Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 3 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Fathudin
Pembatasan hak prerogatif presiden dalam pengangkatan pejabat publik kajian tentang mekanisme pengangkatan kapolrdi dan Panglima TNI = Restrictions on the presidential prerogative in the appointment of public officials a study of the mechanism of the appointment of chief of the indonesian national police and commander of the Indonesian National Armed Forces
" ABSTRAK Tesis ini membahas tentang pembatasan hak prerogatif presiden dalam pengangkatan pejabat publik khusunya kepala kepolisian negara republik Indonesia dan Panglima TNI. Pembatasan tersebut berupa hak konfirmasi DPR dalam proses pengangkatan pejabat publik. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian normatif yuridis dengan pendekatan pendekatan undang-undang (statuta approach). Hasil penelitian ini menunjukan bahwa meskipun intitusi Polri dan TNI merupakan institusi pelaksana fungsi pemerintahan di bidang pertahanan dan keamanan yang kedudukannya berada dalam ruang lingkup kekuasaan eksekutif ... "
Depok: Universitas Indonesia, 2016
T44886
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Nisrina Irbah Sati
Pembatasan Kekuasaan Presiden dalam Memberikan Grasi, Rehabilitasi, Abolisi, dan Amnesti = The Limitation of President’s Power in Exercising the Prerogative of Mercy
" Pemberian pergantian, rehabilitasi, penghapusan, dan amnesti menjadi hak prerogatif belas kasih yang keberadaannya diakui di Indonesia bahkan sejak berlakunya Undang-Undang Dasar 1945. Kekuasaan ini menjadi hak prerogatif penuh Presiden, yang memberikan hak penuh dan mutlak kepada Presiden. Terlebih dulu dalam menggunakan kekuatan. Ketika norma-norma konstitusional berubah, keberadaan otoritas ini sebagai hak prerogatif Presiden mulai mendapatkan pembatasan formal pada saat berlakunya Konstitusi Republik Indonesia Serikat melalui keterlibatan lembaga negara lain untuk memberikan pertimbangan. Mekanisme ini tetap ... "
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2019
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Moh Amar Khoerul Umam
Pelibatan komisi pemberantasan korupsi oleh presiden dalam proses pengangkatan menteri menurut tinjauan hukum tata negara = The involvement of the corruption eradication commission in the process of of appointing ministers by president in constitutional law
" Penelitian ini membahas dua pokok permasalahan: Pertama, bagaimana proses pemilihan dan pengangkatan menteri oleh presiden setelah amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Kedua, bagaimana pelibatan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam pengangkatan menteri menurut tinjauan Hukum Tata Negara. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Pembahasan dimulai dari kekuasaan presiden sebelum dan setelah amandemen Undang-Undang Dasar 1945, khususnya kewenangan dalam memilih dan mengangkat menteri, serta kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Pengaturan proses pemilihan menteri dalam Undang-Undang ... "
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2015
S60233
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library