Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Standar Pelayanan Minimal (SPM) syariah dan indikator mutu wajib syariah merupakan inti pelayanan pasien di rumah sakit syariah. Standar pelayanan ini harus dipenuhi sesuai target pencapaian. Tujuan studi ini adalah untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi internalisasi nilai-nilai syariah yang berdampak terhadap implementasi standar pelayanan syariah. Penelitian ini menggunakan mix methode dengan data kuantitatif yang dianalisis menggunakan SEM (Structural Equation Model) dan data kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai-nilai syariah pada pelaksana di RS Nur Hidayah telah terinternalisasi dengan baik dan berdampak terhadap implementasi standar pelayanan syariah. Internalisasi nilai-nilai syariah sangat dipengaruhi oleh faktor eksternal yaitu budaya organisasi yang dibentuk dari strategi organisasi dan kepemimpinan spiritual sedangkan faktor internal pelaksana berupa motivasi dan altruistik mempunyai pengaruh yang tidak terlalu kuat. Perlu disusun strategi untuk kualifikasi rekrutmen sumber daya insani dan peran serta seluruh level manajemen untuk berkontribusi dalam internalisasi nilai-nilai syariah.

---

Sharia Minimum Service Standards (SPM) and Sharia Compulsory Quality Indicators are the core services of patients at the Sharia Hospital. The service standards must be attained to the achievement target. The purpose of this study is to analyze the factors that influence the internalization of Islamic values that had an impact on the implementation of sharia service standards. This study used a mix methods with quantitative data analyzed using SEM (Structural Equation Model) and qualitative data.

The results of the study indicated that Islamic values in the implementers of Nur Hidayah Hospital have been internalized well and have an impact on the implementation of sharia service standards. Internalization of Islamic values was strongly influenced by external factors i.e organizational culture that was formed by organizational strategy and spiritual leadership. The internal factors of implementers such as motivation and altruistic had a little influence. Strategies need to be formulated for human resource recruitment qualifications and the participation of all levels management to contribute to the internalization of Islamic values."

"Kesejajaran dan kesetaraan sektor publik-privat dalam pelayanan jasa menjadi semakin jelas wujudnya serta semakin tipis batasannya. Teori dan praktek yang terjadi di sektor privat terbukti dapat berjalan di sektor publik. Efektivitas kinerja diukur sama-sama dengan perangkat intrumen yang sama. Transformasi pemikiran dengan kandungan kewirausahaan terjadi dari sektor private ke sektor publik. Untuk mengukur sejauhmana tingkat pelayanan dan kepuasan pelanggan pada sektor publik dimana UPT Imigrasi menjadi unit penelitiannya, dipakai metode SERVICE QUALITY dengan 5 (lima) kelompok acuannya yaitu : (1) tangibles (penampilan fisik), (2) reliability (kemampuan mewujudkan janji), (3) responsiveness ( tingkat ketanggapan dalam pemberian pelayanan), (4) assurance (kemampuan memberikan jaminan dalam pelayanan) dan (5) empathy (kemampuan untuk memahami hasrat dan kehendak pelanggan). Penunjukkan responden sebanyak 50 yang melakukan transaksi pelayanan jasa keimigrasian dengan pihak Kantor Imigrasi Jakarta Barat sebagai salah satu UPT berpredikat penyandang penghargaan Abdi Satyabakti tahun 1997. Responden dipilih dari mereka yang berurusan di Kantor tersebut pada periode bulan Maret 1999 (tgl 1 sd 5) dan April 1999 (tgl 5 sd 9). Penunjukkan sampel didasarkan pada metode acak bertujuan dengan dasar pertimbangan segi kepraktisan dan kendala waktu yang ada. Dari hasil penelitian terbukti predikat penyandang penghargaan Abdi Satyabakti secara relatif dapat dipertanggungjawabkan mengingat skor rata-rata pada 4 komponen servqual pelayanannya bernilai positif (+) dan demikian juga pada 4 komponen servqual perolehan skor rata-rata dalam tingkat kepuasan pelanggan adalah lebih besar dari 1 (>1). Dengan hasil tersebut maka pelayanan prima (excelence service) telah dapat dipenuhi. Selanjutnya kondisi ini memperkuat pendapat untuk memilih Kantor Imigrasi Jakarta Barat sebagai sasaran "benchmarking" bagi UPT lainnya di jajaran Direktorat Jenderal Imigrasi dalam kinerja pelayanan publik."

"ABSTRAKSuatu perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seorang berjanji kepada seorang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal. kontrak adalah keseluruhan dari kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum. Kontrak merupakan suatu perjanjian yang dituangkan dalam tulisan atau perjanjian tertulis. Perjanjian merupakan sumber terpenting yang melahirkan perikatan. Perjanjian yang dibuat oleh para pihak dimaksudkan agar diantara mereka berlaku suatu perikatan hukum dan mereka terikat satu sama lain karena janji yang telah mereka berikan. Perikatan itu baru akan putus atau berakhir kalau janji itu sudah dipenuhi. Dalam tulisan ini apakah kontrak yang dibuat oleh para pihak ini telah mentaati hukum yang berlaku di Indonesia sehingga kontrak ini dapat berlaku dan mempunyai kekuatan hukum tetap. Bagaimanakah pola penyelesaian sengketa atau penyelesaian perselisihan bila terjadi sengketa atau perselisihan di antara para pihak. Bagaimana peran kontrak kerja terhadap hak dan kewajiban para pihak yang mengadakan perjanjian dilaksanakan dalam praktek adalah masalah yang akan diteliti. Metode analisis yang digunakan adalah metode kualitatif untuk selanjutnya dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif, untuk mencapai hasil yang bersifat evaluatif-analitis. Dalam pelaksanaan kontrak kerja ini terlihat bahwa terkadang kontrak kerja dapat menimbulkan perselisihan diantara para pihak, hal tersebut dikarenakan dalam pelaksanaan kontrak kerja pengaturan hak dan kewajiban para pihak tidak seimbang. Oleh karena itu sebaiknya dalam tiap pasalnya dirinci beserta penjelasannya dan tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, maka diharapkan dapat menjamin keseimbangan hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian tersebut."