Ditemukan 152 dokumen yang sesuai dengan query
Jakarta: Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) , 1998
600 TEK
Buku Teks SO Universitas Indonesia Library
Ariani Nastya Mahanani
"
Tanah mempunyai fungsi penting bagi eksistensi kehidupan manusia, hal ini dikarenakan tanah merupakan media kehidupan dimana manusia beserta seluruh unsur penunjang kehidupan manusia (makhluk hidup selain manusia, serta unsur-unsur lain yang bersifat material) bernaung. Meski berfungsi sebagai media penyangga kehidupan manusia, namun secara kuantitas maupun kualitas keberadaan tanah tersebut tidak pernah mengalami peningkatan. Tanah tidak dapat secara langsung menyajikan kemakmuran, melainkan kegiatan usaha di atas tanah tersebut. Hal inilah yang kemudian seharusnya dijadikan prioritas dalam ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2011
T28670
UI - Tesis Open Universitas Indonesia Library
Theresia Febriani Hakim
"
Tanah merupakan salah satu bagian dari kebutuhan hidup manusia yang mendasar. Penguasaan tanah termasuk bangunannya dalam hal kepemilikan hak atas tanah merupakan kesatuan yang penting. Hal ini disebabkan karena sistem hukum tanah nasional yang menganut asas permisahan horizontal. Sehingga mengenai kepemilikan tanah dan bangunan di atas tanah dapat saja terjadi perbedaan hak kepemilikan.
Tesis ini membahas perlindungan hukum bagi pemilik hak atas bangunan yang berdiri diatas hak atas tanah milik pihak lain dan upaya yang ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2011
T30814
UI - Tesis Open Universitas Indonesia Library
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2003
S10169
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Mariska Nauli
"
ABSTRAK
Laporan magang ini berisi tentang analisis perlakuan akuntansi transaksi sewa guna usaha terhadap perusahaan pembiayaan bernama PT XYZ. Kegiatan sewa guna usaha merupakan salah satu kegiatan utama Perseroan. Tujuan utama dari laporan ini adalah mengetahui apakah PT XYZ sudah menerapkan PSAK 30 (Revisi 2011) dalam kegiatan sewa guna usaha. Dalam laporan ini, pembahasan diawali dengan proses awal kegiatan sewa guna usaha yang beroperasi di PT XYZ. Kemudian pembahasan berlanjut pada pencatatan transaksi sewa guna usaha ...
"
2013
S54664
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Fransiscus Wahyu Baskoro
"
Pada tahun 2004, PT A dan PT B menandatangani perjanjian bangun-guna-serah (BOT) proyek X. Kontrak berlaku selama 30 tahun dengan opsi perpanjangan 20 tahun. Selama periode BOT, PT A memperoleh kompensasi tahunan dari PT B. Studi kasus ini akan menganalisa kewajaran kompensasi berdasarkan benchmark dari PT A dan kepatuhan PT B terhadap legalitas kontrak dalam menjalankan proyek BOT. Kompensasi dapat dianggap wajar berdasarkan benchmark. Tetapi ketidak patuhan PT B terhadap legalitas kontrak dapat membuatnya menjadi ...
"
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2016
S-pdf
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Peranginangin, Effendi
Jakarta: Kelompok Belajar ESA, 1980
346.04 PER t
Buku Teks Universitas Indonesia Library
Su Ritohardoyo
Yogyakarta : Ombak, 2013
711.4 RIT p
Buku Teks SO Universitas Indonesia Library
Krishna Davy
"
Perbandingan antara keterbatasan lahan dengan jumlah penduduk membuat maraknya pembangunan rumah susun termasuk rumah susun yang dibangun di atas tanah Hak Guna Bangunan yang juga diterbitkan di atas Hak Pengelolaan. Untuk memperoleh Hak Milik Satuan Rumah Susun, pihak yang akan membangun rumah susun mengadakan kerjasama pemanfaatan tanah dengan Pengelola Barang berdasarkan perjanjian Bangun Guna Serah dimana pihak yang akan membangun rumah susun sebagai mitra Bangun Guna Serah akan diberikan izin untuk memperoleh Hak Guna Bangunan ...
"
Depok: Universitas Indonesia, 2015
T44049
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Siregar, Desy Kristina
"
Tesis ini membahas tentang peralihan Hak Guna Bangunan (HGB) di atas Hak Pengelolaan (HPL) sebagai obyek dari Perjanjian Kerjasama Bangun Guna Serah antara Pemerintah Kabupaten Buton dengan PT Andromeda Sakti. HGB di atas HPL memang dapat beralih dan dialihkan kepada Pihak Ketiga, namun sayangnya tidak ada aturan yang tegas apabila HGB di atas HPL tersebut adalah obyek dari suatu perjanjian pemanfaatan barang milik daerah dengan cara kerjasama BGS masih dapat dialihkan kepada pihak lain atau ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2018
T50322
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
