Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Dengan adanya Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2052/Menkes/Per/X/2011 tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran menyatakan bahwa dokter dan dokter gigi yang telah memiliki SIP dan memberikan pelayanan kedokteran atau memberikan konsultasi keahlian dalam hal diminta oleh suatu fasilitas pelayanan kesehatan. Penelitian ini dibatasi pada implementasi kebijakan ijin praktik dokter pada pelayanan kesehatan dengan melihat dari indikator kinerja, sumber daya, kejelasan tujuan, ketepatan dan konsistensi komunikasi, struktur birokrasi, pengaruh social, pengaruh politik, pemahaman tentang kebijakan serta tanggapan terhadap kebijakan sehingga diharapkan memberikan gambaran implementasi kebijakan pembuatan ijin praktik bagi dokter di pelayanann kesehatan sesuai dengan van meter van horn. Penelitian ini dilaksanakan di Pelayanan Kesehatan wilayah Kabupaten Bekasi Bulan Juli sampai dengan Oktober 2021. informan dipilih pada penelitian ini, Dinas Kesehatan, DPMPTSP Kab Bekasi, Rumah Sakit Swasta, Rumah Sakit Publik. Secara garis besar rumah sakit sudah mematuhi kebijakan dengan sesuai dengan permenkes 2052/Menkes/Per/X/2011.

---

With the Regulation of the Minister of Health of the Republic of Indonesia Number 2052/Menkes/Per/X/2011 concerning Licenses for Practice and Implementation of Medical Practices, it is stated that dentists who already have SIP and provide services or provide expertise consultation if requested by a health service facility. This research is limited by the implementation of the practice of doctors' policies by looking at the performance indicators, resources, goal achievement, accuracy and consistency, organizational communication, social influence, understanding of policy, as well as on policy so that it is hoped that an overview of the implementation of the policy of making practice permits for doctors in service is expected. health according to van meter van horn. This research was carried out in the Health Service of the Bekasi Regency from July to October 2021. The selected informants in this study were the Health Office, DPMPTSP Bekasi Regency, Private Hospitals, Public Hospitals. The outline of the hospital has complied with the policy in accordance with the Minister of Health Regulation 2052/Menkes/Per/X/2011"

"ABSTRAKPeraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.06/2007 tentang Tata CaraPelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan, dan PemindahtangananBarang Milik Negara. Dalam PMK 96/PMK.06/2007 Lampiran VIII, TukarmenukarBarang Milik Negara dapat dilakukan dalam hal Barang Milik Negaraberupa tanah dan/atau bangunan sudah tidak sesuai dengan tata ruang wilayah ataupenataan kota. Penentuan mitra dapat melalui tender dan tidak melalui tender. JikaMitra adalah Pemerintah Daerah maka penentuan mitra tidak melalui mekanismetender. Jika pemilihan mitra tidak melalui tender maka Pengelola Barang akanmengeluarkan 1 (satu) ¡jin yaitu Ijin Tukar Menukar Barang milik Negarasebagaimana diatur pada PP 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang MilikNegara Pasal 56, oleh karena Peraturan Menteri Keuangan Nomor96/PMK.06/2007 Lampiran VIII Romawi VI angka 2 belum mengatur jika mitraditentukan melalui mekanisme tender. Dalam hal pemilihan mitra melalui tender,mekanisme tender belum diatur dalam PMK 96/PMK.06/2007 sehingga dalampraktek mengacu pada Kepres 80 Tahun 2003. Oleh karena itu pengaturan tenderdalam rangka pemilihan mitra perlu diatur tersendiri, yang dapat mengacu padaKepres 80 Tahun 2003 dan ditambah penyesuaian ketentuan tender dalam TukarMenukar."

"ABSTRAKTesis ini bertujuan memberikan gambaran yang menyeluruh mengenai interaksi antara stake holders, lembaga pemerintah dan regulasi penyiaran dalammenata sistem kepemilikan media penyiaran di Indonesia, terutama sejakbanyaknya kasus akuisisi perusahaan televisi baik stasiun televisi besar maupun televisi lokal oleh para pemodal besar. Jenis penelitian yang dilakukan yaitu menggunakan jenis yuridis normatif dimana undang-undang menjadi sentral penelitian. Dalam penelitian ini, terdapat tiga aspek yang akan diteliti, pertama terkait dengan pengaturan prinsip diversity of ownership dan diversity of content dari Undang-Undang Penyiaran, akuisisi dalam industri penyiaran ditinjau dari Undang-Undang Perseroan Terbatas dan Undang-Undang Penyiaran serta putusan Mahkamah Konstitusi terkait Pasal 18 ayat (1) dan Pasal 34 ayat (4) Undangundang Penyiaran serta akan dikemukakan juga analisa akuisisi industri penyiaran yang terjadi pada LPS di daerah Jawa TimurHasil penelitian menunjukkan bahwa dengan akuisisi saham perusahaantelevisi tersebut menciptakan pemusatan kepemilikan media serta mengakibatkan pengalihan kepemilikan frekuensi dan Izin Penyelenggaraan Penyiaran. UU Penyiaran yang memiliki prinsip diversity of content, diversity of ownership ini tidak mampu mencegah praktik konsentrasi kepemilikan karena adanya celah penafsiran terutama pada pasal 18 ayat (1) tentang pembatasan pemusatan kepemilikan dan pasal 34 ayat (4) tentang larangan pemindahtanganan izin penyiaran.

---

ABSTRACTThis research aims to provide a comprehensive description of theinteraction between stakeholders, government agencies and broadcastingregulations in managing the system of ownership of broadcast media in Indonesia, especially since the number of cases of the acquisition of the television companies both large television stations and local television by major investors. This type of research is carried out using normative juridical statute which became a central research. In this study, there are three aspects to be studied, the first related to the principles of diversity of ownership and diversity of content of the Broadcasting Act, the acquisition of the broadcasting industry in terms of the Law on Limited Liability Company and the Broadcasting Act and the ruling of the Constitutional Court related Article 18 paragraph (1) and Article 34 paragraph (4) of the Law of broadcasting and acquisition analysis will be presented also the broadcasting industry that occurred in the broadcasting Agency in the area of East Java.The results showed that the acquisition of shares in a television companythat creates media ownership concentration and the resulting transfer of ownership of broadcasting frequencies and Provider License. Broadcasting Law, which has a principle of diversity of content, diversity of ownership is not able to prevent the practice of concentration of ownership for their interpretation gap mainly on article 18 paragraph (1) restrictions on concentration of ownership and Article 34 paragraph (4) on the prohibition of alienation of a broadcasting license."

"ABSTRAKTesis ini membahas penggunaan tanah yang tidak sesuai dengan Peraturan DaerahDKI Jakarta Nomor 6 Tahun 1999 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah DKIJakarta (Analisis Yuridis Terhadap Penggunaan Tanah Di Wilayah KecamatanJagakarsa Kotamadya Jakarta Selatan DKI Jakarta). Rumusan permasalahandalam penelitian ini adalah: bagaimanakah pelaksanaan Rencana Rinci TataRuang Wilayah Kecamatan (RRTRW-K) pada wilayah Kecamatan JagakarsaKotamadya Jakarta Selatan Daerah Khusus Ibukota Jakarta, bagaimanakahpenyelesaian penggunaan tanah yang tidak sesuai dengan Rencana Rinci TataRuang Wilayah Kecamatan (RRTRW-K) pada wilayah Kecamatan JagakarsaKotamadya Jakarta Selatan Daerah Khusus Ibukota Jakarta. PelaksanaanRRTRWK-Jagakarsa terbagi menjadi dua kelompok yaitu penggunaaan tanahyang sesuai dan penggunaan tanah yang tidak sesuai dengan RRTRWKJagakarsa.Penggunaan tanah yang sesuai RRTWK-Jagakarsa telah mematuhipersyaratan yang harus dipenuhi dalam permohonan IMB seperti memenuhi unsurperuntukkan, KDB, GSJ dan GSB, perpetakan dan ketinggian lantai maksimal.Sedangkan penggunaan tanah yang tidak sesuai dengan RRTRWK-Jagakarsajustru sebaliknya. Penyelesaian penggunaan tanah yang tidak sesuai denganRRTRWK-Jagakarsa adalah dengan dikenakan sanksi administratif kepadapemilik bangunan. Pemberian sanksi administratif itu merupakan kewenanganSuku Dinas Penataan dan Pengawasan Bangunan (P2B) Kecamatan Jagakarsa.Sanksi administratif tersebut berupa SP4 (Surat Penghentian PelaksanaanPekerjaan Pembangunan), segel, SPB (Surat Perintah Bongkar) dan EksekusiBongkar yang merupakan kewenangan Dinas P2B Kotamadya Jakarta Selatan.

---

ABSTRACTThis thesis discusses the use of land that is not accordance with the RegulationSpecial Distrist of Jakarta Number 6 in 1999 About the Territorial of spaceplanning for Special District Jakarta (Juridical Analysis of Land Use in RegionDistrict Municipality Jagakarsa, South Jakarta). Formulation of problems in thisresearch are how the implementation of the Plan Detailed Spatial Region District(RRTRW-K) in the region District Jagakarsa, South Jakarta Municipality SpecialDistrist of Jakarta, how the settlement of the use of land that is not in accordancewith the Detailed Spatial Plan Area District (RRTRW-K ) in the region JagakarsaDistrict Municipality South Jakarta Special Distrist of Jakarta. ImplementationRRTRWK-Jagakarsa divided into two groups namely use land and the appropriateuse of land that does not comply with RRTRWK-Jagakarsa. The appropriate useof land-RRTWK Jagakarsa have to comply with the requirements that must befilled in the application meet the elements such as Used License to Build , KDB,GSJ and GSB, maping and a maximum height of the floor. While the use of landthat does not comply with RRTRWK-Jagakarsa exactly vice versa. The settlementof land use that does not comply with RRTRWK-Jagakarsa is to applyadministrative sanctions to the owner of the building. The provision ofadministrative sanctions that Tribal Affairs is the authority and supervision MapeBuilding (P2B) District Jagakarsa. Administrative sanctions in the form of SP4(Implementation Letters Termination Employment Development), seal, SPB(Letters Command loading) and unloading of execution is the authority P2BMunicipality Office of South Jakarta."

"Hutan Lindung Gunung sepang terancam punah, penebangan liar untuk penambangan liar dipandang sebagai penyebab proses kerusakan hutan. Dampak ekologi yang ditimbulkan dari penambangan timah ilegal dikawasan hutan lindung adalah terjadinya longsor, erosi, banjir, dan berkurangnya serta tercemarnya air tanah. Penelitian terhadap kerusakan hutan lindung ini adalah desa-desa di kecamatan Badau yang berdekatan langsung dengan Hutan Lindung Gunung Sepang serta Pemerintah daerah Kabupaten Belitung. Metode observasi secara langsung dan wawancara digunakan sebagai pendekatan dalam pengambilan data. Wawancara dilakukan secara tidak terstruktur terhadap komponen masyarakat setempat, aparat dinas kehutanan serta aparat pemerintah daerah serta kepolisian. Hasil penelitian dianalisa secara deskriptif kualitatif menggunakan rancangan alur pikir masalah. Setidaknya ada tiga faktor yang membuat terjadinya pengrusakan hutan untuk penambangan liar yaitu: belum adanya kesadaran untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup, Masyarakat belum memiliki kesadaran hukum serta adanya keinginan untuk memperoleh pendapatan yang lebih tinggi Pemerintah daerah telah melakukan himbauan, operasi pengamanan dan penjagaan, pengembangan ekonomi masyarakat melalui diversifikasi usaha, serta menetapkan kebijakan dalam bentuk peraturan. Permasalahan kerusakan lingkungan Hutan Lindung Gunung Sepang tidak bisa dibebankan hanya pada pemerintah, penyelesaian masalah tersebut menjadi tugas dan tanggung jawab komponen masyarakat keseluruhan. Pihak yang peduli terhadap kondisi kawasan hutan lebih memusatkan pada tindakan yang bersifat edukatif dan persuasif kepada masyarakat sekitar. Hal ini tampak ditunjukkan oleh mereka dengan adanya program bina lingkungan. Pendekatan yang dilakukan oleh pemerintah daerah bertujuan untuk menguatkan kesadaran lingkungan masyarakat disertai kemandirian dalam mengatasi kebutuhan hidup. Evaluasi dan analisis dengan Pendekatan perencanaan pengelolaan lingkungan kawasan hutan memerlukan peranserta Pemerintah daerah dan masyarakat setempat. Pemerintah daerah sebagai "pemberi contoh" diharapkan memiliki peran serta dalam penanganan dan pengembangan aspek perbaikan kondisi hutan, aspek perlindungan dan pengamanan, serta aspek pembinaan kesadaran lingkungan masyarakat. Seluruh peran serta harus bersifat koordinatif dan partisipatif dengan melibatkan semua pihak. Upaya penanggulangan dan pencegahan adalah dengan mengembalikan kawasan hutan lindung yang telah menjadi lahan tambang ke fungsi semula yaitu dengan cara penghijauan kembali bekerjasama dengan penduduk lingkungan sekitar dan instansi terkait antara lain perhutani, pemerintah daerah, dan masyarakat setempat.

---

Hutan Lindung Gunung Sepang is in endangered, illegal logging for illegal mining is seen as a cause of forest destruction process. Ecological impacts arising from illegal mining area of protected forest is the occurrence of landslides, erosion, flooding, and reduced soil and water contamination. Research on the damage these protected forests are villages in the district Badau directly adjacent to Hutan Lindung Gunung Sepang in Bangka Belitung Province. Method of direct observation and interviews are used as an approach to data retrieval. Conducted unstructured interviews to the components of local communities, forest service officials and local government officials and police.

The results were analyzed in a descriptive qualitative study using a design mindset problem. There are at least three factors that make the destruction of forests to illegal mining, namely: lack of awareness to preserve the environment, local people do not have the legal awareness and the desire to earn higher incomes. The local government has made an appeal, security operations and maintenance, community economic development through business diversification, as well as set policy in the form of regulation.

Problems of environmental degradation Sepang Mountain Forest Preserve can not be charged only on the government, solving the problem is the duty and responsibility of the whole society components. Parties concerned with the condition of forests is more focused on action that is instructive and persuasive to the surrounding community. This seems indicated by their environment with the development program. The approach taken by the local government aims to strengthen environmental awareness with community self-reliance in addressing the needs of life.

Evaluation and analysis of the environmental approach to forest management planning requires the participation of regional governments and local communities. Local government as 'giver example' is expected to have participation in management and development aspects of the improvement of forest conditions, protection and security aspects, as well as fostering awareness of environmental aspects of society. The entire participation must be coordinated and participatory by involving all parties. Mitigation and prevention efforts is to restore a protected forest which has been a land mine to the original function is by way of reforestation cooperates with the surrounding environment and related agencies, among others perhutani, local governments, and local communities."

"Implikasi lahirnya Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyebabkan perubahan kewenangan pemerintah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertambangan. Adanya perubahan kewenangan tersebut menimbulkan suatu kemungkinan terjadinya kesalahan dari pejabat pemerintah dalam melakukan kegiatan pengaturan dan pengurusan di sector pertambangan. Oleh karenanya, penulisan ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana kewenangan gubernur dalam hal pencabutan izin usaha pertambangan (IUP) setelah berlakunya Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan menganalisis keabsahan dari pencabutan IUP PT Sebuku Batubai Coal (PT Sebuku) oleh Gubernur Kalimantan Selatan. Hasil dari penelitian penulis menunjukkan bahwa kewenangan gubernur dalam hal pencabutan IUP setelah berlakunya Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah mengalami perluasan. Gubernur memiliki wewenang untuk mencabut IUP yang wilayah pertambangannya berada di 1 (satu) daerah provinsi termasuk juga terhadap IUP yang telah diterbitkan oleh bupati/walikota Selain itu, pencabutan IUP PT Sebuku telah tidak sah karena mengandung cacat prosedur dan cacat substansi. Untuk mencegah timbulnya kesewenang wenangan pemerintah dalam mencabut IUP dikemudian hari, diperlukan adanya peningkatan pengawasan dari pemerintah pusat terhadap penyelenggaraan pengelolaan usaha pertambangan yang dilaksankan oleh pemerintah provinsi. Disamping itu, diperlukan juga adanya sanksi bagi bupati/walikota apabila melalaikan kewajibannya untuk menyerahkan dokumen IUP dalam rangka melakukan evaluasi dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 43 Tahun 2015. Metode penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian yuridis normatif, dan menggunakan bahan bahan kepustakaan seperti bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.

---

The implications of Law 23 of 2014 concerning Regional Government led to changes in government authority in carrying out government affairs in the mining sector. The change in authority has created a possibility of errors from government officials in conducting regulatory and management activities in the mining sector. Therefore, this thesis aims to analyze how the governors authority in terms of revoking a mining permits (MP) after the enactment of Law 23/2014 and analyzing the validity of the revocation of PT Sebuku Batubai Coal (PT Sebuku) MP by South Kalimantan Governor. The results of the authors research indicate that the governors authority in terms of revocation of MP after the enactment of Law Number 23 of 2014 concerning Regional Government has undergone expansion. The Governor has the authority to revoke the MP whose mining area is in 1 (one) provincial area including the MP that has been issued by the regent or mayor. In addition, revocation of PT Sebukus MP has been invalid because it contains procedural and substance defects. To prevent the arising of arbitrariness of the government in revoking MPs in the future, it is necessary to increase supervision from the central government on the implementation of mining business management carried out by the provincial government. Besides that, there is also a need for sanctions for regents or mayors if they neglect their obligation to submit MP documents in order to evaluate the Minister of Energy and Mineral Resources Regulation Number 43 of 2015. The research method in writing this thesis is juridicalnormative research, and uses library materials such as primary, secondary and tertiary legal materials."

"ABSTRAKMaksud dan tujuan penelitian adalah untuk mengetahui bagaimana pengaturan sewa menyewa perumahan setelahberlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1981. Sebelum itu, yaitu pada waktu berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun I963, kita melihat adanya dualisme peradilan. Waktu itu keputusan penguasa yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap masih dapat diajukan gugatan ke Pengadilan atas dasar perbuatan melanggar hukum oleh penguasa. Untuk menghapuskannya maka dikeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1981.Metode Penelitian yang dipakai adalah library research di mana penulis mencari bahan tertulis dengan meneliti buka-buku dan karangan ilmiah yang ada, field regearch di mana penulis mengumpullcan data-data secara langsung melalui observasL dan komunikasi.Hasil penelitian menunjukkan bahwa peranan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1981 memang besar artinya bagi hubungan sewa-menyewa perumahan, walaupun belum sesempurna yang kita harapkan.Keaimpulannya adalah walaupun dualLsme peradilandalam hubungan sewa menyewa sudah berkurang tapi masihtetap ada dalam hal putusan penguasa tentang pelaksanaan pengosongan perumahan yang maaih mempunyai Surat Izin Perumahan. Jika putusan tersebut tidak dapat diterima, maka dapat diajukan gugatan ke pengadilan.Sarannya agar menghapuskan secara berangaur-angaur sistem Surat Izin Perumahan pada perumahan yang adasekarang."