Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tulisan ini memaparkan tentang perkembangan film independen di Indonesia; mulai dari bagaimana awal mula sejarahnya hingga saat ini. Dengan adanya perkembangan teknologi serta bergantinya pemegang kekuasaan pasca Orde Baru, film independen telah bertransformasi sedemikian rupa yang dapat terlihat dari tiga aspek, yakni tema, teknis, dan sumber daya manusia. Semangat reformasi turut memberikan kontribusi ke dalam dunia perfilman independen Indonesia karena memberikan ruang yang lebih luas untuk berekspresi dan berkreasi bagi para penggiat film. Meskipun demikian, pada nyatanya gerakan film independen masih memiliki banyak pekerjaan rumah, khususnya di jalur distribusi dan ekshibisi. Minimnya ruang ekshibisi dan tidak ada lembaga yang melakukan distribusi, menjadikan selama ini distribusi dilakukan oleh aksi-aksi individual para pembuat film independen.

---

This paper describes about the development of Indonesian independent film, ranging from how the beginning of its history to the present. The development of technology as well as the change of power holders in Post New Order era enabled the transformation of independent film that can be seen from three aspects, including theme, technical, and human resources. The spirit of reform contributed to Indonesian independent film as it provides a broader space for expression and creativity. Nevertheless, the movement of the independent film still have a lot of homework, particularly in distribution and exhibitions channels. The lack of exhibition spaces and the absence of legal distribution institution caused the distribution of these independent films done by individual acts of the independent filmmakers themselves."

"ABSTRAKTesis ini membahas pengaruh variabel proporsi dewan komisaris independen,direksi independen, dan komite audit yang merupakan mekanisme dari tata kelolaperusahaan terhadap nilai perusahaan. Penelitian ini adalah penelitian deskriptifanalitis, dengan menggunakan data sekunder yang diperoleh dari berbagai sumber.Kesimpulan dari hasil penelitian ini adalah proporsi dewan komisaris independen,direksi independen, dan komite audit, secara simultan maupun parsial tidakmempengaruhi nilai perusahaan yang diambil dari nilai PBV. Sementara variabelkontrol yang adalah ukuran perusahaan memberikan pengaruh negatif signifikanterhadap nilai perusahaan.

---

ABSTRACTThe focus of this study is to investigate the effect of proportions of independentcommissioners, independent directors and audit committee which is a corporategovernance mechanism on firm value. This is an analytical descriptive research,using secondary data obtained from various sources. The conclusion of this studyis the proportion of independent commissioners, independent directors and auditcommittee, simultaneously and partially does not affect the firm value taken fromthe PBV ratio. While firm size as control variables, gives a negative significanteffect on firm value."

"Perubahan paradigma yang penting dilakukan dalam penyelenggaran pemerintahan daerah adalah adanya pemilihan kepala daerah secara langsung oleh masyarakat secara teransparan dan demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sesuai dengan aspirasi masyarakat. Sebelum keluarnya Undangundang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, Pilkada dilaksanakan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, namun merebaknya tindakan KKN yang antara lain dalam wujud politik uang, pemilihan kepala daerah tidak sesuai dengan aspirasi rakyat. Memudarnya kepercayaan masyarakat terhadap partai politik dalam pemilihan kepala daerah menuntut dibukanya saluran dan mekanisme pemilihan kepala daerah di luar calon dari partai politik. Keputusan Mahkamah Konstitusi nomor 05/2007 tanggal 23 Juli 2007 mengukuhkan bahwa calon independen dibolehkan untuk ikut serta dalam Pilkada. Keputusan ini di satu sisi mendapat sambutan hangat dari masyarakat luas tetapi di sisi lain merupakan cambuk bagi partai politik untuk intruspeksi dan berbenah diri dalam rangka meningkatkan mutu pengabdian kepada konstituen dan masyarakat pada umumnya. Kehadiran calon independen Pilkada layak disambut baik oleh segenap kalangan sebagai solusi kebuntuan aspirasi masyarakat selama ini terhadap monopoli pemilihan kepala daerah sebagai bagian dari hak politik masyarakat. Hikmah yang dapat diambil adalah bahwa dengan persaingan yang sehat diharapkan mendapat kepala daerah yang benar-benar berkualitas dan memperoleh legitimasi yang kuat. Terjaminnya kualitas dan legitimasi akan memperoleh dukungan yang kuat pula dari masyarakat otonom, berpengaruh pada stabilitas pemerintahan yang pada puncaknya dapat mencapai tujuan dari program-program pembangunan untuk kesejahteraan masyarakat. Tindak lanjut putusan MK oleh pemerintah dan DPR dalam bentuk peraturan perundang-undangan sebagai payung hukum dan aturan main tampilnya calon independen Pilkada perlu segera direalisasikan mengingat kebutuhan yang mendesak di sejumlah daerah. Kearifan dan kebesaran jiwa para elit partai politik menentukan bagaimana calon independen turut serta dalam Pilkada, karena produk hukumnya terletak pada pemerintah dan DPR yang merupakan representasi dari partai politik.

---

Importantly, the paradigm changes conducted to administer Local Government is to Elect Local Head by citizens directly, transparently and democratic under principles of immediate, general, free, secret, hones and fair in accordance with citizens aspiration. Prior the issuance of Laws No.32 of 2004 concerning Local Government, Pilkada [Local Head Election] is elected by Local Representative Assembly, nevertheless, as result of the presence of KKN [Collusion, Corruption and Nepotism] commitment such as money politic, then, no longer it is suitable to citizens aspiration. The declining of citizens trust to political party in order to elect local head, it had brought about the opening of channel and mechanism of local head election beyond political party. Award of Supreme of Constitution No. 05/2006 on July 23rd 2007, it had validated the independent candidate to participate in "Pilkada'. In one side, such award had been responded by citizens enthusiastically, but, in other side, more hardly, the political party should introspect and manage their selves in better to increase service quality to the constituent in special and citizens in general. The existence of Independent Candidate properly, it should be responded by citizens as solution for solving the stagnant of citizens aspiration to monopoly local head election as their political right currently. Its benefit is that by health and fair competition will be obtained both the very qualified local head and strong legitimate, hence, significantly, it will be supported by citizens which will have influences to governmental stability, finally, the objective of developmental programs may be achieved for citizens prosperity. However, it should be followed up by executive {Government] and Legislative [Indoensia Representative Body] by passing rules and regulations as legal umbrella and rule of game for independent candidate. The wisdom and voluntary of political elites will determine how independent candidate may compete in Pilkada, because such legal products will be determined by both executive and legislative policy. "

"In the election head of region can be used as a momentum of fundamental change, thus the attendance of independent candidate is absolute and can not be bargained. Practically and theoritically independent candidate is significant."

"Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji hubungan antara struktur kepemilikan keluarga dan leverage dan juga kekuatan kehadiran komisaris independen dan direktur independen dalam mempengaruhi hubungan struktur kepemilikan keluarga terhadap leverage. Penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling yang menghasilkan 22 perusahaan publik manufaktur Indonesia yang beroperasi pada periode 2010-2018 sebagai sampel. Data panel dikumpulkan dari Thomson Reuters dan data kepemilikan keluarga dikumpulkan secara manual dari laporan tahunan perusahaan. Penelitian ini menggunakan analisis regresi berganda dengan empat model.Hasilnya menyatakan bahwa struktur kepemilikan keluarga berpengaruh negatif dan signifikan terhadap leverage. Interaksi dari direktur independen terbukti memperkuat hubungan strukur kepemilikan keluarga terhadap leverage namun komisaris independen tidak terbukti dapat memperkuat hubungan struktur kepemilikan keluarga terhadap leverage. Hasil penelitian ini dapat membantu perusahaan untuk membuat keputusan pembiayaan dan mengurangi masalah keagenan.

---

The purpose of this research is to examine the relation between family ownership structure and leverage and also the indirect impact of independent commissioner and independent director on the relationship of the family ownership structure and leverage. This research applied a purposive sampling technique that resulted 22 Indonesian manufacturing public firms operated in the period 2010-2018 as the sample. The panel data was collected from Thomson Reuters and family ownership data is manually collected from the company annual report. This research using multiple regression analysis with four models.

---

The result provides that family ownership structure is negatively significant to leverage. Independent director is proved strengthen the negative relationship of family ownership and leverage yet the independent commissionaire is insignificantly related to the relationship between family ownership and leverage. The result of this research could help the company to make a financing decision and mitigate the agency problem."

"Kemiskinan yang diderita kebanyakan orang Nepal tak memungkinkan bagi mereka mengakses informasi dari mediamassa cetak dan elektronik. Belum lagi persoalan kebutaaksaraan di sana,khususnya di kalangan perempuan . Begitu juga ,investasi pada infrastruktur komunikasi dan peranti teknologi canggih sangat terbatas .Dan meskipun pada beberapa waktu belakangan , kondisinya lebih baik,tapi tetap saja negara itu kekurangan jurnalis dan pekerja media lainnya...."

"Pelaksanaan rights issue yang berjalan lancar perlu didukung dengan keteraturan proses dalam menggunakan dana hasil rights issue. PT Ancora Indonesia Resources Tbk melakukan rights issue pada tahun 2008 dan menghasilkan dana yang salah satu realisasi penggunaan dananya untuk mengakuisisi PT Multi Nitrotama Kimia dimana akuisisi tersebut mengandung transaksi material dan benturan kepentingan. Pada tanggal 18 September 2008, PT Ancora Indonesia Resources Tbk melakukan Rapat Umum Pemegang Saham Independen. Faktanya, terdapat 7 (tujuh) pihak yang tidak independen hadir dan memberikan suara dalam RUPS yang kepemilikan sahamnya hanya bersifat kepemilikan tercatat sementara pemilik manfaat atas saham adalah PT Ancora Resources yang merupakan pemegang saham pengendali PT Ancora Indonesia Resources Tbk. Hal tersebut dilakukan untuk memenuhi kuorum dalam RUPS. Pokok permasalahan dalam penulisan ini adalah bagaimana keabsahan pemegang saham Perseroan yang berhak untuk mendapatkan rights dalam Penawaran Umum Terbatas I PT Ancora Indonesia Resources Tbk, prosedur RUPS Independen dan peran Notaris sebagai profesi penunjang pasar modal dalam penyelenggaraan RUPS Independen. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif. Penelitian dalam penulisan hukum ini menggunakan alat pengumpulan data berupa studi dokumen. Penelitian ini menggunakan metode analisis data dengan pendekatan kualitatif karena penelitian ini meneliti fakta tertentu yang bertujuan untuk mengerti atau memahami gejala yang diteliti. Kesimpulan yang didapat adalah bahwa keabsahan pemegang saham PT Ancora Indonesia Resources Tbk yang berhak untuk mendapatkan rights telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, prosedur RUPS Independen yang dilakukan oleh PT Ancora Indonesia Resources Tbk dalam rangka akuisisi PT MNK yang mengandung transaksi material dan benturan kepentingan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan karena terdapat manipulasi terhadap kuorum kehadiran pemegang saham indepeden dan peran notaris dalam penyelenggaraan RUPS Independen diwujudkan dalam pembuatan akta Berita Acara RUPS.

---

A well implementation of rights issue should be supported by regularity in the process of using the result funds of rights issue. PT Ancora Indonesia Resources Tbk conducted its rights issue in 2008 and generated funds, in which one of the realizations of the utilization of such funds was to perform the acquisition of PT Multi Nitrotama Kimia whereby such acquisition contains material transactions and conflict of interest. On September 18, 2008, PT Ancora Indonesia Resources Tbk held its Independent General Meeting of Shareholders (?GMS?). The fact shows that there were 7 (seven) non-independent parties present and gave its votes in the GMS, whose shares ownership is only a registered ownership, while the beneficial owner of the shares is PT Ancora Resources, the controlling shareholder of PT Ancora Indonesia Resources Tbk. Such was done to meet the quorum in the GMS. The main problems in this paper are, how is the validity of the Company?s shareholders who are entitled to obtain rights in the Limited Public Offering I of PT Ancora Indonesia Resources, procedure of the Independent GMS and the role of Notary as capital market supporting professional in the administration of the Independent GMS. The research method used in this study is normative legal research. Research in this legal writing used data collection tool in form of document study. This study uses data analysis method with qualitative approach as this study examines certain facts that aim to know or understand the observed phenomena. It reaches the conclusion that the validity of the shareholders of PT Ancora Indonesia Resources Tbk who are entitled to obtain rights has been in accordance with applicable laws and regulations, the procedure of Independent GMS held by PT Ancora Indonesia Resources Tbk in relation to the acquisition of PT MNK which contains material transaction and conflict of interest are not in accordance with laws and regulations as it contains manipulation of the quorum of the presence of Independent shareholders and role of notary in holding the Independent GMS embodied in the deed of Minutes of Meeting of the GMS."

"HOBT-Higher Order Beam Theory merupakan teori yang sudah banyak dikembangkan dalam Metode Elemen Hingga (MEH) yang menggunakan orde tingkat tinggi untuk geser transversalnya, sehingga tidak digunakannya faktor koreksi geser. Penelitian ini menggunakan elemen balok dan diaplikasikan pada teori Higher Order yang dikembangkan oleh Vo,et.al (2014) dengan dua variable yang tidak diketahui yaitu perpindahan bending dan perpindahan shear yang menggunakan third order polinomial function. Metode pendekatan ini memperlihatkan formulasi yang menghasilkan kontribusi regangan geser sebagai salah satu variable. Analisa Statik dan Getaran Bebas ditunjukan untuk mendapatkan hasil perbandingan dengan aplikasi teori UI Simplified dengan perletakan (kondisi batas) berbeda. Setelah itu akan dilakukan tes shear locking untuk validasi keandalan hasil.

---

HOBT-Higher Order Beam Theory is the developing theory in the Finite Element Method (FEM), which considers the higher-order variation of transverse shear strain; therefore, the shear correction factor is not required. This paper uses beam element and implements it to higher order beam theory developed by Vo et al. (2012) with two independent variables of bending and shear displacement, using third-order polynomial functions. This paper shows the contribution of the shear strain part as one of the independent variables. Static analyses and Free Vibration analyses are presented to obtain a comparative result with UI Simplified Theory application on imposition of different boundary conditions, to ensure reliable results."