Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Skripsi ini membahas mengenai aspek hukum perasuransian khususnya mengenai perusahaan pialang asuransi. Pembahasan dimulai pada kegiatan usaha atau penyelenggaraan usaha perusahaan pialang asuransi serta tanggung-jawab yang dimiliki oleh perusahaan pialang asuransi berdasarkan pengaturan Pasal 22 Ayat (3) Peraturan Pemerintah No 73 Tahun 1992 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian. Kemudian diuraikan mengenai pengertian, pengaturan dan pengecualian asas indemnitas. Juga dibahas mengenai kemungkinan penerapan asas indemnitas pada perusahaan pialang asuransi dalam kaitannya dengan tanggung-jawab perusahaan pialang asuransi berdasarkan pengaturan Pasal 22 Ayat (3) Peraturan Pemerintah No 73 Tahun 1992 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian. Penelitian dalam skripsi ini adalah penelitian yuridis normatif dan bersifat diskriptif . Hasil penelitian dalam skripsi ini menyarankan bahwa pemerintah perlu melakukan pengubahan pengaturan Pasal 22 Ayat (3) Peraturan Pemerintah No 73 Tahun 1992 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian dengan menambahkan kata karena kelalaian atau kesalahan perusahaan pialang asuransi dalam pasal tersebut agar perusahaan pialang asuransi yang dapat dikenakan tanggung-jawab dalam pengaturan pasal tersebut hanya perusahaan pialang asuransi yang melakukan kelalaian atau kesalahan saja dalam memerantarai pembayaran premi sehingga terlambat atau melewati tempo pembayaran premi.

---

This thesis explains about the aspect of insurance law, especially concerning the insurance broker company. The explanation starts from to describe of insurance broker bussiness and the responsibilites and obligation of insurance broker as stipulated in the 2nd paragraph of Article 22, Government Rule No. 73 of 1992 About Insurance Bussiness. Also being explained is about the rules and exceptions of the principle of indemnity. The possibility of the application of the principle of indemnity in insurance broker company, relating to the responsibilites of insurance broker as stipulated in 3rd paragraph of article 22, Government Rule No. 73 of 1992 About Insurance Bussiness. This thesis is a normative juridical research, and in a descriptive form. The conclusion of the research in this thesis recommend that the government need to amandement the article 22, Government Rule No. 73 of 1992 About Insurance Bussiness by adding the word “due to the negligence or by defaul of the insurance broker company” in the article so that the insurance broker company can only be considered responsible in that article only if the said insurance broker company negligent, or defaul in intermediary of premium payment, resulting in that the premium payment past it’s due date."

"ABSTRAK

Tesis ini membahas mengenai penerapan prinsip kontribusi dan prinsip subrogasi dalam asuransi pengangkutan laut pada PT. Asuransi AXA Indonesia dengan PT. Asuransi Buana Independent. Permasalahan yang dibahas adalah tanggung jawab PT. Asuransi AXA Indonesia dan PT. Asuransi Buana Independent dalam membayarkan ganti kerugian kepada pemilik barang atau muatan PT. Santos Jaya Abadi sesuai dengan prinsip kontribusi serta penerapan prinsip subrogasi oleh PT. Asuransi AXA Indonesia terhadap pengangkut PT. Transporindo Agung Sejahtera. Tesis ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif serta menggunakan teori pengalihan risiko, prinsip indemnitas dan prinsip subrogasi serta menggunakan teknik analisis data kualitatif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa PT. Asuransi AXA Indonesia dan PT. Asuransi Buana Independent membayar ganti kerugian kepada PT. Santos Jaya Abadi selaku tertanggung berdasarkan prinsip kontribusi, karena telah memenuhi syarat-syarat prinsip kontribusi namun, dalam hal perhitungan tidak sesuai dengan rumus perhitungan berdasarkan prinsip kontribusi. Prinsip subrogasi tidak dapat diterapkan karena terdapat 2 (dua) polis dan syarat-syarat kontribusi telah terpenuhi. Penulis menyarankan agar perusahaan pengangkut mengasuransikan barang atau muatan dan apabila sudah mengasuransikan agar menyampaikan kepada pemilik barang.

---

ABSTRACT

 

---

This thesis discusses the application of the principle of contribution and the principle of subrogation in marine cargo insurance at PT. Asuransi AXA Indonesia and PT. Asuransi Buana Independent. The research questions discussed is the liability of PT. Asuransi AXA Indonesia and PT. Asuransi Buana Independent in paying indemnity to the owner of the cargo PT. Santos Jaya Abadi in accordance with the principle of contribution, and the application of the principle of subrogation by PT. Asuransi AXA Indonesia against PT. Transporindo Agung Sejahtera. This thesis uses normative juridical research methods and uses the theory of risk transfer, the principle of indemnity, the principle of contribution, the principle of subrogation, and uses qualitative data analysis techniques. The result of the study concluded that PT. Asuransi AXA Indonesia and PT. Asuransi Buana Independent paid indemnity to the insured PT. Santos Jaya Abadi in accordance with the principle of contribution, however the amount of the indemnity was not calculated based on the contribution formula. The principle of subrogation cannot be applied because there are two policies and the conditions of contribution are fulfilled. The author suggest to carriers to insure their cargoes and inform that to the owner of the cargo.

 

"

"ABSTRAKSkripsi ini membahas mengenai polis asuransi Industrial All Risk (IAR) yang di dalamnya dilekatkan reinstatement clause yang berkaitan dengan penerapan prinsip indemnitas dalam perhitungan ganti kerugian. Dalam skripsi ini dibahas mengenai asuransi yang terjadi antara PT Lestari Karya Makmur dengan PT Asuransi Rama Satria Wibawa Cabang Surabaya dan PT Asuransi Wahana Tata yang berkaitan dengan perhitungan ganti kerugian dengan pokok permasalahan sebagai berikut: 1. Bagaimana prinsip indemnitas diterapkan dalam perhitungan ganti kerugian yang dilakukan oleh loss adjuster dalam kasus ini, 2. Apakah pertimbangan hukum dari Majelis Hakim pada pada Putusan Pengadilan Negeri Surabaya No. 216/Pdt.G/2011/Sby sudah sesuai dengan prinsip indemnitas dalamasuransi. Penelitian ini menggunakan metode normatif yuridis. Tujuandilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana penerapan prinsip indemnitas dalam perhitungan ganti kerugian dalam kasus ini dan menganalisis apakah pertimbangan Majelis Hakim pada Putusan Pengadilan Negeri Surabaya No. 216/Pdt.G/2011/Sby sudah sesuai dengan prinsip indemnitas dalam asuransi. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, penerapan prinsipindemnitas telah dilakukan dalam perhitungan ganti kerugian dalam kasus ini. Akan tetapi, Putusan Pengadilan Negeri Surabaya No. 216/Pdt.G/2011/Sby belum sepenuhnya memenuhi prinsip indemnitas dalam perjanjian asuransi.

---

ABSTRACTThis thesis discusses about the Industrial All Risk (IAR) insurance policy in which the reinstatement clause is attached of which this clause is related to the application of indemnity principle in compensation calculation. This thesis discussed about the insurance agreement between PT Lestari Karya Makmur with PT Asuransi Rama Satria Wibawa Cabang Surabaya and PT Asuransi Wahana Tata concerning the compensation calculation with the following issues: 1. How was the principle of indemnitas applied in the calculation of compensation by loss adjuster in this case, 2. What is the legal consideration of the Panel of Judges in the Putusan Pengadilan Negeri Surabaya No. 216/Pdt.G/2011/Sby is in accordance with the indemnity principle in insurance. This research uses normative juridical method. The purpose of this study is to find out how the application of indemnity principle in compensation calculation in this case and analyze whether The Judges consideration in the Putusan Pengadilan Negeri Surabaya. 216/Pdt.G/2011/Sby is in accordance with the indemnity principle in insurance. Based on research conducted, the application of indemnity principle has been applied in the calculation of compensation in this case. In addition, Putusan Pengadilan Negeri Surabaya No. 216/Pdt.G/2011/Sby has not fully fulfilled the indemnity principle in the insurance agreement."

"Peer to peer lending merupakan sebuah inovasi layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi. Risiko umum dari kegiatan pinjam meminjam uang ini adalah kegagalan debitur untuk melunasi pinjamannya. Asuransi menjadi salah satu mitigasi yang digunakan terhadap risiko tersebut. Skripsi ini membahas mengenai apakah asuransi kredit fintech peer to peer lending sudah cukup diatur dalam peraturan perundang-undangan, mekanisme penutupan asuransi dan penyelesaian klaim, serta penerapan prinsip insurable interest dan indemnity. Metode penelitian yang digunakan bersifat yuridis-normatif melalui studi kepustakaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa (1) peraturan perundangan perasuransian saat ini belum cukup mengatur mengenai asuransi kredit fintech peer to peer lending; (2) proses penutupan asuransi dilakukan dengan mengikuti mekanisme dan prosedur yang telah ditentukan oleh penanggung dalam polis demikian juga untuk proses penyelesaian klaim; (3) prinsip insurable interest pada asuransi ini diterapkan dengan berlandaskan hubungan perjanjian antara penerima pinjaman (debitur) dan pemberi pinjaman (kreditur) yang diwakili oleh penyelenggara, sementara prinsip indemnity diterapkan dengan menghitung sisa jumlah kewajiban yang belum dibayar (tunggakan kredit) setelah dikurangi dengan risiko sendiri atau deductible (excess), sehingga tidak melebihi kerugian yang benar-benar diderita oleh tertanggung. Berdasarkan kesimpulan tersebut, penulis memberikan saran kepada OJK selaku regulator dan pengawas agar menerbitkan peraturan OJK yang memuat ketentuan yang lebih jelas dan lebih lengkap mengenai asuransi kredit fintech peer to peer lending.

---

Peer to peer lending is an innovative lending and borrowing service based on information technology. The general risk of lending and borrowing money is the failure of the debtor to repay the loan. Insurance is one of the mitigation used against that risk. This thesis discusses peer to peer fintech lending credit insurance from the point of whether it is sufficiently regulated in legislation, insurance closing mechanism and settlement of claims, as well as the application of the insurable interest and indemnity principle. The research method that used in this thesis is juridical-normative through literature study and applicable laws and regulations. The conclusions of this research state that (1) the current legislation is not sufficient to regulate fintech peer to peer lending credit insurance; (2) the insurance closing and settlement of claims is done by following the mechanisms and procedures that have been determined by the insurer under the policy; (3) the principle of insurable interest in this insurance is applied based on the agreement relationship between the borrower (debtor) and the lender (creditor) represented by the organizer, while the indemnity principle is applied by calculate the remaining amount of liabilities (credit arrears) after deducting the own risk or a deductible (excess), so it does not exceed the losses actually suffered by the insured. Based on these conclusions, the authors advise the OJK as regulators and supervisors to enact OJK regulations that contain better and more complete provisions for peer to peer fintech lending credit insurance."

"Meningkatnya biaya kesehatan telah menjadi issu-issu ekonomi, politik, dan sosial di banyak negara maju dan yang sedang berkembang. Berbagai usaha telah dilakukan dalam upaya untuk melakukan penghematan biaya kesehatan dan mencari sumber sumber pembiayaan alternatif.Tanpa usaha?usaha penghematan biaya dan penemuan sumber sumber pembiayaan alternatif, sektor kesehatan makin lama akan makin mengurangi porsi pembiayaan sektor-sektor ekonomi yang lain, sebagaimana telah terjadi di banyak negara maju.Sistem Asuransi Kesehatan yang berjalan dewasa ini dianggap turut bertanggung jawab dalam peningkatan biaya kesehatan dari tahun ke tahun. Sistem kapitasi dan cara pembayaran pradana, serta penerapan cara pembayaran paket di rumah sakit, merupakan cara?cara yang antara lain ditempuh untuk dapat mengurangi lajunya peningkatan pengeluaran dalam bidang kesehatan.Di Indonesia, baru 10% pendudUk yang tercakup dalam sistem asuransi kesehatan, dimana sebagian besar di antaranya dicakup oleh PERUM HUSADA BHAKTI, yang melayani pegawai negeri, penerima pensiun dan anggota keluarganya. Asuransi Kesehatan komersial belum begitu berkembanh sebagian disebabkan karena kesulitan dalam memperkirakan resiko yang mungkin terjadi yang bisa berakibat terjadinya kerugian dan sebagian lagi karena belum dilaksanakannya cara kontrol yang efektif.Bentuk asuransi kesehatan dengan menggunakan konsep kapitasi dan cara pembayaran pradana telah dilaksanakan oleh Perum HUSADA BHAKTI, PKTK-ASTEK, dan beberapa badan-badan yang sifatnya tidak menekan keuntungan, Seperti YPK-BAPINDO, OPK RS MITRA KELUARGA, YAYASAN MEDICAL SCHEME, dan DUKK RS ST. Carolus.Telah dilakukan studi perbandingan antara asuransi kesehatan konvensional yang menjalankan konsep fee?for?services dengan badan?badan penyelenggara pemeliharaan kesehatan non-komersial yang menggunakan konsep kapitasi dan cara pembayaran pradana. Gambaran sementara yang diperoleh adalah bahwa konsep kapitasi dan cara pembayaran pradana dapat diterapkan pada asuransi asuransi komersial. Disamping dapat mengendalikan biaya pemeliharaan kesehatan, konsep kapitasi dan cara pembayaran pradana ini jua sedikit banyak akan membuat pelayanan kesehatan menjadi lebih efisien.Lingkungan eksternal dalam menjalankan usaha asuransi kesehatan di indonesia cukup banyak mendukung. Dibutuhkan komitmen politik - dan kalau mungkin finansial - dari pemeriritah untuk asuransi kesehatan dengan konsep kapitasi dan cara pembayaran pradana ini."

"Asuransi Alat Berat merupakan asuransi yang melindungi alat-alat berat yang pada umumnya berada pada lokasi-lokasi konstruksi atau pekerjaan yang membutuhkan alat berat. Skripsi ini membahas mengenai 2 (dua) permasalahan yaitu: 1 mengenai pengaturan Prinsip Indemnitas dalam Hukum Asuransi di Indonesia, dan 2 penerapan Prinsip Indemnitas dalam penggantian kerugian pada putusan pengadilan No. 236/PDT/2020/PT DKI. Permasalahan dalam putusan pengadilan No. 236/PDT/2020/PT DKI merupakan terjadi perselisihan pendapat antara PT Kartika Jemaja Jaya dengan PT Asuransi Jasa Tania, Tbk dikarenakan perbedaan perhitungan jumlah ganti kerugian antara Tertanggung dan pihak Penanggung. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan bentuk penelitian yuridis-normatif dengan menggunakan data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan mengenai Prinsip Indemnitas telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dalam beberapa pasal. Selanjutnya, dalam kasus yang diuraikan dalam putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No. 236/PDT/2020/PT DKI, Prinsip Indemnitas telah diterapkan dalam kasus ini, namun demikian, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta mengabulkan gugatan tersebut tidak berdasarkan pemahaman Prinsip Indemnitas. Saran yang diberikan, agar dilakukan pelatihan kepada hakim yang materi dari perlatihan tersebut termasuk tentang hukum asuransi termasuk prinsip-prinsip asuransi termasuk Prinsip Indemnitas.

---

Heavy Equipment Insurance is insurance that protects heavy equipment that is generally located at construction sites or jobs that require heavy equipment. This thesis discusses 2 (two) issues, namely: 1. the regulation of the Principle of Indemnity in Indonesian Insurance Law, and 2. the application of the Principle of Indemnity in compensation for losses in court decision No. 236/PDT/2020/PT DKI. The problem in court decision No. 236/PDT/2020/PT DKI is a dispute of opinion between PT Kartika Jemaja Jaya and PT Asuransi Jasa Tania, Tbk due to differences in the calculation of the amount of compensation between the Insured and the Insurer party. The research method used is qualitative with a form of juridical-normative research using secondary data. The results showed that the regulation of the Indemnity Principle has been regulated in the Commercial Code under several articles. Furthermore, in the case described in the DKI Jakarta High Court decision No. 236/PDT/2020/PT DKI, the Indemnity Principle has been applied in this case, however, the DKI Jakarta High Court Panel of Judges granted the lawsuit not based on an understanding of the Indemnity Principle. The suggestion is that training be conducted for judges whose material from the training includes insurance law including insurance principles including the Principle of Indemnity."

"Pengangkutan barang merupakan salah satu unsur penopang lancarnya keberlangsungan suatu kegiatan usaha. Dalam proses pengangkutan laut pengusaha sering dihadapkan dengan adanya berbagai macam risiko. Oleh karena itu dibutuhkan suatu perjanjian asuransi berupa asuransi muatan laut (marine cargo insurance). Prinsip indemnitas adalah prinsip dasar atas asuransi kerugian, prinsip ini menjelaskan dalam hal tertanggung mengalami kerugian, ganti rugi yang diberikan mengembalikannya pada posisi keadaan semula sesaat sebelum kerugian terjadi, namun tidak lebih. Pengaturan prinsip indemnitas tercantum dalam Kitab Undang-undang Hukum Dagang (KUHD). Polis terbuka dalam Asuransi muatan kapal (marine cargo open cover) memuat ketentuan terperinci. Klausul pengurang klaim (deductible) adalah kondisi dimana tertanggung menanggung atas risiko sendiri yakni atas kerugian yang kecil, adapun besaran kerugian kecil yang diperjanjikan telah dijelaskan dalam polis terbuka (marine cargo open cover). Dalam prakteknya, tertanggung sering kali mengajukan tuntutan ganti rugi dengan kurang memperhatikan ketentuan dalam polis, sehingga dalam pembayaran klaim ditemukan adanya perbedaan besaran. Pada akhirnya penelitian ini menjelaskan bahwa sebenarnya kondisi deductible dalam asuransi muatan kapal tidak bertentangan dengan prinsip indemnitas dalam KUHD.

---

Conveyance of goods is one of the elements that supports continuity of a business activity. In the process of marine conveyance, industrialist is often encountered several of risks. Therefore, marine conveyance needs the insurance in the form that is marine cargo insurance. Principle of indemnity is the basic principle of loss insurance, this principle explains in terms of the insured suffers a loss, indemnity given returns insured into the condition a moment before loss occurs, but is never to receive more. Arrangement of the principle of indemnity listed in KUHD. Open cover policy in marine cargo insurance contains detailed provisions.

Deductible clause is a condition in which the insured bear the risk by it self of the small loss, the value of a small loss that agreed has been described in open policy. In practice, the insured is often makes a claim to insurer with less notice to the provisions in the insurance policy, so that the difference of value in claim payment is found. In the end this research explains that the actual condition of the deductible in marine cargo insurance is not conflict with the principle of indemnity in KUHD. "

"Proyek pengadaan barang dan jasa Pemerintah memiliki skala kompleksitas yang signifikan, mencakup risiko akan kinerja Kontraktor dalam memenuhi kewajiban kontrak terhadap Pemerintah. Alhasil, Pemerintah mewajibkan suatu jaminan untuk menjamin pelaksanaan pekerjaan oleh Kontraktor, yang salah satunya adalah Surety Bond. Skripsi ini membahas prinsip tanpa syarat dalam surety bond dengan penelitian untuk menganalsa: (1) akibat dan isu hukum yang timbul dari penerapan asas tanpa (2) bukti yang diperlukan dan beban pembuktian dalam proses klaim pencairan dan sengketa hukum yang timbul dari itu, dan untuk memperdalam telaah, Skripsi ini membahas Putusan Mahkamah Agung Nomor 618K/Pdt/2019 untuk menggarisbawahi persoalan hukum isu hukum yang bersangkutan. Skripsi ini merupakan penelitian deskriptif yang menerapkan metode yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pencantuman prinsip tanpa syarat mengakibatkan pencairan surety bond terlepas dari situasi kerugian dan kewajiban untuk menandatangani perjanjian ganti rugi. Masalah hukum yang timbul berkaitan dengan kerentanan terhadap moral hazard dan kerugian terhadap posisi keuangan Principal. Keadaan merugikan Principal kian diperparah karena sifat sepihak dari bukti yang diperlukan dan beban pembuktian untuk klaim pencairan surety bond. Skripsi ini menyarankan penerapan prudential inspection dalam proses underwriting surety bond dan untuk merubah bukti-bukti yang diperlukan untuk klaim pencairan.

---

scale of complexity, encompassing risks on the performance of the Contractor in fulfilling its contractual obligations beholden to the Government. Accordingly, the Government requires a form of guarantee to assure the performance of procurement work by the Contractor, one of which is Surety Bond. This thesis discusses the principle of unconditionality in surety bond with research objectives to analyze: (1) the legal consequences and impediments arising from the application of unconditional principle, (2) the required evidence and burden of proof in the process of claiming disbursement and the legal disputes arising thereof and to further provide insight, this thesis avails in the vivisection of Putusan Mahkamah Agung Nomor 618 K/Pdt/2019 to underline the relevant legal issues. This thesis is a descriptive research implementing normative juridical methods. The results exhibit that the inclusion of unconditional principle results in the immediate disbursement of surety bond regardless of situation of loss and the subsequent obligation to sign indemnity agreement. The ensuing legal issues concern with the susceptibility to moral hazard and the principal's detrimental financial position. The detrimental position of the principal is further aggravated due to the unilateral nature of required evidence and burden of proof to claim surety bond disbursement. This thesis suggests the implementation of prudential inspection in the process of underwriting surety bond and to amend the required evidence to claim for disbursement."

"Proyek pembangkit tenaga listrik sebagai infrastruktur untuk memenuhi hajat hidup masyarakat luas memiliki risiko-risiko yang harus ditanggung oleh IPP. Risiko tersebut di antaranya, yakni risiko gagal bayar dan risiko politik, yang mana dijamin oleh Pemerintah dengan Surat Jaminan Kelayakan Usaha 'SJKU', sebagaimana diatur dalam PMK No. 130/2016. Namun seiring perkembangan waktu, SJKU justru menimbulkan isu mengenai sifat hukum sejatinya SJKU. Skripsi ini membahas mengenai konsep indemnitas dan penanggungan sebagai suatu bentuk jaminan perorangan dan dihubungkan dengan pengaturan dan penerbitan SJKU. Metode penelitian dalam skripsi ini adalah penelitian yuridis-normatif dengan pendekatan kualitatif, dan menggunakan bahan-bahan kepustakaan serta wawancara. Dari hasil penelitian, ditemukan bahwa terdapat beberapa perbedaan antara indemnitas dan penanggungan yang secara mendasar telah diatur dalam KUHPerdata, selain itu sifat hukum dari SJKU menurut Pemerintah sendiri adalah indemnitas yang mana untuk melihat kebenaran tersebut, maka harus memperhatikan hak dan kewajiban para pihak dalam SJKU itu sendiri. Dengan adanya kewajiban Pemerintah untuk mengganti kerugian kepada IPP apabila PT PLN Persero wanprestasi, alangkah lebih baik jika Pemerintah cq. Kementerian Keuangan untuk mengatur lebih lanjut perihal tata cara klaim ganti rugi oleh IPP, dan menambahkan klasul mengenai tata cara klaim ganti rugi dalam SJKU yang diterbitkan.

---

Power plant project as an infrastructure to satisfy people rsquo s needs have risks to be borne by the IPP. Two of the risks are payment failure risk and political risk, which now be covered by the Government through Business Viability Guarantee Letter 'BVGL', as stipulated under PMK No. 130 2016. But over time, BVGL has an issue regarding its true legal nature. This thesis discusses the concept of indemnity and guarantee as a form of personal guarantee and its relation with the regulation and issuance of BVGL. Research method used in this thesis is juridical normative research with qualitative approach, and using library materials and interview.

From the results of the research, it is found that there are some differences between indemnity and guarantee which basically had been regulated in the Indonesian Civil Code, and that the true legal nature of BVGL that the Government claimed is indemnity. But, to see the conformity, we shall consider the rights and obligations of the parties within BVGL. With the Government 39 s obligation to indemnify IPP if PT PLN Persero is in default, it would be better if the Government cq. Ministry of Finance to further regulate the procedure of claim for indemnification by IPP, and add a clause on the procedures of claim for indemnification in the further issued BVGL."