Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKTugas pemerintah pusat, salah satunya di bidang kesehatan didelegasikan kepada pemerintah daerah dengan membentuk badan berwenang di masing-masing daerah untuk mengurus bidang kesehatan sejak diberlakukannya otonomi daerah di Indonesia. Suku Dinas Kesehatan merupakan perpanjangan tangan dari Dinas Kesehatan Provinsi yang bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kesehatan dan Walikota yang bersangkutan. Apoteker merupakan salah satu sumber daya yang berperan dalam pelayanan kesehatan. Suku Dinas Kesehatan merupakan salah satu aparatur negara dalam perwujudan pelayanan kesehatan yang baik berusaha menjalankan tugasnya melalui pelaksanaan kegiatan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian BINWASDAL . Oleh karena itu, Fakultas Farmasi Universitas Indonesia menyelenggarakan Praktek Kerja Profesi Apoteker PKPA di Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Barat untuk memberikan gambaran mengenai peran dan fungsi Apoteker di Suku Dinas Kesehatan terkait dengan kegiatan BINWASDAL, pengelolaan sediaan farmasi, dan kegiatan lain di Suku Dinas Kesehatan.

---

ABSTRACTResponsibility of the central government, one of which in the field of health is delegated to the local government by establishing the authorities in each region to take care of the health sector since the enactment of regional autonomy in Indonesia. Public Health Office is an extension of the Provincial Public Health Office responsible to the Head of the Health Service and the Mayor concerned. Pharmacists is one of the resources which play a role in health services. The Public Health Office is one of the state apparatus in the realization of good health services strives to carry out their duties through the implementation of training, observation and controlling activities BINWASDAL . Therefore, the Faculty of Pharmacy University of Indonesia holds a Pharmacist Profession Practice PKPA in West Jakarta Municipal Health Public Office to provide an overview of the role and function of the Pharmacist in the Health Department related to BINWASDAL activities, pharmaceutical management, and other activities in the Public Health Office."

"Departemen Kesehatan Republik Indonesia dalam menuju Indonesia sehat 2010 telah menetapkan kebijaksanaan umum pembangunan kesehatan antara lain peningkatan derajat kesehatan sumber daya manusia dibidang kesehatan.Dengan mengacu kepada UU no. 22 tahun 1999, dan UU no.25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah dan PP no. 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi. Semenjak dimulainya Otonomi Daerah tahun 2001 ini, maka Dinas Kesehatan Kabupaten Pasaman dipandang perlu mempunyai rencana strategik.Untuk dapat menyusun rencana strategik Dinas Kesehatan Kabupaten Pasaman dilakukan penelitian Operasional dengan analisa kualitatif. Penyusunan rencana strategik ini dilaksanakan melalui tiga tahap yaitu tahap I (Input stage) terdiri dari analisis lingkungan eksternal dan internal dari Dinas Kesehatan yang dilakukan oleh Consensus Decision Making (CDM) yang terdiri dari Kepala Puskesmas, Kepala Subdinas, dan Kepala Seksi dari Dinas Kesehatan Kabupaten Pasaman. Kemudian pads tahap II (Making Stage, CDM) melakukan identifikasi alternatif strategik dengan analisis internal dan eksternal (IE) Matrix dan SWOT Matrix. Setelah itu dilanjutkan dengan tahap III (Decision Stage) untuk menentukan prioritas strategik terpilih dengan menggunakan metode Quantitative Strategic Planning Matrixs (QSPM).Berdasarkan hasil analisis SWOT Matrixs memperlihatkan Dinas Kesehatan Kabupaten Pasaman berada dalam kuadran Strenghths-Opportunities (S-O), dimana pada kondisi yang demikian Dinas Kesehatan dapat menciptakan Strategik yang menggunakan Kekuatan untuk memanfaatkan peluang sedangkan pada analisis dengan Matrixs IE memperlihatkan posisi Dinas Kesehatan berada pada set II (Growth and Build) yang berarti Dinas Kesehatan masih punya peluang untuk melakukan pertumbuhan dan pengembangan organisasinya.Melalui kedua analisis Matrixs tersebut maka Strategik prioritas yang tepat untuk Dinas Kesehatan adalah Strategik Intensif dan Strategik Integratif.Sebagai saran agar rencana strategik Dinas Kesehatan yang telah dibuat ini dapat dioperasionalkan maka perlu adanya rekomendasi dan dukungan dari Kepala Daerah dan DPRD Pasaman, setelah itu baru dilakukan sosialisasi kepada pihak terkait untuk menjalin koordinasi di dalam pelaksanaannya.

---

Strategic Planning of health office of Pasaman Regency Within framework of Regional Autonomy, Year 2001-2005Department of health, the Republic of Indonesia according to Healthy Indonesia Year 2010 has determined general policy of health aspect development such as increasing of human resource in health aspect.Referring to Law Number 22 Year 1999, and Law Number 25 year 1999 regarding Financial Balancing between central government and the regional government and Government Regulation Number 25 year 2000 regarding authority of the government and the provinces as autonomous regions. Beginning Pasaman District of autonomous in 2001, certainly the health office of Pasaman District would be a necessity this strategic Planning.In order to build a strategic planning of this Board this operational research has been conducted using Qualitative analyses, this strategic we build in three stage. First (Input stage), Consists of external and Internal environmental analyses of health office. Through Consensus Decision Making (DMC) people in this group include Head public Health Centre, Head Sub District, Health office and Head Section Health office from Health Pasaman District. On the second stage (Matching Stage), intended alternative strategic by Internal-External Matrixs and SWOT Matrix analyses. Finally the third Stage (Decision Stage) was select the strategic priority, using Quantitative strategic Planning Matrix (QSPM) Method.Based on the result of SWOT Matrix analyses, Health Pasaman District is positioned at Strenght-Opportunities (S-0) Quadrant, which means Health Pasaman District could maximizes its Internal strength using the opportunity meanwhile, the result of IE Matrix shown that position of health Pasaman District was at cell two (Growth and Build), it means that the Board still have the Opportunity to grow and develop its organization.Both Matrixes analyses resulted in the priority strategic for organization development of Health Pasaman District are as follows intensive strategy and integrative strategy.In order to Operational this Health Pasaman District Strategic Planning. There is a need of recommendation and support from Bupati and District Parliament (DPRD) after word socialization to related sectors should be done to build Coordination of the delivery of the programs."

"Pembangunan Kesehatan yang merupakan salah satu upaya penunjang Pembangunan Nasional, dibutuhkan tersedianya sumberdaya manusia yang tangguh, mandiri serta berkualitas, dengan desentralisasi memmberlkan wewenang kepada Kabupaten/Kota untuk menentukan sendiri prioritas pembangunan kesehatan daerahnya sesuai kemampuan, kondisi dan kebutuhan setempat, sehingga diharapkan mampu melakukan perencanaan kesehatan dan dapat memecahkan masalah kesehatannya sendiri, metode perencanaan dan penganggaran yang tepat akan dapat memberikan dampak pada perencanaan dan penganggaran yang dihasilkan, oleh karena anggaran yang diserahkan dari Pemerintah Pusat dalam bentuk block grant, dengan demikian kualitas perencanaan dan penganggaran kesehatan serta efektifitas advocacy mentadi sangat menentukan alokasi anggaran yang akan diperoleh dinas kesehatan, dimana akan menentukan pelaksanaan operasional program dalam kegiatan tahun berlalan.Kota Payakumbuh merupakan salah satu Kabupaten/Kota yang ada di Propinsi Sumatera Barat, secara struktur Organisasi baru berjalan lebih kurang 1 (satu) tahun dengan peningkatan eselonering, 4 (empat) Sub dinas, 1 Bagian yang salah satu Sub Dinasnya adalah Sub Dinas Bina Program. Penelitian ini bertujuan memperoleh informasi tentang Sistem Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran kesehatan di Dinas Kesehatan Kota Payakumbuh Tahun 2004 dengan mengkaji komponen Input, komponen Proses dan komponen Output.Dari hasil penelitian ini dalam pelaksanaan Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran Kesehatan di Dinas Kesehatan Kota Payakumbuh Tahun 2004, telah dapat dilakukan dengan bottom up planning, hambatan yang timbul berkaitan dengan Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran Kesehatan, antara lain kuantitas dan kualitas sumber daya tenaga belum memadai, sarana komputasi, transportasi dan komunikasi belum memadai, belum tersedianya dana khusus untuk penyusunan perencanaan, ketersediaan data yang masih kurang dan kevalidan datanya, masih rendahnya pemahaman tentang metode perencanaan, pelaksanaan langkah - langkah perencanaan belum optimal. Dengan keterbatasan yang ada dalam penyusunan Perencanaan dan Penganggaran, maka perlu ditingkatkan kernampuan melakukan advocacy terhadap penentu kebijakan dalam kaitannya menentukan pembiayaan kesehatan.Proses dokumen perencanaan dan penganggaran di Dinas Kesehatan Kota Payakumbuh Tahun 2004 belum sesuai yang diharapkan karena belum didukung oleh data yang akurat dan valid dan dokumen yang dihasilkan adalah Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK), Proposal Proyek Health Workforce and Services (HWS) dan Rencana Strategi Kesehatan Kota Payakumbuh yang disyahkan serta merupakan dokumen penting dalam melakukan kegiatan evaluasi dan acuan selama melakukan kegiatan pembangunan kesehatan di Kota Payakumbuh yang akan dilakukan oleh Dinas Kesehata n.Saran yang harus dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kota Payakumbuh yaitu penempatkan sumberdaya manusia yang tepat dengan posisinya sesuai dengan pendidikan dan keahliannya dengan mempertimbangkan profesionalisme, diperlukan visi organisasi yang menjadi komitrnen bersama oleh seluruh staf dan penguatan kepemimpinan di semua jenjang administrasi

---

Analysis on Health Planning and Budgeting Development System in Payakumbuh City Health Office year 2004Health development is one pillar of national development and necessitates the availability of strong, independent, and high quality human resources. Decentralization has given the districts/cities rights to self determine their own health development priorities according to their capacities, conditions, and needs. Thus it is expected that districts/cities are able to do their own planning and budgeting and solving their problems. Planning and budgeting method will have significant impact on the resulted plan and budget, and in a situation where budget and fund are provided by central government in form of block grant, quality of planning and budgeting along with effective advocacy will determine funding allocation for health sector to be received by health office. This, in turn, will strongly influence the operational of the program.

Payakumbuh City is one of city in West Sumatera Province, and structurally the organization of this city has just been running for around one year with increasing numbers of echelon in the government organization. This study aimed to obtain information on health planning and budgeting development system in Health Office of Payakumbuh City year 2004 by analyzing input, process, and output components.

The study shows that health planning and budgeting development system in Health Office of Payakumbuh City year 2004 has employed bottom up planning method, with constraints including insufficiency of human resources in term of quantity and quality,

lack of computational, transportation, and communication facilities, no specific budget for planning development, lack of valid relevant data, low understanding of planning method, and suboptimal implementation of planning steps. With those limitations, it is necessary to improve the ability to provide better advocacy to the policy maker in order to get sufficient allocation for health development.

The documentation process of health planning and budgeting development system in Health Office of Payakumbuh City year 2004 was not fully appropriate as expected due to lack of accurate and valid data. The produced document was Working Unit Budget Document (DASK), Health Workforce and Services (HWS) Project Proposal and Payakumbuh City Health Development Strategic Plan which have been legalized and are important as to provide guidance in evaluation and to be referred during implementation of health development in Payakumbuh City by Health Office.

It is suggested to Payakumbuh City Health Office to place appropriate human resources in accordance to education background by considering professionalism. There is also a need to set organization vision to be committed by all staff and to strengthen leadership in all administrative level."

"Penyelenggaraan haji merupakan tugas nasional dan tugas ini dilaksanakan oleh pemerintah secara interdepartemental. Departemen Kesehatan merupakan Departemen terkait dalam penyelenggaraan haji yang bertanggungjawab dalam masalah pengamanan kesehatan bagi calon /jemaah haji Indonesia.Di tingkat Kabupaten, tanggung jawab penyelenggraan pelayanan kesehatan haji berada pada Dinas Kesehatan Kabupaten.Pencatatan dan pelaporan Kesehatan /Haji di Kabupaten Tangerang saat ini masih dilaksanakan secara manual, data diterima dari Puskesmas kemudian direkapitulasi sebagai bahan laporan ke Dinas Kesehatan Propinsi.Hasil evaluasi pelayanan kesehatan haji di Kabupaten Tangerang dilemukan beberapa masalah kesehatan haji yang berhubungan dengan lemahnya sistem informasi kesehatan haji.Upaya mengatasi permasalahan sistem informasi kesehatan haji di Kabupaten Tangerang, dilaksanakan dengan mengembangkan sistem informasi kesehatan haji melalui pembuatan suatu prototype program yang menghasilkan informasi kesehatan haji dalam bentuk tabel dan grafik yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung manajemen program kesehatan haji ditingkat Kabupaten . Melalui sistem informasi ini proses pengolahan dan analisis data dapat dilaksanakan dengan lebih cepat, lebih mudah dan lebih akurat.Metode penelitian menggunakan pendekatan pengembangan sistem, dengan tahapan antara lain : penentuan entitas, analisis sistem, rancangan sistem, pembuatan prototype serta ujicoba prototype.Uji coba sistem dilaksanakan di Laboratorium Komputasi Informatika Kesehatan, Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia, meliputi ; efesiensi, reiabilitas, efektifitas, akurasi dan aksesibilitas sistem. Ujicoba sistem juga menilai kelemahan dan kelebihan sistem .Daftar Pustaka : 44 (1992 --- 2002).

---

Government of Indonesia facilitates the services for haji, these services provided inter departmentally, and one of these departments is Ministry of Health. Ministry of health handle the hajji's health. In district level, this responsibility is district Health Office burden.

Recording and reporting the hajji's health in district of Tangerang do manually, data which have accepted from health centers recapitulated as report material to Province Health Office. Results from evaluation on health service for hajj have found some weaknesses in this information system.

An effort to handling problem in this information system on Hajji's Health, is to develop a new information system by making a software prototype which could presenting information by tables or graphics to support Hajji's Health information system. This information system assists the data processing and analyzing more quickly and more accurate.

This study using system development approach, by determining entities, system analysis, system design, and determining the criteria of test drive prototype.

This prototype has been passed the test in computer lab of Faculty of Public Health University of Indonesia. This test including: efficiency, effectively, accuracy, system accessibility and to assess weakness and advantage of this system."

"Propinsi Banten merupakan salah satu propinsi baru di Indonesia, Propinsi ini terbentuk sebagai akibat ditetapkannya Undang - Undang No : 23 tahun 2000 yang menyatakan Banten menjaai propinsi baru, make memerlukan pembentukan organisasi perangkat daerah, dalam rangka pembentukan perangkat daerah tersebut sesuai dengan PP No : 84 tahun 2000, perangkat daerah propinsi Banten dibentuk termasuk didalamnya adalah Struktur Dinas Kesehatan Propinsi Banten.PP No : 84 tahun 2000 tidak mengatur secara jelas tentang jumlah perangkat daerah yang ada, sehingga banyak daerah yang membentuk perangkat daerah terlalu gemuk yang didasarkan pada pembagian kekuasan dan alasan politik. Dinas Kesehatan Propinsi Banten adalah salah satu dinas yang mempunyai struktur gemuk, tapi miskin fungsi sehingga mengakibatkan banyaknya terjadi tumpang tindih antara Sub Dinas dan antara seksi yang akan berdampak pada ketidakharmonisan kerja, sehingga mengakibatkan pada penurunan kinerja.Penelitian ini bertujuan untuk mencari bentuk SOTK Dinas Kesehatan Propinsi Banten yang sesuai dengan keinginan masyarakat Banten juga sesuai dengan PP No : 8 tahun 2003, jenis penelitian ini adalah kualitatif, informannya adalah pejabat struktural pengambil kebijakan dan pejabat pelaksana tingkat paling bawah serta pengambil kebijakan tingkat tertinggi di Pemerintahan Propinsi Banten dan legislative.Penilitian ini dilakukan dalam 5 tahap yaitu : tahap penelusuran studi literature, tahap melakukan FGD, tahap melakukan wawancara mendalam, tahap melakukan diskusi dengan pengambil kebijakan tertinggi, dan tahap hasil peneliti sendiri, dimana setiap tahap menghasilkan bentuk Struktur Organisasi masing-masing.Bentuk struktur organisasi dinar kesehatan yang dihasilkan dari masing-masing tahap, mempunyai kelebihan dan kekurangannya, dari semua yang ada yang paling baik adalah dari hasil peneliti, karena merupakan kajian gabungan dari SOTK yang dihasilkan dari empat tahapan yang dilakukan.Struktur Organisasi Tata Kerja hasil dari peneliti ini adalah bentuk Struktur Dinas Kesehatan Propinsi Banten yang sesuai dengan keinginan masyarakat Banten dan sesuai dengan PP No : 8 tahun 2003 yang akan diajukan untuk menjadi SOTK Dinar Kesehatan Propisni Banten yang baru.Daftar bacaan : 30 (1995 - 2003 ).

---

Analysis on Development of Organizational Structure and Work Management Applied in Banters Province Health Office Year 2004Banten Province is a new province established by Law No. 23/2000. As a new province, it needs to develop organizational structure of local officers. In accordance to Decree No. 84/2000, local officers to be set up included Health Office. However, the decree does not regulate the numbers of officers clearly, thus many provinces set up too large numbers of local officers due to power and political reasons. In this case, Banten Province health Office is office with large numbers of employee but lack of functionality. This causes overlapping between sub-offices and between sections, and causes, in turn, discordance of work and decreasing performance.

This study objective was to explore organizational structure and working management in Banten Province Health Office which is in accordance to public demand as well as in accordance Decree No. 8/2003. This was a qualitative study with informants from structural officers, decision makers, and implementers at the lowest level within the Provincial Government, as well as legislative members.

This study was conducted in five steps: 1) literature review 2) FGDs 3) in-depth interviews 4) discussion with highest level decision maker and 5) study results. Each of those steps produced its own organizational structure.

The organizational structure of each step was having their strengths and weaknesses. The best structure was the study result structure since it was a compilation of other structures. This structure is the one that satisfy public demand and in accordance to decree No. 8/2003 and is to be proposed as new structure and management for newly developed Health Office.

References: 30 (1995-2003)"

"Tuntutan refomasi di segala bidang khususnya bidang pemerintahan telah melahirkan agenda dan komitmen nasional baru dalam penyelenggaraan pemerintah di daerah, dengan berlakunya Undang-undang nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah nomor 25 tahun 2000 tentang kewenangan Pemerintah dan kewenangan Provinsi sebagai daerah otonom. Desentralisasi memberikan pada kewenangan bidang kesehatan yang dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Lampung semakin besar, perubahan ini memberikan peluang kepada Provinsi untuk menyusun strategi baru berupa, pengorganisasian yang lebih baik dan sesuai kebutuhan daerah, dalam melaksanakan perubahan-perubahan sebagai upaya penyesuaian terhadap kebijakan desentralisasi. Perubahan tersebut salah satunya adalah penataan kembali struktur organisasi Dinas Kesehatan Provinsi Lampung yang pada saat ini berpedoman pada Peraturan pemerintah nomor 84 tahun 2000 dan Peraturan daerah nomor 17 tahun 2000. Lahirnya kebijakan baru Peraturan Pemerintah nomor 8 tahun 2003 tentang pedoman organisasi perangkat daerah, maka secara administrasi perlu perubahan struktur organisasi Dinas Kesehatan Provinsi Lampung untuk menyesuaikannya.Tujuan penelitian ini adalah tersusunnya rancangan atau draff struktur organisasi Dinas Kesehatan Provinsi Lampung yang sesuai dengan kebutuhan dan peraturan peundangan yang berlaku. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, informasi yang didapat berupa data sekunder melalui telaah dokumen dan data primer melalui wawancara mendalam. Informan pada penelitian ini adalah Pejabat struktural Dinas Kesehatan Provinsi Lampung terpilih, Pejabat Sekretariat Provinsi Lampung, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Lampung, Akademisi dan Fakultas Sosial Politik Universitas Lampung.Hasil penelitian menunjukan bahwa kewenangan Dinas Kesehatan Provinsi Lampung Memiliki 4 (empat) kewenangan desentralisasi dan 8 (delapan) kewenangan dekonsentrasi dan apabila keduanya diringkas menjadi 7 (tujuh) kewenangan. Visi dan Misi dinilai sudah cukup baik karena sudah mengacu pada komitmen nasional namun belum berjalan secara maksimal. Tugas pokok dan fungsi belum berjalan optimal karena terdistribusi secara merata. Stuktur organisasi Dinas Kesehatan Provinsi Lampung dinilai masih terlalu gemuk untuk tingkat Dinas Kesehatan level Provinsi karena hanya bersifat lintas Kabupaten/Kota, struktur disusun masih merujuk pada peraturan lama yaitu Peraturan Pemerintah nomor 84 tahun 2000, belum mempertimbangkan aspek kerjasama lintas sektor, lintas program dan pihak ketiga serta tidak sesuai lagi dengan Peraturan perundangan yang berlaku yaitu Peraturan Pemerintah nomor 8 tahun 2003, tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah.Kesimpulan secara umum penelitian ini menghasilkan 3 (tiga) rancangan atau draff struktur organisasi dan tata kerja Dinas Kesehatan Provinsi Lampung yang disusun berdasarkan pendekatan kewenangan dan perundangan yang berlaku serta rekomendasikan untuk perubahan struktur organisasi Dinas Kesehatan Provinsi Lampung dengan berpegang pada azas desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan, serta tetap berpedoman pada Peraturan Pemerintah yang berlaku yaitu Peraturan Pemerintah nomor 8 tahun 2003, tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah.

---

Claim reformation in many aspects and particularly in governmental aspect has resulted a new national commitment and agenda in governmental arrangement in the province. It was showed by the published constitution number 22 year 999 in term of District Government, Government Regulation number 25 year 2000 in term of the Authority of Central and Province Government as Autonomy Region. Decentralization had given a wider authority in health division to the Province of Lampung Government. So, such change had given an opportunity to the province to make new strategy such as better organizing that appropriate to the local needs and also to conduct the changes as effort to adjust with the decentralization policy. One of changes was to reorganize the organization structure of the Province of Lampung Health Office that referred to the Government Regulation number 84 year 2000 and Local Regulation number 17 year 2000. By the published of Government Regulation number 8 year 2003 about Organization Guidance for Local Staff, the Province of Lampung Health Office required an adjustment on its organization structure administratively.

The aim of this study was to make a draft of organization structure for the Province of Lampung Distric Office that appropriate to its need and to the existed regulation. The study used qualitative approach in which the gained information was from secondary data through documents review and primary data was from the in-depth interview. Informants in the study were the chosen structural functionary of the Health Office, the Secretariat functionary of the Province of Lampung, the ParIianment member of the Province of Lampung, and academician from Faculty of Politics and Social Sciences of University of Lampung.

The study showed that authority of the Province of Lampung Health Office had 4 decentralization authorities and 8 deconcentration authorities and if they were summarized, there would be 7 authorities. The existing vision and mission seemed good enough because it had referred to the national commitment, although it had not worked out maximally. The main task and function had not been worked out optimally because they were still distributed equally. The organization structure was still wide for the level of Health Office in the Province and still referred to the old regulation, i.e. Government Regulation number 84 year 2000, it had not yet considered the aspect of inter-sector, inter-program, and third party collaboration, and was not appropriate with the existing regulation i.e. Government Regulation number 8 year 2003 about Organization Guidance for Local Staff.

The study resulted 3 drafts of organization structure and job descriptions for the Province of Lampung Health Office based on the authority and existed regulation approach. It was recommended that in order to change the organization structure of the Province of Lampung Health Office should refer to the principles of decentralization, deconcentration, assistance task, and the Government Regulation number 8 year 2003 about Organization Guidance for Local Staff."

"Penelitian ini dilakukan untuk memperoleh Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Siak 2005-2008, lokasi penelitian Dinas kesehatan Kabupaten Siak Propinsi Riau.Disain penelitian operasional ini menggunakan analisa data primer dan sekunder. Sebagai informan adalah Bupati, DPRD, Ketua Bappeda, Sekretaris Daerah, Organisasi profesi dan Tokoh Masyarakat. Tim Consensus Decision Making Group (CDMG), adalah Kepala Bagian Tata Usaha, Kepala Sub Bag Perencanaan Program, para Kepala Sub Dinas, Kepala Rumah Sakit dan Kepala Puskesmas.Visi "Kabupaten Siak Sehat 2010", dan Misi (1) Menggerakkan pembagunan daerah berwawasan kesehatan; (2) Mendorong kemandirian masyarakat untuk hidup sehat; (3) Memelihara dan meningkatkan pelayanan kesehatan yang bermutu, merata dan terjangkau; (4) Memelihara dan meningkatkan kesehatan individu, keluarga dan masyarakat termasuk lingkungannya.Faktor Eksternal dan Internal; ekonomi, geografi, demografi, kebijakan umum, dana, sarana, SDM kesehatan. Strategi hasil dari IE matriks adalah Hold and Maintain dan strategi hasil analisis QSPM adalah (1) Pengembangan produk (2) Penetrasi pasar (3) Pengembangan pasar.Balanced Scorecard program Dinas Kesehatan (1) Penataan organisasi dan Manajemen (2) Perencanaan dan Pengembangan SDM (3) Penataan Sistem Informasi Manajemen Kesehatan (4) Pemberdayaan Masyarakat dan Sosialisasi Pogram (5) Penataan program sub dinas (6) Negosiasi dan Avokasi dengan Tim Panitia Anggaran (7) Pengendalian, Pemantauan dan Evaluasi Kerja.Penelitian ini menyarankan (1) Penataan Organisasi dan Infrastruktur (2) Perencanaan Kesehatan Terpadu (3) Pelayanan Kesehatan yang berorientasi kepuasan masyarakat (4) Peningkatan kemampuan petugas (5) Acuan penyusunan kegiatan tahunan dengan alat ukur kinerjaDaftar bacaan : 30 (1992 - 2003)

---

Riau Province Siak District Health Office Strategic Plan 2005-2008 This research has done is to get Siak district health office strategic plan 2005 --2008, research location is Siak district health office in Riau Province. The operational research design used primary and secondary data analyzing. The informants are : Bupati, DPRD, Bappeda, District professional organization, and community leader. Consensus Decision making groups ( CDMG) are : Head of Administration, division of programmer Planing Sub Division, head of Division in Siak district health office, Director of Siak district Hospital, and Head of Public Health Centre in Siak district.

Vision " Healthy Siak district 2010", and Mission are : (1) To mobilized local development in healthy circumstances (2) To encourage community in healthy life style (3) To maintain and progress good quality health service, equal, and affordable (4) To maintain and progress personal health, family and community including environmental.

Internal and external factor are : economic, geographic, demographic, public policy, budgetary, facilities, and health human resources. Output strategic from Matrix lE is Hold and Maintain, and output strategic from QSPM analyzing are : (1) Product development (2) Market Penetration (3) Market Development.

Health office Balanced Scorecard program are : (1) Management and organization structural (2) Planning and progressing human resources (3) Health information management system structural (4) Community empowerment and program socialization (5) Haelth office program structural (6) Advocacy and negotiation with local budgetary commission team (7) controlling, monitoring, and evaluating performance.

This research suggest (1) Infrastructure and organization structural (2) Integrated health planning (3) Health service based on community satisfaction (4) To increase personal skill (5) To make annual activities protocol on performance tool."