Hasil Pencarian

Ditemukan 12 dokumen yang sesuai dengan query

Achmad Fajar Reski

Perlindungan hukum bagi pemegang hak pakai di atas tanah negara (analisis putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2508 K/Pdt/1997)

" Penelitian ini membahas bentuk perlindungan dan upaya hukum yang dapat ditempuh oleh pemegang Hak Pakai atas tanah Negara yang dirugikan akibat perbuatan melawan hukum .Penelitian dilakukan dengan metode yuridis normatif secara deskriptif analisis melalui bahan-bahan kepustakaan dan analisa terhadap putusan pengadilan. Hasil penelitian diperoleh : 1) upaya hukum dengan mengajukan gugatan ke pengadilan umum/perdata sebagaimana Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dan mengenai sah tidaknya Surat Keputusan Tata Usaha Negara dengan mengajukan gugatan ke pengadilan ... "

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2012

T30109

UI - Tesis Open Universitas Indonesia Library

Ikhsanul Fikri

Penyertaan modal pada Badan Usaha Milik Negara dalam bentuk barang milik negara (tinjauan penyertaan modal negara atas barang milik negara kepada PT Kereta Api Indonesia) = Capital inclusion in state-owned enterprise in the form of State-owned Property (a review of state capital inclusion in state-owned property in Indonesian Railway Company)

" Penelitian ini membahas mengenai penyertaan modal negara khususnya yang berbentuk barang milik negara kepada PT Kereta Api Indonesia (KAI) dan mengenai peralihan kekayaan badan usaha dari Djawatan Kereta Api sampai PT KAI. Dalam penyelenggaraan kegiatan perkeretaapian selama ini masih terdapat beberapa barang milik negara berbentuk tanah atau bangunan yang belum disertakan melalui Peraturan Pemerintah. Selain itu perubahan bentuk dari Perusahaan Jawatan (Perjan) ke Perusahaan Umum (Perum) tidak otomatis mengalihkan kekayaan PT KAI karena Perjan merupakan ... "

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2020

S-pdf

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Sri Pancawati

Analisis Penyelesaian Permasalahan Hukum atas Tanah Hak Pakai No. 7/Kapuk antara CV. Kaputeta Jaya dan PT. Pertamina di Jakarta Barat

" ABSTRAK
Dalam hukum tanah nasional hak penguasaan tanah termaktub pada Pasal 2 ayat (2) UUPA, Negara sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat bertindak selaku badan penguasa. Hak atas tanah adalah hak memberikan kewenangan kepada pemegang hak untuk berbuat sesuatu atas tanah yang dikuasainya, hak yang dimaksud tertera pada Pasal 16 UUPA, salah satunya adalah hak pakai yaitu hak untuk menggunakan tanah yang langsung dikuasai oleh Negara atau tanah milik orang lain yang memberi wewenang dan kewa j iban yang ditentukan dalam keputusan pemberiannya atau dalam perjanjian dengan ... "

2007

T36913

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Hari Fitriansyah

Analisis hukum terhadap kekuatan pembuktian akta hibah terhadap hak milik rumah dan bangunan diatas tanah hak pakai yang telah berakhir masa berlakunya : putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 1121 K/Pdt/2010 = Analysis of law against the power of grant deed evidence against property home and land use right above buiding that has ended period of applicabality : a Judicial Decision of Indonesia's Highest Court Number 1121 K/Pdt/2010

" Orang perseorangan selaku subyek hak atas tanah, yaitu setiap orang yang identitasnya terdaftar selaku Warga Negara Indonesia berdomisli di wilayah Negara Indonesia dan tidak kehilangan hak memperoleh sesuatu hak atas tanah, namun untuk melakukan tindakan hukum dalam hal pertanahan harus sudah dewasa secara hukum. Manusia guna melangsungkan kehidupannya, maka selalu akan mempunyai kebutuhan, baik berupa kebutuhan jasmani maupun rohani. Salah satu kebutuhan jasmani dapat diperoleh seseorang baik dengan jalan mengadakan perjanjian jual beli, tukar menukar, ... "

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2013

T32599

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Dias Pasah Ramadhani

Kajian penerbitan Sertipikat Hak Pakai Nomor 287/Selong atas nama Departemen Pendidikan Nasional (Putusan MA No. 48 PK/TUN/2016) = Study of the Issuance of the Right of Usage over the Land Certificate Number 287/Selong in the Name of the Department of National Education. (Supreme Court Republic of Indonesia Decision Number 48 PK/TU/2016).

" ABSTRAK
Tesis ini mengkaji mengenai permasalahan dari Penerbitan Sertipikat Hak Pakai Nomor 287/Selong atas nama Departemen Pendidikan Nasional, sertipikat tersebut diterbitkan diatas tanah negara bekas Eigendom Verponding Nomor 1684 atas nama Het Gouvernement van Nederlands Indie. Selain itu, sebelum diterbitkan sertipikat tersebut telah dibangun Rumah Negara Golongan II yang telah ditempati penghuni berdasarkan Surat Izin Penghunian. Maka dari itu, terbitnya Sertipikat tersebut telah membuat penghuni merasa hak prioritasnya terlanggar. Pada akhirnya Putusan MA No. 48 PK/TUN/2016 ... "

2019

T-Pdf

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Fauzan Aziman Alhamidy

Pemberian Hak Pakai pada Tanah Girik Berdasarkan Perspektif Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 386/PDT.G/2019/JKT.BRT) = Granting Use Rights to Girik Land Based on Article Law Number 5 of 1960 concerning Basic Agrarian Principles Regulations

" Sertipikat Hak atas Tanah merupakan tanda bukti yang kuat untuk kepemilikan atas tanah. Setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria bukti kepemilikan tanah di Indonesia harus didaftarkan sehingga memperoleh sertipikat. Girik hanya menjadi bukti pembayaran pajak atas tanah bukan bukti kepemilikan hak atas tanah. Untuk menjadi bukti kepemilikan atas tanah Girik tersebut harus ditingkatkan terlebih dahulu menjadi Sertipikat Hak atas Tanah. Girik yang tidak ditingkatkan berpotensi akan adanya sengketa kepemilikan, ... "

Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2024

T-pdf

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Andrieta Isabella Edwina Putri

Kajian terhadap status bangunan dan tanah yang dihuni bekas karyawan perusahaan jawatan kereta api pjka di kelurahan manggarai, jakarta selatan = Review on the legal status of the buildings and the land inhabited by the ex employees of perusahaan jawatan kereta api pjka in manggarai south jakarta

" Penelitian ini membahas mengenai berbagai status badan hukum memiliki pengaturan yang berbeda mengenai jenis Hak Pakai yang dapat diperoleh dalam kaitannya dengan perkembangan Djawatan Kereta Api DKA hingga akhirnya menjadi PT. KAI Persero dan mengenai peralihan kekayaan perusahaan-perusahaan tersebut ditinjau dari perspektif keuangan negara, salah satunya adalah tanah dengan Sertipikat Hak Pakai No. 47/1988 a/n Kementerian Perhubungan c.q Perusahaan Jawatan Kereta Api PJKA . Terakhir dijelaskan pula prospek Surat Penunjukkan Rumah SPR yang dimiliki oleh ... "

Depok: Universitas Indonesia, 2017

S66218

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Lazuardi Adnan

Tinjauan yuridis atas kepemilikan satuan rumah susun oleh warga negara asing = Juridical review of ownership of flat units by foreign citizens

" Undang-undang tentang rumah susun yang merupakan bagian dari peraturan hukum tanah di Indonesia tentunya bersumber pada kaidah hukum tanah nasional. Walaupun demikian, Penerapan asas pemisahan horizontal yang merupakan asas hukum adat pada undang-undang rumah susun masih menjadi pertanyaan. Masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah dengan berlakunya Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 29 Tahun 2016 mengakibatkan Warga Negara Asing dapat memiliki hunian dengan hak atas tanah selain Hak Pakai. Padahal, ... "

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2019

T52156

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Nency Patricia

Pembatalan sertipikat hak pakai terkait eksistensi hak ulayat masyarakat adat Desa Laha, Maluku : analisa kasus Putusan Nomor 18/G/2012/PTUN.ABN = Revocation of the right to use certificate in relation to the existence of indigenous villagers land right in Laha, Maluku : analysis of the Case Verdict Number 18/G/2012/PTUN.ABN

" Tesis ini membahas keberadaan hak ulayat adat terkait pembatalan sertipikat hak pakai di wilayah negeri Adat Laha, Maluku dimana kaitan eksistensi masyarakat hukum adat di Negeri Laha, Maluku terhadap penerbitan sertipikat hak pakai diatas tanah adat mereka. Penelitian ini adalah penelitian yuridis-normatif. Hasil penelitian menyarankan bahwa Badan Pertanahan Nasional bersikap lebih hati-hati terhadap setiap warga negara yang hendak memohonkan untuk penerbitan sertipikat hak atas tanah di atas tanah adat, harus dilepaskan terlebih dahulu hak atas ... "

Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014

T39006

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Putu Gina Paramita

Pembatalan sertipikat hak pakai tumpang tindih diatas tanah hak milik adat milik perorangan (analisis putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 170/PDT.G/2014/PN.BKS) = Cancellation of certificate of land use overlap above owned property rights of indigenous individuals (analysis of bekasi district court s decision Nomor 170/PDT.G/2014/PN.BKS)

" Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (UU No. 5 Tahun 1960) mewajibkan diadakannya pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia oleh Pemerintah guna menjamin kepastian hukum dan perlindungan secara yuridis dan teknis bagi pemiliknya. Didalam praktiknya, masih timbul masalah tumpang tindih hak atas tanah, seperti kasus yang diputus dalam Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 170/PDT.G/2014/PN.BKS. Permasalahan dalam tulisan ini mengenai perlindungan hukum bagi pemegang hak atas tanah terhadap adanya kasus tumpang ... "

Depok: Universitas Indonesia, 2016

T46709

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

<< 1 2 >>

Hasil Pencarian :: Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian