Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRACTBPK has a mandate to conduct performance audit for examining whether government agencies have implemented their critical programs in the possible aspects of efficiency, effectiveness or economy. Nevertheless, the current audit methods for those government programs designed at theplanning stages by the audit teams has not been fully emphasized on one or a combination of four main types of evaluation, such as process and/or implementation evaluation; outcome evaluation; impact evaluation; and cost-benefit and cost effectiveness analyses. They can be identified by using measures of program performance, along with other information, to study the benefits of a program or how to improve it. The program chosen is the NHS program, evaluated by using GAOs experience which were empirically implemented and observed by the author during the fellowship program in the Agency. This study discusses the evaluation of FOD evaluation and general guide to address researchable questions derived from NHS program stage evaluation, analysis of researchable question types, and to consider some challenges at designing evaluations. Further, BPK could improve methods and design of its performance audit plan as regards program evaluation by considering such variables that have been applied in their best practices."

"Indonesia mereformasi sistem pembiayaan kesehatan dengan menjamin seluruh penduduk dengan Jaminan Kesehatan Nasional efektif mulai tanggal 1 Januari 2014. JKN diselenggarakan secara nasional berdasarkan prinsip asuransi sosial dan prinsip ekuitas. Skripsi ini meneliti persepsi nasabah Asuransi Kesehatan Kumpulan PT. XYZ tentang JKN, sehubungan salah satu prinsip asuransi sosial adalah kepesertaan wajib maka kedepannya nasabah asuransi PT. XYZ juga wajib menjadi peserta JKN. Sebanyak 29 responden (49%) mempunyai sikap negatif terhadap JKN dan sebyak 30 responden (51%) mempunyai sikap positif terhadap JKN. Dari seluruh variabel independen berupa karakteristik nasabah dan karakteristik perusahaan tidak memiliki hubungan yang signifikan dengan sikap nasabah terhadap JKN, diduga karena kurangnya informasi yang adekuat mengenai hak dan kewajiban penduduk dalam JKN

---

Indonesia conducts a reformation in health care funding system by covering all citizen’s helath care with National Health Security (NHS) which takes effect on January, 1 2014. NHS is held nationally based on social insurance principals and equity principals. This studies researches the perception of PT. XYZ’s clients which represented by company’s decision maker, about the implementation of NHS. One of the social insurance’s principals is membership mandatory, thereby PT. XYZ’s clients have to obey the law to join the NHS in the future. From all the independent variables which comprise of decision maker’s characteristics and company’s characteristics, both don’t have the correlation significantly with the attitude of the clients on NHS. The respondents whom have negative attitude on NHS count of 29 (49%) and 30 respondents (51%) have positive attitude about NHS. This happens probably because of lack of proper information about the right and the duty of the citizen’s in NHS."

"Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan menerbitkan Peraturan Direktur Jaminan Pelayanan Kesehatan (Perdirjampelkes) Nomor 2, 3 dan 5 Tahun 2018, sebagai upaya pengendalian defisit yang saat ini melanda BPJS Kesehatan. Penerbitan ketiga Perdirjampelkes tersebut menuai kontroversi karena banyak pihak menilai sebagai penurunan kualitas layanan kesehatan peserta jaminan kesehatan dan BPJS Kesehatan dalam hal ini, Direktur Jaminan Pelayanan Kesehatan adalah bukan pihak yang berwenang untuk mengeluarkan kebijakan tersebut. Studi ini bertujuan untuk meneliti dan menganalisis penerbitan Perdirjampelkes sebagai sebuah kebijakan publik, apakah sudah dilakukan dengan tepat. Pengumpulan data diperoleh dengan cara wawancara mendalam dengan manajemen level atas, tinjauan literatur dan pengamatan. BPJS Kesehatan sebagai sebuah badan publik yang bertugas menyelenggarakan jaminan kesehatan, termasuk diantaranya membuat kebijakan, perlu melakukan pemetaan pemangku kepentingan agar mengetahui di mana posisi BPJS Kesehatan berada. Dengan mengetahui posisi BPJS Kesehatan dalam pemetaan tersebut, akan mempermudah BPJS Kesehatan dalam menjalankan fungsi dan perannya untuk mensukseskan program jaminan kesehatan di Indonesia.

---

Badan Penyelengara Jaminan Sosial Kesehatan or BPJS Kesehatan (Indonesia Health Social Security Agency) issued Regulation of the Health Services Director (Perdirjampelkes) Number 2, 3 and 5 Year of 2018, as an effort to control deficits which currently hit BPJS Kesehatan. The issuance of the Perdirjampelkes reaped controversy over its contents governing the limitation of benefits, which are considered as a quality decrease over health care services for participants and BPJS Healthcare or the Director of Health Care Insurance is not the authorized party to issue the policy. This study aims to analyze the issuance of the Perdirjampelkes as a public policy, whether it has been done properly. Data collection is obtained by in-depth interviews with top-level management, literature review and observation. BPJS Kesehatan as a public agency tasked with organizing health insurance (including making policies), needs to do stakeholder analysis to find out where the position of BPJS Kesehatan is. By knowing the position of BPJS Health in the stakeholder mapping, it will helps carrying out its functions and roles to succeed the health insurance program in Indonesia."

"Watershed conservation in urban areas is very important to support the achievement of public health with maintenance of clean water and sanitation. Environmental degradation in the watershed have caused floods in urban areas. Post-flood cause disease because of dirty environment. Water pollution in the river due to rubbish and industrial waste, also causes skin disease when water is used for bathing and stomach illness when water is used for cooking and drinking. Women have a role as agents of change and establish networking in the community in conserving the watershed. Water health security is part of environmental health being essential elements for the achievement of sustainable development. The quality of water and sanitation in the region of the watershed can be achieved by maintaining biodiversity, waste management to maintain the cleanliness of rivers and forest conservation.

The focus of the study on the role of women citizens, with the contribution of social engineering study as an alternative to the policy makers for watershed management in urban areas in order to achieve environmental health. The study was conducted with a mix method, a combination of qualitative and qualitative approach. Data collection techniques using literature study, in-depth interviews, observation, and survey. Selection of study subjects with purposive technique. The location study is Jakarta and Tasikmalaya as a representation of an urban area that has a specific hydrological conditions and require an integrated watershed management. The results show that women can be role models and have leadership in watershed management. Women's participation in forming a network in the community, has motivated other citizens to care for the environment and participate in watershed managementto realization of environmental health."

"ABSTRAKPeranan tenaga kerja sebagai penghasil barang atau jasa merupakan salah satumodal penting dalam pembangunan khususnya pertumbuhan ekonomi. Olehkarena itu, sudah selayaknya jika kesejahteraan tenaga kerja perlu menjadiperhatian demi terjaganya atau meningkatnya produktivitas tenaga kerja.Saat ini,pemerintah telah mengeluarkan berbagai regulasi yang mendorong peningkatankesejahteraan tenaga kerja melalui penyelenggaraan jaminan sosial, salah satunyayaitu jaminan kesehatan nasional. Sebagaimana diatur dalam Undang-undangNomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial bahwapenyelenggaraan jaminan kesehatan khususnya bagi tenaga kerja merupakankewajiban yang harus diselenggarakan oleh Pemberi Kerja terhadap tenaga kerjapaling lambat pada 1 Januari 2016 dengan besaran persentase iuran sebagaimanadiatur dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 sebagaimana beberapakali diubah dan terakhir yaitu Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2016 tentangJaminan Kesehatan. Namun sampai saat ini masih banyak pemberi kerja yangtidak patuh terhadap aturan penyelenggaraan program jaminan kesehatan nasional.Berdasarkan hal tersebut, peneliti melakukan penelitian untuk mengkajiefektivitas penyelenggaraan program jaminan kesehatan nasional bagi tenagakerja di Kota Depok melalui tingkat kepatuhan pemberi kerja dalam programjaminan kesehatan nasional bagi tenaga kerja di Kota Depok. Metode penelitianyang digunakan adalah yuridis empiris dengan tipologi preskriptif. Hasilpenelitian menunjukkan bahwa hanya terdapat 29% badan usaha Kota Depokyang patuh dalam program jaminan kesehatan nasional (patuh dalam pendaftaran,pemberian data secara lengkap dan benar, dan pembayaran iuran). Berdasarkanhal tersebut, penegakan kepatuhan melalui pemangku kepentingan dalam programjaminan kesehatan nasional perlu ditingkatkan untuk memastikan efektivitaspenyelenggaraan jaminan kesehatan nasional.

---

ABSTRACTThe role of employee as producer of goods and services is one of the mostimportant thing in development especially in economy field. Therefore, theprosperity of employee should be the main concern in order to improve theirproductivity. As of now, the government have issued number of regulations whichaim to improve the prosperity of employee through social security such asNational Health Security. As of stated in Act 24 Year 2011 about Social SecurityInstitution, Employer is required to provide Health Security for the employeebefore 1st January 2016 with percentage of dues as stated in President RegulationNumber 28 Year 2016 about Social Security. However, there are still manyEmployers whom do not obey the regulations of providing Health Security. Basedon the fact above, the researcher conducted the research reviewing theimplementation of National Health Security for Employee in Depok throughdegree of Employer's obedience in providing Health Security for theemployee.Research method that was used in this research is empiric judicial withprescriptive tipology. The result shows only 29% of total Company in Depok thatobey The National Health Security regulation (obey in registering, reportingfactual data and dues payment). Based on the result above, obedienceenforcement by stakeholders in National Health Security program need to beimproved to ensure the effectiveness of National Health Security Implementation."

"Sistem pembayaran INA-CBG dalam JKN diduga meningkatkan kejadian readmisi, didefenisikan sebagai kasus rawat-inap kembali pasien dalam waktu kurang 30 hari dengan kondisi Sama (diteliti dalam 4 model readmisi yaitu CMG/Adjacent-DRG/Severity-Level/Diagnosis-Primer Sama), cara pulang rawatan sebelumnya sembuh, pada rumah sakit yang Sama. Hanya satu kasus readmisi dihitung dalam 30 hari dari tanggal pemulangan pasien pada rawatan pertama per-periode-kasus-readmisi. Desain penelitian potong-lintang dengan data sekunder klaim rawat-inap Rumah Sakit wilayah BPJS-Kesehatan Cabang Sukabumi terverifikasi, data tahun 2015.Kejadian readmisi didapatkan pada 11 dari 13 Rumah Sakit untuk keempat model readmisi diteliti, terbanyak pada Readmisi-CMG-Sama, dan paling sedikit pada Readmisi-Severity-Sevel-Sama. Variabel independen adalah kepemilikan RS, Kelas/Tipe RS, diagnosis klinis (CMG, jenis-rawat-inap, Severity-Level, Diagnosis-Primer), selisih biaya, dan LOS (Length of Stay). Analisis multivariat menunjukkan variabel diagnosis-primer (kategori-kronis) dan severit-level (kategori-akut) paling berpengaruh. Selisih biaya negatif dan LOS yang lebih rendah tidak terbukti memiliki risiko readmisi lebih tinggi.Diagnosis Congestive Heart Failure dan Typhoid Fever memiliki kekerapan readmisi tinggi sekaligus diagnosis dengan selisih biaya positif tertinggi. Diagnosis Chemoterapy Session for Neoplasm, Aplastic Anaemia (unspecified), dan End-stage Renal Disease perlu mendapat perhatian karena kekerapan readmisi tinggi dan selisih biaya minus tertinggi. Risiko biaya total lebih 2 kali dari biaya kasus original (initial-admission).

---

The INA-CBG payment system in JKN is suspected to increase the incidence of readmission, defined as a case of patient re-hospitalization in less-than-30-days under the same conditions (studied in 4 readmission models of same- CMG/Adjacent-DRG/Severity-Level/Diagnosis-Primer), previous case recovered, at the same hospital. Only one case of readmission was calculated within-30-days from the date of discharge in the initial-admission per- readmission-case-periode. This is a cross-sectional study design with secondary data of verified-inpatient-claims of the Hospital of BPJS-Kesehatan-Sukabumi- Branch in 2015.

The incidence of readmission was found in 11 of the 13 Hospitals of all four models, mostly in the same-CMG-readmission, and at least at the same-severity- level-readmission. The independent variables are hospital-ownership, hospital- types, clinical-diagnosis (CMG, inpatient-type, Severity-Level, Primary- Diagnosis), cost-difference, and LOS (Length of Stay). Multivariate analysis shows the primary diagnosis-type (chronic-category) and severity-level (acute- category) most influential. A lower-negative-cost and lower-LOS are not shown to have a higher risk of readmission.

Diagnosis Congestive-Heart-Failure and Typhoid-Fever have high readmission frequency as well as diagnosis with the highest positive-cost-difference. Diagnosis of Chemotherapy Session for Neoplasm, Aplastic Anaemia (unspecified), and End-stage Renal Disease need attention because of high read-list-frequency and highest-minus-cost-difference. The total cost risk is more than 2 times the original-admissions cost."

"ABSTRAKThe small business actors are part of independents participants program of National Health Security or JKN that administered by the Social Security Board or BPJS. Using four variables as stated in theTheory of Planned Behavior and two variable as additional Value and Image will be examined that the Attitudes, Subjective Norms, and Perceived Behavior Controls Small business actors influence both directand indirect through the variable values and image as an additional of the intentions to become a participant of JKN program? A total of 400 questionnaires were distributed to 6 areas of Jakarta region.The population of small business actors is 683.741, which is one elements group of independent participants in JKN. A total of 339 respondent data can be processed with AMOS ver.20. The complexrelationships between numbers of variables run using procedure multivariate statistical analysis techniques with Structural Equation Modeling or SEM.The result of Attitude, Subjective Norm, Value, andImage has a direct influence on the intention to become a participant of the BPJS Health Insurance. However, the perceived behavioral controls do not have a direct influence on the interests of being aparticipant of BPJS health program. Perceived Behavior Control affects the interest to join BPJS National Health Insurance program if through the Value and Image of the National Health Insurance program. In the case Value and Image National Health Security Program is increased the number of participants will be increase. The Improving Value and Image of the National Health Insurance BPJS Health program can be done by improving the quality and quantity of socialization about the benefits and as well as ways to become a member of JKN."