Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 22 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Muhammad Djafar Saidi
Hukum keuangan negara / Muhammad Djafar Saidi
Jakarta: Rajawali, 2008
343.03 MUH h (1)
Buku Teks  Universitas Indonesia Library
cover
Muhammad Djafar Saidi
Hukum keuangan negara
Jakarta: Rajawali, 2013
343.03 MUH h
Buku Teks  Universitas Indonesia Library
cover
M. Subagio
Hukum keuangan negara RI
Jakarta: Rajawali, 1991
343.03 SUB h
Buku Teks  Universitas Indonesia Library
cover
Aktualisasi hukum keuangan publik : in memoriam Prof. DR. Arifin P. Soeria Atmadja
Bandung: Mujahid Press, 2014
343.035 98 AKT
Buku Teks  Universitas Indonesia Library
cover
Herza Febrian
Diskresi dalam pengelolaan keuangan negara sebagaimana diatur dalam Pasal 25 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan = Discretion in state financial management as stipulated in Article 25 Paragraph (1) and Paragraph (2) of Law Number 30 Year 2014 About Government Administration
" Berawal dari dirterbitkannya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang di dalamnya mengatur terkait dengan penggunaan diskresi yang berhubungan dengan keuangan negara, dalam tesis ini membahas perbandingan terkait dengan pengaturan pelaksanaan diskresi oleh pejabat administrasi yang berdampak pada keuangan negara dengan prinsip-prinsip karakteristik pelaksanaan diskresi sebagaimana yang dapat ditemui dalam teori-teori para ahli hukum dan juga menguji pencantuman klausul pasal terkait dengan diskresi yang bertentangan antara yang satu dengan yang lainnya dalam undang-undang ... "
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2018
T50442
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Fitria Noor Azizah
Penyelesaian ganti kerugian terhadap pengelola Badan Usaha Milik Negara (BUMN) : Ditinjau dari Hukum Keuangan Negara
" ABSTRAK
Penyelesaian ganti kerugian terhadap pengelola BUMN hingga saat ini merupakan masalah yang penting seiring dengan semakin meningkatnya semangat untuk memajukan kinerja BUMN menjadi salah satu penggerak ekonomi negara yang dapat disejajarkan dengan badan usaha-badan usaha milik negara lain. Banyaknya peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai BUMN merupakan salah satu penyebab kinerja BUMN menjadi sangat terbatasi, sehingga tidak dapat bersaing dengan perusahaan swasta sebagaimana mestinya. Berdasarkan hal tersebut, tesis ini bertujuan untuk mengkaji konsep ganti kerugian dalam ... "
2008
T 23497
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Tarigan, Heri Perdana
Karakter Hukum Kebijakan Keuangan Negara Darurat Pada Masa Pandemi COVID-19 Berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2020 Sebagaimana Ditetapkan Menjadi Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2020 = Legal Character of Emergency State Financial Policy During the COVID-19 Pandemic Based on Government Regulation in Lieu of Law (Perppu) Number 1 of 2020 As Stipulated as Law Number 2 of 2020
" Kebijakan keuangan Negara darurat Pandemi COVID-19, seharusnya dilaksanakan secara transparan dan akuntabel meskipun dilaksanakan dalam keadaan darurat dan terbatas. Hal ini disebabkan keuangan Negara merupakan sektor yang harus dikelola dan dipertanggungjawabkan sesuai dengan mekanisme Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, penelitian ini dimaksudkan untuk menganalisis karakter hukum dan mekanisme kebijakan keuangan Negara darurat pada masa pandemi COVID-19, berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2020 Sebagaimana Ditetapkan Menjadi Undang-Undang ... "
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022
T-pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Mizamil
Status Universitas Indonesia sebagai badan hukum milik negara ditinjau dari hukum keuangan publik
" Under Republic indonesia Government Regulation number 152 year 2000 University of indonesia has been declared as Badan Hukum Milik Negara (State Own Legal Entity). This legal status is latest known after common legal entities are distinguished such as persero, perjan, perum, yayasan. The author does analysis concerning also to the impedance hold by the recent legal status of the university. The significant one is on the budgeting system in the transition periods toward the fully ... "
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2006
HUPE-36-3-(Jul-Sep)2006-364
Artikel Jurnal  Universitas Indonesia Library
cover
Simatupang, Dian Puji Nugraha
Keuangan Negara Dan Kerugian Negara: Perspektif Fenomenologi Dan Rekonsiliasi Hukum
Depok: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022
343.03 SIM k
Buku Teks  Universitas Indonesia Library
cover
Mamora, Maria Kinara
Diferensiasi Putusan Kepailitan Terhadap Badan Usaha Milik Negara (Persero) Berkaitan dengan Aset Penyertaan Modal Negara = Differentiation of Bankruptcy Court Ruling Against State-Owned Enterprises Relating to State Equity Participation
" Tulisan ini menganalisis terkait dengan inkonsistensi atau diferensiasi pendapat hakim terkait dengan putusan-putusan atas Permohonan Kepailitan BUMN (Persero). Penulisan atas Tesis ini disusun dengan menggunakan metode penelitian Yuridis-Normatif. BUMN (Persero) merupakan salah satu bentuk BUMN di Indonesia yang terbagi atas saham dengan minimal kepemilikan 51% oleh negara. Penyertaan modal oleh negara kepada BUMN (Persero) berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan, sehingga pertanggungjawaban pengelolaannya menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik. Maka dari itu, regulasi dan ... "
Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2024
T-pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
<<   1 2 3   >>