Hasil Pencarian

Ditemukan 39 dokumen yang sesuai dengan query

Gunawan Santoso Muljadi

Tinjauan beberapa putusan pengadilan niaga dan mahkamah agung dalam perkara kepailitan sehubungan dengan pelaksanaan undang-undang kepailitan dalam memberikan kepastian hukum

" Tesis ini bermaksud untuk melakukan peninjauan dan penelitian atas beberapa putusan Pengadilan Niaga (yang merupakan badan peradilan khusus dalam lingkup Pengadilan Negeri yang disyaratkan dalam Undang-undang No. 4 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-undang Tentang Kepailitan-"UJK") dan Mahkamah Agung, sehubungan dengan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam UUK, dan selanjutnya untuk melihat apakah putusan-putusan Pengadilan N:aga dan Mahkamah Agung tersebut, yang secara implikasinya merupakan salah satu bentuk dari pelaksanaan UUK, dapat atau telah memberikan kepastian hukum bagi ... "

Depok: Universitas Indonesia, 2004

T37040

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Proceedings seminar sehari revitalisasi tugas dan wewenang kurator/pengurus, hakim pengawas dan hakim niaga dalam rangka kepailitan (16 Oktober 2003)

Jakarta: Pusat Pengkajian Hukum, 2003

346.078 PRO

Buku Teks Universitas Indonesia Library

Gilang Muhammad Santosa

Keberlakuan Prinsip Kepailitan dalam Studi Kasus Kepailitan Manwani Santosh Tekchand Melawan OCBC Securities = The Applicability of the Bankcruptcy Principle in the study of Manwani Santosh Tekchand versus OCBC Securities Bankcruptcy Case

" ABSTRAK
Skripsi ini membahas mengenai keberlakuan prinsip kepailitan dalam studi kasus kepailitan Manwani Santosh Tekchand melawan OCBC Securities. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif, sedangkan metode analisis datanya adalah metode kualitatif. Penulis melakukan analisa yuridis terhadap kasus kepailitan Manwani Santosh Tekchand melawan OCBC Securities, yang permohonan pailitnya didasarkan pada putusan pengadilan asing. Dalam mengomentari aspek-aspek tersebut diatas, Penulis berusaha melihat pokok permasalahan dari sisi Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 mengenai Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Yang menjadi pokok permasalahan dalam penulisan ini ... "

Universitas Indonesia, 2012

S43140

UI - Skripsi Open Universitas Indonesia Library

Erlina

Kedudukan hukum debitor yang perkawinannya tidak sah dalam permohonan kepailitan : Studi kasus Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat No.11/Pailit/2008/PN.Niaga.JKT.PST = Debitor's status whose marriage in unlawful in bankruptcy petition : case study the verdict of commercial court central of jakarta o.11/Pailit/2008/PN.Niaga.JKT.PST

" Dalam suatu kepailitan, terdapat berbagai pihak yang memiliki kepentingan, seperti debitor yang berutang dan kreditor yang berpiutang. Karenanya harus diadakan pengaturan-pengaturan mengenai kepailitan. Hukum Kepailitan yang berlaku sekarang ini adalah Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004. Kepailitan tidak hanya dapat diajukan oleh kreditor, tetapi juga dapat diajukan oleh debitor sendiri. Tetapi hal tersebut memberikan celah bagi debitor untuk melarikan diri. Dalam hal tersebut, Hakim harus bersikap aktif karena pemeriksaan permohonan kepailitan bersifat sederhana. Mengenai pelunasan utangnyapun, ... "

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2011

T30810

UI - Tesis Open Universitas Indonesia Library

Ibnu Danisworo

Analisa perbandingan hukum kepailitan Indonesia dengan hukum kepailitan di Amerika Serikat = Comparative studies on bankruptcy law in Indonesia to bankruptcy law in United States of America

" Skripsi ini membahas mengenai perbandingan hukum kepailitan yang berlaku di Indonesia dengan hukum kepailitan yang berlaku di Amerika Serikat. Metode penelitian skripsi ini berbentuk yuridis normatif, dengan sifat eksplanatoris deskriptif. Skripsi ini mengangkat tema analisa perbandingan atas hukum kepailitan antara Indonesia dengan Amerika Serikat didasarkan kepada kepentingan atau kebutuhan Indonesia terutama dalam hukum ekonomi Indonesia, dalam hal untukmelihat kelemahan, kekurangan, juga kelebihan, terutama yang terdapat dalam hukum kepailitan yang berlaku di Indonesia. Hal ini perlu ... "

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2013

S44865

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Dewi Rusmy Mustari

Tinjauan yuridis insolvensi sebagai syarat kepailitan : studi kasus kepailitan PT. Telekomunikasi Selular dan PT. Asuransi Jiwa Manulife Indonesia = Legal review insolvency as a terms of bankruptcy : case study of PT. Telekomunikasi Selular and PT. Asuransi Jiwa Manulife Indonesia

" Skripsi ini membahas mengenai insolvensi sebagai syarat pengajuan kepailitan. Dalam hukum kepailitan debitor dapat dimohonkan pernyataan pailit apabila debitor tersebut sudah dalam keadaan insolven (tidak mampu membayar utang). Keadaan insolven adalah keadaan dimana aset yang dimiliki oleh debitor sudah tidak mencukupi untuk memenuhi kewajiban membayar utang. Syarat Kepailitan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU hanya mensyaratkan terdapatnya lebih dari dua kreditor dan utang yang jatuh tempo tanpa syarat insolvensi. ... "

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2013

S47516

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library