Ditemukan 7 dokumen yang sesuai dengan query
Muhammad Amin
"
Proses penyelesaian sengketa terutama menyangkut utang piutang dipandang relatif lebih efektif apabila diselesaikan melalui mekanisme Pengadilan Niaga dibandingkan dengan mekanisme Peradilan Umum biasa karena aturan yang terdapat dalam proses berperkara di Pengadilan Niaga lebih terprediksi dibandingkan dengan aturan beracara di Peradilan Umum biasa, sehingga para pencari keadilan bisa memperoleh gambaran yang jelas kapan sengketa yang dihadapinya bisa mendapatkan kepastian hukum. Dan seiring dengan riwayat lahirnya Pengadilan Niaga ini yang dilatar-belakangi oleh keadaan moneter yang sangat ...
"
Depok: Universitas Indonesia, 2003
T18992
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Arie Budiman
"
Dalam rangka menjamin adanya mekanisme penyelesaian sengketa hutang piutang antara kreditor dan debitor secara adil, cepat, terbuka dan efektif melalui lembaga peradilan, Pemerintah telah mengeluarkan Undang-undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Undang-undang tersebut merupakan pengganti dari Peraturan Kepailitan (Faillissenient Verordening) Stb. 1905 - 217 jo. 1906 -- 348, yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perpu) No. 1 tahun 1998 yang selanjutnya diundangkan menjadi Undang-Undang No. 4 tahun ...
"
Depok: Universitas Indonesia, 2005
T19182
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Harahap, Agus Salim
"
Pailitnya suatu perusahaan pada dasarnya merupakan fenomena dalam dunia bisnis. Terjadinya krisis ekonomi sejak pertengahan 1997 yang berdampak pada pendapatan perseroan menjadi menurun dan utang terus membengkak sehingga perseroan tidak mampu melunasi utangnya kepada kreditur. Undang-undang Kepailitan memberikan kesempatan bagi para kreditur untuk mengajukan permohonan pailit bagi perusahaan publik yang tidak mampu melaksanakan kewajibannya. Apabila perusahaan publik dipailitkan, maka investor akan sangat menderita karena saham yang dimilikinya tidak dapat diperjualbelikan lagi di bursa, bahkan investor ...
"
2007
T20048
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Fennieka Kristianto
"
Perjanjian Kredit Sindikasi (PKS) adalah perjanjian mengenai suatu pinjaman yang diberikan oleh dua atau lebih lembaga keuangan kepada satu debitor, berdasarkan syaratsyarat dan ketentuan-ketentuan yang sama, dengan menggunakan satu dokumentasi kredit yang sama bagi semua kreditor peserta sindikasi serta diadministrasikan oleh satu agen yang bertindak sebagai kuasa para kreditor untuk pengurusan fasilitas dan jaminan sindikasi. Kreditor seringkali menjalankan hak tagihnya sendiri terhadap debitor. Adanya ketidakjelasan mengenai kewenangan bertindak melaksanakan hak tagihnya dalam gugat pailit terhadap ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2007
T19587
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Felicita Reyna Pratita
"
Negara Australia memiliki perundang-undangan pailit (insolvent trading law) dimana direksi sebuah perusahaan bertanggung jawab secara pribadi atas kegiatan perdagangan yang terjadi disaat mereka melakukan saat pailit. Sepanjang tulisan ini akan dibahasa secara mendalam apakah perundangan-undangan ini telah berhasil melayani masyarakat dengan baik atau tidak. Penelitian dalam tulisan ini didasarkan pada perbandingan hukum antara negara Australia dan Inggris, serta Amerika Serikat. Selain itu, tulisan ini juga menggunakan argumen dan riset yang sudah dilakukan oleh berbagai professional di ...
"
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2022
MK-pdf
UI - Makalah dan Kertas Kerja Universitas Indonesia Library
Tobing, Juristezar P.A. Lumban
"
[ABSTRAK
Tesis ini membahas studi kasus permohonan kepailitan PT. Mandala Airlines yang diajukan secara sukarela. Pembahasan terhadap PUTUSAN NOMOR 48/PDT.SUS.PAILIT /2014/PN.NIAGA.JKT.PST) meliputi beberapa aspek hukum terkait perlindungan terhadap para pemegang saham PT. Mandala Airlines diantaranya aspek hukum kepailitan dan aspek hukum perusahaan. Pada kasus perkara kepailitan P.T Mandala Airlines menjadi menarik untuk dibahas mengingat justru pada saat proses kepailitan berlangsung, para pemegang saham yang notabenenya justru mayoritas malah tampil menjadi pemohon keberatan dalam proses ...
"
2015
T43873
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Dewi Cahya Hapsari
"
Penelitian ini ditujukan untuk menganalisis pengaturan mengenai tanggung jawab Direksi dan kaitannya dengan pelaksanaan doktrin business judgment rule dalam kepailitan Perseroan Terbatas menurut hukum positif di Indonesia, dan melakukan identifikasi serta analisa mengenai kemungkinan penerapan tanggung jawab pribadi Direksi dalam konsep perlindungan Safe Harbor on Insolvent Trading di Australia dalam praktik kepailitan perseroan di Indonesia. Bentuk penelitian yang akan Penulis gunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis-normatif, dan dengan tipe penelitian deskriptif. Hasil penelitian ini ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia , 2020
S-pdf
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
