Ditemukan 9 dokumen yang sesuai dengan query
Riky Novarizala
"
Sesuai dengan konsep sistem pemasyarakatan bertujuan menjadikan narapidana sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab agar dapat kembali kemasyarakat dan melindungi masyarakat terhadap kemungkinan diulanginya tindak pidana oleh narapidana, serta merupakan penerapan dari nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Berdasarkan ketentuan dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tetang Pemasyarakatan, khususnya Pasal 14 mengenai hakhak narapidana, merupakan dasar bahwasanya narapidana harus diperlakukan dengan baik dan manusiawi dalam satu sistem pembinaan yang terpadu.
Sehingga peneliti ingin melihat bagaimana ...
"
Depok: Universitas Indonesia, 2014
T41917
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Viverdi Anggoro
"
Program pembinaan merupakan suatu proses di mana petugas lembaga pemasyarakatan dan kepala lembaga pemasyarakatan bekerja sama merencanakan apa yang harus dikerjakan pada tahun akan datang, menentukan bagaimana wujud pembinaan harus diukur, mengenali dan merencanakan cara mengatasi kendala, serta mencapai pemahaman bersama tentang program pembinaan. Program pembinaan menghasilkan program yang merupakan suatu dokumen resmi. Program pembinaan akan menjadi pedoman bagi kegiatan yang perlu dilakukan. Oleh karena itu program pembinaan bagi narapidana merupakan titik awal yang dapat ...
"
Jakarta: Program Pascasarjana Universitas Indonesia, 2005
T15150
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Wahyuni Kristinawati
"
Disertasi ini bertujuan menampilkan gambaran trait callous unemotional CU pada narapidana pria pelaku pembunuhan secara lebih jelas dan rinci. Trait callous unemotional merupakan trait dengan ciri kurangnya rasa bersalah atau penyesalan, kejam, ketiadaan empati, afek miskin deficient , dan tidak mengekspresikan perasaan atau menunjukkan emosi pada orang lain kecuali secara dangkal atau saat digunakan untuk mendapatkan keuntungan. Subjek penelitian ini adalah 14 orang narapidana pria pelaku pembunuhan berusia 14-25 tahun, delapan orang di antaranya pelaku ...
"
Depok: Fakultas Psikologi Universitas Indonesia, 2018
D2500
UI - Disertasi Membership Universitas Indonesia Library
Fausia Isti Tanoso
"
Skripsi ini membahas kebijakan conjugal visit yang belum diterapkan di Indonesia dan tidak memiliki landasan hukum, meskipun dalam kesehariannya 'kunjungan biologis' serupa kerap ditemui di Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia, hal ini dikarenakan kebutuhan seks merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia yang pemenuhannya tidak dapat dipenjarakan akibatnya banyak perilaku seks menyimpang yang dilakukan oleh para narapidana dalam rangka memenuhi kebutuhan seks mereka di dalam Lembaga Pemasyarakatan. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Hasil penelitian ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2012
S1309
UI - Skripsi Open Universitas Indonesia Library
Shita Laila Nurjanah
"
Tahanan dan Narapidana merupakan salah satu kelompok yang sering mengalami berbagai kekerasan, termasuk perlakuan yang merendahkan martabat, hukuman yang kejam dan tidak manusiawi bahkan penyiksaan. Tidak hanya di Indonesia tapi juga di berbagai negara. Situasi ini kemudian direspons Perserikatan Bangsa Bangsa dengan menetapkan sejumlah perjanjian internasional yang bertujuan memberikan jaminan keselamatan dan perlakuan yang layak serta perlindungan terhadap setiap orang dalam tahanan dan penjara. Termasuk larangan penyiksaan dalam Konvensi Anti Penyiksaan dan standar perlakuan yang ...
"
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2023
TA-pdf
UI - Tugas Akhir Universitas Indonesia Library
Irma Suryanti
"
ABSTRAK
Kehamilan yang tidak diinginkan sebagai akibat hubungan seksual pranikah umumnya diakhiri oleh tindakan aborsi, sedangkan jenisnya adalah Abortus provocatus criminalis, yang berdasarkan KUHP pasal 346 dijatuhi hukuman minimal selama 4 (empat) tahun penjara. Beberapa alasan yang diajukan sebelum memutuskan untuk melakukan aborsi, yaitu adanya penolakan dari masyarakat di sekitar, orang tua dan pasangan.
Hal diatas dapat dijelaskan dengan Teori Reasoned Action (Aksi Beralasan) dari Ajzen & Fishbein yang mengungkapkan latar belakang atau alasan (reason) dari suatu ...
"
2007
T17802
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Umar
"
Rehabilitasi Sosial Kasus Tindak Pidana Narkoba di LAPAS Klas IIA Narkotika Jakarta belum maksimal tidak sebanding dengan kondisi jumlah Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) yang mencapai 3 kali lipat dari kapasitas LAPAS. Rehabilitasi Sosial yang dilaksanakan di LAPAS Klas IIA Narkotika Jakarta dalam penelitian ini adalah Rehabilitasi Sosial Theurapeutic Community (TC) dan Criminon. Penelitian kedua Rehabilitasi Sosial ini apakah dapat ditangani di dalam LAPAS, dapat merubah pola pikir WBP setelah mengikuti rehabilitasi sosial dan dengan perubahan ...
"
Jakarta: Program Pascasarjana Universitas Indonesia, 2014
T-Pdf
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Kelly Manthovani
"
Sistem kepenjaraan telah bertransformasi menjadi sistem pemasyarakatan yang menjadikan narapidana sebagai subjek dalam pemidanaan. Sebagai subjek ia memiliki hak dan kewajiban, salah satu haknya adalah menerima pengurangan masa hukuman atau remisi, namun hak ini bukanlah hak yang otomatis dapat diperoleh karena memiliki syarat-syarat tertentu.
Lahirnya Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan telah menambah syarat remisi bagi ...
"
Depok: Universitas Indonesia, 2016
S64360
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Nina Zainab
"
Seiring dengan berkembangnya kejahatan-kejahatan terorganisasi khususnya Narkotika, merupakan kejahatan yang berdampak merugikan bangsa dan negara secara luas sehingga dikategorikan kejahatan serius atau disebut juga sebagai "extra ordinary crime". Bangsa Indonesia siaga terhadap penanggulangan kejahatan-kejahatan tersebut dengan memberlakukan kebijakan-kebijakan kriminal. Salah satu kebijakan tersebut dengan Moratorium/Pengetatan Hak-hak Narapidana mendapatkan Remisi, Asimilasi dan Pembebasan bersyarat, hal ini ditujukan untuk efek jera bagi pelaku kejahatan tersebut dan memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat luas. Dengan semangat tersebut maka diberlakukan ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014
T42326
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library