Ditemukan 14 dokumen yang sesuai dengan query
Fransisca Elisabeth
"
Terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2013 dan tetap terbitnya peraturan lama yaitu angsuran Pajak Pengahsilan Pasal 25, memunculkan kebingungan bagi Wajib Pajak Orang Pribadi terutama Pedagang Pengecer, dalam menggunakan peraturan dalam tahun 2013. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui latar belakang penerbitan Pemerintah Nomor 46 tahun 2013 dan perbandingan kedua peraturan ditinjau dari prinsip Ease of Administration. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik analisis wawancara mendalam dan studi literatur.
Hasil penelitian adalah kemudahan adalah ...
"
Depok: Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia, 2014
S53195
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Setyorini
"
Perbedaan penafsiran yang terjadi dalam memaknai fixed rebate menyebabkan terjadinya perbedaan dalam pemajakannya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlakuan pajak terhadap fixed rebate yang diterima perusahaan ritel (PT ABC), menjelaskan perbedaan yang terjadi terhadap pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 23 atas fixed rebate yang diterima PT ABC sebagai akibat adanya perbedaan penafsiran, dan menjelaskan implikasi yang terjadi akibat perbedaan tersebut. Penafsiran yang terjadi di PT ABC adalah fixed rebate yang dianggap sebagai hadiah atau penghargaan dan ...
"
Depok: Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia, 2017
S-pdf
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Farhan Ahmad Ghifari Wijaya
"
PT X merupakan pemotong PPh pasal 23 dan/atau 26. Pada bulan Agustus 2020 DJP
mengeluarkan peraturan yang mewajibkan seluruh Wajib Pajak melakukan pelaporan
pajak melalui aplikasi e-Bupot mulai masa September 2020. Terkait kewajiban
perpajakan tersebut, timbul implikasi bahwa biaya kepatuhan akan mengalami
perubahan. Penelitian ini menganalisis perubahan biaya yang terjadi dengan adanya
kewajiban e-Bupot. Skripsi ini menggunakan metode kualitatif melalui observasi teknis
penerapan e-Bupot dan wawancara dengan internal accounting di PT X untuk
menganalisis dampak penerapan aplikasi e-Bupot terhadap biaya kepatuhan. Biaya
kepatuhan ...
"
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2021
S-Pdf
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Ningrum Puspitasari
"
Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 ayat (7) huruf c adalah angsuran Pajak Penghasilan yang harus dilunasi Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu (WP OPPT) setiap bulannya dihitung berdasarkan persentase tertentu dari peredaran bruto/omzet. Dalam pelaksanaan pemungutan PPh Pasal 25 menggunakan prinsip self assessment system, dengan sistem ini Wajib Pajak (WP) diberikan kepercayaan penuh untuk menghitung kewajiban perpajakannya yang harus disetor dan dilaporkan ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) melalui Surat Pemberitahuan (SPT) Pajak Penghasilan. Maka skripsi ...
"
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2012
S-Pdf
UI - Skripsi Open Universitas Indonesia Library
Desy Miranda Christine
"
Laporan magang ini bertujuan untuk mengevaluasi proses penyusunan sanggahan dan tanggapan SPHP PPh Pasal 23 atas pemeriksaan pajak pada PT A serta melakukan refleksi diri atas pengalaman yang diperoleh selama magang. Pemeriksaan pajak atas PT A dilakukan sebagai tujuan lain dalam tujuan pemeriksaan pajak. PT A tidak menyetujui hasil pemeriksaan dalam SPHP sehingga PT A memberikan sanggahan serta tanggapan yang dilengkapi dengan bukti-bukti pendukung. Hasil dari pemeriksaan pajak menunjukkan terdapat kurang bayar atau SKPKB untuk ...
"
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2021
TA-Pdf
UI - Tugas Akhir Universitas Indonesia Library
Muhammad Hisyam Afif
"
Laporan Magang ini bertujuan untuk mengevaluasi proses pelaporan PPh Pasal 15 dan PPh Pasal 23. Proses yang dievaluasi adalah proses pengenalan objek pajak, penghitungan beban pajak, pembuatan Surat Keterangan Pemotongan Pajak, dan Pemantauan Jumlah PPh. Evaluasi dilakukan berdasarkan peraturan perundang- undangan yang mendasarkan kewajiban pelaporan PPh Pasal 15 & PPh Pasal 23 dan Standar Prosedur yang dimiliki oleh perusahaan. Metode penulisan laporan ini adalah membandingkan antara peraturan dan standar prosedur dengan praktek nyata yang dilakukan ...
"
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2022
TA-pdf
UI - Tugas Akhir Universitas Indonesia Library
Renita Ayu Putri
"
Kebijakan Perubahan PTKP tahun 2015 dan 2016 yang dikeluarkan pada pertengahan tahun memberikan implikasi tambahan biaya kepatuhan bagi Wajib Pajak untuk melakukan pembetulan SPT PPh Pasal 21 secara per bulan, yaitu sejak masa Januari sampai dengan Juni tahun 2015 dan 2016. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan pertimbangan kebijakan perubahan PTKP dikeluarkan pada pertengahan tahun 2015 dan 2016 dan menguraikan implikasi biaya kepatuhan atas penerapan kebijakan perubahan PTKP di pertengahan tahun studi kasus pada Gabungan Pengusaha ...
"
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2016
S66715
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Sari
"
Direktorat Jenderal Pajak telah merilis berbagai aplikasi perpajakan yang sejalan dengan sistem pemungutan pajak di Indonesia. Salah satunya adalah aplikasi bukti potong elektronik (e-Bupot). Dalam penerapannya e-Bupot ini memiliki beberapa tahap, yaitu Tahap I, Tahap II, Tahap III dan sedang memasuki Tahap IV. Penelitian ini menganalisis mengenai transformasi bukti potong dari sistem manual menuju kepada bukti potong elektronik dari Tahap I hingga Tahap III, evaluasi implementasi pelaksanaan e-Bupot sejak Tahap I hingga Tahap ...
"
Depok: Fakultas Ilmu Adminstrasi Universitas Indonesia , 2019
S-Pdf
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Dina Bakti Pertiwi
"
PT Kereta Api Indonesia (Persero) (“KAI”) merupakan salah satu perusahaan jasa transportasi yang cukup signifikan terdampak pandemi Covid-19. Pembatasan pergerakan manusia dan distribusi barang akibat Covid-19 menyebabkan arus kas operasi KAI mengalami defisit sepanjang tahun 2020. Pemanfaatan insentif PPh Pasal 21 DTP menjadi salah satu strategi yang dapat diterapkan untuk membantu perusahaan menghadapi krisis keuangan akibat Covid-19. Walaupun penerapan insentif PPh Pasal 21 DTP telah dilakukan dengan baik sesuai PMK 23/2020, namun dalam pelaksanaannya KAI ...
"
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2022
T-pdf
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Daniel Belianto
"
Skripsi ini membahas tentang mekanisme penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas pegawai tetap. Skripsi ini berfokus pada analisis penggunaan metode Estimasi dan Bayangan dalam menghitung PPh Pasal 21 atas pegawai tetap. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penggunaan metode Estimasi dan Bayangan memiliki hasil penghitungan PPh Pasal 21 yang sama dalam setahun, tetapi dalam hal penghitungan setiap masanya terdapat perbedaan hasil. Metode Bayangan tidak dicontohkan dalam ketentuan perundangan ...
"
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2016
S66336
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library