Ditemukan 6 dokumen yang sesuai dengan query
Liswarti Hatta
"
Program Inpres Desa Tertinggal (IDT) yang dilandasi oleh Kebijakan Keputusan Presiden (Kepres) No. 3 tahun 1993 tentang Peningkatan Penanggulangan Kemiskinan telah berjalan sejak 1 April 1994. Program ini secara ideal adalah untuk memberdayakan kaum miskin dan desa tertinggal baik di pedesaan maupun perkotaan Dari dimensi politis program ini adalah untuk menunjukkan bahwa pembangunan adalah untuk rakyat, artinya kepedulian pemerintah terhadap kaum tertinggal (penduduk dan desa miskin) bukan sekedar slogan pembangunan. Sebuah program adalah perencanaan yang ...
"
Depok: Lembaga Penelitian Universitas Indonesia, 1996
LP-pdf
UI - Laporan Penelitian Universitas Indonesia Library
Rengkung, Leonardus Ricky
"
ABSTRAK
Kemiskinan dapat dikatakan sebagai suatu situasi serba kekurangan yang menyebabkan ketidakmampuan manusia dalam memenuhi kebutuhan dasarnya. Menurunnya penduduk miskin dari 70 juta pada tahun 1970 menjadi 27 juta pada tahun 1990 merupakan hasil nyata dari pelaksanaan berbagai program pembangunan. Meskipun telah jauh berkurang, jumlah penduduk miskin tersebut masih cukup besar, sehingga diperlukan upaya khusus untuk menanggulanginya.
Sejak tahun 1994, pemerintah meluncurkan program khusus sebagai tambahan dari program yang telah ada yaitu program Inpres Desa Tertinggal (IDT). ...
"
1997
T-Pdf
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Artikel Jurnal Universitas Indonesia Library
L. De Meester
"
Pengentasan Kemiskinan di Indonesia telah diupayakan oleh pemerintah sejak dahulu. Namun sebelum tahun 1993, program tersebut, pada umumnya, mempergunakan pendekatan sektor atau pengembangan wilayah. Pada tahun 1993 disadari bahwa upaya pengentasan kemiskinan masih belum menyentuh semua orang yang hidupnya kurang layak.
Sebuah program baru dirancang dan diresmikan dengan ditetapkan suatu Instruksi Presiden, yaitu nomor 5, tahun 1993 tentang Penanggulangan Kemiskinan, (Inpres IDT) yang pendekatan adalah identifikasi desa tertinggal, kemudian disediakan sejumlah Rp. 20 juta per desa ...
"
2001
T4405
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Karmin
"
ABSTRAK
Sebagai rangkaian aparatur negara, birokrat local berperan penting dalam implementasi program-program pembangunan. Studi ini berusaha untuk memahami peranan yang telah dilakukan oleh birokrat lokal dan bagaimana menjalankan peranan itu serta nilai-nilai sosiobudaya yang dianut dalam implementasi program-program pembangunan.
Studi ini difokuskan pada kasus implementasi program KB dan Inpres Desa di Daerah Tirigkat II Soppeng pada 12 desa sampel. Kedua program tersebut merupakan rangkaian program pembangunan nasional dengan masyarakat pedesaan sebagaisalah satu kelompok sasaran.Kedua kasus ...
"
1993
T-Pdf
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Iskandar Agung
"
Dari uraian di atas tampak bahwa penerapan program masih banyak terdapat hambatannya. Uraian pada bab-bab sebelumnya memperlihatkan, penerimaan kedua program tersebut Baru pada penerimaan program Puskesmas saja yang berhubung_an dengan upaya penyembuhan penyakit yang tergolong ringan dan hanyapat dirasakan langsung hasil dan manfaatnya, misalnya penyakit muntaber atau diare yang sering menimpa penduduk setempat. Sebaliknya pada penyakit yang tergolong berat dan lama, seperti penyakit TBC, Berta penerapan program KB be-lum dapat diterima oleh warga kedua desa ...
"
Depok: Fakultas Ilmu Pengetahuan dan Budaya Universitas Indonesia, 1984
S12777
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
