Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini berangkat dari paradoks masalah pengawasan lalu lintas barang di perairan Indonesia. Satu sisi pengawasan yang berlapis menjadi upaya yang baik dalam memperkecil masuknya ancaman ke Indonesia, namun di sisi lain banyaknya pemeriksaan dari bermacam lembaga membuat pengawasan menjadi tidak efisien dari sisi waktu maupun biaya. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) sebagai penjaga gerbang Indonesia memiliki peran strategis menjalankan pengawasan atas berbagai ancaman tersebut. DJBC melihat bahwa sistem data dan informasi yang terintegrasi menjadi salah satu jawaban dari pemrasalahan tersebut. Tesis ini menggunakan pendekatan kualitatif melalui sejumlah data dari berbagai sumber. Analisis diawali dengan melakukan telaah sejumlah dokumen dan literatur terkait, yang dilanjutkan dengan wawancara terstruktur untuk melihat potensi dikembangkannnya sistem informasi pengawasan dengan menggunakan konsep intelijen fusion center. Adapun sejumlah teori dan konsep dalam penelitian ini, yaitu penyelundupan, bea dan cukai, intelijen strategis dan komunitas intelijen, dan fusion center. Hasil penelitian menunjukan bahwa ancaman penyelundupan pada lalu lintas barang di Indonesia berkembang menjadi semakin kompleks karena kondisi geografis terkait letak dan luasnya wilayah Indonesia. Disamping itu, terjadi pergeseran modus penyelundupan yang sangat cepat mengadaptasi kondisi lingkungan dan teknologi yang diiringi perkembangan pelaku kejahatan lintas negara terorganisir (TNOC). Dampak dari ancaman tersebut adalah Indonesia menjadi target kejahatan karena tantangan pengawasan penegak hukum mengamati tindakan kejahatan dalam perbandingan jarak dengan sarana dan prasarana yang sangat timpang. Sehingga lemahnya pengawasan penyelundupan semakin mengancam dan berisiko pada Ekonomi Indonesia khususnya pada kelancaran aktivitas Ekspor dan Impor. Untuk itu, penanggulangan yang wajib dilakukan adalah memperkuat sinergi dan mekanisme kerjasama kolektif antar lembaga terkait. Salah satu upaya memperkuat sinergi dan kerjasama kolektif ini dengan meningkatkan peran dan fungsi prediktif fusion center, mempersempit gerak penyelundup dan mengurangi ancaman dari sisi fungsi prediktif intelijen.

---

This research departs from the paradox of the problem of controlling the traffic of goods in Indonesian territory. On the one hand, multi-layered supervision is a good effort in minimizing the entry of threats to Indonesia, but on the other hand, the large number of inspections from various institutions makes supervision inefficient in terms of time and costs. The Directorate General of Customs and Excise (DJBC) as Indonesia's gatekeeper has a strategic role in supervising these various threats. DJBC sees that an integrated data and information system is one of the answers to this problem. This thesis uses a qualitative approach through a number of data from various sources. The analysis begins with a review of a number of related documents and literature, followed by structured interviews to see the potential for the development of an information control system using the intelligence fusion center concept. There are a number of theories and concepts in this research, namely smuggling, customs and excise, strategic intelligence and intelligence community, and fusion center. The results of the study show that the threat of smuggling in goods traffic in Indonesia is becoming increasingly complex due to geographical conditions related to the location and extent of Indonesia's territory. In addition, there has been a shift in the mode of smuggling which has adapted very quickly to environmental and technological conditions accompanied by the development of organized transnational crime perpetrators (TNOC). The impact of this threat is that Indonesia becomes a target for crime because of the challenge of law enforcement supervision in observing criminal acts in a comparative distance with very unequal facilities and infrastructure. So that weak supervision of smuggling threatens and risks the Indonesian economy, especially in the smooth running of export and import activities. For this reason, the countermeasures that must be carried out are strengthening synergies and collective cooperation mechanisms between related institutions. One of the efforts to strengthen synergy and collective cooperation is to increase the role and predictive function of the fusion center to narrow the movement of smugglers and reduce threats from the predictive function of intelligence"

"Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) sebagai “penjaga” gerbang perbatasan memiliki tantangan yang besar dalam upaya melakukan pengawasan penyelundupan narkotika internasional ke Indonesia. Di DJBC belum lama ini dibuat satu direktorat khusus yang menangani aktivitas peredaran narkotika, yaitu Direktorat Interdiksi Narkotika. Penelitian ini membahas ancaman dan risiko peredaran Narkotika dalam konteks kepabeanan dan cukai di Indonesia yang membuat DJBC membutuhkan direktorat khusus narkotika. Strategi Direktorat Interdiksi Narkotika DJBC dalam upaya mencegah penyelundupan narkotika internasional ke Indonesia, dan sinergitas antara Direktorat Interdiksi Narkotika DJBC dengan Unit Intelijen DJBC dan komunitas intelijen lainnya di Indonesia dalam pengawasan dan upaya pemberantasan penyelundupan Narkotika.Penelitian dalam tesis ini menggunakan Pendekatan Kualitatif. Teknik pengambilan data melalui wawancara mendalam pada narasumber internal dan eksternal DJBC, observasi, dan tinjauan pustaka. Peneliti menggunakan sejumlah teori dan konsep dalam penelitian ini, yaitu ketahanan nasional, penyelundupan, bea dan cukai, intelijen, intelijen strategis dan komunitas intelijen, dan tata kelola organisasi.Hasil penelitian ini menunjukan ancaman yang tinggi dan mengkhawatirkan pada penyalahgunaan narkotika di Indonesia. Ancaman ini membuat DJBC membutuhkan direktorat khusus yang fokus menangani penyeulundupan narkotika ini. Direktorat khusus ini juga memudahkan sinergi DJBC dengan lembaga lainnya dan sinergi antar direktorat dalam mengawasi ancaman narkotika.

---

The Directorate General of Customs and Excise (DJBC) as the "guard" of the border gate has big challenges in its efforts to supervise international narcotics smuggling into Indonesia. Recently, at DJBC, a special directorate was created to handle narcotics trafficking activities, namely the Narcotics Interdictation Directorate. This study discusses the threats and risks of narcotics trafficking in the context of customs and excise in Indonesia, which makes DJBC need a special directorate of narcotics. The strategy of the Directorate of Narcotics Interdiction of DJBC in an effort to prevent international narcotics smuggling into Indonesia, and the synergy between the Directorate of Narcotics Interdiction of DJBC and the Intelligence Unit of DJBC and other intelligence communities in Indonesia in monitoring and eradicating narcotics smuggling.

The research in this thesis uses a qualitative approach. Data collection techniques are through in-depth interviews with internal and external sources of DJBC, observation, and literature review. The researcher uses a number of theories and concepts in this research, namely national security, smuggling, customs and excise, intelligence, strategic intelligence and the intelligence community, and organizational governance.

The results of this study indicate a high and worrying threat to narcotics abuse in Indonesia. This threat makes DJBC need a special directorate that focuses on dealing with narcotics smuggling. This special directorate also facilitates the synergy between DGCE and other institutions and between directorates in overseeing the threat of narcotics."

"Terorisme melalui ruang virtual (cyberspace) saat ini menjadi ancaman yangberdampak besar ke dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kelompok danjaringan terorisme memanfaatkan penggunaan akses internet untuk mendukungkegiatan mereka, salah satunya ialah aktivitas pendanaan terorisme melaluicrowdfunding. Penelitian ini mencoba melihat secara utuh mengenai perkembanganancaman pendanaan terorisme melalui crowdfunding, serta bagaimana pendekatanintelijen strategis yang tepat untuk melakukan disrupsi terhadap perkembanganancaman tersebut. Metode yang digunakan oleh peneliti adalah metode pendekatankualitatif. Kerangka analisis yang dilakukan oleh peneliti dalam penelitian ini ialahdengan menggunakan basis teori jarum hipodermik (hypodermic needle theory),analisis PESTLE (Politic, Economic, Social, Technology, Legal, and Environment),serta analisis SWOT (Strenght, Weakness, Oportunity, and Threat). Berdasarkan hasilpenelitian didapatkan tiga pengembangan strategi yang perlu dilakukan PemerintahRI untuk mendisrupsi pendanaan terorisme melalui crowdfunding, yakni: a.Pengembangan pemanfaatan pemetaan analisis berbasis resiko, dan strategicforesight terhadap perkembangan terorisme dan pendanaan terorisme, yang bertujuanuntuk mengklasifikasikan prioritas penanganan pencegahan dan pemberantasanpendanaan terorisme baik di level strategis hingga di level teknis; b. Pemanfaatanwatchlist yang menyeluruh dan terintegrasi; c. Optimalisasi upaya pemblokiran asetsecara serta merta sebagai wujud tindakan pencegahan melalui pencantuman individudan entitas terduga teroris dan organisasi teroris, Tindakan ini perlu berfokus padapenanganan aktivitas kelompok dan jaringan terorisme, serta pendanaan terorismeyang tidak terkait langsung dengan insiden terorisme.

---

Terrorism through virtual space (cyberspace) is a threat that has a major impact on the

life of the nation and state. Terrorism groups and networks take advantage from the

internet to support their activities, especially crowdfunding for terrorist financing

purposes. This thesis tries to see the big picture of the development of the threat of

terrorism financing through crowdfunding, and how the strategic intelligence

approach could disrupt the development of these threats. This research used

qualitative approach for its methodology. The analytical frameworks used in this

study are the hypodermic needle theory, PESTLE (Politic, Economic, Social,

Technology, Legal, and Environment) analysis, and SWOT (Strength, Weakness,

Opportunity, and Threat) analysis. The results of this study suggest that the

Government of the Republic of Indonesia need to develop three strategies to disrupt

the threat of terrorism crowdfunding, which are: a. Developing risk-based mapping

analysis and strategic foresight which aims to classify handling priorities both at the

strategic and technical levels; b. Utilization of comprehensive and integrated terrorist

network watchlist; c. Optimization the implementation of the freezing assets as a

precautionary measures through the listing of individuals and entities suspected of

terrorists and terrorist organizations. This action needs to focus on handling terrorism

and terrorism financing activities that are not directly related to terrorism incidents."

"ABSTRAKTesis ini membahas tentang analisis intelijen strategis terhadap penanganan konflik antara organisasi kemasyarakatan Singa dan organisasi kemasyarakatan Macan di Jakarta Selatan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Teori dan konsep yang digunakan adalah teori lower class sub-culture, teori konflik kelompok realistik, teori identitas sosial, analisis Intelijen Strategis, dan konsep ormas. Penelitian ini menganalisis penyebab terjadinya konflik dan membuat analisis Intelijen Strategis tentang penanganan konflik yang terjadi antar kedua ormas dengan harapan diperoleh hasil informasi bagi stakeholder terkait sebagai solusi strategi penanganan konflik.  Kerangka Pemikiran penelitian ini adalah konflik antara ormas Singa dan Ormas Macan teridentifikasi dipicu oleh berbagai faktor diantaranya yaitu adanya perilaku anggota ormas, Klaim teritori, serta adanya kekurangan dalam penanganan konflik oleh Stakeholder yang berwenang. Berbagai faktor pemicu tersebut merupakan suatu potensi yang dapat menimbulkan kembali konflik nyata di kemudian hari baik konflik horizontal maupun vertikal.

---

ABSTRACT

This thesis discusses about the analysis of strategic Intelligence for handling conflicts between community organizations of the Singa and the Macan community organizations in South Jakarta. This study uses a qualitative method. The theories and concepts used are lower class sub-cultural theory, realistic group conflict theory, social identity theory, Strategic Intelligence analysis, and mass organization concepts. This study analyzes the causes of conflict and makes Strategic Intelligence analysis of the handling of conflicts that occur between mass organizations in the hope of obtaining information from relevant stakeholders as a solution to the conflict management strategy. The Thinking Framework of this study is that conflicts between Singa org. and Macan org. were identified as triggered by various factors related to community members beliefs, territorial claims, and also there were shortcomings in conflict handling by interested stakeholders. These various trigger factors are potential that can lead to real conflicts in the future, both horizontal and vertical conflicts.

"

"Penelitian ini membahas tentang penyebab mengapa Polri di dalam sistem TIM PORA diharuskan melakukan optimalisasinya dalam menangani pelanggaran yang dilakukan oleh Warga Negara Asing (WNA), berdasarkan UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Kesatuan Republik Indonesia. Penelitian ini juga menggunakan pendekatan intelijen, intelijen strategis, optimalisasi dan peraturan perundang-undangan sebagai kerangka analisis. Untuk menguatkan penelitian ini, digunakan pula teori law enforcement dari McDowell. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan penelitian studi kasus. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa dasar pengawasan orang asing di Indonesia diatur oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian beserta turunannya, yang mengganti undang-undang keimigrasian sebelumnya yaitu Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992. Upaya optimalisasi pengawasan orang asing yang dilakukan oleh Baintelkam Polri yaitu, pertama, menetapkan Peraturan Kapolri sebagai turunan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 terkait kewenangan Polri dalam pengawasan orang asing di Indonesia. Kedua, komunikasi dan koordinasi dengan Kementerian/Lembaga terkait guna memaksimalkan pengawasan Orang Asing/ TKA. Ketiga, mensosialisasikan peranan Polri dalam pengawasan Orang Asing kepada para WNA. Keempat, meningkatkan intensitas pengawasan WNA di lapangan sesuai Tupoksi Polri di Indonesia. Kemudian 3. Dalam perspektif analisis intelijen stratejik, peran Baintelkam polri dalam melakukan pengawasan WNA (khususnya jurnalis asing) dapat dilakukan dimulai dari data dan informasi yang disediakan dari masing-masing supporting unit TIM PORA. Selanjutnya, pengawasan juga dilakukan pada UPT, kuasa perwakilan/atase imigrasi di luar negeri yang berkaitan dengan pemberian ijin masuk ke Indonesia berupa visa dimana kerawanan mulai terjadi pada area tersebut seperti penjamin/sponsor fiktif ketika memohon visa RI di KBRI.

---

This study discusses the reasons why the National Police in the TIM PORA system are required to optimize their handling of violations committed by Foreign Citizens (WNA), based on Law no. 2 of 2002 concerning the Unitary State of the Republic of Indonesia Police. This research also uses an intelligence approach, strategic intelligence, optimization and legislation as an analytical framework. To strengthen this research, law enforcement theory from McDowell is also used. This research uses qualitative method with case study research. The results of this study explain that the basis for monitoring foreigners in Indonesia is regulated by Law Number 6 of 2011 concerning Immigration and its derivatives, which replaces the previous immigration law, namely Law Number 9 of 1992. Efforts to optimize the supervision of foreigners carried out by Baintelkam Polri are, first, establishing the National Police Chief Regulation as a derivative of Law Number 2 of 2022 regarding the authority of the National Police in supervising foreigners in Indonesia. Second, communication and coordination with related Ministries/Institutions in order to maximize the supervision of Foreigners/TKA. Third, to socialize the role of the National Police in supervising foreigners to foreigners. Fourth, increase the intensity of supervision of foreigners in the field according to the main tasks and functions of the Indonesian National Police. Then 3. communication and coordination with related Ministries/Agencies in order to maximize the supervision of Foreigners/TKA. Third, to socialize the role of the National Police in supervising foreigners to foreigners. Fourth, increase the intensity of supervision of foreigners in the field according to the main tasks and functions of the Indonesian National Police. Then 3. communication and coordination with related Ministries/Agencies in order to maximize the supervision of Foreigners/TKA. Third, to socialize the role of the National Police in supervising foreigners to foreigners. Fourth, increase the intensity of supervision of foreigners in the field according to the main tasks and functions of the Indonesian National Police"

"Operasi keamanan gabungan telah dilaksanakan di wilayah Sulawesi Tengah selama satu dekade terakhir. Operasi ini dilaksanakan untuk mencari dan melumpuhkan kelompok teror jaringan Mujahidin Indonesia Timur (MIT). Namun, operasi yang melibatkan TNI dan Polri tersebut belum mampu memberikan rasa aman yang substansial kepada masyarakat. Kondisi ini dibuktikan dengan meningkatnya serangan dan kekerasan dari organisasi bersenjata MIT pada tahun 2020. Situasi tersebut mendorong upaya pembentukan Operasi Gabungan Khusus. Tesis ini mengkaji tentang Komando Operasi Gabungan Khusus (Koopsgabsus) dalam penanggulangan terorisme di Sulawesi Tengah. Pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus intrinsik dipilih sebagai jenis dan tipe penelitian dengan wawancara mendalam kepada sumber primer yang mewakili lembaga pelaksanan operasi keamanan gabungan. Data sekunder didapatkan dari studi pustaka dan studi dokumentasi dari pelaksanaan Operasi Gabungan Khusus. Teori Intelijen Strategis dan Teori Strategi digunakan untuk mengkaji dan mengevaluasi pelaksanaan operasi gabungan khusus yang dikuatkan dengan enam konsep. Enam konsep tersebut meliputi pertahanan negara, kepemimpinan strategis, first among equals, pelibatan TNI, the center of gravity, serta pertempuran hutan dan gerilya. Pendekatan intelijen strategis dilakukan guna mendapatkan hasil analisis dalam penanggulangan terorisme di Sulawesi Tengah. Hasil penelitian menemukan bahwa strategi Koopsgabsus dilakukan dalam dua cara yaitu dengan metode soft power dan hard power yang dilakukan berdasarkan tugas dan fungsi dari kegiatan penangkalan, penindakan dan pemulihan. Kurang optimalnya Koopsgabsus dalam mencapai tujuan strategis salah satu penyebabnya adalah mengenai ketidakjelasan regulasi. Berdasarkan temuan penelitian, dapat disimpulkan bahwa regulasi yang ada belum mengatur secara teknis pelaksanaan operasi gabungan khusus. Selain itu, karena alat perlengkapan di bidang tugas masih terbatas, adopsi teknologi masih menjadi tantangan dalam pelaksanaan Koopsgabsus. Hal-hal tersebut menjadi penghambat upaya strategis Koopsgabsus dalam penanggulangan terorisme di Sulawesi Tengah.

---

For the past decade, joint security operations have been carried out in the Central Sulawesi region. This operation was conducted to find and dismantle the East Indonesia Mujahidin terror group (MIT). However, the procedure involving the TNI and the Polri has failed to give the people a powerful sense of security. This condition is evidenced by the increase in attacks and violence from the MIT armed organization in 2020. This situation prompted efforts to establish Special Joint Operations. This thesis examines the Special Joint Operations (Koopsgabsus) to counter terrorism in Central Sulawesi. A qualitative approach with an intrinsic case study method was chosen as the type and type of research with in-depth interviews with primary sources representing the institutions implementing joint security operations. Secondary data were obtained from literature studies and documentation studies from the implementation of Koopsgabsus. Strategic Intelligence and Strategy Theory are used to study and evaluate the performance of special joint operations reinforced by six concepts. The six concepts include national defense, strategic leadership, first among equals, TNI involvement, the center of gravity, and forest and guerrilla warfare. The study results found that the strategy was carried out in two ways, namely the soft power and hard power methods, which were carried out based on the tasks and functions of deterrence, prosecution, and recovery activities. On the other hand, Koopsgabsus was still not wholly successful in achieving their strategic objectives. One of the causes for Koopsgabsus's is a lack of regulatory certainty. Based on the research findings, existing regulations do not technically restrict the execution of special joint activities. Furthermore, because the equipment in the field of work is still restricted, technological acceptance remains a barrier to Koopsgabsus deployment. These causes impede Koopsgabsus's strategic attempts to counter terrorism in Central Sulawesi."

"Diilhami dari penelitian tentang metode pencucian uang melalui kartu kredit di Amerika Serikat pada tahun 2002, sejumlah parameter dan pendekatan rezim anti pencucian uang disesuaikan dengan kondisi saat ini di Indonesia. Sebagai Financial Intelligence Unit, PPATK merupakan kunci sentral dari Rezim Anti Pencucian Uang di Indonesia dan ditantang untuk menemukan metoda pencegahan pencucian uang yang efektif di Indonesia. Ketika pencucian uang di Indonesia sangat lekat dengan korupsi dan penyuapan, PPATK mengungkap bahwa pencucian uang melalui kartu kredit adalah hal baru di Indonesia. Penelitian ini berupaya melihat potensi risiko pencucian uang melalui transaksi kartu kredit di Indonesia, dimana praktek Credit Card Laundering yang mengandung potensi besar kerawanan dibiarkan menjamur. Penelitian diarahkan untuk memahami fenomena tersebut dan mendapatkan formulasi strategi yang handal untuk mencegah perluasan metoda pencucian uang dimasa yang akan datang. Pendekatan penelitian akan menggunakan studi kasus dalam bentuk gratifikasi. Analisa yang digunakan adalah sebuah pendekatan dengan metoda pengujian risiko dan ancaman yang mengikuti formula R = T + V + C. Berdasarkan sejumlah masukan dan temuan yang terungkap selama penelitian diketahui bahwa pemasalahan utama yang menjadi risiko terbesar yang dihadapi adalah kerentanan akibat tidak adanya sinergi antar PPATK, regulator dan penegak hukum serta pihak pelapor (PJK). Selain itu kemampuan intervensi PPATK yang lemah serta pemahaman dari hakikat pencucian uang yang masih minim.

---

Inspired by a research held on 2002 in United States regarding Money Laundering Extension through Credit Cards, this research was set with some adjustment of parameters and approach to anti-money laundering regime adapted to current conditions in Indonesia. As a Financial Intelligence Unit, INTRAC is a central key of the Anti-Money Laundering Regime in Indonesia and challenged to find a method of prevention of money laundering in Indonesia. While money laundering in Indonesia very closely with corruption and bribery, PPATK revealed that money laundering through a credit card is a new thing in Indonesia. This study seeks to look at the potential risk of money laundering through credit card transactions in Indonesia. The practice of Credit Card Laundering which is known to potentially vulnerable for money laundering was greatly accepted as a common practice in Indonesia. The research directed to understanding the phenomenon and to obtain a reliable strategy formulation for the prevention of money laundering methods in the future. Research approach will use a case study in the form of gratification. The analysis used in this research will be tested with risks assessment formulation as follows R = T + V + C. The number of entries and the findings revealed during research had raised the core problem facing in risk mitigation is vulnerability due to the lack of synergy between INTRAC, regulators and law enforcement agencies as well as the complainant (CHD). In addition, INTRAC capabilities to intervention were inadequate and there is lack of understanding for the nature of money laundering itself within the society."

"Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) memiliki peran strategis menjalankan pengawasan atas ancaman peredaran narkotika internasional sekaligus membutuhkan peran aktif dan sinergi lembaga terkait lainnya. Penelitian melihat, upaya sinergitas melalui sistem pertukaran data dan informasi antar lembaga menjadi salah satu kunci efektifitnya pengawasan ancaman narkotika. Konsep National Targeting Center atau NTC sebagai salah satu metode pertukaran data intelijen antar lembaga menjadi pembahasan utama pada penelitian ini. Tesis ini menggunakan pendekatan campuran yaitu kuantitatif dan kualitatif. Data kuantitatif digunakan untuk melihat evaluasi pengguna aplikasi PRM sebagai dasar kelayakan untuk pengembangan NTC. Sementara data kualitatif untuk mendapatkan gambaran ideal pengembangan NTC yang sebaiknya dilakukan. Teknik pengambilan data melalui survei dan wawancara mendalam pada narasumber internal dan eksternal DJBC, analisis dokumen dan tinjauan pustaka. Peneliti menggunakan sejumlah teori dan konsep dalam penelitian ini, yaitu ketahanan nasional, penyelundupan, Black Swantheory, bea dan cukai, intelijen, intelijen strategis dan komunitas intelijen, dan fusion center. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa responden peneltiian melihat adanya peran dari sistem/aplikasi PRM yang baik dalam memudahkan deteksi ancaman penyelundupan narkotika. Responden juga merasa bahwa sistem seperti NTC nantinya bisa mengandalkan dasar sistem operasi yang diterapkan pada PRM dengan beberapa perbaikan seperti kelengkapan fitur untuk melakukan penginputan data, pengolahan data dan output data serta kemudahan sistem/aplikasi dalam proses perbaikan/maintenance jangka panjang. Selain itu, pengembangan NTC nantinya juga harus dilengkapi dengan landasan hukum yang mengatur interaksi dan aktivitas aliran data antar lembaga, komitmen semua pihak untuk menyatukan visi dan terakhir adalah keutuhan semua data yang berkaitan dengan ancaman narkotika baik dari sisi supply maupun demand.

---

The Directorate General of Customs and Excise (DJBC) has a strategic role in overseeing the threat of international narcotics trafficking while at the same time requiring an active role and the synergy of other related institutions. Research sees that efforts to synergize through a system of exchange of data and information between institutions are one of the keys to the effectiveness of monitoring the threat of narcotics. The concept of a National Targeting Center or NTC as a method of exchanging Intelligence data between institutions is the main discussion in this research. This thesis uses a mixed approach, namely quantitative and qualitative. Quantitative data is used to see the evaluation of users of the PRM application as a basis for feasibility for the development of NTC. While qualitative data to get an ideal picture of the development of NTC that should be done. Data collection techniques are through surveys and in-depth interviews with internal and external sources of DJBC, document analysis and literature review. The researcher uses a number of theories and concepts in this study, namely national security, smuggling, Black Swantheory, customs and excise, Intelligence, strategic Intelligence and the Intelligence community, and fusion center.

The results of this study conclude that research respondents see the role of a good PRM system/application in facilitating the detection of narcotics smuggling threats. Respondents also felt that systems such as NTC would later be able to rely on the basic operating system applied to PRM with several improvements such as completeness of features for data input, data processing and data output as well as the ease of system/application in the long-term repair/maintenance process. In addition, the development of NTC will also have to be equipped with a legal basis that regulates interactions and data flow activities between institutions, the commitment of all parties to unite the vision and finally the integrity of all data related to the threat of narcotics both from the supply and demand side."

"Penelitian ini dilatarbelakangi adanya potensi kerentanan pengawasan importasi barang akibat vitalnya posisi pelabuhan Tanjung Periok pada perdagangan internasional Indonesia. Kerentanan yang timbul membutuhkan evaluasi pengawasan yang dilakukan dari sudut pandang intelijen strategis untuk perbaikan kinerja pengawasan di masa yang akan datang. Menggunakan pendekatan kualitatif, penelitian ini menggunakan data dari hasil wawancara terhadap sejumlah narasumber yang terkait dengan aktivitas importasi barang di Pelabuhan Tanjung Priok. Hasil penelitian menunjukan pengawasan yang dilakukan belum sepenuhnya menerapkan pendekatan intelijen strategis pada pengawasan importasi barang. Kendala utama yang menjadi penghalang adalah keterbatasan sumber daya baik faktor manusia dan teknologi pendukungnya. Disamping itu, metode yang digunakan dalam mengelola data intelijen dan kebijakan yang mengatur aktifitas intelijen juga menjadi penghambat kinerja intelijen Bea dan Cukai di Tanjung Priok memaksimalkan tugas dan fungsi Revenue collector, Communicaty protection, Trade facilitator dan Industrial Assistance. Kata Kunci: Kepabeanan, Intelijen Strategis, Revenue collector, Communicaty protection, Trade facilitator, Industrial Assistance.

---

This research is motivated by the potential vulnerability of monitoring the import of goods due to the vital position of the Tanjung Periok port in Indonesia's international trade. The vulnerabilities that arise require an evaluation of supervision carried out from the perspective of strategic intelligence to improve supervisory performance in the future. Using a qualitative approach, this study uses data from interviews with a number of informants related to the activity of importing goods at the Port of Tanjung Priok. The results of the study show that the supervision carried out has not fully implemented the strategic intelligence approach in controlling the import of goods. The main obstacle that becomes a barrier is the limited resources of both the human factor and its supporting technology. In addition, the methods used in managing intelligence data and policies governing intelligence activities also hinder the performance of Customs and Excise intelligence at Tanjung Priok in maximizing the duties and functions of Revenue collector, Communication protection, Trade facilitator and Industrial Assistance. Keywords: Customs, Strategic Intelligence, Revenue collector, Communication protection, Trade facilitator, Industrial Assistance"

"Direktorat Jenderal Bea Cukai/DJBC sangat krusial dalam hal pengawasan dan pelayanan arus barang eskpor dan impor pada perdagangan internasional. Di saat yang sama, konteks intelijen ekonomi saat ini juga semakin mempunyai peran penting dalam mengamankan pendapatan negara dari berbagai ancaman. Pemetaan ancaman yang sesuai dengan kondisi terkini lingkungan DJBC, dapat membantu merumuskan kebutuhan adaptasi bagi unit intelijen dalam menghadapi ancaman yang ada. Penelitian ini menggunakan pendekatan campuran (mixed methode), menggunakan dua sumber data yaitu kuantitatif dan kualitatif.  Secara kuantitatif, penggunaan data ditujukan untuk menganalisis sampel opini dari 400 anggota DJBC tentang ancaman yang dihadapi saat ini, dan opini mereka terkait kebutuhan organisasi atas unit intelijen. Sedangkan secara kualitatif, peneliti menggali dan menganalisis langkah adaptasi yang dibutuhkan DJBC dalam meningkatkan fungsi intelijen strategis. Hasil penelitian menunjukan ancaman utama saat ini berupa penyelundupan, trans-national organized crime, trade-based money laundering dan ancaman terkait perlawanan terhadap petugas DJBC. Sementara itu, dapat dikatakan unit atau divisi intelijen pada DJBC merupakan satu kesatuan tugas yang sangat vital dalam melakukan fungsi intelijen yaitu memberikan peringatan dini atas ancaman atau kemungkinan permasalahan yang terjadi dalam lingkup ekspor dan impor. Untuk meningkatkan fungsi intelijen yang ada, adaptasi yang diperlukan adalah restrukturisasi sebagai upaya memperluas fungsi unit intelijen dan merevitalisasi sumber daya intelijen baik manusia dan teknologi pendukung

---

Direktorat Jenderal Bea Cukai/DJBC is very crucial in terms of monitoring and servicing the flow of exported and imported goods in international trade. At the same time, the current context of economic intelligence also plays an increasingly important role in securing state revenues from various threats. Threat mapping in accordance with the current conditions of the DJBC environment, can help formulate adaptation needs for intelligence units in dealing with existing threats. This study uses a mixed method, using two sources of data, namely quantitative and qualitative. Quantitatively, the use of the data is intended to analyze a sample of opinions from 400 DJBC members about the threats they currently face, and their opinions regarding the organization's need for intelligence units. While qualitatively, the researcher explores and analyzes the adaptation steps needed by DJBC in improving the strategic intelligence function. The results of the study show that the current main threats are smuggling, trans-national organized crime, trade-based money laundering and threats related to resistance to DJBC officers. Meanwhile, it can be said that the intelligence unit or division at DJBC is a very vital task unit in carrying out the intelligence function, namely providing early warnings of threats or possible problems that occur in the scope of exports and imports. To improve the existing intelligence function, the adaptation required is restructuring as an effort to expand the function of the intelligence unit and revitalize intelligence resources, both human and supporting technology."