Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKMemasuki abad ke-21, perusahaan harus melakukan usaha-usaha proaktif di seluruh bidang dalam menghadapi risiko yang lebih tinggi, yaitu salah satunya adaiah persiapan di bidang keuangan, yang harus didukung oleh kekuatan struktur fmansial. Damodaran (1997) menyatakan rasio hutang mengiikur kemampuan perusahaan untuk membayar bunga dan mengukur apakah hutang akan dibayar dengan lunas. Rasio hutang biasanya didefmisikan sebagai perbandingan antara total hutang dengan total kapital atau total modal.Adapun tujuan penelitian adaiah untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi stniktur modal. Kemudian untuk mengetahui apakah rasio hutang memiliki korelasi positif dengan tingkat pajak (tax) perusahaan, apakah rasio hutang memiliki korelasi negatif dengan koefisien variasi pada pendapatan operasi (cvoi) perusahaan, serta apakah rasio hutang memiliki korelasi positif dengan pretax returns (preturn) perusahaan.Model regresi linier yang digunakan dalam penelitian adaiah Rasio Hutang (DR) = f(TAX,PRETURN,CVOI). DR, sebagai proxy dari keputusan keuangan perusahaan, merupakan total hutang dibagi total aset. TAX merupakan rata-rata tingkat pajak yang digunakan dan perhitungannya adaiah 1 - (pendapatan setelah kena pajak/pendapatan sebelum kena pajak). PRETURN, sebagai proxy dari profitabilitas, merupakan laba operasi dibagi dengan total aset. CVOI, sebagai proxy dari risiko bisnis/risiko operasi, merupakan standar deviasi dari pendapatan operasi dibagi dengan rata-rata pendapatan operasi.Populasi dalam penelitian adaiah perusahaan yang sahamnya tercatat di Bursa Efek Jakarta (BEJ) mulai tahim 1994-1996. Dari data BEJ 1997 tercatat 259 perusahaan dan data tersebut menjadi dasar untuk pengambilan sampel. Untuk menjawab permasalahan maka sampel yang digunakan adaiah perusahaan-perusahaan dalam populasi yang memiliki data lengkap mengenai total hutang, total aset, pendapatan sebelum kena pajak, pendapatan setelah kena pajak, laba operasi, pendapatan operasi. Untuk menghindari hasil penelitian yang bias maka industri fmansial dikeluarkan dari sampel penelitian. Hasil koefisien regresi dan koefisien korelasi dipengaruhi oleh data ekstrim (outlier) yang harus dikeluarkan juga dari sampei penelitian. Berdasarkan kriteria tersebut maka diperoleh data sebanyak 180 perusahaan yang memenuhi syarat untuk menjadi sampel dan untuk dianalisis lebih lanjut sesuai dengan tujuan penelitian.Hipotesa penelitian mengenai TAX adaiah rasio hutang mempunyai korelasi positif dengan tingkat pajak perusahaan. Teori yang mendasari adalab teori Mogdiliani-Miller (MM) dengan pajak penisahaan. Hasil analisis statistik menunjukkan bahwa TAX tidak memiliki hubungan yang signifikan dengan DR. Hipotesa penelitian mengenai PRETURN adalah rasio hutang memiliki korelasi positif dengan pretax return perusahaan. Teori yang mendasari adalah teori bankruptcy cost. Hasil analisis statistiknya adalah PRETURN mempunyai hubungan dan pengaruh yang positif dan signifikan dengan DR. Jika PRETURN penisahaan meningkat maka kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba juga semakin meningkat atau perusahaan akan semakin profitable sehingga perusahaan semakin agresif meluaskan usahanya, sehingga terdapat kecenderungan manajemen akan membiayai peluang investasinya dengan hutang. Hipotesa penelitian mengenai CVOI adalah rasio hutang mempunyai korelasi negatif dengan koefisien variasi pada pendapatan operasi. Teori yang mendasari adalah teori bankruptcy cost dengan variabel ukuran arus kas operasi perusahaan. Hasil analisis statistik nya adalah bahwa CVOI mempunyai hubungan dan pengaruh yang negatif atau signifikan dengan DR. Dapat dikatakan bahwa dalam hubungan antara keputusan keuangan dengan simiber pendanaan terhadap CVOI, jika risiko bisnis tinggi maka manajemen cenderung akan membiayai peluang investasinya tidak dengan hutang. Dengan perkataan lain bila perusahaan membutuhkan sumber pendanaan untuk investasinya maka jika dilihat bahwa CVOI cenderung menurunkan jumlah hutangnya."

"Krisis ekonomi di Indonesia yang ditandai dengan meningkatnya tingkat suku bunga, merosotnya nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing dan tidak tersedianya likuiditas menghcntikan kegiatan usaha di Indonesia. Kebanyakan usaha yang dibiayai dengan hutang dalam mala uang asing sedangkan pendapatan pcrusahaan dalam rupiah, menyebabkan banyak perusahaan mengalami lonjakan tanggungan hutang dan ketidakmampuan membayar bunga dan pokok hutang yang telah jatuh tempo. Ancaman kebangkrutan melanda hampir semua perusahaan di Indonesia pada saat krisis yang dimulai pertangahan tahun 1997 itu.PT.XYZ yang merupakan perusahaan terbuka juga mengalami dampak negatif akibat dari krisis ekonomi ini. Salah satu proyeknya yaitu Gedung ABC mengalami kredit bermasaalah. Hal ini disebabkan karena tingginya tingkat suku bunga pinjaman dan rendahnya pendapatan dari hasil sewa ruang perkantoran yang disebabkan banyaknya penyewa yang tidak memperpanjang sewa ruang yang ada. penyewa-penyewa utama berupa bank-bank banyak yang ditutup usahanya juga tidak memperpanjang sewa, perhitungan pendapatan sewa ruang yang sebelumnya dalam mata uang dollar Amerika saat ini diperhilungkan dalam rupiah sementara pinjaman yang ada tetap dalam mata uang dollar Amerika. Sebagai jalan tcrakhir dari penyelesaian hutang PT.XYZ dapat dilakukan dengan assets settlement atau dengan melakukan restrukturisasi hutang yang ada. Pilihan atas kedua alternatif ini tergantung dari tingkat recovery terbaik yang dapat diberikan. Kasus ini dijadikan penelitian dalam Karya Akhir ini dilihat dari sisi manajemen kcuangan, dengan melakukan pcnilaian tcrhadap asset yang ada dan melakukan retrukturisasi hutang alas gedung ABC. Penilai assets (asset valuation) dilakuakan dengan pendekatan free cashflows (discounted cashflow) untuk menghitung nilai Gedung ABC dan cost approach. Kedua metodc ini digunakan dalam penentuan nilai gedung ABC tersebut dan hasilnya dibandingkan unluk mencari nilai yang realistis dari gedung tersebut. Kedua pendekatan ini dipilih jika altcrnatif assets settlement yang akan diambil dalam penyelesaian hutang yang ada. Aliernatif lain dari penyelesaian hutang tersebut adalah dengan mclakukan restrukturisasi hutang atas gedung ABC. Reslrukiurisasi ini dilakukan dengan memperpanjang jangka waklu pinjaman. pcnyesuaian tingkat bunga dan penghitungan kembali bunga terlunggak. Dari kedua allernatii" pilihan yailu asset settlement dan restrukturisasi pinjaman akan ditentukan tingkat recovery yaitu dengan membandingkan niali saat ini dari asset gedung ABC dan nilai pinjaman terhadap besarnya pinjaman yang ada.Berdasarkan hasil perhitungan menunjukkan bahwa dengan menggunakan metoda discounted cash flow terhadap penentuan nilai gedung diperoleh hasil bahwa nilai gedung ABC adalah sebesar USS 33.251,000. Perhitungan ini diperoleh berdasarkan hasil penentuan nilai beta sebesar 1.256, market return 11.03%, risk free berkisar 11 % sampai dengan 14%. cost of equity berkisar 10.3% hingga 11% dan cost of debt 12% pa yang menghasilkan WACC sebesar 9.1% sampai dengan 9.7%. Dengan menggunakan cost approach diperoleh nilai gedung sebesar US$ 32,409,784. Berdasrkan hal tersebul diperkirakan nilai pasar dari gedung ABC berkisar USS 32.5 juta. Jika digunakan nilai force value yailu sebesar 70% dari nilai pasar maka akan diperoleh harga sebesar USS 22.75 juta. Bila diketahui nilai pinjaman yang dimiliki oleh gedung ABC sebesar USS 41.6 juta maka akan diperoleh tingkat recovery pmjaman dengan assei settlement sebesar 54.7%. Jika dilakukan penjadwaalan ulang atas pinjaman Gedung ABC maka pokok pinjaman yang ada akan diselesaikan selama 10 tahun dengan tingkat bunga Sibor + margin. Adapun bunga tertunggak akan diselesaikan selama 5 tahun tanpa bunga berjalan (non interest bearing). Pokok pinjaman dikelompokkan kedalam Tranche A sedangkan bunga tertunggak dikelompokkan kedalam Tranche B. Untuk menghitung nilai tunai dari hasil restrukturisasi ini digunakan discount rale 12%, sehingga diperoleh nilai tunai dari pinjaman tersebut sebesar US$ 29,791,553. Nilai tunai ini jika dibandingkan dengan kewajiban pinjaman awal maka akan diperoleh tingkat recovery sebesar 71.6%. Berdasarkan kedua metoda tersebut diperoleh hasil bahwa dengan penjadwalan ulang atas hutang yang ada akan memberikan tingkat recovery tertinggi.Kajian pada kasus ini merupakan kasus menarik dan memberikan sumbangan bagi pendidikan dan dunia bisnis secara nyata. Bagi dunia pendidikan, kasus ini menunjukkan bahwa pengambilan keputusan dalam bisnis secara nyata dapat dibuktikan dengan rumusan empiris dan teori-teori yang diperoleh dari dunia kampus. Pemilihan strategi yang didasarkan pada prediksi dan perhitungan sebagai pertimbangan awal sebelum menjalankan strategi tersebut akan mengurangi resiko kegagalan dalam pelaksanaanya. Dengan menggunakan teori yang ada, dibutuhkan data-data kondisi perusahaan, pasar dan faktor lain yang mempengaruhinya. Bagi dunia bisnis secara nyata. kasus ini dapat dijadikan pelajaran yang baik bahwa restruklurisasi menjadikan pilihan yang baik yang dapat menghindarkan perusahaan dari ancaman kebangkrutan. Dengan melakukan ncgosiasi untuk mencari penyelesaian secara win-\vin tanpa hams mengurangi kewajiban perusahaan yang akan menurunkan citra perusahaan dimata pemberi pinjaman dan investor yang akan menurunkan nilai saham yang berarti menurukan nilai perusahaan."

"Terjadinya krisis keuangan dan ekonomi yang melanda Indonesia telah mengakibatkan banyak perusahaan mengalami kesulitan likuiditas. Selain diakibatkan dari peningkatan bunga pinjaman dan melemahnya rupiah, perusahaan juga mengalami penurunan pendapatan yang cukup besar. Berhentinya fasilitas modal kerja dan fasilitas kredit perdagangan dari sektor perbankan menyebabkan tingkat produksi menurun dengan sangat drastis, meningkatkan inflasi dan menurunkan daya beli masyarakat. Dengan kondisi tersebut, perusahaan mengalami kesulitan dalam pembayaran bunga dan pokok pinjaman yang dimiliknya sehingga terjatuh kedalam resiko kebangkrutan.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mengungkapkan restrukturisasi yang dilakukan oleh PT. Astra International, Tbk terhadap resiko kebangkrutan yang dihadapinya ketika mengalami keadaan kesulitan keuangan (financial distress). Penelitian dilakukan dengan cara menganalisa laporan keuangan dan menganalisa proses restukturisasi hutang yang terjadi. Untuk menganalisa laporan keuangan digunakan pendekatan rasio keuangan.Dari hasil analisa didapatkan bahwa setelah dilaksanakannya program restrukturisasi hutang, perusahaan cenderung terlihat lebih sehat dari sebelum diadakannya program restukturisasi hutang. Tetapi juga ditemukan bahwa PT. Astra International, Tbk bukanlah perusahaan yang stabil dan pembayaran atas hutang berasal dari penjualan aset, investasi dan saham perusahaan.

---

Economics and financial crisis that happened in Indonesia have resulted in company's illiquidity. llliquidity came from the increase of interest rate, depreciation of Rupiah and decreasing of earnings. Working capital and trading credit shortage cause decreasing in productivity, higher inflation and decreasing purchasing power. With all that condition, companies fell into bankruptcy risk.The purpose of this research is to know and to show the restructuring of PT. Astra International, Tbk?s to face their risk of bankruptcy when they fell into financial distress. This research is analyzing annual report through financial ratio and analyzing the restructuring process.The result of analysis after the debt restructuring program, company tends to seen healthier than before implementing the debt restructuring program. Payments of debt come from selling asset, selling investments, and selling stocks."

"ABSTRAKA. Masalah Pokok 1. Keadaan Indonesia terdiri dari pulau-pulau yang letak dan geografisnya mempengaruhi situasinya, maka memerlukan angkutan udara yang dapat dijangkau dengan cepat dan yang dapat diandalkan. 2. Perkembangan tehnologi yang sangat pesat serta kebutuhan akan sarana perhubungan khususnya masalah pengangkutan udara memerlukan banyak sekali akan kebutuhan pesawat terbang. 3. Dengan perkembangan akan perhubungan udara maka telah banyak sekali pihak swasta mengadakan perjanjian jual-beli serta pembebanan pesawat terbang semakin bertambah banyak. Melihat kenyataan-kenyataan tersebut maka pemerintah dalam hal ini Departemen Perhubungan telah mengeluarkan Surat Keputusan nomor 13/S/1971 yaitu tentang syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan mengenai penggunaan pesawat terbang secara komersiil di Indonesia. Guna menampung kebutuhan serta mengadakan pengaturan dan perkembangan perkembangannya yang sangat pesat terjadi. 4. Dalam skripsi ini penulis berusaha sedikit untuk mengetengahkan membuat judul penggunaan pesawat terbang sebagai jaminan hutang B. Metode research. Didalam penulisan skripsi ini penulis mencoba untuk membahas persoalan- persoalan atas dasar data yang bisa diperoleh sehubungan dengan masalah yang dikemukakan judul skripsi i. Cara pengumpulan data adalah sebagai berikut 1. Field research : yaitu dengan cara mengadakan wawancara dengan pejabat-pejabat yang penulis anggap mengetahui atau menguasai bidangnya dan dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya. 2. Library research : yaitu pengumpulan data yang dilakukan untuk melengkapi isi skripsi. Data-data ini diambil dari perpustakaanperpustakaan melalui buku-buku, majalah-majalah dan peraturanperaturan yang berhubungan dengan judul skripsi ditambah dengan literatur-literatur hukum serta catatan-catatan kuliah yang pernah diterima di Fakultas Hukum Universitas Indonesia di Jakarta . C. Hal-hal yang ditemukan dalam praktek. 1. Dalam praktek pernbelian pesawat terbang beserta pembenahan Sebagai jaminan hutang banyak dilakukan. 2. Peraturan-peraturan yang telah ada untuk menampung masalah masalah tersebut diatas tidak dapat dipertanggung jawabkan dari segi hukum untuk dapat dilaksanakan secara tepat dan Wajar, mengingat lembaga hukum yang ada tidak mengaturnya. 3. Dikeluarkan Surat Keputusan Menteri Perhubungan No. 13/S/1971, rupanya hanya untuk dapat memenuhi kebutuhan yang dirasakan mendesak saja, akan tetapi tidak mengingat bahwa dasar hukum yang berlaku dilupakan. 4. Akibatnya peraturan-peraturan itu sukar dilaksanakan sesuai prosedur yang berlaku. 5. Pemerintah dalam hal ini Menteri Perhubungan dalam membuat peraturan tidak memperhatimbangkan effek sampingan dalam hubungan dengan aspek-aspek yang lain. D. KesimpulandänSaran. 1. Kesimpulan. 1) Letak geografis Indonesia yang terdri dan pulau-pulau serta kemajuan tehnologi menjadi tuntutan zaman modern untuk menuntut keperluan akan adanya pesawat terbang sebagai sarana perhubungan yang sudah mendesak. 2) Perlu adanya lembaga hukum yang mengaturnya yang dapat menampung serta memberi kan pengaturan bagi perkembangan-perkembangan yang akan terjadi. 3) Dengan adanya penggunaan pesawat terbang sebagai jaminan hutang peraturan-peraturan yang telah dikeluarkan belum cukup memberikan jaminan kepada para kreditur. 4) Untuk ini Peraturan-peraturan yang ada perlu dikuatkan oleh Pemerintah dalam hal mi Presiden bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat dalam pembuatan perundang-undangannya. 2. Saran-saran. 1) Perlu segera dibuatkan Undang-undang yang mengatur tentang jaminan bagi pesawat terbang guna memper1ancarperkembangan udara. 2) Di dalam membuat peraturan perlu ditinjau efek-efek yang mungkin diakibatkan terhadap aspek-aspek lain yang dapat mempengaruhi terhadap peraturan itu. 3) Perlu diperhatikan pula mengenai syarat-syarat pendaftaran pesawat terbang agar lebih maju berkembang supaya tidak terbatas karena diakibatkan atau didapat dari jual beli pesawat saja, yang menimbulkan hak milik, akan tetapi hak-hak atas pesawat bisa juga karena hak hak jaminan dan Sebagainya. Supaya mudah pesawat yang telah didaftarkan itu dapat dioperasikan. 4) Dengan pesawat terbang tersebut dapat dijminkan dengan Fiduciare Eigendom Overdracht (F.E.O.). Karena lembaga hukum F.E.O yang telah diakui maka dalam pelaksanaannya perlu pengaturan lebih lanjut dan dalam lembaga ini sebaiknya dapat ditampung suatu peraturan yang berbentuk Undangundang. Untuk ini dibuat oleh Presiden bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat dan bukn hanya suatu keputusan Menteri tetapi peraturan itu berlaku juga kepada pihak ketiga yang mempunyai landasan hukum dan kepastian hukum."

"Didalam Hukum Kewarisan Perdata barat terdapat Prinsip "seketika setelah pewaris meninggal maka beralihlah sekalian hak-hak dan kewajiban dibidang hukum kekayaan pada sekalian ahli waris". Hak-hak dan kewajiban yang dimaksud tidak hanya berupa aktiva tetapi juga pasiva. Permasalahan timbul jika warisan yang ditinggalkan berupa pasiva atau hutang, apalagi jika hutang tersebut dijaminkan dengan jaminan umum. Dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3574 K/Pdt./2000 tentang warisan berupa hutang terdapat permasalahan mengenai tangggung jawab ahli waris yaitu istri dan anak-anak dari pewaris atas hutang yang ditinggalkan pewaris. Untuk mendapatkan jawaban dari permasalahan tersebut diatas maka di dalam penulisan ini penulis menggunakan metode penelitian hukum doktrinal atau disebut penelitian kepustakaan. Penelitian kepustakaan yaitu penelitian terhadap data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.Berdasarkan teori-teori yang ada dapat disimpulkan bahwa seketika setelah pewaris meninggal maka segala hak dan kewajiban berpindah kepada ahli waris baik itu berupa pasiva maupun aktiva. Tetapi ahli waris mempunyai hak untuk menentukan sikap terhadap harta peninggalan tersebut yaitu menerima secara mumi, menerima dengan syarat atau menolak warisan. Putusan Mahkamah Agung juga telah lalai dalam menerapkan hukum yang menyatakan bahwa istri dan anak-anak pewaris hanya bertanggung jawab sebatas jumlah harta peninggalan pewaris. Putusan tersebut telah lalai dikarenakan Putusan Mahkamah Agung tersebut didasarkan pada Pasal 175 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam bukan didasarkan pada Kitab Undang-undang Hukum Perdata mengingat penyelesaian masalah pada tahap awal para pihak menyelesaikan menggunakan Pengadilan Negeri bukan pengadilan agama. Kompleksnya permasalahan waris perdata memerlukan suatu pendalaman dan pengetahuan baik dalam teori dan praktek bagi aparat penegak hukum sehingga di dalam menangani permasalahan mengenai waris perdata mereka dapat memberikan keputusan yang adil dan memberikan kepastian hukum.

---

In the Western Civil Law on Succession, there is Principle that "immediately after the predecessor passes away, his rights and obligations to the assets shall assign to the successor)". The rights and obligations are not only in terms of the assets but also the liabilities. The problem arising if the succession inherited is in terms of liabilities or debt, let alone if the debt left is guaranteed against general guarantee. In the Judgment of the Supreme Court of the Republic of Indonesia Number 3574 K/Pdt./2000 regarding succession in terms of debt, there is problem on responsibility of the successors namely wife and children of the predecessor to the debt inherited to the successor. To obtain the answer of the problem above, then in this writing, the writer uses the doctrinal law research method or called literature research, namely the research to the secondary data covering primary law, secondary law and tertiary law materials.Based on the existing theories, it can be concluded that immediately after the predecessor passes away, then all rights and obligations are assigned to the successor, whether in terms of liabilities or assets. But the successor has right to determine his attitude to the succession namely accepting purely, accepting conditionally or rejecting the succession. The Judgment of the Supreme Court has also made an omission in applying the law stating that the successors namely wife and children are only responsible limited to the quantity of succession. The omission occurs since it is based on Article 175 paragraph 2 of Islamic Law Compilation, not based on the Indonesian Civil Law since the settlement of problem in the early phase, the parties refer to the District Court, instead of the religion court The complex problem on civil succession requires the legal enforcers to study in-depth and have knowledge in both theory and practice thereby able to pass fair judgment and provide legal certainty in dealing with the problem on civil succession."

"osisi utang luar negeri Indonesia terus mengalami peningkatan dariUSD2.0 miliar pada tahun 1966 menjadi USD62.0 miliar pada tahun 1997 danUSD68.0 miliar pada tahun 2004, menurun menjadi USD62.0 miliar pada tahun2006 dan akhir tahun 2010 meningkat menjadi USD200,4 miliar. Besarnya stokutang luar negeri Indonesia sudah menjadi permasalahan tersendiri yang dihadapiIndonesia khususnya terkait dengan peranannya terhadap pertumbuhan ekonomiIndonesia. Banyak penelitian yang sudah dilakukan untuk mengetahui perananutang luar negeri terhadap pertumbuhan ekonomis baik yang bersifat mendukungdan tidak sedikit yang menilai bahwa utang luar negeri berdampak negatifterhadap pertumbuhan ekonomi.Untuk kasus Indonesia dalam periode penelitian tahun 2001 sampai dengan2010 diketahui bahwa utang luar negeri Indonesia tidak berpengaruh terhadappertumbuhan ekonomi. Dari hasil penelitian diketahui salah satu penyebab tidakberpengaruhnya utang dimaksud adalah adanya kebijakan transfer negatif sejaktahun 2004 dimana penarikan pinjaman luar negeri lebih kecil dibandingkanpembayaran cicilan pokok dan bunga, dengan salah satu tujuannya untukrefinancing. Selain itu, pemerintah dalam pembiayaan pembangunan (menutupdefisit APBN) lebih mengutamakan sumber dana yang berasal dari Surat BerhargaNegara (SBN) khususnya domestik yang sharenya mencapai 75% dari SBN yangditerbitkan dalam periode 2006 sampai dengan 2010. Hal ini diperkuat puladengan masih rendahnya pengelolaan utang luar negeri mengingat DebtManagement Office (DMO) untuk mengelola utang luar negeri baru efektifdibentuk pada tahun 2006 serta prudential regulation baik untuk pengelolaanutang luar negeri Pemerintah dan Swasta masing-masng baru dimulai tahun 2006dan 2007.Dalam rangka pengelolaan utang luar negeri Pemerintah yang lebih prudent,transparan dan akuntabel, maka diperlukan pengaturan pengelolaan utang luarnegeri setingkat undang-undang sehingga memberikan kepastian hukum bagipelaksanaan pengelolaan utang luar negeri. Selanjutnya. dalam mendukungpengelolaan ULN swasta yang prudent, arah kebijakan ULN swasta ke depanharus lebih difokuskan pada beberapa aspek yaitu (1) penguatan sistemmonitoring ULN swasta melalui peningkatan cakupan informasi laporan yangdisampaikan oleh perusahaan swasta yaitu informasi lokasi bank pembayarkewajiban luar negeri. Dengan demikian akan dapat diketahui dari mana sumbervaluta asing diperoleh dan dapat diprediksi dampaknya terhadap nilai tukar, (2)peningkatan komunikasi dengan sektor swasta melalui program kemitraanstrategis, (3) peningkatan good corporate governance dalam pengelolaan utangluar negeri swasta untuk meningkatkan concern terhadap risiko.

---

AbstractIndonesia's foreign debt position continued to increase from USD2.0billion in 1966 to USD62.0 billion in 1997 and USD68.0 billion in 2004,decreased to USD62.0 billion in 2006 and the end of 2010 increased to USD200,4 billion. The magnitude of Indonesia's foreign debt stock has become its ownproblems facing Indonesia in particular related to the role of Indonesia'seconomic growth. Much research has been conducted to determine the role offoreign debt on economic growth in both supporting and not a few who conssiderthat foreign debt is impacting negatively on economic growth.For the case of Indonesia in the study period 2001 to 2010 is known thatIndonesia's foreign debt has no effect on economic growth. From the surveyresults revealed no influential one of the causes of the debt in question is theexistence of negative transfer policy since 2004 in which the withdrawal offoreign loans is smaller compared to payments of principal and interestinstallments, with one of his goals for refinancing. In addition, the government infinancing the development (closing the budget deficit) prefer the source of fundsfrom the Government Securities (SBN), particularly domestic sharenya reach 75%of government securities issued in the period 2006 to 2010. This is confirmed alsoby the still low considering the Debt Management Office (DMO) to manage thedebt effectively formed in 2006 as well as prudential regulation for themanagement of government foreign debt and Private each new start in 2006 and2007.In order to manage the Government's foreign debt to more prudent,transparent and accountable, it would require setting the level of foreign debtmanagement laws so as to provide legal certainty for the implementation of themanagement of foreign debt. Futhermore, in supporting the prudent managementof private debt, private debt policy direction in the future should be more focusedon several aspects: (1) strengthening the monitoring system of private debtthrough increased coverage of the report submitted by a private company that isthe location information overseas paying bank liabilities. Thus will be known fromwhich source of foreign exchange earned and predictable impact on the exchangerate, (2) increased communication with the private sector through a strategic"

"Dalam kehidupan bermasyarakat terutama di bidang ekonomi sering ditemukan para pihak yang mengikatkan diri dalam suatu perikatan. Mengenai perikatan ini diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang terdiri dari dua bagian, yaitu bagian umum yang terangkum dalam bab I-IV yang berisi asas-asas umum perikatan dan bagian khusus yang terangkum dalam bab V-XVIII yang berisi aturan yang mengatur tentang perjanjian. Perjanjian adalah sebab yang menimbulkan perikatan. Dalam kehidupan sehari-hari banyak ditemukan perselisihan antara pihak-pihak yang mengadakan perjanjian. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, salah satu faktor tersebut yaitu tidak ditaatinya ketentuan dari pasal 1320 KUHPer yang mengatur mengenai syarat sah dari suatu perjanjian. Jika ketentuan dari pasal tersebut tidak dipenuhi maka akan akibat yang ditimbulkan adalah batalnya perjanjian atau perjanjian tersebut dapat dimintakan pembatalannya. Perjanjian kredit yang dilakukan oleh Perseroan Terbatas yang belum berbadan hukum sangat mengandung resiko bagi pihak kreditur. Karena dalam hal ini perseroan tidak dapat diminta pertangung-jawabannya, melainkan Direksi dan Komisarislah yang harus bertangung jawab penuh terhadap perjanjian yang dibuatnya. Begitu pula dalam hal perjanjian kredit yang dilakukan oleh bank sebagai institusi perbankan. Dalam hal melakukan perjanjian kredit bank seharusnya mentaati peraturan yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia dan juga undang undang lainnya. Dalam Hal ini para pihak haruslah sudah mengerti hak dan kewajiban masing-masing. Apabila perjanjian yang dibuat antara para pihak batal demi hukum. Maka kreditur dalam hal ini pihak yang dirugikan harus mengetahui apa yang menjadi hak mereka bila kerugian tersebut menimpa, sehingga tidak menimbulkan berbagai penafsiran yang dengan sendirinya tidak menguntungkan bagi pihak-pihak yang bersangkutan."