Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 10 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Peranginangin, Effendi
Praktek pengurusan sertifikat atas tanah
Jakarta: Rajawali, 1986
346.043 PER p
Buku Teks  Universitas Indonesia Library
cover
Parlindungan, Adi Putera
Berakhirnya hak hak atas tanah menurut sistem UUPA
Bandung: Mandar Maju, 1989
346.04 PAR b
Buku Teks  Universitas Indonesia Library
cover
Aryanto Budi Nugroho
Pelaksanaan ketentuan pajak penghasilan final bagi wajib pajak yang usaha pokoknya melakukan pengalihan hak atas tanah dan /atau bangunan :studi kasus Pt X
" Penelitian ini membahas mengenai pelaksanaan ketentuan PPh final bagi wajib pajak yang usaha pokoknya melakukan pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan, permasalahan-permasalahan yang muncul dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif melalui studi kasus yang terjadi di PT X. Hasil penelitian menyarankan kepada PT X untuk menghitung penghasilan lain-lain sesuai dengan ketentuan PPh badan dan final sesuai jenis penghasilannya, PT X harus menyetorkan PPh sesuai dengan ... "
Depok: Universitas Indonesia, 2010
T27565
UI - Tesis Open  Universitas Indonesia Library
cover
Gracy Indriani
Pembuktian Mengenai Hak-Hak atas Tanah dan Perbuatan Hukum serta Peristiwa Hukum Lainnya Mengenai Tanah di Kab. Wonosobo khususnya di Desa Jengkol
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1974
S20304
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Maulida Larasati
Analisa mengenai keberlakuan perjanjian nominee terhadap bukti kepemilikan hak atas tanah dan bangunan antara Yayasan Kesejahteraan Keluarga PT Bhaita dan Karyawan (Analisa Putusan Mahkamah Agung RI No 3670K/Pdt/2001)
" Pemerintah menerapkan pembatasan terhadap kepemilikan tanah di Indonesia. Pemerintah melarang badan hukum, kecuali badan hukum tertentu yang dinyatakan oleh peraturan perundang-undangan, untuk memiliki tanah dengan status Hak milik yang merupakan status hak tertinggi dalam kepemilikan tanah di Indonesia. Dalam transaksi yang terkait dengan pertanahan, tidak jarang dijumpai badan hukum (yang tidak ditunjuk Pemerintah) yang mengupayakan agar dapat memperoleh tanah dengan status Hak Milik. Mekanisme yang digunakan biasanya adalah dengan cara melakukan perjanjian nominee. Status Hak Milik atas tanah ini lebih disukai badan hukum ketimbang status Hak ... "
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2008
S21387
UI - Skripsi Open  Universitas Indonesia Library
cover
Muhammad Bakri
Hak menguasai tanah oleh negara: paradigma baru untuk reforma agraria
" buku ini membahas tentang hak menguasai tanah oleh negar ... "
Malang: Universitas Brawijaya Press, 2011
346.044 MUH h
Buku Teks  Universitas Indonesia Library
cover
Ananda Vania Putri Hendarto
Surat Bukti Pelepasan Hak Dan Akta Pengoperan Hak Sebagai Alas Hak Kepemilikan Tanah Hak Usaha (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 435PK/Pdt/2020) = Deed of Release of Right and Deed of Transfer Right As The Basis For Legal Ownership Of “Tanah Hak Usaha” (Case Study: Supreme Court Decision Number 435PK/Pdt/2020)
" Kepemilikan yang sah atas suatu bidang tanah di Indonesia dapat diperoleh melalui diterbitkannya sertipikat hak atas tanah. Sertipikat tanah tersebut dapat diperoleh melalui proses pendaftaran tanah. Namun masih terdapat masyarakat yang belum melakukan pendaftaran tanah, dan menguasai suatu bidang tanah tanpa ada haknya. Adapun isu hukum yang dibahas dalam penelitian ini adalah legalitas kepemilikan atas tanah hak usaha dalam Putusan MA No. 435PK/Pdt/2020, dan surat bukti pelepasan hak dan akta pengoperan hak sebagai alas hak ... "
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022
T-pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Listyawati
Perbedaan antara Tanggal di dalam Akta dan Tanggal di dalam Surat Setoran BPHTB Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan
" Dengan diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Pejabat Pembuat Akta Tanah, peranan pejabat umum tanah ini semakin eksis dalam hukum tanah di Indonesia. Untuk membuktikan adanya perbuatan hukum peralihan hak atas tanah kecuali pemindahan hak melalui lelang, sebagaimana dikehendaki dalam UPA harus dibuktikan dengan akta otentik yang dibuat oleh PPAT. Sebagai salah satu pejabat yang berwenang untuk membuat akta peralihan hak atas tanah dan bangunan, PPAT tunduk pada ketentuan Pasal 24 ayat (1) ... "
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2008
T24698
UI - Tesis Open  Universitas Indonesia Library
cover
Listyawati
Perbedaan antara Tanggal di dalam Akta dan Tanggal di dalam Surat Setoran BPHTB Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan / Listyawati
" Dengan diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Pejabat Pembuat Akta Tanah, peranan pejabat umum tanah ini semakin eksis dalam hukum tanah di Indonesia. Untuk membuktikan adanya perbuatan hukum peralihan hak atas tanah kecuali pemindahan hak melalui lelang, sebagaimana dikehendaki dalam UPA harus dibuktikan dengan akta otentik yang dibuat oleh PPAT. Sebagai salah satu pejabat yang berwenang untuk membuat akta peralihan hak atas tanah dan bangunan, PPAT tunduk pada ketentuan Pasal 24 ayat (1) ... "
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2008
T37025
UI - Tesis Open  Universitas Indonesia Library
cover
Lieke L. Tukgali
Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Dalam Mencegah Manipulasi dan Spekulasi Dalam Bidang Pertanian
Jakarta: Universitas Indonesia, 2002
T36390
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library