Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Skripsi ini membahas mengenai penerapan prinsip utmost good faith dalam suatuperjanjian asuransi. Pada skripsi ini penulis membahas mengenai hal tersebutdengan membaginya menjadi tiga buah pembahasan. Pembahasan pertamamembahas mengenai pengertian asuransi yang ditinjau dari Kitab Undang-UndangHukum Dagang dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014. Kedua, penulismembahas mengenai pengertian prinsip utmost good faith yang ditinjau melaluiKitab Undang-Undang Hukum Dagang dan bagaimana prinsip tersebut secaraumum. Ketiga, pembahasan mengenai pelanggaran penanggung dalammelaksanakan prinsip utmost good faith dalam suatu polis asuransi. Dalam hal inidibahas berdasarkan penelitian atas Putusan Nomor 111/Pdt.G/2017/PN Jakselantara Agus Suwandi melawan PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia. Dimanadalam hal ini penulis mencapai suatu kesimpulan bahwa dalam suatu polis asuransipenanggung dan tertanggung apabila telah mencapai keyakinan akan fakta materiilyang diberikan maka keduanya tetap memiliki kewajiban atas pertanggungantersebut.

---

This undergraduate thesis discusses the application of the principle of utmost good

faith in an insurance policy. In this undergraduate thesis the author discusses this

matter by dividing it into three discussions. The first discussion discusses the notion

of insurance in terms of the Commercial Law Book, Indonesian Law Number 40 of

2014. Second, the author discusses the meaning of the principle of utmost good

faith as reviewed through the Code of Commercial Law and how these principles

in general. Third, discussion of insurers' violations in implementing the principle of

utmost good faith in an insurance policy. In this matter discussed based on research

on Putusan No 111 / Pdt.G / 2017 / PN South Jakarta between Agus Suwandi and

PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia. Where in this case the author reaches a

conclusion that in an insurance policy the insurer and the insured, if they have

reached confidence in the material facts provided, then both of them still have an

obligation for the coverage"

"Pajak sebagai salah satu sumber penerimaan negara untuk membiayai pelaksanaan jalannya roda pemerintahan dan membiayai pembangunan. Pajak merupakan sumber penerimaan terbesar negara menganut self assessment system yang akan mempermudah administrasi pelaporan dan pembayaran pajak namun disisi lain ada pihak-pihak yang menyalahgunakan sistem tersebut sehingga terjadi pelanggaran-pelanggaran perpajakan. Tindak kejahatan pada perpajakan acab kali dilakukan oleh Pemilik Manfaat. Peraturan yang mengatur Pemilik Manfaat mengatur mengenai identifikasi, verifikasi Pemilik Manfaat terdapat pada Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi Dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme. Namun, Pemilik Manfaat yang terdapat pada perpres tidak secara jelas menyatakan bahwa Pemilik Manfaat adalah bagian dari subjek pajak dan penanggung pajak. Melalui penelitian dengan metode yuridis normatif terhadap Pemilik Manfaat yang terdapat pada Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi Dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme dengan subjek pajak yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, maka dapat dikatakan bahwa Pemilik Manfaat adalah Subjek Pajak. Demikian juga terhadap Pemilik Manfaat yang terdapat pada Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi Dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme dan Penanggung Pajak yang terdapat pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 189/PMK.03/2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penagihan Pajak atas Jumlah Pajak yang Masih Harus Dibayar, maka dapat dikatakan Pemilik Manfaat adalah Penanggung Pajak.

---

Taxes are one of the sources of state revenue to finance the implementation of the wheels of government and finance development. Taxes are the largest source of revenue, the state adopts a self-assessment system that will facilitate the administration of tax reporting and payment, but on the other hand there are parties who abuse the system so that tax violations occur. Crimes on taxation are sometimes carried out by the Beneficiary. The regulations governing Beneficial Owners regulate the identification and verification of Beneficiaries in Presidential Regulation Number 13 of 2018 concerning Application of the Principle of Recognizing Beneficial Owners of Corporations in the Context of Prevention and Eradication of Money Laundering and Terrorism Financing Crimes. However, the Beneficial Owner contained in the Presidential Regulation does not clearly state that the Beneficiary is part of the tax subject and the tax guarantor. Through research using normative juridical methods on Beneficiary Owners contained in Presidential Regulation Number 13 of 2018 concerning the Application of the Principle of Recognizing Beneficial Owners of Corporations in the Context of Prevention and Eradication of Money Laundering and Terrorism Financing Crimes with tax subjects contained in Law Number 36 of 2008 concerning Income Tax and Law Number 11 of 2020 concerning Job Creation, then it can be said that the Beneficial Owner is a Tax Subject. Likewise for the Beneficial Owners contained in Presidential Regulation Number 13 of 2018 concerning the Application of the Principle of Recognizing the Beneficial Owners of Corporations in the Context of Prevention and Eradication of Money Laundering and Terrorism Financing Crimes and Tax Bearers contained in the Minister of Finance Regulation Number 189/PMK. 03/2020 concerning Procedures for Implementing Tax Collection on the Amount of Taxes Accrued, it can be said that the Beneficial Owner is the Tax Insurer. "