Hasil Pencarian

Ditemukan 17 dokumen yang sesuai dengan query

Anindita Nur Hidayah

Strategi advokasi transnasional Aliansi Masyarakat Adat Nusantara Aman untuk mencegah pelanggaran hak indigenous peoples di Kabupaten Kepulauan Aru Maluku Indonesia dalam rencana pembangunan industri perkebunan tebu 2010-2015 = Transnational advocacy network strategy by Aliansi Masyarakat Adat Nusantara Aman to prevent violation of indigenous peoples rights in Kepulauan Aru Maluku Indonesia on sugar cane industry construction planning 2010-2015

" ABSTRAK
Penelitian ini membahas jejaring advokasi transnasional yang dilakukan non-state actor dalam menyelesaikan konflik HAM yang muncul di dalam sebuah Negara. Dalam skripsi ini, penulis meneliti AMAN sebagai non-state actor di Indonesia dalam menyelesaikan pelanggaran hak yang dialami indigenous peoples Kepulauan Aru sebagai studi kasus. Dengan menggunakan Transnational Advocacy Network TAN dari Keck dan Sikkink sebagai model analisis, penulis berupaya menganalisis strategi advokasi transnasional yang dilakukan AMAN dalam melindungi dan menegakkan hak-hak indigenous peoples Kepulauan Aru. ... "

2017

S69134

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Mawuntu, Joyce Helen

Pengelolaan Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS) dan pengakuan hak adat masyarakat Lebong: Studi kasus di kabupaten Lebong, Provinsi Bengkulu

" ABSTRAK
Salah satu kelompok masyarakat hukum adat yang ada hingga saat ini adalah kelompok masyarakat adat di Kabupaten Lebong. Kelompok masyarakat ini adalah kelompok masyarakat yang hidup di sekitar kawasan hutan pegunungan Bukit Barisan. Mereka hidup dari hasil memanfaatkan dan mengolah sumber daya hutan yang ada di sekitar mereka. Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 192/Kpts-II/1996, tertanggal 1 Mei 1996, telah mengubah fungsi dan menunjuk sebagian kawasan hutan di Propinsi Daerah Tingkat I Sumatra Barat, Jambi, ... "

2007

T 19650

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Mulia Aisyah Krife

Peran AMAN (Aliansi Masyarakat Adat Nusantara) dalam mengadvokasi hak pilih masyarakat adat pada pemilu 2019 = The role of AMAN (Aliansi Masyarakat Adat Nusantara) in advocating indigenous Peran AMAN (Aliansi Masyarakat Adat Nusantara) dalam mengadvokasi hak pilih masyarakat adat pada pemilu 2019 = The role of AMAN (Aliansi Masyarakat Adat Nusantara) in advocating indigenous peoples voting rights on the 2019 election on the 2019 election

" ABSTRACT
Skripsi ini membahas mengenai advokasi hak pilih masyarakat adat yang dilakukan oleh AMAN (Aliansi Masyarakat Adat Nusantara). Menjelang Pemilu 2019, masyarakat adat berpotensi kehilangan hak pilihnya karena dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 diwajibkan memiliki KTP elektronik sebagai syarat administratif untuk menjadi pemilih. Namun pada realitasnya terdapat masyarakat adat yang sangat terhambat dalam melakukan perekaman KTP elektronik di antaranya yang tinggal di wilayah konflik dan konservasi, wilayah yang memiliki keterbatasan ke layanan pencatatan sipil, dan ... "

2019

S-Pdf

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Hutapea, Hudson

Legal Standing dan Self Determination dalam Pemenuhan Hak Masyarakat Adat di Peradilan Tata Usaha Negara (Analisis putusan Kasasi Mahkamah Agung RI No 584 Tahun 2020) = Legal standing and self-determination in fulfilling the rights of indigenous peoples in the state administrative court (analysis of the Supreme Court of the Republic of Indonesia's cassation decision no 584 of 2020)

" Tesis ini membahas tentang legal standing masyarakat adat yang belum atau tidak ditetapkan sebagai kesatuan masyarakat hukum melalui peraturan daerah (perda) karena menjadi masalah tentang bagaimana dapat membuktikan kedudukan hukumnya di hadapan Pengadilan Tata Usaha Negara ketika memperjuangkan tanah ulayat. Sebagaimana yang penulis teliti pada putusan kasasi Mahkamah Agung RI Nomor 584 tahun 2022 yang pada pokoknya menegaskan bahwa legal standing Masyarakat Hukum Adat (MHA) harus dibuktikan secara hukum melalui Perda yang merujuk pada ... "

Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023

T-pdf

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Jihan Ammatuz Zakiah

Praktik Inskripsi dalam Agenda Advokasi AMAN BRWA: ‘Wilayah Adat’, Counter Mapping, dan Konstruksi Masyarakat Adat di Sekitar Wilayah IKN = Inscription Practices in AMAN BRWA's Advocacy Agenda: 'Customary Territory', Counter Mapping, and Construction of Indigenous Peoples Around IKN Area

" Wacana gerakan masyarakat adat muncul di Indonesia seringkali dimaknai sebagai upaya untuk melakukan perlawanan dari ancaman pihak eksternal. Sebagian masyarakat memahami bahwa adat merujuk pada sebuah praktik ritual, norma, atau pun kebiasaan—sebagian juga memahami bahwa adat merujuk pada prosedur untuk menyelesaikan sengketa tenurial yang saat ini menjadi agenda LSM. Masyarakat adat di Indonesia didukung oleh pihak LSM untuk memperjuangkan hak-haknya dengan membawanya turut berperan dalam ranah legislasi. Tulisan ini mengeksplorasi bagaimana aktivitas LSM dalam mengupayakan ... "

Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2023

S-pdf

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Chen, Yayut Yi-shiuan

The paradigm shift of Australian indigenous cultural heritage management: A historical analysis

" This paper discuss the paradigm shift of Australian Indigenous cultural heritage management and its inspiration to the Taiwanese society. In Australian settings, the notion of “landscape” is critical in cultural heritage-identity-history matrix. This paper argues that the paradigm shift of “landscape” narratives in the Australian history can be categorized into three phases: wildness, bush and country. In each periods, the predominant “landscape” narrative represents ethnic relations at that certain period of time. Furthermore, ethnic relations ... "

Taipei: Taiwan Foundation for Democracy, 2021

059 TDQ 18:2 (2021)

Artikel Jurnal Universitas Indonesia Library

Rezti Muthia

Kontestasi Self-Determination dalam Pergerakan Internasional Indigenous Peoples = Contestation of Self-Determination in International Movement of Indigenous Peoples

" Penelitian ini memaparkan tentang pemaknaan self-determination yang awalnya dipahami sebagai hak untuk merdeka dan memisahkan diri melalui Declaration on the Granting of Independence to Colonial Peoples, menjadi hak untuk menentukan nasib sendiri dalam konteks HAM bagi indigenous peoples. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif interpretif, penelitian ini mengeksplorasi perdebatan pada proses penyusunan teks deklarasi indigenous rights di PBB yang dimulai pada tahun 1984-2007. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, walaupun pemaknaan pada akhirnya diterima secara resmi sebagai self-determination yang ... "

Depok: Universitas Indonesia, 2017

S66416

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Adiputra

Realitas Hukum Penatalayanan Lingkungan Oleh Masyarakat Hukum Adat Di Indonesia. = The Legal Reality of Environmental Stewardship by the Indigenous Peoples in Indonesia.

Penatalayanan lingkungan pada hakekatnya merupakan penggunaan yang bertanggung jawab terhadap sumber daya alam dengan cara yang memperhitungkan kepentingan masyarakat, generasi mendatang, dan spesies lainnya, serta kebutuhan pribadi, dan menerima tanggung jawab yang signifikan kepada masyarakat. Salah satu aktor penatalayanan lingkunga yang paling “terkenal” tidaklah lain selain masyarakat hukum adat. Masyarakat hukum adat dalam praktiknya selalu dianggap sebagai sekelompok manusia yang sangat amat mencintai bumi, masyarakat hukum adat dalam praktik yang mereka lakukan selalu dikaitkan dengan ... "

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2019

S-Pdf

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Dunbar-Ortiz, Roxanne, 1939-

An indigenous peoples' history of the United States

Boston, Massachusetts: Beacon Press, 2014

970.004 97 DUN i

Buku Teks Universitas Indonesia Library

Welhendri Azwar

Nagari Minangkabau: the study of indigenous institutions in West Sumatra, Indonesia

" ABSTRAK
Nagari as government and customary institutions in West Sumatra is torn between the interests of the government system and the importance of maintaining the fundamental values in the community. Various government regulations regarding the village or Nagari generate new questions, the loss of the community's identity and local wisdom of Nagari as an autonomous and independent society. This study aims to explore and describe the Nagari system of government, as a social system of indigenous ... "

Jakarta: Research and Development Agency Ministry of Home Affairs, 2018

351 JBP 10:2 (2018)

Artikel Jurnal Universitas Indonesia Library

<< 1 2 >>

Hasil Pencarian :: Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian