Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Sesungguhnya pengertian teniang hak-hak buruh pada tingkat iternasional masih beragam. Organisasi Buruh Internasional (ILO) yang dipandang sebagai lembaga yang rnclindungi dan mempromosikan hak-hak buruh telah mengeluarkan ratusan konvensi. Namun masih belum lerdapat kesepakatan ienlang konvensi apa saja yang dapat dipandang sebagai bagian integral dari hak-hak buruh. Terlepas dari keragaman ini, terdapat beberapa hak-hak buruh yang dikeluarkan melalui konvensi ILO yang sangat pararel dengan dan sukar dipisahkan dari pengertian tentang hak-hak asasi manusia (HAM). Beberapa hak tersebut misalnya antara lain adalah hak kebebasan berserikat (tahun 1948), hak pengupahan yang adil bagi wanita dan pria (1951), penghapusan tenaga kerja paksa (1957), dan diskriminasi dalam imbalan pekerjaan dan jabatan (1958).' Dalam derajat tertentu kepedulian masyarakal internasional terhadap hak-hak buruh mendahuli kepedulian terhadap HAM. Fakta bahwa ILO didirikan pada 1919 jauh mendahului pernbentukan PBB rnenunjukkan hal ini. Terlepas dari faktaini.namun sangat jelas bahwa hanya setelah PD II lerdapat perhatian yang lebih serius dari ILO terhadap hak-hak buruh. Deklarasi Hak-Hak Azasi Manusia Sedunia oleh Majelis Umum PBB yang bam dibuat pada tahun 1948 tampaknya memberikan dorongan bagi ILO untuk mengeluarkan ketentuan-ketentuan lanjutan tentang hak buruh.-Tulisan berikut tidak bertujuan untuk menyoroti hubungan antara HAM dengan Hak-Hak Buruh. Yang ingin disorot adalah kesulitan-kesulitan yang muncul untuk menghonTiati hak-hak buruh dalam konleks liberasi perdagangan di negara berkembang. Seperti diketahui setelah terbentuknya Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) pada 1995, komitmen negara-negara anggota untuk terus bergerak ke arah tindakan-tindakan liberalisasi perdagangan terus dilakukan.' Walau lidak secara langsung berhubungan dengan liberalisasi perdagangan. terdapal berbagai isu baru yang muncul yang akan menentukan masa depan si stem perdagangan dunia. Satu diantara berbagai isu baru tersebut terkait dengan hak-hak buruh dan perdagangan intemasionalDumping Sosial atau Imperialisme Sosial"

"Penelitian skripsi ini membahas mengenai hak-hak buruh atas perusahaan yang telah dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga, dan Pemutusan Hubungan Kerja tidak dapat dihindarkan. Penulis menggunakan metode Yuridis Normatif dengan memperhatikan norma yang tertulis dan berlaku terkait dengan pemutusan hubungan kerja dan peraturan terkait mengenai kepailitan dengan memperhatikan pertimbangan hakim PN. Denpasar. Penelitian ini, menggunakan bahan hukum primer seperti perundang-undangan dan juga yurisprudensi, selain itu bahan hukum sekunder dan tersier sebagai penunjang. Penulis,menggunakan pendekatan kualitatif yang dapat menghasilkan data deskriptif analitis, yaitu apa yang dinyatakan oleh sasaran penelitian yang bersangkutan secara tertulis atau lisan, sehingga dapat diperoleh hasil adanya inisiatif dari mantan buruh yang bekerja sebagai salah satu kreditor, untuk tetap aktif hingga pada tahap pemberesan utang-piutang perusahaan yang telah dinyatakan pailit untuk mendapatkan bagian sesuai haknya yang telah ditentukan. Karena ditolaknya permohonan kasasi oleh mahkamah agung karena kurangnya prasyarat untuk menuntut haknya sehingga menjadi tidak dapat sama sekali didapatkan.

---

This study aimed to determine whetherThis thesis research discusses the rights of laborers to companies that have been declared bankrupt by the Commercial Court, and Termination of Employment can not be avoided. The author uses the Normative Juridical method by observing the written and applicable norms related to the termination of employment and related regulations concerning bankruptcy with due consideration of the judges of the PN. Denpasar. This study, using primary legal materials such as legislation and also jurisprudence, besides secondary and tertiary legal material as a supporter. The author, using a qualitative approach that can generate analytical descriptive data, ie what is stated by the target research in writing or orally, so that can be obtained the result of the initiative of the former workers who work as one of creditors, to remain active until the stage of debt settlement due debts of companies that have been declared bankrupt to obtain parts according their rights. Due to the rejection of the supreme cassation appeal by the supreme court due to the lack of prerequisites to claim its rights so that it can not be at all obtained "