Ditemukan 11 dokumen yang sesuai dengan query
Muhammad Raditya Alaiddinsyah Tanjung
"
Homologasi merupakan pengesahan yang dilakukan Pengadilan terhadap rencana perdamaian yang ditawarkan debitur tentang skema pembayaran selama jangka waktu tertentu. Pengadilan harus memperhatikan bahwa tidak terdapat alasan-alasan untuk menolak pengesahan perdamaian. PT Griya Prima Pratama telah mengajukan permohonan PKPU atas dasar PT Asiapac Pancamakmur Abadi telah tidak membayar setidaknya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih. Dalam masa PKPU, rencana perdamaian memerlukan persetujuan dari kreditur konkuren dan kreditur separatis. Pemungutan suara dalam Putusan Nomor ...
"
Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023
S-pdf
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Senoaji
"
Dalam PKPU, Perjanjian Homologasi merupakan pengesahan Perjanjian Perdamaian yang disahkan oleh Pengadilan Niaga yang berisi tentang jangka waktu pembayaran. Apabila pihak Debitor tidak dapat memenuhi isi dari Perjanjian Perdamaian yang sudah di Homologasi, maka pihak Kreditor dapat mengajukan tuntutan pembatalan perdamaian. Sifat Perjanjian Homologasi mengikat semua Kreditor si Debitor. Pada dasarnya perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. Dari peristiwa tersebut timbulah suatu hubungan hukum ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2016
S64235
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Syafia Rizky Hanifah
"
Skripsi ini membahas mengenai penolakan pengesahan atau homologasi rencana perdamaian dalam perkara Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang dialami oleh PT Korea World Center Indonesia (PT KWCI) yang berakhir pada kepailitan. Penulis melakukan tinjauan hukum mengenai isu tersebut mulai dari segi utang yang dimiliki Debitur sebagai syarat mengajukan permohonan PKPU ke Pengadilan Niaga hingga segi imbalan jasa Pengurus yang tidak dibayarkan atau tidak dijamin pembayarannya yang menyebabkan Debitur jatuh pailit. Tujuan dari penelitian ini adalah ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2021
S-pdf
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Merina Elfian
"
Dalam perkara kepailitan, debitor dapat mengajukan rencana perdamaian baik
melalui Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) ataupun perdamaian
setelah putusan pailit dijatuhkan. Dalam hal rencana perdamaian diajukan melalui
PKPU, maka setelah perdamaian tersebut disetujui dan dihomologasi oleh
Pengadilan Niaga maka putusan homologasi mengikat semua kreditor kecuali
kreditor separatis dan terhadap kreditor separatis tersebut diberikan kompensasi
sebesar nilai terendah di antara nilai jaminan atau nilai aktual pinjaman yang secara
langsung dijamin dengan hak agunan atas kebendaan sebagaimana diatur dalam
Pasal 286 UUK-PKPU. Selama PKPU berlangsung, ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2020
S-pdf
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Merina Elfian
"
Dalam perkara kepailitan, debitor dapat mengajukan rencana perdamaian baik melalui Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) ataupun perdamaian setelah putusan pailit dijatuhkan. Dalam hal rencana perdamaian diajukan melalui PKPU, maka setelah perdamaian tersebut disetujui dan dihomologasi oleh Pengadilan Niaga maka putusan homologasi mengikat semua kreditor kecuali kreditor separatis dan terhadap kreditor separatis tersebut diberikan kompensasi sebesar nilai terendah di antara nilai jaminan atau nilai aktual pinjaman yang secara langsung dijamin dengan hak agunan atas kebendaan sebagaimana ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia , 2020
S-pdf
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Sekar Ayu Mawaddah
"
Dalam Putusan Pengadilan Niaga Surabaya nomor 72/Pdt.Sus- PKPU/2019/PN.Niaga.Sby terdapat kreditor yang mengajukan PKPU kepada debitor yang telah terikat dengan homologasi. Permohonan PKPU tersebut dikarenakan kreditur merasa tidak diikutsertakan pada homologasi sebelumnya yaitu perjanjian perdamaian nomor 13/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN.Niaga.Sby. Pada penelitian yang menggunakan metode yuridis-normatif ini, penulis telah mengkaji mengenai penerapan hukum Putusan homologasi dengan mengacu pada Undang- undang nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, terbukti bahwa hakim ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022
S-pdf
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Amalia Izzati Hanifah
"
ABSTRAK
Skripsi ini membahas dan menganalisa mengenai pengajuan PKPU secara sukarela oleh PT. Asmin Koalindo Tuhup (AKT) sebagai debitor. Standard Chartered Bank Singapore Branch (SCB), sebagai kreditor separatis Pemegang jaminan corporate guarantee dan gadai saham mengajukan tagihan kepada PT. AKT sebagai penjamin yang melepaskan hak istimewanya sebagai penanggung. Pengurus menolak tagihan dan menyatakan perjanjian jaminan hapus demi hukum akibat terlanggarnya syarat objektif sahnya perjanjian terkait kausa yang halal karena belum diperolehnya izin dari Menteri ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2020
S-Pdf
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Afiq Bintang Purwacaraka
"
Skripsi ini membahas mengenai ketidaksesuaian penerapan ketentuan hukum terkait pengajuan permohonan kasasi terhadap putusan PKPU dalam perkara PKPU PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk, dan juga perbandingan mekanisme dan akibat hukum antara skema debt to equity swap dengan konversi Mandatory Convertible Bond (MCB). Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah yuridis-normatif dengan 2 (dua) pendekatan, yaitu pendekatan peraturan perundang-undangan (statutory approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Penelitian ini menganalisis pelaksanaan proses PKPU PT Garuda Indonesia ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023
S-pdf
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Shania Khairunnisa
"
Tidak ada satupun ketentuan dalam hukum kepailitan Indonesia yang menyatakan Akta Perdamaian yang merupakan hasil homologasi perjanjian perdamaian dapat diamandemen yang dilakukan diluar pengadilan. Namun ditemukan beberapa kasus dimana hal ini terjadi. Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah bagaimana tindakan amandemen akta perdamaian di Indonesia ditinjau dari value- based theory oleh Donald Korobkin serta bagaimana perbandingannya dengan penerapan dan ketentuan antara hukum kepailitan dan PKPU di Indonesia dan Amerika Serikat. Permasalahan ini dijawab dengan ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2024
T-pdf
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Saragih, Ully Elizabeth author
"
Skripsi ini membahas mengenai perjanjian perdamaian dalam PKPU antara PT Arpeni dengan para kreditornya yang diamandemen pada tahun 2018 lalu. Hasil amandemen tersebut mengatur bahwa pembayaran utang PT Arpeni akan dilakukan dengan konversi utang menjadi saham (conversion of debt to equity). Dengan diaturnya demikian, PT CIMB selaku salah satu kreditor konkuren berbentuk bank mengajukan permohonan pembatalan perjanjian perdamaian tersebut, dikarenakan opsi konversi utang menjadi
saham tersebut tidak dapat dilakukan oleh PT CIMB kepada PT Arpeni berkenaan ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2020
S-pdf
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
