Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRACTPenelitian ini membahas mengenai penerapan prinsip ekstrateritorial dalam ketentuan pengambilalihan pada hukum persaingan usaha Indonesia dengan melakukan analisis terhadap ketentuan pengambilalihan pada hukum persaingan usaha Indonesia itu sendiri serta doktrin yang digunakan dalam ketentuan tersebut. Selain itu, penelitian ini juga membahas apakah penerapan prinsip ekstrateritorial dalam ketentuan pengambilalihan pada Putusan No. 17/KPPU-M/2015, Putusan No. 510/Pdt.G/KPPU/2016/PN JKT PST, dan Putusan No. 310 K/Pdt.Sus-KPPU/2017 sudah sesuai dengan hukum persaingan usaha Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis-normatif yang menggunakan data sekunder. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa prinsip ekstrateritorial dapat diterapkan dalam ketentuan pengambilalihan pada hukum persaingan usaha Indonesia dan penerapan prinsip ekstrateritorial dalam ketentuan pengambilalihan pada Putusan Nomor 17/KPPU-M/2015, Putusan Nomor 510/Pdt.G/KPPU/2016/PN JKT PST, dan Putusan Nomor 310 K/Pdt.Sus-KPPU/2017 sudah sesuai dengan hukum persaingan usaha Indonesia. 

---

ABSTRACTThis research discussed about the application of extraterritoriality principle in acquisition regulation on Indonesian competition law by doing an analysis to acquisition regulation on Indonesian competition law itself and the doctrines used on that regulations. Other than that, this research is also discussed whether the application of extraterritoriality principle in acquisition regulation in Decision Number 17/KPPU-M/2015, Decision Number. 510/Pdt.G/KPPU/2016/PN JKT PST, and Decision Number 310 K/Pdt.Sus-KPPU/2017 has been in accordance with Indonesian competition law. This research is a juridical normative research with qualitative method and analysis. Results of this research shows that the extraterritoriality principle can be applied in acquisition regulation on Indonesian competition law by using some doctrines and the application of extraterritoriality principle in acquisition regulation in Decision Number 17/KPPU-M/2015, Decision Number 510/Pdt.G/KPPU/2016/PN JKT PST, and Decision Number 310 K/Pdt.Sus-KPPU/2017 has been in accordance with Indonesian competition law."

"Tesis ini membahas mengenai implementasi ketentuan mengenai notifikasi penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan dalam hukum persaingan usaha di indonesia yang terakhir dituangkan dalam Peraturan Komisi Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Perkom Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan tentang Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Permasalahan yang dibahas dalam tesis ini yaitu bagaimana pengaturan merger dalam perspektif Hukum Persaingan Usaha, bagaimana pedoman merger di Amerika Serikat, bagaimana pedoman merger di Indonesia, serta bagaimana analisa terkait ketentuan notifikasi dalam Peraturan Komisi Nomor 10 Tahun 2011 dan permasalahan dalam implementasinya.

---

This thesis criticize about the implementation of the provisions concerning notification of merger, consolidation, and acquisition of Indonesian Law of Competition last set forth in Commission Regulation Number 10 of Year 2011 on Amendment of Commission Regulation Number 13 of Year 2010 on Guidelines for Implementation of Merger or Consolidation Entity Shares and Takeovers companies which may result in Monopolistic Practices and Unfair Business Competition. Issues discussed in this thesis is how the merger regulate in Indonesian Law of Competition perspective, how the United States regulates the merger guidelines, how Indonesia regulates the merger guidelines, as well as the analysis of relevant provisions of the notification of Commission Regulation Number 10 of Year 2011 and the problems found in its implementation."

"Tesis ini membahas mengenai penetapan harga obat hipertensi dan jantung yang mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat, termasuk kartel dan sistem pembuktian yang digunakan dalam menyelesaikan perkara dalam perspektif hukum persaingan usaha berdasarkan Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak sehat. Putusan KPPU No. 17/KPPU-I/2010 berkaitan dengan penetapan harga dan kartel yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan farmasi terkenal. Perusahaan-perusahaan farmasi tersebut telah memenuhi unsur dalam Pasal 5 mengenai penetapan harga dan Pasal 11 mengenai kartel. Kemudian perusahaan-perusahaan farmasi mengajukan keberatan terhadap Putusan KPPU ke Pengadilan Negeri. Atas dasar keterangan ahli dan sistem pembuktian yang dianut oleh Indonesia maka putusan KPPU No.17/KPPU-I/2010 dibatalkan seluruhnya oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif atau penelusuran kepustakaan dalam pengumpulan data. Hasil penelitian menyarankan perbaikan-perbaikan dalam peningkatan pengawasan terhadap pelaku usaha, peningkatan edukasi, serta diberikan ruang bagi pembuktian tidak langsung untuk perkara persaingan usaha tidak sehat di Indonesia.

---

This thesis discusses the pricing of hypertension and cardiovascular medications that cause unfair competition, including cartels and verification systems are used in resolving the matter in perspective of competition based on No. 5 Year 1999 concerning Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition. The Commission?s decision No.17/KPPU-I/2010 relating to price fixing and cartels are performed by well-known pharmaceutical companies. Pharmaceutical companies have met the elements of Article 5 concerning the pricing and Article 11 of the cartel. Then the pharmaceutical companies objected to the Commission's decision to the District Court.

On the basis of expert testimony and evidence that the system adopted by Indonesia, the decision of the Commission No.17/KPPU-I/2010 canceled entirely by the Central Jakarta District Court. The method used in this study is normative legal research or literature searches in data collection. The results suggest improvements in increased oversight of the business, improving education, and provided space for an indirect evidance for the case of unfair business competition in Indonesia."