Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Anak adalah manusia yang belum dewasa karena ia belum dewasa,seorang anak masih membutuhkan perlindungan dari orang dewasa (Orang tua, keluarga,masyarakat dan pemerintahh)...."

"Kajian tindak penelantaran anak dimaksudkan untuk mengidentifikasi pelaku, bentuk penelantaran dan pelanggaran hak anak serta efektifitas berlakunya Undang-undang No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak (UUPA), selanjutnya ditentukan strategi kebijakan untuk memberikan perlindungan hak anak yang lebih memadai...."

"ABSTRAKAkta kelahiran adalah sebuah dokumen yang penting bagi seorang anak karena termasuk hak dasar anak. Selama ini, proses pengurusan Akta Kelahiran dilakukan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil di Kabupaten/Kota dan dianggap sulit dan mahal. Pemerintah Kabupaten Banyuwangi telah mewujudkan inovasi layanan publik dalam pemenuhan hak dasar anak melalui Program Lahir Procot Pulang Bawa Akta. Melalui inovasi ini, layanan pengurusan akta kelahiran menjadi cepat, mudah, dan efisien karena melibatkan seluruh Puskesmas, rumah sakit pemerintah, dan rumah sakit swasta yang telah bekerjasama dengan Pemerintah Kabupaten. Metode kajian ini menggunakan studi dokumen, wawancara mendalam, dan pengamatan"

"Skripsi ini membahas tentang hak asuh anak pasca perceraian berdasarkan Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Bentuk penelitian ini adalah yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif analisis. Temuan penelitian ini adalah bahwa pihak ayah dan ibu mempunyai hak yang sama dalam memelihara dan mendidik anak pasca perceraian sepanjang memenuhi persyaratan. Pertimbangan utama dalam memutuskan hak pemeliharaan anak pasca perceraian adalah dilihat dari kepentingan dan kemaslahatan anak terutama bagi anak yang belum mumayyiz. Surat perdamaian sebagai bentuk kesepakatan para pihak dapat dijadikan salah satu jalan keluar dalam mengatur hak pemeliharaan anak. Namun demikian, eksekusi putusan pengadilan kadang berjalan kurang efektif. Oleh karena itu perlu dibentuk sebuah lembaga pemerintah yang khusus mengawasi pelaksanaan putusan pengadilan.

---

This thesis discusses the post-divorce child custody based on Islamic Law and Act No.1/1974. This is a normative juridical research using descriptive analysis approach. The findings of this study is that either father or mother have equal rights in nurturing and educating children on post-divorce as long as they meet all the requirements. The main consideration in deciding child custody post- divorce should be seen from the interests and welfare of the children, especially for children below 12 (twelve) years old (mumayyiz). The divorce settlement agreement as a form agreed by the parties can be one of the solution in arranging child custody. However, the execution of court decisions sometimes run less effective. Therefore, it is necessary to establish an institution to oversee the execution."