Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 16 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Muhammad Nur Ramadhan
Penataan Proses Harmonisasi Peraturan Dalam Pengaturan Peraturan Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan = Structuring the Process of Harmonizing Regulations in Arrangement of Laws and Regulations concerning the Establishment of Legislation
" Proses harmonisasi peraturan perundang masih menemui beberapa persoalan, beberapa diantaranya seperti belum adanya pengaturan yang komperhensif di tingkat undang-undang, belum maksimalnya pengharmonisasian yang dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM, dan masih belum tepatnya mekanisme pengharmonisasian yang dilakukan selama ini. Permasalahan tersebut berimplikasi pada kualitas peraturan yang dihasilkan, diantaranya pembentukan peraturan menghabiskan waktu yang cukup lama dan peraturan masih tersandera dengan mekanisme harmonisasi yang diterapkan dewasa ini. Sehingga persoalan-persoalan tersebut perlu dilakukan penataan guna menghasilkan peraturan ... "
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023
T-pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Fajar Kurniawan
Pengharmonisasian rancangan peraturan menteri : analisis peraturan menteri hukum dan hak asasi manusia nomor 23 tahun 2018 tentang pengharmonisasian rancangan peraturan menteri, rancangan peraturan lembaga pemerintah nonkementerian, atau rancangan peratur = Harmonizing the draft ministerial regulation : analysis of law and human right ministryregulation no. 23/2018 about harmonizing the draft ministerial regulation, draft regulation of non-ministerial governmen institutions, or draft regulations from non- st
" ABSTRAK
Penelitian ini membahas mengenai pengharmonisasian rancangan peraturan menteri, analisis Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pengharmonisasian Rancangan Peraturan Menteri, Rancangan Peraturan Lembaga Pemerintah Nonkementerian, Atau Rancangan Peraturan Dari Lembaga Nonstruktural Oleh Perancang Peraturan Perundang-Undangan. Berlakunya Permenkumham No. 23 Tahun 2018 ini kemudian memunculkan permasalahan terkait dengan kewenangan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam melakukan pengharmonisasian rancangan peraturan menteri dan akibat hukum yang ditimbulkan. Penelitian ini merupakan penelitian hukum ... "
2019
T54426
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Robertus Seta Dyaksa Hanindya
Harmonisasi peraturan perundang-undangan tentang automatic exchange of information di Indonesia terkait rahasia bank setelah diterbitkannya Undang-Undang Nomor 9 tahun 2017 tentang penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2017 tentang akses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan menjadi undng-undang = Harmonization of the regulations on automatic exchange of information in Indonesia in related with bank secrecy after enactment of act Number 9 of 2017 on enactation of the government regulation in Lieu of Law of The Republic of Indonesia Number 1 of 2017
" Dalam rangka mendukung pemberantasan pengelakan dan penggelapan pajak yang dilakukan lintas negara dibutuhkan kerja sama internasional yang memungkinkan adanya pemberian sanksi kepada para wajib pajak yang melakukan pengelakan dan penggelapan pajak tersebut. Salah satu upaya yang dilakukan untuk mendukung hal tersebut adalah melalui pengimplementasian Automatic Exchange of Information in Tax Matter (AEOI). Untuk mendukung upaya tersebut, Pemerintah Indonesia menerbitkan ketentuan terkait AEOI salahs satunya melalui Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2017. Diterbitkannya UndangUndang Nomor 9 Tahun 2017 ... "
Depok: Universitas Indonesia, 2017
T49234
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Lubis, Martin Toyota
Harmonisasi Peraturan Perpajakan Berdasarkan Penyelesaian Sengketa Yuridis Di Pengadilan Pajak Sebagai Upaya Mencegah Berulangnya Sengketa Sejenis = Harmonization of Tax Regulations Based on Juridical Dispute Resolution in Tax Courts as Efforts to Prevent Similar Disputes from Recurring
" Trend jumlah sengketa pajak yang masuk ke Pengadilan Pajak meningkat setiap tahun. Peningkatan salah satunya disebabkan oleh sengketa berulang sejenis yang sebelumnya sudah terdapat Putusan Pengadilan Pajak. Sengketa berulang ini merugikan Otoritas Pajak dan Wajib Pajak dari segi waktu dan biaya. Tujuan penelitian ini untuk memberikan gambaran kondisi harmonisasi atas sengketa berulang sejenis, peraturan yang belum dilakukan harmonisasi, dan pengaruh disharmonisasi peraturan. Penelitian ini merupakan studi kasus dengan menggunakan metode kualitatif. Data yang digunakan adalah Putusan ... "
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2021
T-Pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Khozin Alfani
Harmonisasi Peraturan di Bidang Pendidikan Kedokteran dan Praktik Kedokteran = Harmonization of Regulations in the Field of Medical Education and Medical Practice
" Pengaturan pendidikan kedokteran saat ini diatur dalam tiga buah undang-undang, yaitu UU No. 29 Tahun 2004 (UU Pratik kedokteran), UU No. 12 Tahun 2012 (UU Pendidikan Tinggi), dan UU No. 20 Tahun 2013 (UU Pendidikan Kedokteran). Ketiga undang-undang tersebut mengatur mengenai penetapan standar pendidikan profesi dokter, uji kompetensi dokter, dan dokumen kelulusan pendidikan profesi dokter. Ketiga substansi ini telah diatur dalam jenis dan bentuk peraturan perundang-undangan delegasi yang berbeda serta diimplementasikan oleh instansi yang berbeda ... "
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023
T-pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Nurul Zashkia
Menggagas Instrumen Harmonisasi Norma Nukum Rancangan Peraturan Perundang-Undangan untuk Mengatasi Disharmoni Hukum di Indonesia = Initiating an Instrument for Harmonization of Legal Norms Draft Laws and Regulations to Overcome Legal Disharmony in Indonesia
" Kewenangan harmonisasi rancangan peraturan perundang-undangan diberikan pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan untuk rancangan peraturan perundang-undangan tingkat pusat dan Kantor Wilayah untuk rancangan peraturan perundang-undangan tingkat daerah. Kendati demikian, peraturan perundang-undangan yang berlaku masih belum megatur instrumen harmonisasi rancangan peraturan perundang-undangan yang konkrit. Padahal instrumen harmonisasi menjadi sangat penting untuk mengatasi disharmoni hukum yang terjadi di Indonesia akibat obesitas regulasi. Sejak dahulu, pemerintah telah mengeluhkan masalah obesitas hukum khususnya ... "
Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023
T-pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Tony Wisnu Pratama
Harmonisasi Ketentuan Hukum Persaingan dan Pembentukan Competition Authority dalam Kerangka Masyarakat Ekonomi ASEAN = Harmonization of Competition Law and the Formation of Competition Authority within The Framework of The ASEAN Economic Community
" Tesis ini membahas mengenai harmonisasi ketentuan hukum persaingan dan pembentukan otoritas persaingan dalam kerangka masyarakat ekonomi ASEAN. Seiring dengan perkembangan peningkatan integrasi ASEAN, interaksi antara pelaku usaha tidak lagi berada di tingkat domestik namun telah melampaui batas negara bahkan hingga ke pasar regional ASEAN. Saat ini dirasakan pentingnya meningkatkan komitmen untuk menciptakan kawasan ekonomi regional dengan tingkat persaingan yang tinggi dan terbebas dari persaingan usaha yang tidak sehat. Oleh karena itu kiranya perlu dipersiapkan adanya ... "
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2017
T-pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Jamaludin
Dampak Industri Semen pada Pengembangan Kawasan karst Berkelanjutan = Impact of the Cement Industry on the Development of the Sustainable Karst Area
" Pertumbuhan penduduk berimplikasi positif terhadap peningkatan permintaan semen. Hal ini menjadi perhatian serius, terutama dalam keberlanjutan kawasan karst sebagai salah satu bahan baku utama industri semen. Kawasan karst Klapanunggal sebagai satu kesatuan ekosistem dengan industri semen memerlukan upaya pengembangan untuk harmonisasi dan keberlanjutan. Penelitian ini menggunakan metode gabungan (mix methode) kuantitatif dan kualitatif, serta melakukan analisis secara deskriptif, dan menggunakan analisis Miles & Huberman untuk mengembangkan konsep. Hasil penelitian menunjukan industri semen di Klapanunggal memberikan ... "
Jakarta: Sekolah Ilmu Lingkungan Universitas Indonesia, 2024
T-pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Dio Ashar Wicaksana
Kewenangan eksekutif terhadap organisasi olahraga : studi kasus kedudukan menteri pemuda dan olahraga terhadap PSSI = Executive authority with sports organization : case study the position of the minister of youth and sports with PSSI
" Pemerintah mempunyai kewenangan mengenai penyelenggaraan olahraga di Indonesia dalam rangka untuk mencapai kesejahteraan di dalam masyarakat, namun dalam penyelenggaraan olahraga di Indonesia terdapat suatu organisasi olahraga yang mempunyai kewenangan dalam olahraga sepak bola, yaitu PSSI. Keberadaan PSSI di Indonesia selain mewakili Indonesia dalam sepak bola di dunia internasional, tetapi juga sebagai anggota FIFA di Indonesia. Sehingga dalam penyelenggaraan olahraga secara nasional memungkinkan adanya suatu pertentangan antara sistem hukum olahraga nasional dengan sistem hukum FIFA. Agar ... "
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2012
S43346
UI - Skripsi Open  Universitas Indonesia Library
cover
Achmad Zulfikar
Harmonization of international law in Indonesian legal system: The study of Indonesian migrant workers protection overseas
" This study aims to describe and analyze the development of the harmonization of international conventions of migrant workers rights with the Indonesian Migrant Workers Act and to examine the process of adopting the substance of international conventions on the protection of migrant workers' rights into the Indonesian Migrant Workers Act. This study uses legal normative research method by reviewing principles, concepts of law and related legislations and regulations. The results of this study shows that: ... "
Jakarta: Policy Analysis and Development Agency, 2019
300 JHLN 5:1 (2019)
Artikel Jurnal  Universitas Indonesia Library
<<   1 2   >>