Ditemukan 9 dokumen yang sesuai dengan query
Raden Gitawati Purwana
"
Lahirnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 telah memperluas Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa perjanjian perkawinan dapat mengenai harta perkawinan atau perjanjian lainnya. Namun, mengenai maksud perjanjian lainnya tidak dijelaskan lebih lanjut dalam putusan ini. Permasalahan timbul karena tidak adanya batasan yang jelas terkait isi yang dapat dituangkan ke dalam perjanjian perkawinan dan adanya kekeliruan menafsirkan perjanjian perkawinan yang menyebabkan esensi perkawinan itu hilang. Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2021
S-pdf
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Adi Nugroho Tantry
"
ABSTRAK
Tesis ini membahas tentang akibat hukum dan kedudukan suami istri yang telah
bercerai, kemudian satu sama lain melakukan perkawinan ulang berdasarkan Pasal
232a KUHPerdata. Pasal 232a KUHPerdata mengatur bahwa, apabila suami dan
istri yang telah dicerai, satu sama lain melakukan perkawinan ulang, maka demi
hukum hiduplah kembali segala akibat perkawinan seolah-olah tak pernah ada
perceraian, namun hal itu tidak boleh mengurangi akan terus berlakunya
perbuatan-perbuatan perdata terhadap pihak ketiga yang telah dilakukan kiranya
dalam tenggang antara perceraian dan perkawinan ulang. Kemudian cara
menghitung ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014
T42249
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Nita Ramdani
"
ABSTRAK
Pasal 38 UU No. 1 Tahun 1974 mengatur mengenai putusnya perkawinan yang disebabkan oleh 3 hal, yaitu: a kematian salah satu pihak, b perceraian, c keputusan pengadilan. Tidak seperti putusnya perkawinan karena kematian saah satu pihak dan karena keputusan pengadilan yang biasanya tidak banyak menimbulkan masalah hukum, putusnya perkawinan karena perceraian justru banyak menimbulkan masalah-masalah hukum pada masyarakat. Salah satunya ialah timbul hasrat ingin bersatu kembali dalam satu perkawinan yang sah setelah terbitnya akta cerai. ...
"
2017
S68485
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Bramandyo Yudha Pratama
"
Permasalahan dalam perkara gugatan ini Putusan No. 572/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel. dimulai ketika Tergugat tidak melaksanakan Akta Kesepakatan Bersama antara Tergugat dan Penggugat yang akhirnya berujung pada ditemukannya alat-alat bukti formil yang justru semakin melemahkan posisi Tergugat dalam persidangan atas gugatan dari Penggugat. Dan kesemuanya ini bermula atas pembagian harta bersama antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan secara mandiri atas kesepakatan masing-masing pihak, yang pada akhirnya ternyata ditemukan bukti-bukti formil yang menjadikan akta kesepakatan bersama tersebut harus dan ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2017
S69558
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Cornelia Riani Iskandar
"
ABSTRAK
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan membedakan
harta benda perkawinan berupa harta bersama yang diperoleh selama perkawinan
dan harta bawaan yang diperoleh masing-masing suami isteri serta berada di
bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.
Pada saat atau sebelum perkawinan para pihak dapat membuat perjanjian
perkawinan yang memisahkan harta kekayaan mereka sehingga masing-masing
mengurus sediri harta baik yang dibawa ke dalam perkawinan maupun yang
diperoleh sepanjang perkawinan. Lain halnya jika terdapat penetapan pengadilan
yang menetapkan salah satu pihak baik suami ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014
T39055
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Cucu Nurhayanti Anggraeni
"
Salah satu akibat putusnya perkawinan campuran adalah harta benda perkawinan yang mengandung unsur asing yang didalamnya. Terutama tanah-tanah di Indonesia dengan sertipikat hak milik yang diperoleh oleh WNA karena adanya pencampuran harta. Dimana hal ini ada ketidaksesuaian dengan UU No. 5 Tahun 1960 tentang Pokok-pokok Agraria. Metode penelitian penulisan skripsi ini bersifat yuridis normatif dan berbentuk deskriptif analitis untuk menjawab permasalahan-permasalahan tersebut. Berdasarkan 3 (tiga) kasus yang telah dianalisis, diperoleh kesimpulan bahwa belum ada pemahaman ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2016
S65259
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Prilly Wiashari
"
Sejak keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 terjadi perubahan terhadap ketentuan mengenai perjanjian perkawinan. Perjanjian perkawinan yang semula hanya dapat dibuat sebelum atau pada waktu perkawinan berlangsung, kini selama perkawinan pasangan suami istri dapat membuat perjanjian perkawinan. Hal ini pasti akan berpengaruh terhadap keadaan harta benda perkawinan, karena pada umumnya perjanjian perkawinan dibuat untuk menyimpangi bentuk dasar harta perkawinan yang bercampur. Bukan hanya tentang harta benda perkawinan yang terpengaruh namun juga terhadap pihak ketiga. Dalam ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2017
S69670
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Michael Chen
"
Perkawinan campuran antara WNI dan WNA bukan merupakan suatu hal baru yang terjadi di Indonesia. Pada tahun 2015, terdapat 1.200 perkawinan campuran yang diyakini dapat meningkat seiring waktu dengan kemudahan komunikasi serta mobilitas sosial. Perkawinan campuran pada dasarnya tunduk pada dua atau lebih hukum karena adanya perbedaan kewarganegaraan diantara pasangan. Keberlakuan hukum ini tidak hanya meliputi perkawinan tetapi juga harta benda perkawinan. Bila suatu perkawinan dinyatakan putus karena perceraian maka timbul persoalan berapa besaran harta ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023
S-pdf
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Isis Ihkwansyah
Bandung: Keni Media, 2012
346.078 ISI h
Buku Teks Universitas Indonesia Library
