Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Notaris adalah pejabat umum yang memiliki hak salah satunya adalah hak cuti. Salah satu syarat yang harus dipenuhi Notaris guna memperoleh hak cuti adalah sudah menjalankan masa jabatan 2 (dua) tahun sesuai pada Pasal 25 UUJN. Pihak yang berwenang untuk menerima atau menolak permohonan cuti adalah Majelis Pengawas Notaris. Permasalahan dalam penelitian ini adalah mengenai pengajuan permohonan cuti bagi Notaris yang belum menjalankan masa jabatan 2 (dua) tahun dan pertimbangan Majelis Pengawas Notaris dalam menerima atau menolak permohonan cuti Notaris. Untuk menjawab permasalahan tersebut digunakan metode penulisan normatif. Hasil dari penelitian ini pengajuan cuti bagi Notaris RE yang belum menjalankan masa jabatan dua tahun dianggap sah, Notaris RE mengajukan cuti dikarenakan harus melahirkan meskipun belum memenuhi satu syarat cuti, serta pertimbangan bagi Majelis Pengawas Notaris adalah melindungi hak perempuan untuk melahirkan dan keadaan mendesak yang dialaminya. Pihak yang berwenang menyusun UU khususnya Peraturan Menteri yang mengatur mengenai cuti sebaiknya meninjau kembali pengaturan yang mengatur cuti Notaris melahirkan dan cuti yang belum menjalankan masa jabatan dua tahun, dan kepada Notaris yang belum menjalankan masa jabatan dua tahun namun mengalami keadaan mendesak tetap harus mengajukan permohonan cuti yang ditujukan kepada Majelis Pengawas Notaris sesuai dengan waktu kebutuhan cuti.

---

Notaries are public officials who have rights, one of which is the right to leave. One of the conditions that must be met by a Notary in order to obtain the right to leave is that he has served a term of office of 2 (two) years according to Article 25 UUJN. The party authorized to accept or reject requests for leave is the Notary Supervisory Board. The problem in this study is regarding the submission of requests for leave for Notaries who have not served a term of 2 (two) years and the considerations of the Notary Supervisory Board in accepting or rejecting requests for Notary leave. To answer these problems used normative writing method. The results of this study are that submitting leave for Notary RE who has not served a two-year term of office is considered valid, Notary RE applying for leave because they have to give birth even though they have not fulfilled a leave requirement, and the consideration for the Notary Supervisory Board is to protect women's rights to give birth and the urgent situation they are experiencing. The party authorized to draw up laws, especially ministerial regulations governing leave, should review the arrangements governing maternity leave and leave for notaries who have not served a two-year term, and notaries who have not served a two-year term but are in an urgent situation must still apply for leave. addressed to the Notary Supervisory Board in accordance with the time of need for leave."

"Pengaturan cuti dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN) yang tidak secara jelas diatur menunjukan keberadaan undang-undang tersebut tidak mengatur mengenai cuti, terlebih pengaturannya justru masih menginduk pada undang-undang sebelumnya. Hal tersebut pula menunjukan adanya kelemahan dalam UU ASN. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis ketiadaan pengaturan cuti dalam UU ASN berkaitan dengan hak kepegawaian, serta menganalisis pelaksanaan ketentuan cuti dengan ketiadaan pengaturan dalam UU ASN. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif, yaitu menggambarkan fenomena yang melekat permasalahan. Pendekatan yuridis normatif dilakukan untuk menjawab permasalahan hukum dengan pendekatan atas norma atau kaidah yang didalamnya juga termasuk juga peraturan perundang-undangan. Penelitian bersifat deskriptif analisis dengan analisis menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa ketiadaan pengaturan cuti dalam UU ASN yang secara formal tidak mendapat pengaturan mengenai cuti dan hanya mengaitkan keberadaan cuti dengan alasan yuridis keberadaan Pasal 75, yang menyatakan keberadaan aturan yang terdapat dalam UU ASN beserta aturan turunannya. Hasil lain dari penelitian ini adalah cuti adalah sebuh hak yang pelaksanaannya harus diatur dalam undang-undang ASN. Kesimpulan dalam penelitian ini adalah tidaklah benar ketiadaan cuti dalam UU ASN, serta ketiadaan tersebut akan menghilangkan kepastian hukum.

---

The regulation of leave in Law Number 20 of 2023 concerning the State Civil Apparatus (UU ASN) which is not clearly regulated shows that the existence of the Law does not regulate leave, moreover the regulation is still subordinate to the previous law. This also shows weaknesses in the ASN Law. This study aims to analyze the absence of leave regulations in the ASN Law relating to employee rights, as well as to analyze the implementation of leave provisions with the absence of regulations in the ASN Law. This research is a descriptive study, namely describing the phenomenon that is inherent in the problem. A normative legal approach is carried out to answer legal problems with an approach to norms or rules which also include laws and regulations. The research is descriptive analysis with analysis using qualitative methods. The results of the study show that the absence of leave regulations in the ASN Law which formally does not receive regulations regarding leave and only links the existence of leave with the legal reasons for the existence of Article 75, which states the existence of regulations contained in the ASN Law and its derivative regulations. Another result of this study is that leave is a right whose implementation must be regulated in the ASN law. The conclusion in this study is that it is not true that there is no leave in the ASN Law, and its absence will eliminate legal certainty."

"ABSTRAK