Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Laporan magang ini untuk mengevaluasi prosedur pengumpulan bukti fraud di PT AAA untuk proyeknya dengan PT XXX sebagai Business Customer pada tahun 2014. Dalam investigasi kasus fraud yang terjadi, KAP MNO melakukan audit investigasi dengan proses pengumpulan bukti. melalui tiga tahapan, yaitu (1) Rencana Pemeriksaan, (2) Pelaksanaan Pemeriksaan, dan (3) Pelaporan Pemeriksaan. Berdasarkan evaluasi tersebut, disimpulkan bahwa prosedur pengumpulan bukti selama pemeriksaan di KAP MNO atas fraud yang terjadi di PT AAA sudah sesuai dengan standar yang berlaku.

---

This internship report is to evaluate the procedure for collecting evidence for fraud at PT AAA for its project with PT XXX as a Business Customer in 2014. In the investigation of fraud cases that occurred, KAP MNO carried out an investigative audit with an evidence collection process through three phases, namely (1) Investigation Plan, (2) Investigation Execution, and (3) Investigation Reporting. Based on the evaluation, it was concluded that the evidence collection procedures during the investigation at KAP MNO for fraud that occurred at PT AAA were in accordance with applicable standards."

"Jurnalisme kolaboratif semakin berkembang dari yang sebelumnya dilakukan media pada skala global menjadi kolaborasi dengan cakupan yang lebih kecil dalam beberapa tahun belakangan ini. Tesis ini membahas tentang penerapan jurnalisme kolaboratif untuk liputan investigasi pada tingkat nasional. Selain itu, kolaborasi media yang berbasis pada bocoran informasi tentang pelanggaran publik melalui sebuah platform whistle blower. Objek dalam penelitian ini adalah kolaborasi media-media nasional di Indonesia dalam wadah IndonesiaLeaks dengan mengambil salah satu proyek liputan kolaborasinya sebagai kajian. Penelitian ini menggunakan paradigma konstruktivis dengan pendekatan kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan mewawancara sebelas informan dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa platform whistle blower telah berperan besar dalam meningkatkan keamanan kerja jurnalistik dan kolaborasi media. Namun, kolaborasi lintas media dalam liputan investigasi tersebut berjalan kurang efektif. Kolaborasi belum dapat menghasilkan informasi yang komprehensif dan akurat. Kolaborasi itu juga belum menghasilkan dampak yang signifikan. Mundurnya media-media dari liputan kolaborasi karena perbedaan standar editorial dan evaluasi terhadap risiko ikut membuat kolaborasi tersebut tidak mencapai hasil yang diharapkan.

---

Collaborative journalism has recently grown from that used to do on a global scale to a collaboration with a smaller scope. This thesis discusses the application of collaborative journalism for investigative reporting at national level. In addition, media collaboration which is based on leaks of information regarding public violations through a whistle blower platform. The object of this research is the collaboration of national media in Indonesia in the IndonesiaLeaks forum by taking one of the collaborative projects as a study. This study uses a constructivist paradigm with a qualitative approach. The data was collected by interviewing eleven informants and documentation research. The results of the study indicate that the whistle blower platform has played a major role in improving the security of journalistic work and media collaboration. However, that kind of cross-media collaboration in covering the investigation of the scandal was less effective. The collaboration has not been able to produce comprehensive and accurate information. Furthermore, the collaboration has also not produced a significant impact. The withdrawal of the media from the coverage of the collaboration due to differences in editorial standards and evaluation of the risks contributed to such media collaboration not achieving the expected results."

"ABSTRAK<>br>Iklim jurnalisme investigasi di Indonesia masih bersifat eksklusif. Tuntutan kepatuhan terhadap standar yang tinggi, menjadikan genre jurnalistik ini minim diminati oleh para jurnalis Indonesia. Kemampuan media-media saat ini hanya sekedar memberitakan, mengembangkan dan mendramatisir berbagai kasus yang sedang diproses aparat penegak hukum. Satu abad yang lalu para jurnalis Amerika membawa konsep muckraking journalism. Genre jurnalistik yang menekankan pada kepekaan jurnalis dalam mengangkat masalah-masalah sosial dan kejahatan yang sengaja disembunyikan oleh birokrat dan korporasi. Penulisan ini menggunakan teori kriminologi konstitutif untuk menjelaskan tentang kinerja muckraking journalism. Kehadiran kriminologi konstitutif menjawab tantangan tentang kebiasan dari pendefenisian kejahatan itu sendiri. Kejahatan dan pengendalian harus ditelaah dalam rangka totalitas konteks semua kebudayaan yang ada. Melalui perpaduan antara teori kriminologi konstitutif dan praktek muckraking journalism diharapkan membangun karya jurnalistik yang berkualitas khususnya liputan investigasi. Menggerakkan naluri para jurnalis untuk kembali ke mandatnya, menjadi mata dan telinga bagi masyarakat untuk mendesak perubahan lebih baik.Kata Kunci: muckraking, investigasi, kebebasan informasi, pemikiran kritis

---

ABSTRACT<>br>Abstract The climate of investigative journalism in Indonesia is still exclusive. The demands of adherence to high standards, making the journalistic genre is minimal demand by Indonesian journalists. The ability of the media today is just to preach, develop and dramatize the various cases being processed law enforcement officers. A century ago American journalists brought the concept of muckraking journalism. A journalistic genre that emphasizes on the sensitivity of the journalist in lifting social problems and crimes that are deliberately hidden by bureaucrats and corporate. This writing uses constitutive criminology theory to explain the performance of muckraking journalism. The presence of constitutive criminology answers the challenge of habits of defamation itself. Crime and control must be examined in terms of the totality of the context of all cultures. Through a combination of constitutive criminology theory and practice of muckraking journalism, it is hoped to build quality journalistic work, especially the investigation coverage. Moving the instincts of journalists to return to their mandate, became the eyes and ears of the people to urge for better change. Keywords muckraking, investigative, freedom of information, critical minds "

"Pembahasan dalam tesis ini adalah bagaimana penerapan investigative interviewing dapat diterapkan dalam pemeriksaan saksi yang dilakukan oleh penyidik Dit Tipikor Bareskrim Polri. Penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, pengamatan dan kajian dokumen. Hasil penelitian menunjukan: 1 Pada saat ini, pemeriksaan saksi yang dilakukan oleh penyidik Dit Tipikor Bareskrim Polri dilakukan secara limitatif berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, namun dalam prakteknya, para penyidik melakukan kegiatan pemeriksaan terhadap saksi tersebut memiliki teknik pemeriksaan sendiri-sendiri; 2 Secara umum kegiatan pemeriksaan saksi dengan metode Investigative Interviewing terdiri dari tahapan yang disebut dengan PEACE model. Saat ini, kegiatan pemeriksaan saksi yang dilakukan penyidik pada DitTipikor Bareskrim Polri telah sesuai dengan model tersebut, namun dalam pelaksanaannya pemeriksaan yang dilakukan tersebut tidak mengikuti tahapan kegiatan yang sesuai dengan metode investigative interviewing; 3 Penerapan teknik pemeriksaan saksi dengan metode Investigative Interviewing di Dit Tipikor Bareskrim Polri sulit diwujudkan karena terkendala beberapa faktor, diantaranya: faktor peraturan, faktor Penyidik, dan faktor sarana dan prasarana. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, maka perlu adanya peraturan khusus dari Kapolri maupun Kabareskrim Polri terkait pemeriksaan saksi dengan metode investigative interviewing, perlunya memperbanyak kegiatan pendidikan dan latihan dalam bidang penyidikan dengan menggunakan metode Investigative Interviewing bagi para penyidik yang berada di Dit Tipikor Bareskrim Polri dan perlunya penambahan sarana dan prasarana yang berbasis teknologi informasi termasuk ruangan pemeriksaan khusus, sehingga dapat memberikan kemudahan bagi para penyidik dalam tugasnya melakukan upaya penegakan hukum.

---

The discussion in this thesis is how the application of investigative interviewing canbe applied in the examination of witnesses conducted by investigator the Directorate of Tipikor Bareskrim Polri. The study used a qualitative research. Data collected through interviews, observation and document review. The results showed 1 Atthis time, the examination of witnesses conducted by investigators Directorate ofBareskrim Polri conducted a limited manner by the legislation in force, but inpractice, the investigators conducting the examination of the witness have the technical examination of their own 2 In general the examination of witnesses by the Investigative Interviewing method consists of the step called PEACE models. Currently, the examination of witnesses by investigators at the Directorate of Tipikor Bareskrim Polri in accordance with the that model, but in practice the examination of witnesses do not to follow the stages of activities in accordance with methods of investigative interviewing 3 Application of witness examination techniques with methods of Investigative Interviewing in Directorate of Tipikor Bareskrim Polri is hard to do, because it is constrained by several factors are regulatory factors, factor Investigator and infrastructure factors. Based on these research results, the need for specific regulation of the Chief of Police and the head of Bareskrim Poli related the examination of witnesses with the investigative interviewing methods, need to expand education and training in the field of investigation using the method of Investigative Interviewing for investigator who are in the Directorate of Tipikor Bareskrim Polri and need for infrastructure additional is based on information technology, including a special examination room, so as to make it easy for investigator in conducting law enforcement duties."

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kompetensi, kecermatanprofesional, keahlian industri, dan kompleksitas terhadap kualitas audit investigasipada Inspektorat Jenderal Kementerian Agama. Penelitian ini merupakanpenelitian kuantitatif dengan menggunakan teknik analisis data sekunder daripenanggung jawab pengelola data tersebut. Hasil penelitian melalui pengujiansecara kuantitatif dilakukan mulai tahun 2013 sampai dengan September 2015menunjukkan bahwa kompetensi dan keahlian industri tidak berpengaruh terhadapkualitas audit investigasi pada Inspektorat Jenderal Kementerian Agama.Kecermatan profesional berpengaruh negatif terhadap kualitas audit investigasipada Inspektorat Jenderal Kementerian Agama. Sementara kompleksitasberpengaruh positif terhadap kualitas audit investigasi pada Inspektorat JenderalKementerian Agama

---

ABSTRACTThe purposes of this study is to analyze the influence of the competence, dueprofessional care, industry expertise and complexity of investigative audit qualityat Inspectorate General Religious Affairs Ministry. This research is a quantitativeresearch using the technique of secondary data analysis of a person in charge ofmanaging the data. Research results through quantitative testing that is conductedfrom 2013 to September 2015 shows that the competence and industry expertisedo not affect the quality of the audit investigation on the Inspectorate General ofthe Ministry of Religion Affairs. Due professional care negatively affects thequality of the audit investigation on the Inspectorate General of the Ministry ofReligion Affairs. While complexity positively affects the quality of the auditinvestigation on the Inspectorate General of the Ministry of Religion Affairs"

"Laporan magang ini bertujuan untuk mengevaluasi analisis bukti dokumentasi fraud proyek pengadaan PT XYZ yang telah dilakukan oleh PT ABC. Salah satu proses yang digunakan PT ABC untuk mencari tahu keberadaaan unsur fraud dalam masalah kerugian finansial yang dialami PT XYZ pada tiga proyeknya adalah analisis bukti dokumentasi. PT ABC secara umum sudah menggunakan proses analisis dokumen yang sesuai dengan teori. Namun, minimnya penggunaan teknik forensik berupa analisis keabsahan dokumen yang mendalam menjadi hal yang belum sesuai. Oleh karena itu, diberikan rekomendasi untuk mempertimbangkan penggunaan teknik analisis dokumen mendalam seperti pengecekan keaslian tanda tangan.

---

This internship report aims to evaluate analysis of documentary evidence of PT XYZ's procurement projects conducted by PT ABC. Documentary evidence analysis is one of the procedures used by PT ABC to find the existence of fraud in the financial losses experienced by PT XYZ. PT ABC has used document analysis process that is in accordance with the theory. However, the lack of use of in-depth forensic techniques in the form of document validity analysis is something that is not yet appropriate. Recommendations are given to consider using in-depth document analysis techniques such as checking authenticity of signatures."

"Penanganan kasus korupsi di Indonesia seringkali melibatkan akuntanforensik yang berperan dalam melakukan penghitungan kerugian negara. Padabeberapa tahun terakhir, marak terjadi vonis bebas dan lepas terhadap terdakwa korupsi. Hakim menilai tidak terjadi kerugian negara, sementara akuntan forensik berkeyakinan telah terjadi kerugian negara. Di samping itu, terdapat banyak perkara korupsi dimana penetapan besaran kerugian negaranya tidak menggunakan hasil PKN akuntan forensik. Kondisi tersebut mengisyaratkan hasil PKN akuntan forensik belum sepenuhnya akurat, sehingga belum memenuhi unsur nyata dan pasti di mata hukum. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif melalui analisis dokumendan wawancara kepada praktisi akuntan forensik, ahli konstruksi, jaksa fungsional, pakar akuntansi forensik, dan mantan hakim tindak pidana korupsi. Penelitian dilakukan menggunakan kerangka Segitiga Akuntansi Forensik sebagai kriteria ideal diterimanya hasil PKN di muka persidangan. Hasil penelitian menunjukkan terdapat dua faktor penyebab hasil PKN ditolak hakim, yaitu : (1) tidak ditemukannya niat jahat(mens rea) pada terdakwa, dan (2) hasil ahli teknis yang mendasari PKN ditolak hakim. Adapun lima faktor penyebab nilai PKN tidak digunakan dalam penetapan kerugian negara yaitu : (1) pengembalian ke kas negara/daerah, (2) pembayaran uang titipan perkara ke aparat penegak hukum, (3) dana yang telah dikeluarkan dalam pelaksanaan kegiatan, (4) lingkup kerugian terbatas pada terdakwa, dan (5) hasil ahli teknis tidakakurat. Hasil penelitian diharapkan mampu berkontribusi pada peningkatan kualitas PKN, sehingga menjadi pertimbangan hakim dalam memutus perkara korupsi dan menetapkan besaran kerugian negara.

---

Corruption case handling in Indonesia often involves forensic accountants who play a role in calculating state losses. There have been many acquittal and released sentences of corruption defendants in the last few years. The judge considered no state losses, while the forensic accountant considered there had been losses. In

addition, there are many corruption cases where the determination of the number of state losses does not use PKN results numbers. This condition implies that PKN result numbers are not yet entirely accurate, so they do not meet the real and definite elements in the eyes of the law.

This study uses a qualitative approach through document analysis and

interviews with forensic accountants, construction experts, functional prosecutors, forensic accounting experts, and former judges for corruption. The study used the Forensic Accounting Triangle as the ideal criteria for accepting PKN results in court.

The results showed that two factors caused the judge's rejection of the results of the PKN, namely: (1) no malicious intent (mens rea), and (2) the result of the technical expert that underlies the audit conclusion rejected by the judge. Five factors caused the PKN result numbers not to be used in determining state losses, namely: (1) returns to the state/regional treasury, (2) payment of case deposits to law enforcement officials, (3) funds that have been spent in carrying out activities, (4) the scope of the loss is limited to the defendant, and (5) the result of the technical expert not accurate. The research results are expected to improve the PKN's quality to become a judge's consideration in deciding corruption cases and determining the number of state losses."

"Pasal 13 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tangung Jawab Keuangan Negara menyebutkan bahwa Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dapat melakukan pemeriksaan investigatif untuk mengungkap adanya tindakan yang menimbulkan kerugian negara/daerah dan/atau mengandung unsur pelanggaran hukum pidana. Pemeriksa investigasi dengan penguasaan dalam bidang akuntansi dan audit investigasi/audit kecurangan akan berperan dalam mengungkapkan penyimpangan keuangan negara yang berindikasi tindak pidana korupsi, baik dari segi kualitas maupun dapat memperpendek waktu pengungkapannya. Dengan kemampuan investigatif dari pemeriksa, akan memperkuat bukti akuntansi menjadi bukti yang dapat digunakan di pengadilan atau yang dikenal dengan istilah alat bukti. Pada Tahun 2015 BPK menerbitkan Keputusan BPK Nomor 9 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemeriksaan Investigatif dan Penghitungan Kerugian Negara. Pedoman tersebut diterbitkan untuk memastikan pengelolaan pemeriksaan investigatif dirancang, diorganisasikan, dilaksanakan, dan dikendalikan secara efektif pada setiap tahapan, sehingga menghasilkan kualitas hasil pemeriksaan investigatif yang sesuai dengan standar. Pedoman tersebut diharapkan mampu memberikan pemahaman yang sama kepada para pemeriksa atas pelaksanaan pemeriksaan investigatif dari awal hingga akhir pemeriksaan sehingga hasilnya dapat memberikan pemahaman yang seragam bagi para pengguna informasi, terutama para penegak hukum yang akan menindaklanjuti hasil pemeriksaan investigatif dan menggunakannya dalam proses peradilan tindak pidana korupsi. Penelitian ini dilakukan untuk memberikan gambaran petunjuk pelaksanaan pemeriksaan investigatif yang ditetapkan oleh BPK apakah telah memenuhi kebutuhan penyusunannya sebagai pedoman pemeriksaan yang memadai untuk menunjang tugas BPK sebagai pemeriksa keuangan negara dan pendukung pembangunan negara yang bersih dari korupsi dengan mengungkapkan adanya indikasi kerugian negara/daerah atau adanya pelanggaran terhadap hukum pidana. Penelitian ini dilakukan menggunakan metode penelitian deskriptif evaluatif. Peneliti menguraikan dengan detail landasan teori mengenai pemeriksaan investigatif. Penulis menggambarkan dengan lengkap petunjuk pelaksanaan pemeriksaan investigatif pada Badan Pemeriksa Keuangan serta Fraud Examiners Manual (FEM) milik Association of Certified Fraud Examiners (ACFE). Setelah pemaparan landasan teori, petunjuk pelaksanaan pemeriksaan investigatif BPK dan Fraud Examiners Manual, penulis melakukan analisis atas petunjuk pelaksanaan pemeriksaan investigatif yang dimiliki Badan Pemeriksa Keuangan dengan menggunakan Fraud Examiners Manual milik ACFE sebagai praktik pembanding serta guideline international lainnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat perbedaan antara yang cukup signifikan antara petunjuk pelaksanaan pemeriksaan investigatif pada Badan Pemeriksa Keuangan dan FEM ACFE. Perbedaan tersebut terdapat pada ruang lingkup, tujuan, struktur penulisan, metodologi, rencana respon, sumber informasi awal, pengujian hipotesis, kemungkinan kebutuhan penegak hukum, dan pedoman teknis secara rinci. Terdapat beberapa hal yang dapat dilakukan untuk memutakhirkan dan menyempurnakan PPPIB; antara lain menambah kualitas pemeriksaan investigatif terutama dalam hal pemilihan objek pemeriksaan, menetapkan kualifikasi minimal untuk dapat menjadi pemeriksa dalam sebuah tim pemeriksaan investigatif, mengakomodir perubahan dan penyempurnaan hipotesis apabila terdapat informasi baru yang diperoleh, memberikan panduan mengenai penetapan ruang lingkup dan rentang waktu investigasi pada bagian petunjuk pemeriksaan dan menguraikan metode, prosedur, dan/atau teknis pemeriksaan investigatif secara rinci.

---

Article 13 of Law Number 15 Year 2004 concerning the Audit of Management and Responsibility of State Finances states that Audit Board of Indonesia (Badan Pemeriksa Keuangan/BPK) can perform an investigative audit to reveal actions that cause state/regional losses and/or contain elements of criminal law violations. Investigative auditors with mastery in the field of accounting and investigations/fraud audits will play an important role in revealing state financial irregularities that indicate corruption, both in terms of quality and shorten the time of disclosure. Investigative ability of the auditor, will strengthen the accounting paperwork into evidence that can be used in court or known as evidence. In 2015 BPK issued BPK Decree No. 9 of 2015 concerning Guidelines for Conducting Investigative Audit and Calculation of State Losses. The guideline was issued to ensure that the management of investigative audits was designed, organized, carried out and controlled effectively at each stage, so that the quality of investigative audit results was in accordance with the standards. The guideline is expected to be able to provide auditors with the same understanding of implementing investigative audits from the beginning to the end, so that the results can provide a uniformed understanding for users of information, especially law enforcers who will follow up on the results of investigative audits and use them in the litigation process. This study conducted to provide an overview of the instructions for carrying out investigative audit determined by the BPK, whether it has met the needs of an adequate audit guideline to support the BPK's task as a state financial auditor and supporter of state development that clean from corruption by revealing indications of state/regional losses or existence of criminal law violation. This research was conducted using evaluative descriptive research methods. Researchers describe in detail the theoretical basis for investigative audit. The author describes in full the instructions for carrying out investigative audit on the Supreme Audit Board and the Fraud Examiners Manual (FEM) belong to the Association of Certified Fraud Examiners (ACFE). After explaining the theoretical basis, instructions for carrying out investigative audits of the BPK and the FEM, the authors conducted an analysis of the instructions for carrying out an investigative audit held by the Supreme Audit Board using ACFE's Fraud Examiners Manual as a comparison practice and other international guidelines. The results showed that there was a significant difference between the instructions for carrying out investigative audit at the Supreme Audit Board and FEM ACFE. The differences are in the scope, objectives, writing structure, methodology, response plan, initial source of information, hypothesis testing, possible law enforcement needs, and detailed technical guidelines. There are a number of things that can be done to update and improve PPPIB; including increasing the quality of investigative audits, especially in terms of the selection of audit objects, establishing minimum qualifications to be an auditor in an investigative audit team, accommodating changes and refining hypotheses when new information is obtained, providing guidance on determining the scope and timeframe of investigations in the section audit instructions and outlining the methods, procedures, and / or technical audit of the investigation in detail."