Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Disertasi ini membahas bagaimana pembingkaian isu glasnost dan perestroika di harian Kompas pada kurun waktu 1986-1991 digunakan sebagai tempat untuk mengkritik pemerintahan rezim otoritarian Orde Baru. Riset ini menemukan bahwa upaya bernegosiasi Kompas dengan kekuasaan sentralistik otoritarian Orde Baru dilakukan oleh Kompas melalui artikel tajuk rencana dalam balutan isu glasnost dan perestroika. Relasi hubungan bilateral Indonesia dan Rusia mengalami penurunan yang signifikan pada era rezim Orde Baru dibandingkan dengan era Orde Lama. Akan tetapi, pada kurun waktu 1986-1991, pemberitaan mengenai Rusia (Uni Soviet) masif diberitakan. Hal ini tidak lepas dari terwujudnya gerakan pembaharuan glasnost dan perestroika di Uni Soviet yang menjadi semangat zaman saat itu. Disertasi ini menemukan bahwa Kompas bertendensi secara implisit untuk mengkritisi rezim Orde Baru dengan menggambarkan bahwa suatu negara otoritarian dan militeristik dapat berubah apabila ada kemauan kuat dari internalnya. Disertasi ini menggunakan metode pembingkaian (framing) dalam membedah artikel tajuk rencana harian Kompas kurun waktu 1986-1991. Hasil dari riset ini adalah strategi pembingkaian media perlu digunakan secara komprehensif dalam menghadapi rezim pemerintahan otoritarian. Dengan demikian, kritik dapat disampaikan oleh media tanpa harus mengalami pembredelan. Negosiasi dengan kekuasaan perlu digunakan untuk tetap mempertahankan peran media sebagai salah satu pilar utama demokrasi dalam mengkritisi kekuasaan.

---

This dissertation examines how the Glasnost and Perestroika issues were framed in Kompas daily newspaper from 1986 to 1991 to criticise the authoritarian New Order regime. This research found that Kompas's efforts to negotiate with the New Order's authoritarian centralised power were conducted through editorial articles under the Glasnost and Perestroika issues. Compared to the Old Order era, bilateral relations between Indonesia and Russia declined significantly during the New Order government. However, from 1986 to 1991, there was massive news about Russia (Soviet Union). It was inseparable from the realisation of the Glasnost and Perestroika reform movements in the Soviet Union, which defined the era’s spirit. This dissertation found that Kompas implicitly criticised the New Order regime by articulating how an authoritarian and military state could change if it had a solid internal will. This dissertation applies a media framing analysis to dissect Kompas editorial articles from 1986 to 1991. This research demonstrates that comprehensive media framing strategies are required when dealing with authoritarian political regimes. Thus, the media can express criticism without the risk of being banned. Negotiations with the power are necessary to sustain the media's role as one of the primary pillars of democracy in terms of power criticism."

"Artikel ini membahas mengenai pandangan majalah Star Weekly mengenai kebijakan Pembangunan Nasional Semesta Berencana. Metode penulisan menggunakan metode sejarah yang terdiri dari heuristik, verifikasi, interpretasi, dan historiografi. Metode lain yang digunakan adalah analisa isi untuk menganalisis artikel berita dari Star Weekly dalam artikel ini. Dalam melakukan tahap heuristik, sumber penulisan didapat dari arsip majalah Star Weekly yang tersedia serta berbagai buku dan artikel jurnal sebagai sumber sekunder. Majalah Star Weekly merupakan salah satu majalah paling terkemuka di kalangan Tionghoa Peranakan. Diterbitkan secara mingguan oleh Keng Po, Star Weekly diedarkan secara luas di Jakarta dengan P. K. Ojong sebagai pemimpin redaksi terakhir. Majalah Star Weekly membahas topik yang luas termasuk analisis politik, berita internasional, isu sosial, sampai tips terkait aktivitas sehari-hari. Memasuki tahun 1961, seiring dengan dijalankannya kebijakan pembangunan nasional secara besar-besaran oleh pemerintah era Demokrasi Terpimpin, Star Weekly melakukan peliputan rutin terhadap kebijakan tersebut dalam kurun waktu satu tahun. Star Weekly membawakan pemberitaan mengenai pembangunan nasional ini dengan sikap yang mendukung, khususnya mengenai pembangunan kota Jakarta dan usaha sensus penduduk. Pandangan Star Weekly yang penuh mendukung program pembangunan nasional ini merupakan bagian dari perubahan Star Weekly untuk bertahan. Usaha bertahan ini membuat Star Weekly lebih mengedepankan tulisan-tulisan yang bersifat informatif dan mendidik, termasuk dalam cara mereka menyajikan liputan perkembangan pembangunan nasional. Walau sudah mengganti strategi penyajian isi, Star Weekly tetap dibredel tahun 1961.

---

This article discusses about Star Weekly’s perspective regarding Indonesia’s Eight-year National Development Plan. This research applies the historical method which consists of heuristics, verification, interpretation and historiography. The content analysis method to analyse various news article from Star Weekly in this article. For the heuristics phase, primary sources were obtained from Star Weekly’s archive along with various books, articles as secondary sources. Star Weekly magazine was one of the leading magazine among the Chinese-Indonesian community. Published weekly by Keng Po, Star Weekly was distributed widely in Jakarta with P.K. Ojong as the last editor in chief. Star Weekly covered various topics including political analysis, international news coverage, and daily lifestyle tips. Entering 1961, the year of guided democracy era of Indonesia, the government enacted a full-scale national development plan. Star Weekly covered the topic regularly in a span of one year. Star Weekly presented reports about the national development in a supporting manner, particularly concerned on Jakarta’s development and population census efforts. Star Weekly’s support on the national development was one of the shift initiated by P.K. Ojong to survive the press oppression of the guided democracy era. This survival method caused Star Weekly to feature more informative and educational articles, also apparent in their writings about the national development plan. Star Weekly’s effort by changing their presentation strategy and obeying the press policy ended in vain as they got banned in 1961."