Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKTujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana keefektifan proses implementasi program e-faktur pajak dalam mengurangi peredaran faktur pajak palsu atas transaksi fiktif. Penelitian ini membahas mengenai analisis program e-faktur dalam mengurangi penggelapan pajak dan peredaran faktur pajak palsu atas transaksi fiktif. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan karya akhir ini adalah metode analisis deskriptif melalui penelitian studi umum dengan teknik pengumpulan data melalui studi literatur library research , wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi di sisi Direktorat Jenderal Pajak sudah berjalan dengan cukup baik, namun diperlukan beberapa penyesuaian dalam program tersebut agar dapat berjalan sesuai dengan sasaran pembuatannya.

---

ABSTRACTThe purpose of this reseach is to determine whether e tax invoice system implementation does reducing the fake tax Invoice circulation. This study discusses analysis of e tax invoice program implementation for reducing tax fraud scheme and fake tax invoice circulation. The method that being use in this thesis is descriptive analysis method through general study, data collection and literature study, interview, observation and documentation. The result of this research shows that the implementation of e Tax Invoice Program does pretty well from Directorate General of Tax perspective. However, the program still needs some adjustment and improvement for it to work according to their original purpose. "

"Invoice method merupakan metode penghitungan PPN yang didasarkan pada faktur pajak. Dalam invoice method PPN dihitung dari selisih faktur pajak keluaran yang diterbitkan ketika melakukan penjualan dengan faktur pajak masukan yang diperoleh ketika melakukan pembelian.Berdasarkan teori perpajakan kepatuhan sukarela (voluntary compliance) pengusaha kena pajak dapat didorong dengan adanya prosedur administrasi perpajakan yang sederhana. Faktur pajak merupakan beban bagi pengusaha kena pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan (complience cost), sehingga perlu kesederhanaan administrasi yang dapat memudahkan pengusaha kena pajak dalam menjalankan kewajibannya. Namun upaya penyederhanaan administrasi faktur pajak perlu diimbangi dengan pengawasan yang memadai karena faktur pajak merupakan pengaman dalam penerapan invoice method pada PPN.Tujuan penelitian ini untuk mengetahui apakah administrasi faktur pajak dalam penerapan invoice method pada PPN telah terdapat kesederhanaan yang memudahkan pengusaha kena pajak dan telah terdapat pengawasan dalam pemungutan PPN. Selain itu penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui pengaruh kesederhanaan dan pengawasan dalam administrasi faktur terhadap kepatuhan pengusaha kena pajak dalam melaksanakan kewajibannya.Penelitian dilakukan di wilayah KPP Jakarta Tanjung Priok dengan melakukan survai melalui kuesioner untuk mengetahui sikap atau pendapat pengusaha kena pajak mengenai pelaksanaan administrasi faktur pajak. Selain itu untuk lebih memahami permasalahan menyangkut administrasi faktur pajak dan kepatuhan pengusaha kena pajak dilakukan wawancara mendalam dengan petugas pajak di KPP Jakarta Tanjung Priok. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif dengan deskriptif maupun analisis kuantitatif dengan statistik.Hasil analisis menunjukkan administrasi faktur pajak dalam rangka penerapan invoice method pada PPN, telah terdapat kesederhanaan administrasi yang memudahkan pengusaha kena pajak dalam melaksanakan kewajibannya dan telah terdapat pengawasan yang memadai dari segi pengawasan preventif maupun represif. Selain itu hasil penelitian juga menunjukkan kepatuhan pengusaha kena pajak dipengaruhi oleh kesederhanaan dan pengawasan administrasi faktur pajak. Semakin sederhana administrasi faktur pajak yang memberikan kemudahan bagi pengusaha kena pajak dan disertai dengan pengawasan yang baik dalam administrasi faktur pajak maka pengusaha kena pajak akan semakin patuh dalam melaksanakan ketentuan PPN.Berdasarkan penelitian ini disarankan beberapa penyederhanaan administrasi faktur pajak masih perlu dilakukan, diantaranya menyangkut pengkreditan pajak masukan. Pajak masukan yang belum dikreditkan pada masa yang sama hendaknya dapat dikreditkan pada masa berikutnya tidak dibatasi tiga bulan setelah berakhirnya masa pajak. Untuk kepentingan pengawasan, pembatasan jangka waktu pengkreditan pajak masukan memang masih perlu dilakukan, namun sebaiknya diperpanjang menjadi tiga bulan setelah berakhirnya tahun buku. Dalam rangka menciptakan kepastian hukum dalam pemungutan PPN sebaiknya segera dibuat pengaturan mengenai pengembalian (return) PPN atas penyerahan jasa yang tidak sepenuhnya dilakukan sedangkan PPN sudah dipungut sepenuhnya sebab sementara ini Pasal 5A Undang Undang No, 18 Tahun 2000 hanya mengatur mekanisme penerbitan nota retur dalam hal pengembalian barang kena pajak. Selain itu sosialisasi kepada masyarakat perlu ditingkatkan terutama menyangkut diperkenankannya faktur penjualan yang memuat keterangan dan yang pengisiannya sesuai dengan ketentuan untuk diperlakukan sebagai faktur pajak standar mengingat masih banyaknya keraguan di kalangan pengusaha kena pajak mengenai pelaksanaan ketentuan tersebut.x + 126 halaman + 4 lampiran + 4 tabel + 1 gambarDaftar Pustaka : 41 buku, 8 peraturan, 8 artikel lainnya (tahun 1982 s.d 2004)"

"Skripsi ini membahas efektivitas dan efisiensi proses mekanisme purchase invoice hutang vendor menggunakan critical pathway method untuk menunjukkan alur tersingkat dalam mekanisme purchase invoice sehingga dapat mengurangi durasi dan meningkatkan ketepatan waktu. Faktor keterlambatan pembayaran hutang yaitu terdapat penumpukan berkas tagihan yang tidak secara langsung diberikan kepada unit keuangan, banyaknya berkas yang diserahkan dan harus dilakukan pemeriksaan ulang oleh unit keuangan sehingga memungkinkan akan mengurangi kepercayaan supplier terhadap penerima barang/jasa. Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif deskriptif. Hasil penelitian menyarankan bahwa dilakukan penyatuan product receipt pada berkas tagihan yang diberikan vendor oleh Unit Logistik pada saat penukaran faktur, mengubah metode penerimaan dan penyortiran product receipt dan penetapan tolak ukur dalam key performance indicator mekanisme purchase invoice.

---

The focus of this study is the effectiveness and efficiency of the purchase invoice mechanism process using the critical pathway method to make the shortest flow in the purchase invoice mechanism so as to reduce duration and increase timeliness. The factor of late payment is there is product receipt that are not directly given to the financial unit, the number of files submitted and must be re-examined by the financial unit. This research is a descriptive quantitative research. The results suggest that the unification of product receipts in the billing file provided by the vendor by the Logistics, changes the method of receiving and sorting product receipts and setting benchmarks in the key performance indicator of the purchase invoice mechanism."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan e-faktur sebelum dan sesudah pemusatan PPN dan faktor yang menyebabkan e-faktur tidak dapat mengakomodir aturan pemusatan PPN hingga mendorong terjadinya ketidakpatuhan pajak. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif untuk menganalisis lebih dalam fenomena penerapan e-faktur terkait pemusatan PPN. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara keseluruhan e-faktur telah memberikan kemudahan kepada PKP dalam menjalankan kewajiban perpajakannya. Namun, e-faktur memiliki kelemahan yaitu tidak dapat menyediakan sarana pelaporan untuk membetulkan data PPN cabang setelah pemusatan sehingga mempengaruhi perilaku PKP dari patuh menjadi tidak patuh.

---

This study aims to analyze the application of e-faktur before and after VAT centralization and the factors that cause e-faktur to not accommodate the VAT centralization rules to encourage tax non-compliance. This study uses qualitative methods to deep analyze into the phenomenon of the application of e-faktur related to VAT centralization.

The result of the study indicates that overall e-faktur has provided convenience to PKP in carrying out their tax obligations. However, e-faktur has the disadvantage of not being able to provide a report to correct branch’s VAT data after centralization, thus alters PKP behavior from being obedient to non-compliance."

"ABSTRAKPajak merupakan penerimaan negara terbesar di Indonesia yang pemungutannya bersifat memaksa sebagaimana diatur didalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2009 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan KUP. Namun dalam pelaksanaan pemungutannya terdapat permasalahan, salah satunya tindakan penerbitan dan penggunaan faktur pajak fiktif yang dilakukan oleh wajib pajak agar dapat mengurangi setoran pajaknya sehingga menyebabkan penerimaan negara dari sektor pajak menjadi tidak terpenuhi yang mana pengembalian pengembalian dengan dasar hukum yang tepat di pengadilan menjadi penting agar penerimaan yang hilang tersebut dapat dikembalikan sehingga penerimaan pajak tersebut dapat digunakan untuk kesejahteraan rakyat. Penelitian ini berbentuk yuridis normatif dan data yang dihasilkan adalah berbentuk deskriptif analitis. Berdasarkan analisa dapat disimpulkan bahwa terdapat dua pengaturan tindakan faktur pajak fiktif didalam undang-undang perpajakan sehingga para penegak hukum menggunakan dua dasar hukum yang berbeda sebagai dasar pengenaan denda.

---

ABSTRACTTax is the largest source of income for Indonesias revenue which is collected from the citizen forcefully by the government. The basic of this action is Constitution No. 16 Year 1999 about General Requirement and Tax Collecting Procedure. In reality, tax collecting procedure has some problems, such as the act of Issuing and using Fictitious Tax Invoices by the taxpayers to reduce their tax amount. As a result, the National Income is less than it should be. Therefore, returning unpaid taxes with the right legal basis is important in order to prosper the citizen. The methodology of this research is normative juridical and the data collected is descriptive analytical. Based on data analysis, writer concluded that there are two arrangements of fictitious tax invoice action on tax laws to be used by law enforcement officer as punishment basis. "

"Penelitian ini menganalisis mengenai peluang dan tantangan dalam penerapan kebijakan sistem faktur pajak elektronik (e-tax invoice system) di Indonesia. Faktur pajak elektronik adalah bukti pungutan pajak atas penyerahan jasa kena pajak yang dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak dalam bentuk dokumen elektroniik yang ketentuan pembuatannya diatur  oleh peraturan Direktorat Jenderal. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian adalah pendekatan kualitatif deskriptif. Hasil dari penelitian menyimpulkan bahwa latar belakang kebijakan ini adalah sistem faktur pajak sebelumnya yang menggunakan dokumen berupa kertas menyebabkan terjadinya beberapa permasalahan tentang faktur pajak. Melalui analisis SWOT didapatkan isu-isu strategis yang dapat dihadapi Direktorat Jenderal Pajak untuk melancarkan jalannya kebijakan ini untuk jangka menengah dan jangka panjang.

---

This study analyzes opportunities and challenges in the application of electronic tax invoice policy in Indonesia.Electronic tax invoice is proof of witholding tax on the supply of Taxable Goods or Taxable Services made by Taxable in the form of electronic documents which is governed by the provisions of manufacture regulation Directorate General. This research is a qualitative descriptive research. The results of this research that description background the policy is previous tax invoice system using a paper document that caused some problems on the tax invoice. SWOT Analysis (Strength, Weakness, Opportunity, Threats) will acquire strategic issues that can be faced by the Directorate General of Taxation to facilitate the policies for the medium and long term."

"Implementasi Kebijakan UU PPN melalui Faktur Pajak berdampak pada Kejahatan PPN berupa pengkreditan Faktur Pajak Bermasalah dalam mekanisme Pengkreditan Pajak Masukan, sehingga pengawasan multak diperlukan agar tujuan pembuatan kebijakan dapat tercapai. Pengawasan faktur pajak dapat dilakukan, baik secara administratif yakni pengawasan yang tercipta dalam suatu sistem, secara otomatis (build in control), maupun secara represif berupa penjatuhan sanksi atas pelanggaran yang dilakukan. bentuk-bentuk pengawasan represif berupa pemeriksaan ataupun penyidikan pajak.Pokok permasalahan dalam tesis ini adalah studi atas pendapat stakeholder's (Aparat Pajak dan Wajib Pajak) tentang : pertama Implementasi UU PPN melalui Faktur Pajak, kedua imptementasi pengawasan administratif Faktur Pajak, dan ketiga implementasi pengawasan represif sebagai upaya pencegahan kejahatan PPN. Sedangkan kerangka teori yang penulis ajukan adalah teori tentang pembuatan suatu kebijakan, dan implementasi dari kebijakan, serta pemahaman akan konsep Nilai Tambah ( Value Added) yang menjadi dasar pelaksanaan Pajak Pertambahan Nilai serta pengertian akan Faktur Pajak yang merupakan implementasi kebijakan UU PPN.Metodologi penelitian yang dilakukan adalah deskriptif kuantitatif dengan frekuensi prosentase. Responden Wajib Pajak yang diteliti adalah yang pernah di periksa di Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak Bogor, dan dipilih secara purposive, serta semua Aparat Pajak yang bekerja di Seksi PPN Kantor Pelayanan Pajak Bogor, Sukabumi, Cibinong, Depok Berta Pemeriksa di Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak Bogor.Hasil penelitian menunjukkan Sistem Informasi Perpajakan sebagai implementasi pengawasan administratif masih memiliki kelemahan-kelemahan yang mendasar. Pemeriksaan sebagai implementasi pengawasan represif diyakini tidak mampu mendeteksi adanya Faktur Pajak Bermasalah yang coba dikreditkan oleh para pelaku. Penyidikan pajak sebagai implementasi pengawasan represif merupakan upaya terakhir yang harus dilakukan bila sanksi administratif tidak mampu menghalangi terjadinya kejahatan PPN. Namun, sanksi administratif yang ada saat ini tidak mampu untuk menghalangi terjadinya kejahatan PPN.Untuk lebih mengoptimalkan Sistem Infornasi Perpajakan sebagai implementasi pengawasan administratif disarankan agar dilakukan protek terhadap system untuk tidak dapat dicopy dan di print out diluar piranti keras yang telah disediakan Direktorat Jenderal Pajak. Pengawasan represif pemeriksaan disarankan agar dilakukan melalui pemeriksaan lengkap untuk marrpu mendeteksi adanya Faktur Pajak Bermasalah yang ikut dikreditkan. Sanksi administratif yang diberikan sebagai hasil bentuk pengawasan represif pemeriksaan agar dibuat khusus dan diperberat kepada pelaku yang mencoba mengkreditkan Faktur Pajak Bermasalah, berupa Sanksi Kenaikan sebesar 100% dari Nilai Faktur Pajak Bermasalah.Penyidikan sebagai bentuk pengawasan represif membutuhkan dukungan kebijakan yang kuat, oleh karena itu disarankan agar unsur kerugian negara dapat ditempatkan sebagai unsur yang memberatkan, bukan sebagai unsur yang harus dibuktikan. Selain itu, disarankan Pula agar dilakukan penghapusan pasal-pasal yang menghambat proses penyidikan dan menambahkan pasal-pasal yang mempermudah pelaksanaan penyidikan sebagai upaya pencegahan kejahatan PPN."

"Under the Value Added Tax (VAT) system, the validity of the collection is indicated by the issue of tax-invoice. Without tax-invoice, the taxable firm can be assumed not doing their obligation to collect VAT,whereas the buyer may be regarded as not paying VAT. The invoice is very important for the VAT mechanism. Zero-rate on export facilitates the exporters to claim refund on some input taxes. However, the ease and simplicity of VAT refund has been abused by taxable firms and non taxable firms with the aid of tax officers. This study is aimed to analyze the causal factors of the case of tax-invoice fraud. The study is based on the analysis of interview results with the key informants. There are at least 22 models of tax-invoice fraud occurred on exports. Four main causes for the tax-invoice fraud: (1) the complexity in credit mechanism, (2) poor tax administration, (3) lack of tax audit, and (4) the culture of society. To anticipate the cases of tax-invoice fraud, the government has issued several regulations and circulated letters, including carried out risk analysis in connection with the auditing on VAT refun"

"Dalam memperoleh modal kerja untuk kegiatan usaha, perusahaan penyedia jasa tenaga kerja outsourcing, PT Hidup Anugerah Rejeki melakukan peminjaman melalui perjanjian kredit kepada PT Bank CIMB Niaga, Tbk. Kredit diberikan sesuai dengan Pasal 6 huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan dengan jaminan berupa invoice yaitu tagihan atas nama dengan nominal tertentu. Invoice merupakan bagian dari benda yang dapat diikat dengan pembebanan jaminan fidusia sesuai dengan ketentuan Pasal 1 ayat 4 jo. Pasal 9 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Terhadap jaminan invoice perlu diperhatikan mengenai kedudukannya dalam proses pengikatan jaminan dan asumsi dilakukan eksekusi dalam hal terjadi wanprestasi.

---

In obtaining working capital for business, outsourcing provider company, PT Hidup Anugerah Rejeki borrows through a credit agreement with PT Bank CIMB Niaga Tbk. Loans granted in accordance with Article 6 point b of Law Number 10 Year 1998 about Banking bail invoice form the bill on behalf of a particular nominal. Invoice is part of the object that is bound to the imposition of fiduciary due o the provisions of Article 1 paragraph 4 jo. Article 9 of Law No. 42 Year 1999 about Fiduciary. The guarantee of invoices need to be considered regarding its position in the binding process execution guarantees and assumptions made in the event of default."