Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKBerita hoaks dan ujaran kebencian bertebaran dimedia sosial akan mempengaruhi preferensipemilih yang menggunakan hak suaranya berdasarkan informasi kualitas dan visi dari persertaPemilu. Penyebaran hoaks dan ujaran kebencian mengancam demokrasi untuk mencapaikesejahteraan bangsa. Terintegrasi dengan lanskap digital merupakan keniscayaan dan hoaksadalah bagian tak terpisahkan dari lanskap digital. Maka dibutuhkan mentalitas kritis dan verifikasiyang memungkinkan masyarakat hidup berdampingan dengan hoaks. Hoaks tidak ada kaitannyadengan kebebasan berekspresi karena itu merupakan manipulasi. Strategi terbaik melawan hoaks,pemerintah mendorong edukasi dan literasi digital masyarakat, pemuka masyarakat, komunitas danmedia massa konvensional menyajikan informasi yang proporsional dan berkualitas, masyarakatmenghasilkan dan berbagi konten positif, sehingga dapat menggeser suplai hoaks di media sosial,serta menerapkan tindakan hukum yang efektif bagi penyebar hoaks."

"Propaganda politik dapat berupa hoaks. Manipulasi dalam hoaks dapat menimbulkan kepanikan, ketakutan, dan perilaku di luar nalar. Manipulasi pada hoaks vaksin COVID-19 tidak hanya terkait urusan kesehatan namun juga berunsur politik. Penelitian yang dilakukan mengidentifikasi hoaks vaksin pada periode 01 Januari 2021 sampai dengan 31 Agustus 2021 yang ada pada situs covid19.go.id. Metodologi yang digunakan adalah kualitatif dengan teknik analisis Framing menurut Entman. Hasil penelitian menunjukkan jika hoaks vaksin COVID-19 merupakan propaganda politik hasil framing di media sosial dengan tujuan memegaruhi pembacanya untuk menolak vaksin yang dapat menurunkan kepercayaan dan mendiskreditkan pemerintah.

---

Political propaganda could be a hoax. Manipulation in hoaxes can lead to panic, fear, and behavior beyond reason. Manipulation of the COVID-19 vaccine hoax is not only related to health matters but also has political elements. The research carried out identified vaccine hoaxes for the period January 1, 2021 to August 31, 2021 on the covid19.go.id website. The methodology used is qualitative with Framing analysis technique according to Entman. The results show that the COVID-19 vaccine hoax is political propaganda resulting from framing on social media with the aim of influencing readers to reject vaccines that can reduce trust and discredit the government."

"ABSTRAKSkripsi ini membahas mengenai manajemen krisis Public Relations yang dilakukan Kementerian Komunikasi dan Informatika dalam menyikapi berita bohong (hoaks) yang beredar terkait dengan kebijakan registrasi ulang kartu prabayar dengan periode penelitian bulan Oktober hingga November 2017. Hoaks yang tersebar diantaranya adalah tentang akan adanya penyalahgunaan data, penggunaan nama ibu kandung saat registrasi, dan mempunyai tujuan politik. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis strategi manajemen krisis yang dilakukan Kemkominfo dalam menyikapi berita bohong yang beredar terkait dengan kebijakan registrasi ulang kartu prabayar. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dan bersifat deskriptif. Hasil penelitian adalah Kemkominfo bersikap aktif dalam menangani krisis karena mereka langsung melakukan diskusi dengan pihak yang terkait dan langsung klarifikasi melalui berbagai media. Lalu, humas Kemkominfo belum sepenuhnya melaksanakan konsep-konsep teoritis dalam menangani krisis seperti tidak membuat batasan isu beserta dampaknya dan tidak memposisikan citra perusahaan.

---

ABSTRACTThis thesis discuss about Public Relations crisis management strategy which have been implemented by Ministry of Communication and Information to respond about hoaxes related to the re-registration of prepaid cards policy with a research period from October until November 2017. The hoaxes are about data misuse, use of biological mothers name when registering the cards, and have political goals. The goal of this research is to analyze the Public Relations crisis management strategies which have been implemented by Ministry of Communication and Information to respond about hoaxes related to the re-registration of prepaid cards policy. This research uses qualitative and descriptive approach. This research found that the Ministry of Communication and Information were active in handling the crisis because they immediately held discussions with the parties concerned and do clarification through various media. Then, Public Relations of Ministry Communication and Information has not fully implemented theoretical concepts in dealing with crises such as limit the issues and impacts, and not positioning the company image. "

"Skripsi ini membahas tentang studi terhadap pengendalian sosial kejahatan siber hoax yang dilakukan oleh Komunitas Masyarakat Anti Fitnah Indonesia atau MAFINDO. Studi dilakukan dengan wawancara mendalam kepada beberapa anggota presidium, manajemen, dan relawan MAFINDO, serta pihak eksternal yang merupakan ahli di bidang identifikasi hoax di ruang digital. Penelitian ini berusaha menganalisis bagaimana peran aktivitas dan inisiatif yang dilakukan oleh MAFINDO dari sudut pandang konsep teori transisi ruang, pengendalian sosial informal, dan pemolisian komunitas. Hasil dari penelitian ini menemukan bahwa fact-checking journalism, hoax debunking, pengembangan teknologi, edukasi literasi, dan aktivasi komunitas MAFINDO adalah bukti dari transisi ruang dari fisik ke digital tidak hanya terjadi pada kejahatan, tetapi juga pengendaliannya. Kesimpulan yang didapatkan oleh peneliti terkait bagaimana MAFINDO dapat terus berjalan sebagai komunitas sekaligus meningkatkan kapabilitas operasional lewat pembentukan entitas legal media resmi dapat menjadi landasan bagi implementasi untuk inisiatif pemeriksaan fakta dan penangkalan hoax selanjutnya.

---

This undergraduate thesis discusses the study of social control of hoax cyber crimes carried out by the Indonesian Anti-Defamation Community or MAFINDO. The study was conducted using in-depth interviews with several of MAFINDO's presidium members, management, volunteers, and external parties who are experts in identifying hoaxes in the digital space. This study seeks to analyze the role of activities and initiatives carried out by MAFINDO from the point of view of the concept of spatial transition theory, informal social control, and community policing. This study found that fact-checking journalism, debunking hoaxes, technology development, literacy education, and MAFINDO community activation are evidence of the spatial transition from physical to digital, not only occurring in crime but also its control. The conclusions reached by researchers regarding how MAFINDO can continue to operate as a community while simultaneously increasing its operational capabilities through establishing an official legal media entity can become the basis for implementing further fact-checking initiatives and hoax countermeasures."

"ABSTRAKPada era post-truth sekarang ini bangsa Indonesia perlu bersikap waspada karenahoaks politik dapat melemahkan ketahanan nasional, bahkan dapat memecah belahNKRI, sehingga mengganggu proses pembangunan nasional yang sedang berjalan. Untukmengetahui ancaman dan seberapa besar dampak hoaks di Indonesia, tulisan ini akanmembahas tentang kondisi politik Indonesia di era post-truth, mengulas dampak hoaks terhadap ketahanan nasional, dan menguraikan bagaimana upaya mengatasi hoaks yang beredar, terutama dalam bidang politik."

"ABSTRAKFenomena media sosial tidak terlepas dari propaganda, pengguna media sosial dapat dengan mudah diinformasikan dan dimanipulasi oleh berita-berita yang dibuat berdasarkan kepentingan bersama, pandangan politik ataupun aktivitas. Maraknya berita-berita hoaks di media sosial saat ini telah menimbulkan keresahan di masyarakat bahkan dapat menimbulkan perpecahan di masyarakat, fungsi media sosial yang awalnya sebagai media sharing informasi berubah menjadi media penyebar berita hoaks dengan motivasi politik ataupun non-politik.Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis propaganda media sosial terkait potensi ancaman disintegrasi bangsa dengan studi kasus Muslim Cyber Army MCA . Analisis ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana konten atau isi berita hoaks di media sosial serta pola propaganda yang digunakan oleh MCA dalam menyebarkan berita hoaks melalui media sosial. Lebih lanjut, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman bagi pengguna internet tentang berita hoaks terkait ancaman disintegrasi bangsa.Penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif melalui studi literatur, wawancara mendalam dengan informan serta melakukan analisa framing konten berita dengan menggunakan coding atau kategorisasi kata. Dari penelitian ini diketahui MCA melakukan black propaganda yaitu menyebarkan berita hoaks dan ujaran kebencian SARA yang dapat berpotensi pada ancaman disintegrasi bangsa.

---

ABSTRACTThe phenomenon of social media can not be separated from propaganda, social media users can easily be informed and manipulated by news made based on common interests, political views or activities. The rise of hoaks news in social media today has caused anxiety in society can even lead to division in society, social media function which initially as information sharing media turned into a media spreader hoaks news with political or non political motivation.This study aims to analyze the social media propaganda related to the potential threat of disintegration of the nation with Muslim Cyber Army MCA case studies. This analysis is conducted to find out how the content or content of news hoaks in social media and propaganda patterns used by MCA in spreading news hoaks through social media. Furthermore, this research is expected to provide an understanding for internet users about hoaks news related to the threat of disintegration of the nation.This research was conducted by qualitative method through literature study, in depth interview with informant and analyzing news content framing by using coding or word categorization. From this research is known MCA do black propaganda that is spreading news hoaks and hate speech SARA which can potentially at threat of disintegration of nation. "