Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penanaman modal asing semakin banyak terjadi di Indonesia dengan cairnya batas-batas negara akibat arus globalisasi dan meningkatnya pertumbuhan ekonomi. Akibatnya, permasalahan hukum di Indonesia kini banyak melibatkan unsur-unsur asing yang memerlukan penanganan lebih khusus. Salah satu permasalahan yang sering terjadi adalah sengketa utang-piutang untuk kegiatan jual-beli saham. Sengketa itu tidak jarang diajukan ke pengadilan atas dasar Perbuatan Melanggar Hukum (PMH), meskipun pemberian pinjaman itu dibuat bedasarkan perjanjian. Berdasarkan sudut pandang Hukum Perdata Internasional (HPI), PMH yang di dalamnya mengandung unsur asing merupakan suatu permasalahan HPI. Unsur asing dalam PMH itu dapat menimbulkan pertanyaan terkait hukum manakah yang berlaku dalam menangani gugatan PMH itu serta pengadilan manakah yang memiliki wewenang untuk memeriksanya. Pada skripsi ini, akan dilakukan penelitian dengan metode hukum yuridis normatif untuk memeriksa kewenangan Pengadilan Indonesia dalam menyelesaian gugatan PMH pada kasus antara Tan Beng Phiau Dick vs Nava Bharat (Singapore) Pte Limited, dkk dan kasus antara Mitomo Shoji vs Aim Holding, dkk. Berdasarkan penelitian ini, diketahui bahwa bahwa Pengadilan Indonesia memiliki kewenangan untuk memeriksa dan mengadili kasus antara Tan Beng Phiau Dick vs Nava Bharat (Singapore) Pte Limited. Sedangkan pada kasus antara Mitomo Shoji vs Aim Holding, dkk Pengadilan Indonesia tidak memiliki wewenang karena kasus ini bukanlah PMH, namun wanprestasi berdasarkan perjanjian yang di dalamnya terdapat pilihan forum di Pengadilan Tokyo.

---

Foreign investment is increasingly being carried out in Indonesia with the melting of national borders due to globalization and the increased of economic growth. As a result, legal issues in Indonesia currently involve a lot of foreign aspects that need to be handled with the special treatment. One of the issues that often occurs is regarding loan agreement dispute for the sale and purchase of share. It is not rare for the dispute to be brought before Indonesian Court on the basis of Tort, even though the loan itself is given base on agreements. From the standpoint of Private International Law (PIL), the Tort that contains foreign elements is PIL legal issue. This foreign elements of the Tort can bring into question regarding which law should be applied and also which court that has the authority to examine it. In this thesis, a research will be conducted with normative juridical legal methods to examine Indonesian Court’s authority to solve tort lawsuits in the case between Tan Beng Phiau Dick vs Nava Bharat (Singapore) Pte Limited, dkk and the case between Mitomo Shoji vs Aim Holding, dkk. Based on this research, it is found that Indonesian Court has an authority to examine and adjudicate the case between Tan Beng Phiau Dick vs Nava Bharat (Singapore) Pte Limited. Whereas for the case between Mitomo Shoji vs Aim Holding, dkk, Indonesian Court has no authority because this lawsuit is not tort, but a default based on agreement that contains choice of forum in Tokyo District Court."

"Studi ini mengkaji dampak dari volatilitas nilai tukar untuk aliran portofolio bersih, yaitu aliran ekuitas bersih dan aliran obligasi bersih antara Indonesia dan Amerika Serikat. Secara khusus, model GARCH bivariat diperkirakan dengan menggunakan data akhir bulan untuk Indonesia dan Amerika Serikat selama periode Januari 2006-September 2015. Hasil penelitian menunjukkan bahwa volatilitas nilai tukar memiliki hubungan positif terhadap aliran ekuitas bersih dan memiliki hubungan negatif dengan aliran obligasi bersih. Selain itu, volatilitas nilai tukar mempengaruhi secara signifikan terhadap aliran ekuitas bersih dan aliran obligasi bersih di Indonesia.

---

This study examines the impact of exchange rate volatility to net portfolio flows, namely net equity and net bond flows between Indonesia and United States. Specifically, a bivariate GARCH model is estimated using end-of-the-month data for Indonesia and United States over the period January 2006 ? September 2015. The result indicates that the of exchange rate volatility has positive relation on net equity flows, and has negative relation on net bonds flows. In addition, the volatility of the exchange rate significantly affect the flow of net equity and net bond flows in Indonesia."

"Tesis ini membahas mengenai sikap abstain Indonesia terhadap Arms Trade Treaty 2013 PBB terutama mengenai pengambilan keputusan dan partisipasi Indonesia dalam proses pembentukan Arms Trade Treaty 2013 dan juga mengenai bagaimana pengaturan transaksi perdagangan senjata konvensional yang diatur oleh Arms Trade Treaty itu sendiri. Indonesia memiliki kepentingan yang ingin dicapainya dengan mengikuti proses pembentukan ATT, namun pada akhir proses perundingan Indonesia malah mengambil sikap abstain karena bertentangan dengan posisi dasar Indonesia. Indonesia mengambil sikap abstain dengan tujuan untuk tidak terburu-buru mengambil keputusan terhadap ATT 2013. Dengan abstain, Indonesia akan memiliki waktu untuk mengkaji ATT lebih dalam dan memungkinkan Indonesia untuk mengubah keputusanya terhadap ATT jika memang diperlukan kedepannya. Setelah ATT entered into force hal ini menyebabkan Indonesia berada diluar sistem ATT sedangkan banyak beberapa mitra alutsista Indonesia yang menandatangani ATT bahkan sudah meratifikasi. Oleh karena itu, penulis dalam tesis ini mencoba untuk menganalisis sikap abstain Indonesia dan implikasinya terhadap industri pertahanan Indonesia terutama dalam hal perdagangan senjata konvensional. Di akhir penelitian terlihat bahwa, sampai saat ini ATT belum memiliki implikasi yang signifikan terhadap Indonesia. Bahkan industri pertahanan Indonesia bisa dibilang semakin maju. Indonesia tidak memiliki masalah terhadap transaksi perdagangan senjata konvensionalnya walaupun Indonesia mengambil sikap abstain dan berada diluar sistem ATT.

---

This thesis is discussing Indonesia's decission to be abstain towards the Arms Trade Treaty (ATT) 2013 of the United Nations, specifically the decision-making and participation of Indonesia in the process of establishing Arms Trade Treaty 2013 and also on how the arrangement of conventional arms trade transactions organized by the Arms Trade Treaty itself. Indonesia has interests that they want to achieve by following the process of forming ATT, but at the end of the negotiation process Indonesia is taking an abstention as it is against the basic position of Indonesia. Indonesia abstained with the aim of not rushing to take decisions on ATT 2013. With abstention, Indonesia will have time to examine the ATT more deeply and allow Indonesia to change its decisions towards ATT if it is needed in the future. After ATT entered into force this is causing Indonesia to be outside of the ATT system while many of Indonesia's defense partners in alutsista who signed ATT have even ratified it. Therefore,this thesis will try to analyze the abstention of Indonesia and its implication to Indonesia defense industry especially in the case of conventional weapon trade. At the end of the study shows that, until now ATT has not had significant implications for Indonesia. Even the defense industry of Indonesia has become more advanced in the past couple of years. Indonesia has no problem with its conventional weapons trade transactions so far, even though Indonesia is still abstain towards ATT and is outside the ATT system."