Ditemukan 17 dokumen yang sesuai dengan query
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 1995
S8493
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Endang Dwijanti
1990
S-Pdf
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Djoko Wihantoro
"
Dalam mengemban tugas pendistribusian hasil-hasil pembangunan, pelaksanaan pembangunan di daerah masih menghadapi berbagai masalah, beberapa diantaranya justru membutuhkan pemecahan yang mendasar, seperti pelimpahan wewenang perencanaan, ketimpangan pendapatan antar daerah dan laju pertumbuhan, serta penciptaan lapangan kerja di daerah. Menghadapi permasalahan tersebut, pemerintah mengeluarkan kebijakan yang bersifat darurat, yang dikenal dengan program Instruksi Presiden (Inpres). Program ini juga ditujukan untuk menunjang otonomi daerah.
Program Inpres Dati II (Inpres No.611984) bertujuan: mempertinggi hasil produksi, memperlancar distribusi bahan dan ...
"
Depok: Universitas Indonesia, 1997
T-Pdf
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 1997
S7589
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 1991
S7462
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Liswarti Hatta
"
Program Inpres Desa Tertinggal (IDT) yang dilandasi oleh Kebijakan Keputusan Presiden (Kepres) No. 3 tahun 1993 tentang Peningkatan Penanggulangan Kemiskinan telah berjalan sejak 1 April 1994. Program ini secara ideal adalah untuk memberdayakan kaum miskin dan desa tertinggal baik di pedesaan maupun perkotaan Dari dimensi politis program ini adalah untuk menunjukkan bahwa pembangunan adalah untuk rakyat, artinya kepedulian pemerintah terhadap kaum tertinggal (penduduk dan desa miskin) bukan sekedar slogan pembangunan. Sebuah program adalah perencanaan yang ...
"
Depok: Lembaga Penelitian Universitas Indonesia, 1996
LP-Pdf
UI - Laporan Penelitian Universitas Indonesia Library
Wahyu Wibowo
"
Di dalam tata pemerintahan suatu negara, hukum melaksanakan fungsinya sebagai sebuah kerangka yang merupakan perwujudan dari kebijakan pihak pemerintahan yang bersangkutan. Adalah menjadi sebuah kelaziman pada sebuah negara hukum bahwa setiap kebijakan pemerintah dituangkan di dalam sebuah bentuk peraturan perundang-undangan, dengan maksud di samping adanya kepastian tentunya diharapkan akan menjadi pedoman bagi pelaksanaan kebijakan tersebut. Demikian halnya apabila pemerintah memiliki sebuah program tertentu yang akan diiaksanakan, maka akan dituangkan di dalam kerangka yakni peraturan perundang-undangan ...
"
Depok: Universitas Indonesia, 1998
T-Pdf
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
I Nyoman Sumaryadi
"
Kondisi desa-desa di seluruh Indonesia sebelum dilaksanakannya Repelita, pada umumnya sangat memprihatinkan, khususnya keterbatasan prasarana desa, tingkat pendidikan relatif rendah dan pendapatan perkapita penduduk demikian rendahnya. Bertitik tolak dari berbagai masalah keterbatasan itu maka Pemerintah memberikan setiap desa, Inpres Bantuan Pembangunan Desa yang dimulai sejak Repelita I. Meningkatnya dana Inpres Bantuan Pembangunan Desa dari tahun ke tahun telah mengurangi penduduk miskin dari 60% (1970) menjadi 11,36 % pada tahun 1995, dengan jumlah desa tertinggal 20633 ...
"
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 1997
T-Pdf
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Rengkung, Leonardus Ricky
"
ABSTRAK
Kemiskinan dapat dikatakan sebagai suatu situasi serba kekurangan yang menyebabkan ketidakmampuan manusia dalam memenuhi kebutuhan dasarnya. Menurunnya penduduk miskin dari 70 juta pada tahun 1970 menjadi 27 juta pada tahun 1990 merupakan hasil nyata dari pelaksanaan berbagai program pembangunan. Meskipun telah jauh berkurang, jumlah penduduk miskin tersebut masih cukup besar, sehingga diperlukan upaya khusus untuk menanggulanginya.
Sejak tahun 1994, pemerintah meluncurkan program khusus sebagai tambahan dari program yang telah ada yaitu program Inpres Desa Tertinggal (IDT). ...
"
1997
T-Pdf
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Shafira Puspita Andini
"
Artikel ini membahas tentang bagaimana peran dan kinerja dari PT Kimia Farma pada tahun 1971 hingga 1981. Tahun 1971 adalah awal mula Kimia Farma bertransformasi dari bentuk Perusahaan Negara Farmasi (PNF) menjadi perseroan. Di waktu yang bersamaan, Indonesia mengalami krisis obat yang diakibatkan oleh kurangnya devisa untuk untuk impor obat. Antisipasinya adalah dengan membuka kesempatan bagi para importir di bidang farmasi agar persediaan obat dalam negeri bertambah. Berkat antisipasi tersebut, jumlah obat memang bertambah namun ...
"
Depok: Fakultas Ilmu Pengetahuan dan Budaya Universitas Indonesia, 2022
TA-pdf
UI - Tugas Akhir Universitas Indonesia Library
