Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Since the end of the Cold War there has been an explosion of international courts and tribunals that sit apart from domestic legal systems, yet they are often woefully inadequate for their stated purposes. This book explores common problems across these courts, and applies a constructivist theory of international relations to explain their operation. Often established by states as signals of their commitment to moral values and political ideology, once created these courts find themselves trapped between the interests of the Great Powers. Some endure irrelevance, their judgements ignored. Yet more are unusably slow. Still others exhibit demonstrable political bias. Their common failings suggest that international law is not nearly as robust as it claims. The author skilfully shows that international courts are a species of international organisation, and share the same challenges of bureaucracy and unaccountability as have plagued the United Nations. Mirages of International Justice will be of particular interest to scholars and practitioners interested in critiques of the European Court of Human Rights, the World Trade Organisation, investment treaty arbitration, the EU courts, the international criminal courts, the International Court of Justice and public international law in general. Students of international relations and advocates for reform of international organisations will also learn much from this insightful study"

"ABSTRAKTema pokok dari penulisan karya akhir ini adalah membahas strategi kawasan Batam guna meningkatkan daya saing dalam upaya merebut penanaman modal asing terhadap pesaing-pesaing kawasan investasi lain, pengaruh penetapan kebijakan dalam negeri, serta pengaruh kebijakan luar negeri antara lain dengan diberlakukannya Daerah Perdagangan Bebas ASEAN (AFTA).Tujuan dari penulisan karya akillr ini adalah memberikan strategi altematif bagi kawasan Batam untuk dapat melanjutkan pembangunan kawasan secara berkesinambungan dengan memperhatikan faktor-faktor perubahan yang teijadi diluar maupun didalam kawasan.Guna memperoleh altematif strategi bcrsaing, sebagai sarana melakukan analisis akan digunakan analisis SWOT serta beberapa analisis tunman lainnya, seperti SFAS (Strategic factor Analysis Summary), TOWS Matrik dan lnternal-Ekstemal Matrik. Penggunaan beberapa sarana melakukan anal isis seperti disebutkan diatas, dilakukan. untuk mempertajam hasil analisis yang dituangkan dalam kesimpulan penulisan karya akhir ini.Hasil penelitian dari karya akhir ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi para pengambil keputusan pengelola kawasan Batam sebagai bahan pertimbangan pembangunan strategi pengembangan kawasan. Mengingat data masukan berupa kondisi lingkungan internal dan ekstemal kawasan yang sewaktu-waktu dapat berubah, maka hasil kesimpulan dan saran penulisan ini berlaku hila kondisi lingkungan kawasan adalah sebagai tertulis dalam karya akhir ini yang merupakan kondisi lingkungan internal dan eksternal kawasan sebelum penulisan disusun."

"Skripsi ini membahas berhasilnya penanganan kasus-kasus kejahatan internasional oleh kepolisian Indonesia melalui jaringan Interpol. Walaupun demikian, penanganan kasus tersebut selalu terkendala dalam proses penyerahan pelaku kejahatan kepada negara yang berhak mengadilinya. Hal ini terjadi karena pemerintah Indonesia belum memiliki undang-undang nasional terkait permasalahan tersebut. Peran kepolisian dalam menangkap para pelaku kejahatan internasional yang dimulai pada tahun 1968 melalui kerjasama kepolisian antar negara akhirnya mempengaruhi lahirnya undang-undang nasional tentang ekstradisi pada tahun 1979. Oleh sebab itu, skripsi ini mencoba memberikan penjelasan bagaimana kepolisian Indonesia memiliki andil besar dalam pembentukan Undang-Undang Ekstradisi dan juga menjelaskan bagaimana interaksi yang terjadi antar lembaga pemerintah terkait pembuatan undang-undang tersebut.

---

This thesis describes the successfulness of international crimes handling by Indonesian Police through International Police (Interpol) network. In spite of this condition, the treatment of those cases always be hampered by the process of crime actor handover to the country which deserves the right to prosecute. It occured due to Indonesian government had not been had national law relates to this problem. The role of Indonesian Police in arresting some crime actors all over states finally affected the born of national laws about extradition in 1979. Therefore, this writing tries to give some explanations about how Indonesian Police had big participation in the forming of Extradition Laws and how the interaction happened between governmental institutions in the making of this law."