Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penulisan tesis ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, spesifikasi penelitian adalah penelitian adalah evaluatif-analitis, pengumpulan data menggunakan data primer dan data sekunder sebagai sumber datanya, Yang jadi pokok permasalahan adalah mengapa dalam pembuatan akta pendirian Perseroan Terbatas Tertutup, selain harus mengerti dan memahami ketentuan Undang-undang Tentang Perseroan Terbatas, notaris juga perlu mengetahui dan mengerti hubungan hukum perkawinan yang ada diantara calon pendiri/pemegang saham dan bagaimanakah peranan notaris menurut Undang-undang Jabatan Notaris dalam rangka mempertahankan nilai-nilai luhur suatu Badan Hukum Perseroan Terbatas. Perseroan Terbatas adalah merupakan suatu Badan Hukum yang merupakan persekutuan modal dan didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan Akta Notaris. Oleh karena tidak diatur dalam ketentuan khusus, Perseroan Terbatas Tertutup sepenuhnya tunduk pada Ketentuan Undang-undang nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas. Dalam Ketentuan Tentang Perseroan Terbatas tidak terdapat larangan/pembatasan karena hubungan hukum tertentu yang ada diantara pendiri/pemegang saham untuk menjadi pendiri/pemegang saham dalam suatu Perseroan Terbatas PT. Tertutup, termasuk hubungan hukum perkawinan suami isteri baik yang menikah tanpa membuat Akta Perjanjian Kawin maupun dengan membuat Akta Perjanjian Kawin. Saham-saham yang terdaftar atas nama suami dan isteri dalam PT. Tertutup yang menikah tanpa Akta Perjanjian Kawin adalah merupakan 1 (satu) pihak dalam perjanjian persekutuan modal karena terjadi percampuran harta suami isteri, sedangkan suami isteri yang menikah dengan membuat Akta Perjanjian Kawin tetap masing-masing Suami dan Isteri sebagai pihak yang mandiri dalam perjanjian persekutuan modal karena diantara Suami dan Isteri tidak terjadi percampuran harta (pisah harta sama sekali).

---

This thesis uses normative juridical approach, specifications are prescriptive analytical research, data collection using with primery and secondary data as the data source. The issue is why in the manufacture of Deed of Company Private Limited, besides having to know and understand the provisions on the Company Law, a Notary also need to know and understand the legal relationship of marriage existing between prospective shareholders if there are shareholders, and how the role of the Notary according to Law Notary in order to maintain high values of a Company legal entity as mandated by the provisions of the Limited Liability Company Act. Limited Company. Therefore not provided for in the special conditions, the provisions of Private Limited Company is fully subject to the provisions of the Company Law. In terms of the limited liability Company, there is no prohibition barring certain legal relationships that exist among the founders of shareholders in a Private Limited Company, including the legal relationship of a couple who marriage without the Deed of Covenant Marriage and a couple who make that deed. Shares registered in the name of husband and wife in a Private Limited Company who married without Deed f Covenant Marriage is an alliance of the party in the capital due to the mixing property of husband and wife, while the marriage couple who make a Deed of Covenant Marriage remains of each husband and wife as an independent party in the capital because the partnership agreement between the husband and wife treasure mixing does not occur. (separate property altogether)."

"Skripsi ini membahas perceraian dengan alasan suami menuduh isteri berzina disertai penyangkalan anak dan apakah pemeriksaan perceraian Li?an dalam Putusan Nomor:xxxx/Pdt.G/2010/PA.Slw telah sesuai dengan ketentuan Hukum Islam, lalu bagaimana kedudukan anak Li?an beserta akibat hukum suami istri berdasarkan Hukum Islam dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974. Skripsi ini dibuat berbentuk yuridis-normatif menggunakan metode deskriptif analitis. Dapat disimpulkan bahwa Suami menuduh istrinya berzina harus melihat dengan mata kepalanya sendiri tidak bisa hanya berdasarkan prasangka dan kecemburuan semata, tetapi tidak dapat membuktikannya dengan empat orang saksi maka dilakukan sumpah li'an sesuai Al-Qur'an surat an-Nur ayat 6 sampai ayat 9. Berakibat suami istri bercerai untuk selamanya dan anak bernasab kepada istri, suami tidak wajib memberi nafkah.

---

This research discusses divorce by reason of the husband accuses his wife of adultery with the child and whether the denial of inspection Li'an divorce in Decision No. xxxx/Pdt.G/2010/PA.Slw in accordance with the provisions of Islamic law, and how the position of the child Li'an husband and wife and their legal consequences based on Islamic Law and Law No. 1 of 1974. This research paper is composed form of juridical-normative descriptive analytical method. It can be concluded that the husband accuses his wife of adultery should look eye his own head could not only based on prejudice and jealousy alone, but can not prove it by four witnesses then made oath according Li'an the Qur'an's vein an- Nur verse 6 to verse 9. Resulted divorced husband and wife and children and for nasab to the wife, the husband is not obliged to make a living."

"ABSTRAKSumpah li rsquo;an merupakan salah satu alat bukti dalam perkara cerai talak dengan alasan zina di Pengadilan Agama dan Mahkamah Syar rsquo;iyah sebagaimana diatur dalam Pasal 87 Juncto Pasal 88 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989. Sumpah li rsquo;an dapat menjadi solusi dari sulitnya pembuktian perbuatan zina dalam perkara cerai talak dengan alasan zina namun dalam praktiknya masyarakat jarang sekali menggunakan alat bukti sumpah li rsquo;an. Skripsi ini membahas mengenai penerapan sumpah li rsquo;an pada praktiknya di Pengadilan Agama Bekasi dan Mahkamah Syar rsquo;iyah Blangkejeren. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, yaitu suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat. Penelitian ini bersifat deskriptif dengan pendekatan kualititatif yang dilakukan dengan meneliti data sekunder yang didapatkan melalui studi dokumen yang didukung dengan wawancara dengan narasumber. Penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan sumpah li rsquo;an sebagai alat bukti dalam perkara cerai talak dengan alasan zina di Pengadilan Agama Bekasi dan Mahkamah Syar rsquo;iyah Blangkejeren belum diterapkan dengan baik. Hasil penelitian ini menyarankan agar dilakukan penyuluhan, pembinaan, dan pemberian informasi kepada masyarakat terkait sumpah li rsquo;an agar sumpah li rsquo;an dapat diterapkan secara maksimal sebagai alat bukti dalam perkara cerai talak dengan alasan zina.

---

ABSTRACTli rsquo an is an evidence for divorce case based on adultery in Religious Court and Syar 39 iyah Court based on Article 87 Juncto Article 88 paragraph 1 of Law Number 7 Year 1989. Li rsquo an is a solution of the difficulty of proofing the act of adultery in the divorce case baesd on adultery. but unfortunately li rsquo an rarely used by people. This thesis discusses the application of li rsquo an in the Religious Court of Bekasi and the Syar 39 iyah Court of Blangkejeren. This study uses the normative juridical method, to know how the law works in the society. This is a descriptive research with qualitative approach which done by reviewing the secondry data, which supported with interview about the problems. This research indicates li rsquo an as and evidence in the divorce case based on adultery in the Religious Court of Bekasi and the Syar 39 iyah Blangkejeren Court has not been properly implemented. The results of this study suggest the goverment to conduct counseling, guidance, and provide information about li rsquo an as an evidence for divorce case based on adultery to society."

"Pasal 41 jo. Pasal 45 Undang-undang No. 1 Tahun 1945 mewajibkan orang tua tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya meskipun orang tua mereka telah bercerai. Hai ini semata-mata adalah untuk kepentingan si anak. Anak sebenarnya bukan hanya dambaan orang tua tetapi juga generasi penerus bangsa. Demikian pentingnya kedudukan anak baik untuk keluarga maupun umtuk bangsa dan negara, karenanya tidaklah berlebihan bahwa semua pihak harus melindungi kepentingan enak. Dasar hukum Yang manentukan bahwa seorang anak tidak harus terlantar apabila kedua orang tuanya bercerai terdapat dalam klausula keputusan hakim. Dengan keputusan tersebut hakim dapat memaksakan isi dari putusannya. Tetapi dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa ternyata tidak semua anak mendapatkan hak-haknya. Hal ini dikarenakan memang tidak diminta ataupun diberikan oleh orang tuanya melalui upaya pengadilan. Dari hasil penelitian dapat diketahui pula bahwa klausula keputusan hakim yang adapun ternyata tidak dilaksanakan dengan baik. Kalaupun diberikan paling-paling hanya bulan-bulan pertama dari putusan hakim tersebut. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi adalah tidak adanya sanksi yang tegas apabi1a hak enak tersebut tidak diberikan terlebih bila si bapak telah mempunyai keluarga baru. Faktor-faktor yang mendukung dalam arti dipatuhinya klausula hakim adalah kesadaran dan kepatuhan si bapak sendiri."

"ABSTRAKDalam perceraian terdapat unsur penegakan hukum materil dan formil. Hukum formil dalam perceraian bersifat prosedural dan termasuk bagian dari hukum acara yang mengatur untuk ditaatinya hukum materil yang berlaku perceraian. Semua hal yang bersifat prosedural harus tunduk kepada lex fori. Namun demikian, terdapat kompetensi khusus pada perceraian yang memiliki unsur asing terutama dalam menentukan yurisdiksi Pengadilan. Unsur asing tersebut juga akan mempengaruhi aspek-aspek hukum acara yang seharusnya tunduk pada lex fori. Skripsi ini membahas mengenai aspek-aspek hukum acara perdata internasional yang dapat timbul dalam masalah perceraian. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian normatif dengan hasil bahwa dalam perceraian, aspek hukum acara perdata internasional yang terpenting untuk menentukan adanya yurisdiksi dari pengadilan setempat untuk mengadili perceraian tersebut. Apabila telah ditentukan adanya yurisdiksi maka pengadilan dapat menerapkan aspek-aspek hukum acara perdata yang terkait.

---

ABSTRACTWhen applying settlement of divorce, there are two elements need to be nforced which is substantive law and procedural law. Procedural law is a way to warrant the compliances of the substantive law. Every aspects of procedural law are subject to lex fori which allow the law of the judge to apply in the court. However, there is particular competence in determining jurisdiction of the court to settle divorce matter. The foreign elements of divorce will also affect aspects of procedural law that should be subject to lex fori. In this thesis, there will be explanations of the legal aspects in international civil procedure that may arise in divorce settelement cases. The result leads to the most important thing in settlement of international divorce is to determine the jurisdiction of the court. If so, the court can apply all the related aspects of international civil procedure in divorce cases."