yang merupakan salah satu variabel pada faktor ekonomi dengan p-value 0,004. Tidak terdapat hubungan yang signifikan antara faktor sosio-demografi dan sosio-psikologi dengan kepatuhan membayar iuran BPJS Kesehatan.

---

This research was a quantitative research using primary data and cross sectional study. The result showed that there are 85 of participants who dutifully paid dues BPJS Health and as much as 15 who did not obediently pay dues. Economic, socio demographic, and socio psychological factors were analyzed in this study. Variables relating to payroll compliance are variable income per month which was one of variable on economic factor with p value 0,004. There was no significant correlation between socio demographic and socio psychological factors with BPJS Health contribution compliance."

"ABSTRACTPenelitian ini membahas mengenai kepatuhan peserta bukan penerima upah PBPU atau disebut sebagai peserta mandiri. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif deskriptif dengan desain cross-sectional. Data yang diambil adalah data primer yang diperoleh dengan membagi kuesioner kepada 33 pedagang di Pasar Gunung Batu, Kota Bogor. Hasil analisis menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan pesertabukan penerima upah PBPU patuh dalam membayar iuran JKN sebesar 72. Peserta bukan penerima upah di Pasar Gunung Batu sebagian besar terdiri atas perempuan sebanyak 19 orang dengan persentase 57,6. Sebagian besar pedagang memiliki latar belakang pendidikan SMA sebesar 45,5. Rata-rata umur peserta adalah 42,48 tahun dengan median 43 tahun. Peserta bukan penerima upah sebagian besar memiliki jumlah anggota keluarga sebanyak 2-3 orang sebanyak 57,6. Sebagian besar peserta JKN telah mengikuti program selama lebih dari 3 tahun dan mengambil iuran kelas 2 48,5 .Peserta sebagian besar memiliki jenis usaha seperti makanan, sembako, pakaian dasayuran dengan pendapatan rata-rata peserta sebesar Rp3.777.272. Risiko penyakit tidak terlalu mempengaruhi kepatuhan peserta, 100 dengan riwayat penyakit dan membutuhkan pengobatan serta 60 peserta yang sedang tidak sakit tetap membayar iuran. Hasil analisis menunjukkan bahwa sikap, norma subyektif dan sanksi tidak mempengaruhi kepatuhan peserta secara signifikan. Namun, sikap yang ditunjukkan peserta terhadap program JKN ini cukup positif. Pembayaran iuran belum menjadi norma bagi masyarakat. Walaupun peserta tidak setuju dengan adanya sanksi namun mereka merasa sanksi cukup efektif untuk membuat peserta patuh membayar iuran.

---

ABSTRACTThis study discusses the compliance of non wage earners PBPU or referred to as independent participants. The type of research used is descriptive quantitative with crosssectional design. The data taken is primary data that are obtained by dividing questionnaires to33 traders in Gunung Batu Market, Bogor City. The results of the analysis show that thecompliance level of non wage earners PBPU is compliant in paying JKN contributions of72. Non wage participants in Pasar Batu Batu consisted mostly of 19 women with apercentage of 57.6. Most traders have a high school education background of 45.5 . Theaverage age of the participants was 42.48 years with a median of 43 years. Non wage participants mostly had 2-3 persons as much as 57.6. Most of the participants of JKN have attended the program for more than 3 years and take the 2nd class contribution 48.5. Participants mostly have business types such as food, basic foods, clothing and vegetables withaverage income of participants of Rp 3,777,272. The risk of disease does not significantly affectthe compliance of participants, most of 60 participants still pay dues even though not ill. The results of the analysis show that the attitude, subjective norms and sanctions do not significantly affect the participant 39s compliance. However, the attitude shown by the participants towards the JKN program is quite positive. Tuition payments have not become the norm for society. Although the participants did not agree with the existence of sanctions but they felt sanctione ffective enough to make the participants dutifully pay dues."

"ABSTRAKLaporan magang ini membahas mengenai prosedur audit atas akun pendapatan iuran dan beban klaim ABCD Ketenagakerjaan cabang B05, untuk periode 31 Desember 2014. Laporan ini membahas mengenai prosedur audit yang dijalankan, tahapan - tahapan audit, beserta hasil pelaksanaan audit, temuan audit, serta kesesuaian prosedur - prosedur audit tersebut dengan teori audit. Proses yang dijalankan dalam audit ini mencakup test of controls, serta substantive test of transactions, yang dilaksanakan kepada seluruh program kerja ABCD Ketenagakerjaan cabang B05. Berdasarkan pelaksanaan audit, auditor memperoleh keyakinan yang cukup bahwa akun pendapatan iuran dan beban klaim ABCD Ketenagakerjaan cabang B05 sudah disajikan secara wajar dan bebas dari salah saji material.

---

ABSTRAK

This report aims to explain the audit procedures for the contribution revenue and claim expenses of ABCD Ketenagakerjaan's B05 branch, for the period ended December 31st, 2014. This report mainly discusses about the processes undertaken during the audit and its conformity with the audit theories, the result of the audit, and also the issues found upon completing the audit. The processes undertaken include test of controls, and also substantive test of transactions, both of which are performed across all ABCD Ketenagakerjaan's work program. Based on the audit procedures performed, auditor achieved enough evidence to assure that the contribution revenue and claim expenses of ABCKetenagakerjaan?s B05 branch have been fairly presented, and are free from any material misstatements."

"Kegiatan Tele Collecting merupakan bentuk inisiatif dari cara penagihan iuran telah diimplementasikan sejak tahun 2017 hingga saat ini. Kegiatan tersebut berfokus peningkatan kolektabilitas iuran. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetaui pengaruh dari implementasi Tele Collecting terhadap peserta mandiri dalam membayar tunggakan iuran di BPJS Kesehatan Kantor Cabang Tangerang tahun 2018. Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode kuantitatif dan kualitatif deskriptif. Implementasi kegiatan Tele Collecting di BPJS Kesehatan Kantor Cabang Tangerang untuk pelaksanaannya sudah cukup baik. Namun untuk pencapaian hasil kegiatan masih belum sesuai target yang ditentukan. Dari total peserta menunggak, hanya 55,25 yang ditelepon petugas dengan rincian 23 telepon diangkat dan terjadi percakapan. Sedangkan dari total telepon diangkat tersebut, hanya 53 yang berkomitmen membayar dengan 2,3 peserta yang benar-benar melakukan pembayaran. Kendala utama dalam proses Tele Collecting adalah data kepesertaan yang kurang update sehingga banyak terdapat nomor telepon peserta yang tidak valid/ tidak aktif dan tidak terdapat fasilitas berupa penyediaan ruangan khusus Tele Collecting. Diharapkan adanya penyempurnaan Standar Operasional Prosedur SOP baku, dan perbaikan atas data kepesertaan untuk menunjang pelaksanaan Tele Collecting yang efisien.

---

Tele Collecting activity is a form of initiative of the collection fee that has been implemented since 2017 until now. These activities focus on increasing the contribution rate. The purpose of this study is to determine the effect of Tele Collecting implementation on the compliance of independent participants in paying the contribution dues in BPJS for Health Tangerang Branch in 2018. The research was conducted using quantitative and qualitative descriptive methods. Implementation of Tele Collecting activities in BPJS for Health Branch Tangerang it is good enough. But for the achievement of the results of activities still not according to the specified target.

Of the total delinquent participants, only 55.25 were called by officers with details of 23 of calls lifted and conversations took place. As for the total number of calls raised, only 53 committed to paying 2.3 of the participants actually making the payments. The main obstacle in the Tele Collecting process is the less membership update data so there are many phone numbers of participants who are not valid inactive. In addition, for the current implementation there are obstacles to the facility in the form of providing a special room Tele Collecting. Expected improvement of Standard Operating Procedures SOP, and membership data to support efficient implementation of Tele Collecting."

"Latar Belakang: Peningkatan jumlah peserta BPJS Kesehatan setiap tahunnya tidak sejalan dengan tingkat kepatuhan Pekerja Bukan Penerima Upah dalam membayar iuran. Terjadi peningkatan PBPU yang tidak aktif pada tahun 2023 sebesar 32,58 juta jiwa (25%) yang menyebabkan defisit anggaran. Metode: Metode penulisan pada penelitian ini menggunakan literature review.Tujuan: Mengetahui faktor-faktor apa saja yang berhubungan dengan kepatuhan Pekerja Bukan Penerima Upah dalam membayar iuran BPJS Kesehatan. Hasil: Didapatkan 8 artikel yang memenuhi kriteria inklusi untuk disertakan dalam penelitian ini. Definsi kepatuhan adalah perilaku peserta yang secara konsisten membayar iuran tepat waktu, yaitu pada tanggal 1-10 setiap bulannya. Persentase kepatuhan PBPU dalam membayar iuran BPJS Kesehatan berkisar antara 29,5%-84,7% dengan rata-rata sebesar 67,72%. Pengetahuan yang tinggi mengenai manfaat asuransi kesehatan terbukti meningkatkan kesadaran dan kepatuhan pembayaran, sesuai dengan teori Lawrence Green dan John Nyman. Pendapatan yang lebih tinggi juga meningkatkan kepatuhan. Persepsi positif terhadap layanan dan manfaat BPJS Kesehatan mendorong pembayaran rutin. Usia kepala keluarga yang lebih tua, tarif iuran yang terjangkau, jarak tempuh yang lebih dekat ke tempat pembayaran, dan motivasi yang tinggi juga berkontribusi pada kepatuhan pembayaran iuran. Rekomendasi: BPJS Kesehatan perlu melakukan upaya sosialisasi dan edukasi menyesuaikan karakteristik wilayah dan kerjasama dengan stakeholders, melakukan perbaikan secara berkelanjutan melalui transformasi mutu layanan, dan menjalin kerjasama dengan berbagai kanal layanan serta memberikan edukasi untuk menyediakan sarana layanan pengaduan.

---

Background: The increase in the number of BPJS Health participants each year is not in line with the level in compliance of independent participants to pay contributions. There was an increase of inactive independent participants in 2023 by 32.58 million people (25%) which caused a budget deficit.

Methods: The writing method in this study is using literature review. 

Objective: To identify factors related to compliance of independent participants to pay BPJS Health contributions. 

Results: There were 8 articles that fulfilled the inclusion criteria to be included in this study. The definition of compliance is the behavior of participants who consistently pay contributions on time, namely on the 1st-10th of each month. The percentage of PBPU compliance in paying BPJS Health contributions ranged from 29.5%-84.7% with an average of 67.72%. High knowledge of health insurance benefits is proven to increase awareness and payment compliance, in accordance with Lawrence Green and John Nyman's theory. Higher income also increases compliance. Positive perceptions of BPJS Kesehatan services and benefits encourage regular payments. Older age of the head household, affordable contribution rates, closer distance to the payment center, and high motivation also contribute to the compliance of contribution payment. 

Recommendation: BPJS Kesehatan needs to make socialization and education efforts according to regional characteristics and cooperation with stakeholders, make continuous improvements through service quality transformation, and cooperate with various service channels and educate them to provide complaint service facilities."

"Tesis ini meneliti formulasi program pensiun untuk jaminan sosial nasional yang berskema program pensiun manfaat pasti sehingga dengan formulasi yang ada maka dapat dihasilkan besaran manfaat pensiun yang memadai bagi penerima manfaat pensiun untuk hidup layak. Dengan menggunakan pendekatan baik The Basic Satisfaction Level BASAL maupun The Replacement Ratio RR diperoleh tingkat akrual untuk formulasi manfaat pensiun adalah sebesar 2,1 dan 2,0 . Tingkat iuran pensiun yang diperlukan untuk memenuhi kewajiban jaminan pensiun tersebut dengan menggunakan metode pembiayaan fully funded jika menggunakan metode Projected Unit Credit adalah sebesar 20,2 dari gaji dan dengan metode perhitungan aktuaria Attained Age Normal sebesar 20,3 dari gaji. Namun dengan mempertimbangkan adanya program pensiun lain di Indonesia yang dapat melengkapi penghasilan masa pensiun untuk dapat hidup layak maka tingkat akrual yang dapat dipertimbangkan dalam formulasi mafaat pensiun pada jaminan pensiun dapat berkisar antara 0,5 sampai dengan 1,0 dengan tingkat iuran yang diperlukan berkisar antara 5,0 hingga 10,1 dari gaji.

---

This thesis examines the formulation of the pension benefits for national social security which using defined benefit pension program and with the formulation results it can produce an adequate amount of retirement benefits for pensioners to live a decent retirement. By using the approach of The Basic Satisfaction Level BASAL and The Replacement Ratio RR obtained formulations accrual rate for pension benefits is 2.1 and 2.0 . Pension contribution rates required to meet pension obligations by using the financing method of fully funded using the projected unit credit actuarial cost method is amounted to 20.2 of the salary and using the Attained Age Normal actuarial cost method is amounted to 20.3 of salary. However, taking into account the presence of other pension programs in Indonesia that can supplement retirement income to be able to live a decent then the accrual rate that can be considered in the formulation of pension benefit on a social security plan can range between 0.5 to 1.0 with the contribution rates required ranged from 5.0 to 10.1 of salary."

"ABSTRAKKesinambungan program JKN sangat bergantung pada kontribusi iuran peserta. Kelalaian banyaknya peserta dalam pembayaran iuran menyebabkan kegagalan BPJS Kesehatan dalam meneruskan kesinambungan pelayanannya. Studi ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi kesinambungan pembayaran iuran peserta mandiri PBPU di Jabodetabek. Studi ini menemukan sekitar 28,3 peserta PBPU tidak membayar iuran secara rutin. Dengan menggunakan regresi logistik ordinal dan regresi logistik, studi ini secara statistik mengkonfirmasi bahwa usia kepala rumah tangga, tidak mengalami shock ekonomi, akses ke fasilitas kesehatan, informasi denda pelayanan, kelas kepesertaan 1 atau 2, dan manfaat BPJS Kesehatan secara positif berhubungan dengan kesinambungan pembayaran iuran secara rutin. Sedangkan pendapatan tidak teratur, konsumsi rokok, perilaku pencarian pengobatan dan kenaikan iuran tahun 2016 secara negatif berhubungan dengan kesinambungan pembayaran iuran secara rutin. Studi ini merekomendasikan kebijakan untuk meningkatkan kepatuhan pembayaran: 1 promosi berkelanjutan mengenai pengetahuan asuransi dan manfaatnya melalui tenaga medis, internet, dan aparat pemerintah; 2 perluasan metode autodebet dan cicilan dalam pembayaran iuran; 3 insentif untuk membayar rutin; dan 4 perbaikan akses dan mutu fasilitas kesehatan.

---

ABSTRACTThe sustainability of JKN program heavily relies on contribution of its member. The negligence of large number of members to pay the premium lead to the failure of the BPJS Kesehatan to deliver its services. This study then aims at analyzing important factors that influence the sustainability of premium payment of JKN rsquo s self enrolled member PBPU in Jakarta Greater Area. The survey shows that around 28.3 of self enrolled members do not pay the insurance premium regularly. Applying ordered logit and logit regression this study statistically confirms that age of household head, never experience economic hardship, access to health facilities, penalty information, 1st 2nd class registration, benefits of BPJS Kesehatan are positively correlated with compliance rate to pay insurance premium. Whereas, irregular income, tobacco consumption, health seeking behavior, and the 2016 increase of premium are negatively correlated with regular premium payment. This study calls for policy intervention to improve a compliance of premium payment such as 1 massive promotion of insurance literacy and benefits of insurance through health professional, internet and government officer 2 expanding autodebet and installment premium payment 3 incentive for paying premium regularly and 4 improving access and quality of health services. "

"Penelitian ini bertujuan untuk menentukan alokasi saham dan iuran normal yang optimal yang dapat meminimumkan variasi jumlah pendanaan berdasarkan return aset dan tingkat mortalitas yang dinamis. Pada penelitian ini, aset dialokasikan ke pasar saham, karena investasi di pasar saham dapat meningkatkan variasi pendanaan yang menyebabkan tingginya risiko penurunan dana dan juga kekurangan dana dalam membayar manfaat pensiun kepada peserta Model optimisasi yang digunakan pada penelitian ini adalah model dimana fungsi objektif adalah fungsi objektif kuadratik. Saham yang digunakan pada penelitian ini adalah saham SMRA, PWON, GGRM, INTP, UNTR, UNVR, BBTN, PTBA, SCMA dan ANTM, selain itu untuk tingkat mortalitas menggunakan data probabilitas kematian pegawai negeri sipil wanita dengan rentang usia 52 tahun sampai 60 tahun pada tahun 2008 sampai 2015.Dengan menggunakan model optimisasi tersebut didapatkan proporsi saham SMRA sebesar 6.59%, untuk saham PWON sebesar 19.42%, untuk saham GGRM sebesar 3.54%, untuk saham INTP sebesar 7.32%, untuk saham UNTR sebesar 8.03%, untuk saham UNVR sebesar 18.87%, untuk saham BBTN sebesar 16.71%, untuk saham PTBA sebesar 6.51%, untuk saham SCMA sebesar 9.07%, dan untuk saham ANTM sebesar 3.94% serta didapatkan iuran normal yang dibayarkan setiap tahun sebesar Rp 20,976,310.

---

This study aims to determine the model for optimal stocks allocation and normal contribution that can minimize the funding variation based on stocks returns and dynamic mortality rates in a Defined Benefit Pension Plan. In this study, assets are allocated to the stock market, as investments in the stock market can increase funding variations that lead to high risk of decreasing funds as well as lack of funds in paying pension benefits to participants.

The optimization model used in this study is a model in which objective function is a quadratic objective function. The stocks used in this study were SMRA, PWON, GGRM, INTP, UNTR, UNVR, BBTN, PTBA, SCMA and ANTM, in addition to mortality rates using probability death data of female civil servants with age ranges from age 52 to 60 in 2008 to 2015. By using the optimization model, the proportion of SMRA is 6.59%, PWON is 19.42%, GGRM is 3.54%, INTP is 7.32%, UNTR is 8.03%, UNVR is 18.87%, BBTN is 16.71%, PTBA is 6.51%, SCMA is 9.07%, and ANTM is 3.94% and also normal contribution is Rp 20,976,310."