Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 2 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Eni Wiharyanti
Analisa yuridis mengenai pembuatan akta pembagian hak bersama (APHB) yang dibuat dihadapan PPAT yang juga menjabat sebagai notaris : studi kasus Putusan Majelis Pemeriksa Pusat Notaris Nomor: 02/B/Mj.Ppn/Xii/2011 tanggal 29 Desember 2011 = Juridical analysis of deed with rights allocation (APHB) which signed before the official Land Deed Maker (PPAT) who also serve as a Notary : Case study the Council Decision Investigator notary's Center's Number: 02/B/Mj.PPN/XII/2011 on 29th December 2011
" Notaris dan PPAT adalah pejabat umum yang membuat Akta Otentik. Berdasarkan Pasal 15 ayat 2 huruf f Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, seorang Notaris berwenang untuk membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan sehingga seorang Notaris juga menjabat sebagai PPAT. Seorang Notaris yang merangkap juga sebagai PPAT dalam mengemban tugasnya dituntut untuk menghasilkan akta yang bermutu. Artinya akta yang dibuatnya itu sesuai dengan aturan hukum dan kehendak para pihak yang berkepentingan. Notaris/PPAT tersebut ... "
Depok: Universitas Indonesia, 2012
T30372
UI - Tesis Open  Universitas Indonesia Library
cover
Karsina Lopinta Dimaya Rumengan
Kekuatan Hukum Akta Autentik Atas Akta Perjanjian Perkawinan yang Tidak Diakui Oleh Salah Satu Pihak Dalam Gugatan Hak Bersama (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor 679/Pdt.G/2019.PA.SMN) = The Legal Power of the Authentic Deed of the Marriage Agreement Deed that is Not Recognized by One of the Parties in the Collective Rights Lawsuit (Case Study of the Sleman Religious Court Decision Number 679/Pdt.G/2019.PA.Smn)
" Penelitian ini membahas mengenai perlindungan hukum yang diberikan kepada para pihak yang mengikatkan diri ke dalam perjanjian perkawinan yang berkenaan dengan gugatan hak bersama yang dilayangkan oleh satu pihak. serta penafsiran ketentuan pasal dalam Undang- Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan beserta peraturan perundangan lainnya yang berkenaan dengan perjanjian perkawinan. Permasalahan yang diangkat adalah menganalisis pengaturan tentang keabsahan Akta Autentik Perjanjian Perkawinan dan menelaah pelaksanaan hukum nasional terkait perjanjian perkawinan.

Untuk menjawab permasalahan ... "

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2021
T-pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library