Ditemukan 9 dokumen yang sesuai dengan query
Sem Pitay
"
ABSTRAK
1 . Pokok Permasalahan.
Yang merupakan pokok permasalahan dalam Skripsi ini adalah Pertanggungan jawab seorang debitur yang tidak memenuhi kewajibannya dalam perjanjian jual beli. Jadi yang dipermasalahkan/disorot adalah. kelalaiannya, yang mengakibatkan kreditur menderita kerugian, Sampai sejauh manakah pertanggungan jawab itu - dan kapan seorang debitur dikategorikan melakukan wanprestasi. 2. Methods Penelltian. Methods penelltian yang dipakai dalam pengumpulan data untuk penyusunan dan penulisan Skripsi ini adalah library - research.yaitu riset pada perpustakaan dengan mengumpulkan bahan-bahan kepustakaan, ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1986
S-Pdf
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Restu Nalita Santika
"
ABSTRAK
Perkembangan teknologi mempercepat perkembangan dalam dunia bisnis. Perjanjian jual beli tidak perlu melakukan pertemuan tatap muka. Jual beli secara elektronik sudah dapat dilakukan dengan menggunakan platform seperti Tokopedia dan Blibli.com. Pada kedua platform tersebut, terdapat perbedaan sistem jual beli, sehingga menghasilkan hubungan hukum serta pertanggungjawaban yang berbeda. Walaupun jual beli melalui platform memberikan kemudahan, tetapi masih ditemukan beberapa masalah dalam pelaksanaan transaksi jual beli melalui platform karena belum dilakukannya identifikasi terkait pola hubungan hukum dalam ...
"
2018
S-Pdf
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Multawi, Hasan Kamil
"
Buku ini berisi tentang hukum jual beli dalam Isla ...
"
Kairo : Lajnat al-Ta`rif bi`l-Islam, 1972
ARA 297.813 MUL f
Buku Teks Universitas Indonesia Library
Andrew
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2009
S24765
UI - Skripsi Open Universitas Indonesia Library
Sarwono
"
ABSTRAK
1. Pokok Permasalahan.
Telah kita ketahui bersama bahwa saat ini banyak perubahan di dalam segala aspek kehidupan masyarakat. Hal inipun berpengaruh terhadap perkembangan hukum yang mengatur tentang perjanjian jual beli. Pada mulanya bila telah terjadi kata sepakat antara pembeli dan penjual, sedang benda yang diperjanjikan telah memenuhi syarat-syarat jual bell maka dianggap telah terjadi jual beli.
Sistem ini tidak dapat dipertahankan lagi bila yang menjadi obyek perjanjian itu merupakan benda basil teknologi tinggi sepertikomputer. Dengan alasan bahwa ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1985
S-Pdf
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Elly Latifah
"
Karya Tulis ini membicarakan masalah jual beli rumah melalui perusahaan real estate yang ada di
Kabupaten Bekasi ditinjau dari aspek hukum perdata. Dalam melakukan perjanjian jual beli rumah tersebut, siapakah yang bertanggung jawab atas kelalaian yang dilakukan antara perusahaan yang bersangkutan atau yang datangnya dari pihak konsumen (pembeli). Dalam pembahasan, maka disini penulis memakai metode yang lazimnya dipergunakan dalam penyusunan suatu karya ilmiah, yaitu metode penelitian primer dan sekunder. Dalam hal membangun perumahan perusahaan real estate ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1992
S-pdf
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Danar Oktawulan
"
ABSTRAK
Berkembangnya transaksi jual beli satuan rumah susun dengan hanya dibuatnya Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) di bawah tangan antara pengembang dan pembeli menimbulkan pertanyaan mengenai kekuatan hukum dari PPJB itu sendiri sebagai dasar kepemilikan dari pembeli dikarenakan Akta Jual Beli serta Hak Milik Satuan Rumah Susun yang seharusnya menjadi hak pembeli tidak kunjung diraih. Hal ini lebih beresiko apabila pihak pengembang di kemudian hari mengalami kepailitan. Metode penelitian dalam tesis ini yaitu yuridis normatif, tipologi ...
"
Depok: Universitas Indonesia, 2018
T50571
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Maxwell Kurniadi
"
Pipil adalah salah satu bentuk dari surat pengenaan pajak atas tanah yang dianggap sebagai hak lama terhadap kepemilikan atas tanah sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok Agraria oleh masyarakat adat. Hak lama atas tanah yang minim informasi kepemilikannya dan tidak tercatat di Badan Pertanahan Nasional sering kali menjadi sasaran empuk bagi pelaku kejahatan untuk menguasai tanah secara “legal” dengan melakukan penipuan dalam pada salah satu syarat pendaftaran tanah untuk pertama kali. Perbuatan ...
"
Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2024
T-pdf
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
H.M.N. Purwosudtjipto
Jakarta: Djambatan, 1984
346.075 98 PUR p IV
Buku Teks Universitas Indonesia Library
