Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 2 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Gerindo Joyo Negoro
Perlindungan hukum terhadap pembayaran upah buruh dalam putusan kepailitan dihubungkan dengan undang-undang no. 37 tahun 2004 tentang penundaan kewajiban pembayaran utang dan undang-undang no. 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan (analisi putusan pailit nomor 25/PAILIT/2009/PN. Niaga Jkt. Pusat dan putusan peninjauan kembali nomor 49/PK/PDT.SUS/2011) = Legal protection of workers compensation payments linked with bankruptcy and suspension of payment act 2004 and employment act 2003 (analysis of bankruptcy decision no. 25/bankruptcy/2009/court commercial Central Jakarta and decision review no. 49/Decision review/special civil/2011)
" Tesis ini membahas mengenai perlindungan terhadap pembayaran upah buruh dan pemenuhan hak-hak buruh yang timbul akibat PHK pada perusahaan yang dinyatakan pailit berdasarkan undang-undang kepailitan dan ketenagakerjaan, dengan studi kasus kepailitan PT Fit U Garment Industry. Penelitian ini menguraikan mengenai buruh sebagai salah satu kreditor dari debitor pailit yang harus bersanding dengan kreditor-kreditor lainnya dalam mendapatkan pembayaran upah buruh dan hak-hak buruh lainnya dari harta pailit. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab permasalahan sebagai berikut; pertama, ... "
Depok: Universitas Indonesia, 2015
T46325
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Farisa Alifah
Akibat hukum pembayaran oleh pihak ketiga dalam kasus wanprestasi perjanjian pemborongan (aannmening van werk): studi kasus putusan Mahkamah Agung nomor 871/k/pdt/2014 = Legal consequences for the payment made by third party in the breach of chartering agreement (aanneming van werk): case study of supreme court decision no 871 k pdt 2014
" ABSTRAK
Penelitian ini membahas mengenai kedudukan pihak ketiga yang melakukan pembayaran dalam suatu kasus wanprestasi perjanjian pemborongan. Dalam penulisan ini terdapat dua permasalahan, yakni bagaimana kedudukan dan tanggung jawab Direksi yang diberikan oleh Undang-Undang Perseroan Terbatas serta bagaimana akibat hukum pembayaran oleh pihak ketiga dalam konsep hukum perdata. Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif. Berdasarkan hasil analisis ini, Pasal 1382 KUHPerdata merupakan pasal yang tepat untuk digunakan, karena mengatur mengenai pembayaran oleh pihak ketiga yang tidak ... "
2016
S63188
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library