Ditemukan 5 dokumen yang sesuai dengan query
R. Abdussalam
Jakarta: PTIK, 2003
345 ABD h
Buku Teks Universitas Indonesia Library
Ayu Miranda Kosasih
"
ABSTRAK
Skripsi ini membahas mengenai konsep pertanggungjawaban pidana
dalam hukum pidana internasional dan secara spesifik membahas
konsep pertanggungjawaban individual yang diatur dalam Statuta Roma.
Konsep pertanggungjawaban individual mulai dikenal dalam hukum
internasional moderen pada masa Perang Dunia II tepatnya dalam
Peradilan Nuremberg, dengan menghukum individu atas kejahatan
internasional. Konsep ini selanjutnya diterapkan di berbagai peradilan
pidana internasional. dan mengalami perkembangan dengan munculnya
konsep pertanggungjawaban pimpinan dalam Peradilan Tokyo dan
konsep Joint Criminal Enterprise dalam International Court for Former
Yugoslavia (ICTY). Konsep pertanggungjawaban individual mengalami
perubahan ketika diterapkan ...
"
2013
S46333
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Sefriani
"
ATCA restricts its jurisdiction by imposing some doctrines such as minimum contact, forum non-convenience political question, international commity and act of state doctrine. Besides that, it also ignores the international criminal law principles such as presunption of innocence, expeditious trial, equity of arms and the atendance of the suspect in the court. The existence of par im parem in habet imperium principles recognized in international law causes the decision of American Court is meaningless ...
"
Universitas Islam Indonesia, 2006
345 JHUII 13:2 (2006)
Artikel Jurnal Universitas Indonesia Library
Andi Hamzah
Jakarta: Rajawali, 2012
345.023 23 AND p
Buku Teks Universitas Indonesia Library
Nico Angelo Putra
"
Konsep Joint Criminal Enterprise pertama kali diperkenalkan oleh Pengadilan Pidana Internasional untuk bekas wilayah Yugoslavia di dalam kasus Tadic pada tahun 1999. Setelah kasus Tadic, konsep Joint Criminal Enterprise diterapkan di berbagai pengadilan pidana internasional dan pengadilan hybrid supranasional untuk kasus kejahatan internasional. Di Indonesia, Kitab Undang-undang Hukum Pidana memuat konsep penyertaan, sebuah konsep yang menyerupai Joint Criminal Enterprise.
Tulisan ini membahas pengertian dan perkembangan konsep Joint Criminal Enterprise, penerapan Joint Criminal Enterprise di dalam ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2012
S1190
UI - Skripsi Open Universitas Indonesia Library