Hasil Pencarian

Ditemukan 13 dokumen yang sesuai dengan query

Astuti Wahyudiah

Insolvensi pada sistem perbankan islam di indonesia

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2003

T27925

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Randi Ikhlas Sardoni

Instrumen insolvensi tes pada perkara kepailitan di Indonesia

" Skripsi ini membahas mengenai penerapan insolvensi tes dalam perkara kepailitan di Indonesia. Untuk itu dalam rangka mengetahui bentuk insolvensi tes yang dapat diterapkan di Indonesia, maka dibahas juga jenis dan metode insolvensi tes yang diterapkan di negara yang menjadi objek studi perbandingan yaitu di Amerika Serikat dan Jepang. Skripsi ini disusun dengan metode penulisan hukum normatif untuk menghasilkan data yang bersifat deskriptif analitis. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa persyaratan proses perkara kepailitan yang tercantum di Undang-undang ... "

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2011

S25013

UI - Skripsi Open Universitas Indonesia Library

Dewi Rusmy Mustari

Tinjauan yuridis insolvensi sebagai syarat kepailitan : studi kasus kepailitan PT. Telekomunikasi Selular dan PT. Asuransi Jiwa Manulife Indonesia = Legal review insolvency as a terms of bankruptcy : case study of PT. Telekomunikasi Selular and PT. Asuransi Jiwa Manulife Indonesia

" Skripsi ini membahas mengenai insolvensi sebagai syarat pengajuan kepailitan. Dalam hukum kepailitan debitor dapat dimohonkan pernyataan pailit apabila debitor tersebut sudah dalam keadaan insolven (tidak mampu membayar utang). Keadaan insolven adalah keadaan dimana aset yang dimiliki oleh debitor sudah tidak mencukupi untuk memenuhi kewajiban membayar utang. Syarat Kepailitan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU hanya mensyaratkan terdapatnya lebih dari dua kreditor dan utang yang jatuh tempo tanpa syarat insolvensi. ... "

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2013

S47516

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Sarah Patricia

Aspek hukum sengekta pailit Indonesia melalui insolvency test, suatu perbandingan model insolvency test Jepang, Malaysia, dan Singapura. = The legal aspect of insolvency dispute law in Indonesia based on the insolvency test, a comparative model between the laws in Japan, Malaysia and Singapore

" Skripsi ini membahas mengenai insolvensi sebagai syarat pengajuan kepailitan. Insolvensi merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan keadaan debitur yang tidak dapat membayar utang kepada para kreditornya. Di dalam hukum kepailitan, debitur dapat diajukan permohonan pailit apabila debitur tersebut sudah dalam keadaan insolven. Keadaan insolven adalah apabila debitur itu tidak lagi mampu secara finansial untuk membayar sebagaian besar utang-utangnya atau nilai aktiva atas asetnya kurang dari nilai pasiva atau liabilities-nya. Syarat Kepailitan di Indonesia yang terdapat ... "

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia , 2020

S-pdf

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Ramadhan Muhamad

Kebutuhan Mekanisme Tes Insolvensi Dalam Hukum Kepailitan Di Indonesia = The Need For Insolvency Test Mechanism In Bankruptcy Law In Indonesia

" Suatu Negara memeiliki Hukum untuk mengatur berbagai macam kepentingan di dalamnya, Khususnya dalam penelitian ini adalah Hukum kepailitan. Hukum kepailitan hadir guna menunjang kepentingan debitor dan kreditor dalam adanya suatu perjanjian utang piutang, Hukum kepailitan yang saat ini berlaku di Indonesia masih memiliki kekurangan dan ketertinggalan dari hukum kepailitan yang ada di berbagai negara, dari momen ini tingkat kepailitan meningkat di Indonesia dan menyebabkan banyaknya perusahaan yang pailit, dari banyaknya kasus kepailitan ini, ada perusahaan ... "

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022

T-pdf

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Nurul Fauzi

Penerapan asas the debtor must be insolvent dalam putusan pengadilan niaga dengan altman z score sebagai model insolvency test = The application of the debtor must be insolvent principle in the commercial court using altman z score as insolvency test instrument

" "ABSTRAK
" The debtor must be insolvent rsquo; merupakan asas hukum kepailitan yang menekankan kepailitan hanya dapat dijatuhkan kepada debitur insolven. Tidak diaturnya asas tersebut secara tekstual dalam UUKPKPU nomor 37 tahun 2004 mendorong hakim untuk tidak mempertimbangkannya dalam membuat suatu putusan. Hal ini memberikan peluang dipailitkannya debitur yang solven. Secara khusus, permasalahan yang dibahas adalah ketaatan hakim terhadap asas tersebut dalam membuat putusan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif legal research dan perbandingan hukum comparative law ... "

2018

S-Pdf

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Cindy Tomassa

Keterbukaan akses atas laporan keuangan perusahaan pada penerapan insolvensi tes dalam hukum kepailitan = Accessibility of company financial report for the importance of insolvency test in bankruptcy law

" ABSTRAK
Pembahasan skripsi ini adalah mengenai keterbukaan akses atas laporan keuangan pada penerapan insolvensi tes dalam hukum kepailtan. Pembahasan dilakukan dengan membandingkan aksesibilitas atas laporan keuangan pada negara Singapura dan Jepang yang menerapkan insolvensi tes. Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengaturan mengenai keterbukaan laporan keuangan di Indonesia dan mengetahui bagaimana keterbukaan informasi keuangan pada negara Jepang dan Singapura yang telah menerapkan insolvensi tes. Penelitian ini berbentuk penelitian yuridis-normatif dengan menggunakan tipe penelitian ... "

2018

S-Pdf

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Lena

Insolvency test dalam hukum kepailitan dan pembahasannya dalam Undang-undang Nomor 37 tahun 2004 perbandingan dengan Undang-undang Bankruptcy Jepang, Malaysia, dan Singapura = Insolvency test in Bankruptcy Law in Act Number 37 of 2004 in comparison with Bankruptcy Law of Japan, Malaysia, and Singapore

" Pailit merupakan upaya akhir bagi debitor yang berada dalam keadaan insolven dimana ia tidak lagi mampu melakukan kewajiban kepada para kreditornya. Undang-Undang Kepailitan Nomor 37 Tahun 2004 merupakan peraturan terakhir yang diamandemen Indonesia namun masih memiliki beberapa perbedaan mendasar dengan Jepang, Malaysia, dan Singapura tentang insolvency test yang dijadikan tolak ukur pengajuan pailit. Hukum yang seyogyanya dijadikan sandaran demi memenuhi nilai keadilan bagi debitor dan kreditor secara proporsional, dalam hal ini akan dibahas dengan membandingkan ... "

Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014

T39018

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Marpaung, Nurintan Rismauli

Kendala penerapan parate eksekusi pasal 6 undang-undang nomor 4 Tahun 1996 pada masa insolvensi kepailitan debitor korporasi (analisis kasus PT Bank X

" Kredit perbankan dalam jumlah besar diperlukan untuk mencapai kesinambungan pembangunan dan ekonomi, baik yang dilakukan oleh pemerintah maupun masyarakat sebagai orang perseorangan dan badan hukum. Resiko kredit atau default risk dihadapi manajemen perbankan akibat kegagalan atau ketidakmampuan nasabah mengembalikan jumlah pinjaman yang diterima dari bank beserta bunganya sesuai jangka waktu yang telah ditentukan. Kondisi ini dapat menimbulkan kredit bermasalah atau Non Performing Loan (NPL). Dalam upaya memberikan perlindungan bagi pemberi dan penerima kredit serta pihak ... "

Depok: Universitas Indonesia, 2012

T22858

UI - Tesis Open Universitas Indonesia Library

Angel Risha

Perlindungan hukum Terhadap harta pailit debitor dalam pembatalan putusan pernyataan pailit tingkat kasasi = Legal protection for debtor's bankrupt assets in revoking decision on bankruptcy of cassation level

" Skripsi ini membahas dampak penerapan Pasal 16 ayat (2). UUK-PKPU dalam hal pembatalan pernyataan pailit terkait dengan asas keadilan, asas kelangsungan usaha, dan asas keseimbangan serta cara untuk melindungi properti kebangkrutan Debitur selama proses hukum kasasi dan setelah kasasi diberikan. Penelitian ini akan mencoba menguraikan masalah dengan menguraikan konsep pemulihan hukum kasasi, kepailitan, dan perdamaian dalam hukum kepailitan di Indonesia berbeda dengan konsep yang umumnya dikenal. Penulisan skripsi ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan ... "

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2019

S-Pdf

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

<< 1 2 >>

Hasil Pencarian :: Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian