Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"

Suatu fakta yang dapat kita amati dewasa ini adalah makin meningkatnya unjuk rasa kecewa terhadap keadilan dalam masyarakat, khususnya di kalangan "pencari keadilan".

Bagi masyarakat Indonesia istilah "pencari keadilan" sudah tidak asing, dan wajarlah jika masyarakat mengharapkan para fungsionaris, aparat dan penegak hukum mencari dan menemukan keadilan bagi pencari keadilan. Namun dalam rangka mencari, menemukan dan memberikan jawaban kepada pencari keadilan ini, kalangan penekun ilmu hukum tentu mengetahui bahwa yang dikembangkan ilmu hukum (setidak-tidaknya di Indonesia) adalah bukan teori menemukan keadilan tetapi teori menemukan hokum (rechtsvinding-theorie). Teori yang lahir lebih dari seabad lalu memang berasumsi bahwa hukum yang ditemukan adalah adil. Mungkin saja para penekun Ilmu Hukum dan para pelaksana hukum merasa sudah memenuhi keadilan jika puas dengan keadilan formal. Di samping itu, tentu ada saja orang yang menganggap hukum dan keadilan sebagai komoditi yang dapat diperjualbelikan. Konsep hukum dan keadilan, sudah sejak zaman Plato, bahkan sebelumnya diteliti, ditulis, didiskusikan tanpa henti-hentinya dan tanpa hasil yang memuaskan.

Luijpen malahan mengemukakan bahwa terasa sinis untuk menulis mengenai keadilan dewasa ini, jika diingat bahwa 18% umat manusia menguasai dan mengendalikan 3/4 kekayaan dunia. Ditambahkannya bahwa kita semua bertanggung jawab (Luijpen, 1979 : 392). Data di Indonesia menunjukkan angka di bawah 18%. Oleh karena itu perlu dipertanyakan seberapa jauh hukum di Indonesia setelah setengah abad diproklamasikan menjamin keadilan bagi rakyatnya.

Dalam rangka mencari bahan dan data mengenai Hukum dan Keadilan dalam kondisi Indonesia, saya temukan Hasil Pertemuan para pakar hukum (Badan Pembinaan Hukum Nasional disingkat BPHN, Januari 1995: 11), yang antara lain berkesimpulan bahwa:

1. Komponen-komponen Sistem Hukum Nasional, yang terdiri dari budaya hukum, substansi hukum, Lembaga dan Aparatur Hukum tennasuk Proses, Prosedur dan Mekanisme Hukum serta Sarana dan Prasarana Hukum, yang dalam sinergismenya pada waktu ini belum mampu memenuhi fungsinya yaitu belum memberi kepastian hukum, belum memberj pengayoman (perlindungan), belum memberi keadilan.
2. Oleh sebab itu perlu diadakan aksi kombinasi (combined action) menuju pada perkembangan bahwa Sistem Hukum Nasional akan lebih memberi kepastian hukum, lebih memberi pengayoman dan lebih memberi keadilan.
3. Aksi kombinasi ini menjadi masukan (input) bagi proses harmonisasi hukum di dalam kegiatan pembentukan hukum, penegakan hukum, penelitian hukum dan pendidikan hukum. Proses inilah yang akan melahirkan budaya, struktur dan substansi (materi) hukum nasional kita, yang pada gilirannya akan menemukan masukan (input) bagi proses harmonisasi selanjutnya.
4. Setiap sistem hukum, terutama Sistem Hukum Nasional merupakan suatu sistem "in the making", sesuatu yang terus mengalami perubahan. Karena itu Sistem Hukum Nasional kita juga merupakan hasil proses harmonisasi antara sejumlah unsur dan faktor yang diolah berdasarkan dan memegang teguh paradigma, asas-asas norma dan metode hukum yang pasti, sebagaimana disepakati sebelumnya.

"

"PT. VWX merupakan perusahaan energi intemasional yang melakukan strategi bisnis merger dan akuisisi. Tujuannya utamanya adalah mempertahankan kesinambungan opcmsional pemsahaan. Merger merupakan suatu usaha di mana dua perusahaan bersepakat untuk melebau' menjadi sam entitas sehingga menjadi suatu badan yang lebih bcsar dan diharapkan nantinya akan menjadi lebih kompetitif dan efcktif scna eiisien dibandingkan perusahaan lainnya yang sejenis. Akuisisi merupakan pengambilalihan suatu pemsahaan oleh perusahaaan Iainnya di mana lazimnya proses tersebut dilakukan oleh perusahaan yang lebih besar temtama dalam segi modal yang dimilikinya. Banyak permasalahan yang akan timbul ketika suatu organisasi meiakukan merger dan akuisisi, terutama pada saat periode transisi di mana biasanya waktu yang diperlukan agar tercapai kondisi yang stabil dapat mencapai 2 - 4 lahun. Salah Satu permasalahan yang dihadapi adalah berkenaan dengan sumbcr daya manusia. Sumber daya manusia (SDM) dalam organisasi alau sering disebut sebagai pekerja ataupun pegawai mempakan salah sam aset yang bemilai bagi perusahaan. SDM mempakan aset yang paling unik sehingga tidaklah mudah untuk mengelola pegawai di mana masing-masing individu memiliki aspirasi dan keinginan yang bermacam-macam dan berbeda satu sama Iain. Penulis berusaha mengulas mcngenai bagaimana percncanaan harmonisasi terhadap kebijakan wmunerasi oleh perusahaan merger dan akuisisi dengan prinsip temp mempertahankan motivasi pegawainya. Dalam merancang sistem harmonisasi nemunerasi, ada beberapa tahapan penencanaan yang harus dilakukan. Langkah awal scbeium mcmulai pcrcncanaan adalah dengan Tujuannya adaiah agar dapat rnerancang program-program rcmunerasi yang mengarahkan perilaku pegawaj schingga dapat menguntungkan baik bagi pcgawai maupun perusahaan. Dalam memahami perilaku tersebut, teori yang digunakan adalah tentang motivasi. Di mana teori ini diharapkan dapat memberikan informasi tentang bagaimana mengembangkan masing-masing bagian motivasi dan bagaimana mengevaluasi hasil dari masing-masing bagian proses tersebut. Beberapa altrnatif perlu dibuat dan dikaji secara seksama dalam mcncntukan pendekatan yang akan diambil dalam perumusan hannonisasi kebijakan remunerasi tcrscbut. Diantara altematif yang ada adalah: pertama, total kebijakan remunerasi mengacu kepada salah satu kebijakan pelusahaan dari kedua pemsahaan yang melakukan merger dan akuisisi. Alternatif ini rnerupakan pendekatan yang sederhana dan mudah prosesnya sehingga waktu yang diperlukan relatif siugkat. Alternatif kedua merupakan total kebijakan renmnerasi bemdasarkan kepada kebnakan yang sudah ada dan prinsip yang paling menguntungkan bagi pegawai. Kebijakan ini juga sering dikenal sebagai "cherry picking". Yakni memilih kcbijakan-kebijakan yang terbaik diantara kedua legacy yang ada sehingga konsep ?apapun yang lebih tinggi? (which ever is higher) adalah yang dipilih. Bila kebijakan ini dilaksanakan tentunya akan membuat setiap pegawai senang namun pada sisi Iainnya ada hal yang perlu diperhatikan terutama biaya yang timbul akan Iuar biasa. Alternatif ketiga adalah kehijakan remunerasi diharmonisasikan secara bcrtahap dengan berusaha mendekatkan "gap" antara kebijakan remunerasi yang sejenis dcngan mcmfokuskan pada harmonisasi nilai nominal antara sam dengan yang lainnya_ Dalam altematif ini ada kemungkinan kelompok tertentu akan mendapatkan tambahan ataupun mengalami pengurangan baik dan segi nominal maupun dari segi program yang diterima. Namun plinsip yang digunakan dalam kebijakan ini adalah tidak te1jadinya penurunan total rcmuncrasi yang diterima pegawai. Altematif ini jika diimplcmentasikan tidaklah mudah dan memerlukan waktu yang panjang serta hams melakukan komunikasi secara intens kepada pegawai untuk memberikan pemahaman-pcmahaman atas perubahan yang teljadi. Berdasarkan alternatif yang ada, penulis juga benxsaha memberikan rekomendasi yang terbaik dalam pelaksanaan harmonisasi tersebut. Dalam perumusan harmonisasi remuncrasi ini tidak lepas dari survei data pasar dan best practice yang dilakukan oleh perusahaan atau industri lain dengan mengkonsolidasikan dengan kondisi intem organisasi; pcratumn-pemtman dari pemerinlah tentang ketenagakenjaan agar kelak nanti tidak akan limbul masalah-masalah yang bersifat hukum perdata; pcraturan-peraturan dari korporat agar pada setiap bisnis unit yang ada secara global akan konsisten dan scragam dalam mengimplementasikannya; dan pcrtimbangan-pertimbangan lainnya seperti kemudahan adn1inistratif serta keinginan untuk menghilangkan budaya superior masing-masing legacy. Diharapkan dengan adanya kebijakan yang murni bam akan menghilangkan perbedaan dan menciptakan kondisi ke1ja yang lebih kondusif serta memotivasi pegawai dalam berkarya sesuai dcngan filosofi remunerasi perusahaan yakni memiliki sistem rcmunerasi yang menarik (attractive) schingga dapat merekrut pegawai dari pasar; dapat mempertahankan (retain) pegawai yang bagus dalam organisasi dengan demikian tidak akan meninggalkan pemsahaan serta dapat mcmotivasi (motivate) pegawainya. Dalam penulisan ini juga akan diberikan gambaran tahapan-tahapan yang harus ditempuh dalam merumuskan pelaksanaan remuncrasi yang tepat. Selain itu juga ada beberapa rekomendasi berkenaan dengan stmtegi komunikasi kepada seluruh pegawai."

"Belakangan ini, Turki menjadi salah satu sorotan dunia termasuk masyarakat Indonesia terlebih ketika film-film Turki masuk dan digemari oleh masyarakat Indonesia. Hal ini karena letak geografisnya yang strategis, yaitu terletak di dua benua, Benua Asia dan Benua Eropa. Hal ini menyebabkan terbentuknya kebudayaan Turki yang beragam. Selain itu, Turki menyimpan banyak kisah sejarah dan juga budaya yang sangat besar, khususnya bagi umat Islam itu sendiri.Dapat dikatakan bahwa Turki merupakan bagian dari sejarah peradaban Islam di dunia. Dan untuk bisa memahami soal sejarah serta budaya Turki yang menarik, dibutuhkan pemahaman terhadap bahasanya terlebih dahulu.Buku “Turkiye — Bahasa Turki Dasar” ini ditulis dengan tujuan agar bisa memenuhi kebutuhan masyarakat yang ingin mempelajari bahasa Turki, khususnya bagi para pemula. Buku ini berisi tentang kosakata harian, percakapan, ungkapan, rumus, dan juga latihan-latihan yang dikemas secara praktis dan juga menarik, sehingga lebih mudah untuk dipahami oleh para pembaca."

"We have not yet had high quality international standards which can be used all over the world. Thus, we need to work together to make such things. An important standard thai need to be done is the one about goodwill recognition. US CAAP, UK GAAP and International Accounting Standard give different guidance. Harmonization of these standards will create a uniformed goodwill accounting which consistently can be applied by companies."

"Analisa ini dimulai dalam rangka menghadapi desakan harmonisasi hukum persaingan usaha dalam menghadapi integrasi ekonomi regional yakni ASEAN Economic Community yang juga mengakibatkan meningkatknya kekhawatiran pealku usaha mengenai frekuesni dan ketidakpastian hukum bagi tindakan merger internasional. Selanjutnya, hukum persaingan usaha di Indonesia, Singapura dan Thailand merupakan negara-negara yang dipilih untuk dilakukan analisa terlebih dahulu karena tingkat perkembangan hukum persaingan usaha yang lebih maju dibandingkan negara ASEAN lainnya serta signifikansi kekuatan ekonomi negara-negara ini bagi wilayah ASEAN.Selain itu, pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah mengenai ketentuan mengenai merger yang dilarang yang bagaimanakah yang diatur dalam Undang-Undang persaingan usaha di Indonesia, Singapura dan Thailand dan bagaimakaah perbedaanya. Penelitian yang dilakukan disini menggunakan metode penelitian deskriptif dan dapat disimpulkan bahwa berdasarkan penelitian ini terdapat beberapa kategori ketentuan mengenai merger yang dilarang yang meliputi definisi merger, merger yang dikecualikan, sanksi, penilaian merger dan bentuk-bentuk merger yang dilarang.

---

The analysis commenced under the urge to harmonize the competition law in ASEAN countries in the face of regional economic integration known as the ASEAN Economic Community which stimulates the growing concern among entrepreneurs due to the ever increasing frequency and uncertainty of international merger practices within the region. In addition, the competition law of Indonesia, Singapore and Thailand were chosen to be firstly analyzed among other ASEAN members notwithstanding several factors such as the level of competition law development and also the level of economic significance of these countries within ASEAN. Furthermore, the main issues of the comparative analysis lies within the prohibited mergers terms regulated under the Act of Republic of Indonesia No.5/1999 , Singapore Competition Act and Thailand Trade Competition Act and its distinctions. In this case the main issues of the analysis are answered through descriptive research method. It can be concluded that the regulated terms concerning prohibited mergers under the competition law of the abovementioned countries can be categorized mainly to several parts, namely the definition of merger, exceptions, sanctions, merger assessment and forms of prohibited mergers."

"Skripsi ini membahas ketidakharmonisan antara penetapan nilai pabean (customs valuation) dan penyesuaian nilai impor terkait isu transfer pricing atas transaksi impor yang dilakukan oleh pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa di Indonesia dengan menggunakan teori harmonisasi. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain penelitian deskriptif.Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hambatan harmonisasi antara penetapan nilai pabean dan penyesuaian nilai impor terkait isu transfer pricing disebabkan oleh perbedaan pedoman regulasi, tidak adanya koordinasi antara DJP dan DJBC, perbedaan perilaku wajib pajak, dan perbedaan kepentingan antara DJP dan DJBC. Disharmonisasi ini menyebabkan wajib pajak menanggung compliance cost yang lebih besar.

---

This thesis discussed disharmony between customs valuation and transfer pricing adjustments for import transations by associated enterprises in Indonesia using the theory of harmonization. This research is qualitative descriptive interpretive.The result of this thesis indicates that the obstacles to harmonize customs valuation and transfer pricing are the different guidelines between the two regulations, lack of coordination between Directorate General of Taxes (DGT) and Directorate General of Customs and Excise (DGCE), taxpayer's behavior, and different interests between DGT and DGCE. Disharmony between customs valuation and transfer pricing impacts on taxpayer's compliance cost."

"Dalam rangka mendukung pemberantasan pengelakan dan penggelapan pajak yang dilakukan lintas negara dibutuhkan kerja sama internasional yang memungkinkan adanya pemberian sanksi kepada para wajib pajak yang melakukan pengelakan dan penggelapan pajak tersebut. Salah satu upaya yang dilakukan untuk mendukung hal tersebut adalah melalui pengimplementasian Automatic Exchange of Information in Tax Matter (AEOI). Untuk mendukung upaya tersebut, Pemerintah Indonesia menerbitkan ketentuan terkait AEOI salahs satunya melalui Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2017.Diterbitkannya UndangUndang Nomor 9 Tahun 2017 sebagai payung hukum implementasi AEOI di Indonesia merupakan babak baru bagi dunia perpajakan khusunya berkaitan denan pembukaan rahasia bank untuk kepentingan perpajakan. Penerbitan undangundang sebagaimana dimaksud sebagai payung hukum implementasi AEOI diikuti dengan penerbitan ketentuan teknis di bawahnya yang berfungsi sebagai petunjuk teknis pelaksanaan. Penerbitan beberapa aturan tersebut tentunya memiliki konsekuensi berkaitan dengan harmonisasi dengan peraturan lain khususnya yang berkaitan dengan rahasia bank.Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis permasalahan yang berhubungan dengan hal-hal tersebut yaitu, pertama, menganalisis pengaturan mengenai rahasia bank dan AEOI di Indonesia dan kedua, menganalisis harmonisasi peraturan pelaksanaan AEOI yang berkaitan dengan rahasia bank setelah diterbitkannya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2017. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder.Kesimpulan yang didapatkan berdasarkan hasil penelitian ini adalah yaitu pertama, pengaturan mengenai rahasia bank dan implementasi AEOI terdapat pada beberapa peraturan perundang-undangan yang berbeda waktu penerbitannya dan latar belakang penerbitannya sehingga terdapat potensi permasalahan terkait harmonisasinya. Kedua, permasalahan harmonisasi terhadap ketentuan sebagaimana tersebut dapat diatasi melalui penegasan pengesampingan pasal yang telah diatur oleh Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2017. Sementara isu harmonisasi terhadap peraturan di bawah perundang-undangan yang berfungsi sebagai petunjuk teknis dapat dilakukan melalui penyesuaian ketentuan yang lama dengan yang baru yang dapat dilakukan dengan penerbitan peraturan perubahan ataupun pencabutan peraturan yang lama.

---

The effort of tackle down the tax evasion and tax evading in the global scope requires international cooperation and instrument that allows the impose of sanctions to the taxpayers who are shifting their profit and revenue outside their home country. One of the actions that made by the global scope to support this, is through the implementation of Automatic Exchange of Information in Tax Matter (AEOI). Government of Indonesia issued regulations of AEOI in order to support to fight tax evasion and tax evading by the enactment of Act Number 9 of 2017.The enactment of Act Number 9 of 2017 as the legal basis of AEOI implementation triggered the new phase for the world of taxation in Indonesia, especially concerning the bank secrecy in tax matters. The enactment of Act Number 9 of 2017 as a legal basis of the implementation of AEOI followed by the enactment of the technical regulations under the act as the technical guideline. The enactment of these regulations have consequences related to harmonization with other regulations, especially those related to bank secrecy.This study aims to analyze the problems related to these matters, first, to analyze the regulation of bank secrecy and AEOI in Indonesia and second, to analyze the harmonization of AEOI regulations related to bank secrecy after the enactment of Act Number 9 of 2017. Research methods that used in this study is juridical normative based on literature study.This study concluded that first, the regulations of bank secrecy and implementation of AEOI are found in several different laws and regulations that has the different time and background so there are potential problems related to harmonization. Second, the solutions of the harmonization of these issues of regulations can be overcome by the waiver of the old regulations by using the Act Number 9 of 2017. The harmonization issues of regulations under the Act Number 9 of 2017 can be done through the adjustment of the old regulations referring to the Act Number 9 of 2017."

"ABSTRACTPenelitian ini dimaksudkan untuk mendeskripsikan upaya kesejahteraan keluarga dengan menjalin harmonisasi masyarakat baik harmonisasi secara keluarga, bermasyarakat, maupun harmonisasi berbudaya. Terjalinnya harmonisasi masyarakat antar Jagoi Babang Indonesia dan Serawak Malaysia mewujudkan kesejahteraan keluarga pada masyarakat Jagoi Babang, karena dengan hubungan yang baik terjadi transaksi perdagangan yang saling menguntungkan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan mendasarkan pola berpikir secara induktif, untuk mengungkap terkait dengan terwujudnya kesejahteraan keluarga melalui harmonisasi masyarakat tapal batas. Pengumpulan data diperoleh dari informan yaitu pemimpin pemerintahan di tingkat kecamatan, tokoh masyarakat dan masyarakat Jagoi Babang. Data diperoleh melaiUI teknik wawancara, untuk mengungkap upaya masyarakat Jagoi Babang dalam memelihara keharmonisasian antarmasyarakat di perbatasan. Observasi juga dilakukan untuk mengetahui secara langsung aktivitas masyarakat di tapa! batas (perbatasan antamegara). Data yang terkumpul dianalisis secara deskriptif dan dipaparkan dalam bentuk naratif. Berdasar hasil observasi, wawancara dengan informan yang tinggal di Jagol Babang terungkap, bahwa kesejahteraan keluarga dapat diwujudkan dengan melakukan harmonisasi keluarga, harmonisasi bermasyarakat, dan harmonisasi berbudaya, di jalin dengan melakukan silaturahmi yang dikaitkan dengan moment tertentu seperti perayaan hari raya keagamaan di manfaatkan untuk berkunjung antarkeluarga dengan masyarakat negara tetangga. Wujud harmonisasi bermasyarakat nampak pada adanya kesepakatan masyarakat Jagoi dan Serawak yang melakukan perdagangan di Pasar Serikin. Masyarakat saling sepakat dalam menggunakan jasa ojek sebagai alat transportasi perdagangan dengan mengatur dan membagi jasa tukang ojek dalam mengangkut dagangan."

"Kajian harmonisasi regulasi dilakukan atas 26 Undang-undang (UU)terkait dengan pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA).Pemeriksaannya dilakukan dalam dua aras: aras pertama,memeriksa kesesuaian materi di dalam peraturan perundang undangan yang sudah diinventarisasi(17 UU sektor terkait langsung SDA dan 9 UU pendukung) dengan prinsip-prinsip yang ada di dalam TAP MPR IX/2001.Aras kedua, memeriksa tumpang-tindih norma,azas, dan aturan yang ada di dalam UU terkait SDA.Proses pemeriksaan tumpang-tindih ini hanya dilakukan pada peraturan perundang-undangan yang setara atau horizontal. Prinsip keadilan sosial menjadi prinsip yang paling kurang terpenuhi dalam UU terkait SDA yang diperiksa. Temuan ini mengindikasikan perlu ada arah baru dalam perubahan dan penyusunan regulasi terkait dengan SDA."