Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tidak ada abstrak"

"Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui aspek hukum pada perjanjian sewa menyewa kios dimana terdapat perbedaan antara kuitansi pembayaran dengan uang yang dibayarkan. Difokuskan pada perjanjian antara Nyonya NS dengan Tuan LK. Penelitian ini menelaah mengenai pengaturan perjanjian sewa menyewa khususnya sewa menyewa kios di Indonesia; keabsahan dari perjanjian sewa menyewa kios tersebut; maupun asas personalia pada perjanjian tersebut dan tindakan jika salah satu pihak tidak mengakui pembayaran sewa kios. Menggunakan metode penelitian kepustakaan yuridis-normatif dengan menggunakan data sekunder, dan tipologi penelitian deskriptif-analitis. Hasil penelitian menunjukkan para pihak sebaiknya mengetahui tujuan dari pihak lainnya dalam mengadakan perjanjian untuk menghindari kerugian.

---

This thesis aims to determine the legal aspects of the rent agreement of kiosk where there is a difference between the receipt of payment and the money paid. Focused on the agreement between Mrs. NS and Mr. LK. This study examines the regulation of rent agreement especially the regulation of kiosk rent agreement in Indonesia; the validity of the kiosk rent agreement; and the principle of personnel on the agreement and the act if one of the parties does not admit the payment receipt. Using the method of juridical-normative literature, using secondary data, and typology descriptive-analytic study. The results showed the party should know the purpose of the other party to enter into an agreement to avoid loss."

"Tesis ini membahas mengenai perbuatan melawan hukum yang dilakukan Pemberi sewa/Pemberi Hak Tanggungan/Debitur menyewakan objek hak tanggungan kepada Penyewa tanpa persetujuan dari Bank/Pemegang Hak Tanggungan/Kreditur. Bentuk penelitian tesis ini yuridis normatif, dengan tipe penelitian deksriptif, dan mengunakan metode kualitatif. Perbuatan yang dilakukan Pemberi Sewa tersebut bertentangan dengan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) yang merupakan perjanjian accesoir dari Perjanjian Kredit dengan Bank, dimana dalam APHT dicantumkan ketentuan tentang janji sewa yang membatasi kewenangan Pemberi Hak Tanggungan/Debitur untuk menyewakan objek Hak Tanggungan tanpa persetujuan dari Bank/Kreditur. Hasil penelitian adalah Janji sewa tersebut membuat Penyewa tidak dapat menempati rumah toko (ruko) yang disewanya setelah objek sewa yang juga objek Hak Tanggungan tersebut dieksekusi secara lelang. Penyewa tidak dapat dilindungi ketentuan dalam Pasal 1576 KUHPerdata karena Hak Kebendaan Hak Tanggungan lebih dulu ada daripada Hak Sewa. Sedangkan perjanjian sewa-menyewa antara Debitur dengan Penyewa tetap sah namun tidak mengikat Kreditur/Bank.

---

The focus of this study is about tort by the grantor of encumbrance right/Debitor because has been lease the object of encumbrance right to lessee without approval of the holder of Encumbrance Right/Kreditor. The research form of this thesis is juridical normative,with type of this research is descriptive, and use the qualitative method. The act of the grantor is contrary with encumbrance right deed which is accesoir agreement of Credit Agreement with Bank, where in encumbrance right deed has included of lease promise that limit the authority of lessor to lease the object of encumbrance right without approval from Bank/Kreditor.

The result of research is the lease promise make the lessee can not occupy the store house after the object of encumbrance right has been executed by auction. The lessee cannot be protected by provisions in article 1576 of Indonesia Civil Code because the goods right of encumbrance right had already exist than right of lease. Meanwhile the lease agreement between Debitor/Lessor with Lesse remain valid but not binding Kreditor/bank."

"Pertimbangan para eksekutif muda untuk tinggal di apartemen adalah karena letaknya strategis, dekat dengan area bisnis, pusat perbelanjaan, pusat hunian, dapat diakses dari berbagai sudut kota serta dapat mengatasi masalah jarak dan kemacetan. Dengan banyaknya penyewa, PT. Bakrie Swasakti Utama tidak luput dari berbagai macam permasalahan, seperti mengatasi kerugian yang dihadapinya apabila kerugian itu melebihi uang jaminan yang telah diberikan oleh penyewa, dan adanya penyewa yang meninggal dunia dengan meninggalkan kerugian. Dalam menyelesaikan skripsi ini penulis melakukan penelitian berupa penelitian kepustakaan/library research, yaitu membaca buku-buku, artikel-artikel, majalah-malajah, surat kabar dan mengakses dari internet; dan melakukan penelitian lapangan/field research, yaitu penelitian langsung ke lapangan dengan mengadakan wawancara dengan salah seorang Marketing Officer-nya. Untuk menjamin biaya tunggakan dan biaya kerusakan yang akan terjadi di kemudian hari, penyewa diwajibkan untuk memberikan uang jaminan kepada PT. Bakrie Swasakti Utama. Bila uang jaminan tidak cukup untuk menutupi biaya-biaya yang ada, PT. Bakrie Swasakti Utama dapat menahan barang-barang milik penyewa untuk dilelang dan hasilnya akan digunakan untuk menyelesaikan biaya-biaya yang ada. Penyewa yang meninggal dunia sebelum masa perjanjian sewa menyewa berakhir, tidaklah memutuskan perjanjian sewa menyewa itu sendiri, segala hak dan kewajiban penyewa yang meninggal akan menjadi hak dan kewajiban ahli warisnya. Hendaknya didalam perjanjian sewa menyewa ditambahkan klausula yang mengatur mengenai penyewa orang asing yang pembayarannya dijamin oleh perusahaannya dengan mencantumkan nama perusahaan yang bertanggung jawab dan menjamin keberadaannya di Indonesia, dan melampirkan Paspor, Kartu Izin Tempat Tinggal Sementara (KITAS), Letter of Reference dan Surat Pernyataan yang menyatakan bahwa perusahaan akan menjamin segala biaya yang terjadi. Mengenai penyewa yang meninggal dunia, hendaknya dicantumkan dalam perjanjian sewa menyewa bahwa apabila penyewa meninggal dunia, yang bertanggung jawab dan menggantikan kedudukan penyewa serta menanggung segala kerugian yang ada adalah ahli waris dari penyewa yang sah secara hukum."

"Skripsi ini mengkaji perbandingan hukum di Indonesia dan Filipina atas ketentuan mengulangsewakan objek sewa yang dilakukan oleh penyewa dalam perjanjian sewa menyewa. Perbandingan hukum ini dilaksanakan dengan melakukan komparasi hukum perjanjian sewa menyewa di Indonesia yang didasari oleh Kitab Undang-Undang Hukum perdata dan The Civil Code Of The Philippines yang merupakan dasar dari hukum perjanjian sewa menyewa di Filipina Dalam skripsi ini, metode yang digunakan ialah metode yuridis normatif dengan pendekatan komparatif, pendekatan kasus dan pendekatan perundang-undangan. Skripsi ini akan mengupas teori hukum perjanjian lebih khusus hukum perjanjian sewa menyewa dan lebih detil ketentuan mengulangsewakan objek sewa yang dilakukan oleh penyewa kepada pihak lain di Indonesia dan Filipina beserta putusan-putusan hakim di Indonesia dan Filipina dalam mengadili perbuatan mengulangsewakan objek sewa yang dilakukan penyewa kepada pihak lain. Berdasarkan pembahasan tersebut, didapati faktor-faktor pembanding yang merupakan dasar perbandingan ketentuan mengulangsewakan objek sewa oleh penyewa kepada pihak lain. Melalui hasil perbandingan tersebut, ditemukan perbedaan dan persamaan atas ketentuan hukum dalam mengulangsewakan objek sewa yang dilakukan oleh penyewa kepada pihak lain.

---

This thesis examines the legal comparison between Indonesia and the Philippines regarding the provision of subleasing an object in a lease agreement by a tenant. The legal comparison is conducted by comparing the laws of lease agreements in Indonesia, based on Indonesian Civil Code, and the laws of lease agreements in the Philippines, based on The Civil Code of the Philippines. In this thesis, the juridical-normative method is employed, using a comparative approach, case approach, and statue approach. This thesis will explore the legal theory of agreements, specifically lease agreements, and in more detail, the provisions concerning the subleasing of an object by a tenant to another party in Indonesia and the Philippines, along with court decisions in Indonesia and the Philippines regarding the act of subleasing an object by a tenant to another party. Based on the discussion, comparative factors are identified as the basis for comparing the provisions regarding the subleasing of an object by a tenant to another party. Through the results of this comparison, differences and similarities are found in the legal provisions regarding the subleasing of an object by a tenant to another party."