Ditemukan 17 dokumen yang sesuai dengan query
Qafaldi Putra Ismayudha
"
Dalam proses arbitrase investasi internasional antara suatu investor asing dan pihak negara, terdapat perjanjian investasi internasional yang mengatur persyaratan-persyaratan yang wajib dipenuhi sebelum proses arbitrase dapat dimulai. Persyaratan-persyaratan ini tidak sama untuk setiap perjanjian investasi internasional. Namun, setiap perjanjian investasi internasional pasti mengandung persyaratan ratione materiae, ratione personae, ratione temporis, dan ratione voluntatis. Persyaratan-persyaratan ini menunjukkan apa saja yang perlu dipenuhi investor asing sebelum dapat mengajukan sengketanya kepada proses arbitrase. Ratione voluntatis sendiri merupakan persyaratan ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2024
S-pdf
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
M. Iqbal Hasan
Depok: Rajawali Pers, 2019
346.092 MUH p
Buku Teks Universitas Indonesia Library
Simanjuntak, Ika Khairunnisa
"
ABSTRAK
Consent merupakan landasan utama terbentuknya yurisdiksi International Centre for Settlement of Investment Disputes (ICSID) untuk dapat menyelesaikan sengketa investasi internasional. Dikarenakan pilihan forum penyelesaikan sengketa investasi pada ICSID bukan merupakan suatu hal yang mudah bagi host state, consent digunakan salah satunya untuk membatasi akses investor dalam menyelesaikan sengketa pada ICSID melalui berbagai persyaratan. Namun adanya klausula Most Favoured Nation (MFN) dan penerapannya pada consent dalam BIT secara tidak langsung memperbesar kesempatan bagi investor untuk menggugat ...
"
Depok: Universitas Indonesia, 2018
T51003
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Sakina Fakhriah
"
Asimetri hubungan (hak dan kewajiban) antara host country dengan investor asing dalam perjanjian investasi internasional terus mengkhawatirkan host country, terutama dalam hal kedaulatan dan keamanan nasionalnya. Negara-negara semakin sadar atas keperluan untuk mengambil langkah strategis melalui penyertaan ketentuan perjanjian investasi internasional yang ditujukan secara khusus demi menjamin perlindungan hak fundamentalnya tersebut. Penelitian (tesis) ini mengeksplorasi lebih lanjut tentang hubungan ketentuan pengecualian keamanan dengan necessity dan state immunity yang akan mengarah pada pemahaman yang lebih baik ...
"
Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022
T-pdf
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Hesti Widyaningrum
"
ABSTRAK
Perjanjian Investasi Internasional justru dapat melemahkan eksistensi penegakan hukum di Indonesia atas pemberantasan korupsi. Baiknya, Perjanjian Investasi Internasional di Indonesia, perlu mencantumkan pelarangan tindak pidana korupsi dalam kegiatan pra, pasca maupun perpanjangan perjanjian investasi internasional sebagaimana yang dilakukan India dalam model Bilateral Investment Treaties (BIT) mereka. Selain itu, Investor dapat mengugat negara atas penegakan hukum korupsi terhadapnya, melalui celah hukum dalam konten fair and Equitable Treatment (FET) dengan alasan "denial of justice". Apalagi konten Investor-State ...
"
Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi, 2018
364 INTG 4:2 (2018)
Artikel Jurnal Universitas Indonesia Library
Darcyando Geodewa
"
Security for Costs merupakan suatu fenomena hukum yang berkembang dalam penyelesaian sengketa investor-negara, yang dapat dipahami sebagai suatu bentuk tindakan sementara untuk investor asing memberikan jaminan mengenai pembayaran biaya yang dimintakan oleh negara tuan rumah dalam melakukan pembelaan atas gugatan yang diajukan oleh investor asing. Tesis ini menganalisis, pertama, alasan pentingnya pengaturan security for costs dalam perjanjian investasi internasional bagi Indonesia berdasarkan praktik permohonan security for costs dalam sengketa García Armas v. Venezuela yang diselesaikan ...
"
Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023
T-pdf
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Irene Mira
"
Skripsi ini mengkaji penerapan prinsip The Most Favoured Nation di dalam penyelesaian sengketa investasi internasional yang berasal dari Bilateral Investment Treaties. Melalui penelitian yuridis-normatif, skripsi ini membahas mengenai prinsip The Most Favoured Nation menurut hukum internasional, prinsip The Most Favoured Nation di dalam Bilateral Investment Treaties dan sengketa-sengketa investasi internasional yang berkaitan dengan penerapan prinsip The Most Favoured Nation menurut keputusan pengadilan dan arbitrase internasional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada beberapa prinsip umum hukum internasional ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2013
S46550
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Rizky Banyualam Permana
"
Menurut prinsip necessity, negara dapat dibenarkan melanggar hukum internasional jika ada ancaman terhadap kepentingan esensial negara. Untuk melindungi perekonomian dalam krisis, Argentina mengeluarkan kebijakan yang melanggar perlindungan investor dalam BIT. Argentina digugat ke ICSID dan terjadi variasi putusan, ada putusan yang membenarkan necessity dan ada pula putusan yang menolak. Tulisan ini meninjau penerapan prinsip necessity dikaitan dengan sengketa investasi yang terjadi. Penulis menelusuri perkembangan necessity dan penerapannya dalam sengketa, lalu meninjau pertimbangan Majelis Arbitrase ICSID. ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2016
S62468
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Gridanya Mega Laidha
"
Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA) merupakan salah satu bentuk perjanjian internasional dibidang ekonomi yang mana didalamnya memuat pengaturan penanaman modal (investment chapter) yang digunakan oleh berbagai negara di dunia dalam mengatur penanaman modal asing, termasuk Indonesia. Adapun masalah yang akan dibahas antara lain bagaimana pengaturan penanaman modal dalam investment chapter CEPA Indonesia-Australia dan CEPA Indonesia-EU dengan menggunakan FTA EU-Singapura dan Model BIT India sebagai pembanding, dan kemudian berdasarkan perbandingan tersebut manakah pengaturan yang sebaiknya dimuat ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2019
S-pdf
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Agaputra Ihsan Oepangat
"
Dalam satu dekade terakhir, Indonesia telah mengakhiri hampir semua perjanjian investasi bilateralnya dengan salah satu alasan yang merupakan kemudahan investor dalam mengajukan gugatan terhadap Indonesia ke arbitrase internasional. Pengakhiran massal tersebut disebabkan oleh susunan kata dalam perjanjian bilateral tersebut yang memungkinkan majelis arbiter untuk dengan mudah menyimpulkan bahwa Indonesia telah memberi persetujuan terhadap arbitrase yang memberi majelis arbiter kewenangan untuk mengadili sebuah sengketa. Skripsi ini mengkaji faktor-faktor yang mempengaruhi persetujuan negara terhadap arbitrase berdasarkan hukum ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023
S-pdf
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
