Hasil Pencarian

Ditemukan 8 dokumen yang sesuai dengan query

Rosmayati Sonny

Kedudukan paman sebagai pemegang hak perwalian anak dibawah umur (studi kasus penetapan Pengadilan Malang No. 121/Pdt.P/2011/PN.Mlg) = Position uncle as right holder guardianship of under age children study case malang court establishment number 121/Pdt.P/2011?PN.MIg)

" Perwalian mempunyai pengertian orang lain selaku pengganti orang tua yang menurut hukum diwajibkan mewakili anak yang belum dewasa dalam melakukan suatu perbuatan hukum Konsep perwalian dalam Kitab Undang Undang Perdata berbeda dengan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 dimana dalam Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang merupakan lex specialis dari KUH Perdata menyatakan bahwa perceraian orang tua tidak menyebabkan adanya perwalian dimana kedua orang tua tetap bertanggungjawab untuk mengasuh anak anaknya Perwalian baru akan ... "

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014

S54476

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Kadriah

Problematika pertanahan, kewarisan, perwalian dan perbankan Pasca Tsunami di Aceh

Aceh: Aceh Justice Resource Centre (AJRC), 2009

346.04 KAD p

Buku Teks Universitas Indonesia Library

Atagoran, Teresa Catharina Boi

Perbandingan ketentuan pencabutan wali pada peraturan pemerintah nomor 29 tahun 2019 tentang syarat dan tata cara penunjukan wali dengan undang-undang nomor 1 tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan = Comparison of revocation of guardian regulations in government regulation no. 29 of 2019 on conditions and procedures of appointment of guardian with law no. 1 of 1974 on marriage as replased with law no. 16 of 2019 on amandemen to the law no. 1 of 1974 on marriage

" Wali sebagai pelaksana kekuasaan orang tua terhadap anak memiliki peran yang signifikan dalam tumbuh kembang dan kesejahteraan anak. Namun jika pada kenyataannya perwalian tidak berjalan sebagaimana mestinya, wali dapat dicabut oleh Pengadilan setempat. Masalah yang akan dibahas dalam tulisan ini adalah pengertian dan pengaturan mengenai anak, perwalian, perbandingan pengaturan pencabutan perwalian antara Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta perbandingan ... "

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2020

S-pdf

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

I Gusti Ayu Citra Sari Dewi

Tinjauan yuridis terhadap kewajiban pemberitahuan ke balai harta peninggalan dalam hal terjadinya perwalian atas anak yang belum dewasa berdasarkan penetapan hakim: studi kasus penetapan nomor 338/Pdt.P/2011/PN.Smi = Jurisdictional review of notification obligation to the property and heritage agency in the event of guardianship upon a minor under judge's order orderP case study number 338/Pdt.P/2011?PN.Smi

" Alasan peneliti melakukan penelitian ini karena kewajiban pemberitahuan terjadinya perwalian anak yang belum dewasa dengan penetapan Hakim ke Balai Harta Peninggalan Jakarta oleh Pengadilan Negeri tidak dilaksanakan sesuai ketentuan Pasal 369 ayat 1 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Metode dalam penelitian ini bersifat yuridis normatif dengan pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan dan wawancara. Untuk studi kepustakaan, dilakukan dengan menelaah bahan-bahan kepustakaan yang dapat menunjang teori dan fakta terkait permasalahan yang sedang diteliti. Bahan penelitian yang digunakan ... "

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2018

S-Pdf

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Manullang, E. Fernando M.

The purpose of law, pancasila and legality according to ernst utrecht : a critical reflection

" Ernst Utrecht adalah salah seorang sarjana hukum terbaik yang pernah dimiliki oleh Indonesia. Pandangan politiknya menempatkan dirinya sebagai seorang intelektual organik; sarjana hukum yang terlibat dan mengutarakan kesadaran umum yang ada di dalam masyarakat, baik itu di arena akademis, maupun di arena politis. Keterlibatannya yang kontroversial ini berakhir tragis, karena membuatnya meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya. Artikel ini memaparkan dan merefleksikan beberapa ide hukum dan politik Utrecht yang cukup kontroversial; yaitu, pertama, pengayoman sebagai tujuan hukum ... "

Depok: Faculty of Law University of Indonesia, 2015

pdf

Artikel Jurnal Universitas Indonesia Library

Cornelia Riani Iskandar

Suami menjadi pengampu bagi harta istri yang telah dipisah oleh perjanjian perkawinan : analisis penetapan Pengadilan Negeri Bandung Nomor : 245/PDT/2007/PN.BDG = Husband as the guardian of his wife's property distributed through a prenuptial agreement : an analysis of Bandung District Court's Decision Number 245/PDT/P/2007/PN.BDG / Cornelia Riani Iskandar

" ABSTRAK
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan membedakan harta benda perkawinan berupa harta bersama yang diperoleh selama perkawinan dan harta bawaan yang diperoleh masing-masing suami isteri serta berada di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain. Pada saat atau sebelum perkawinan para pihak dapat membuat perjanjian perkawinan yang memisahkan harta kekayaan mereka sehingga masing-masing mengurus sediri harta baik yang dibawa ke dalam perkawinan maupun yang diperoleh sepanjang perkawinan. Lain halnya jika terdapat penetapan pengadilan yang menetapkan salah satu pihak baik suami ... "

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014

T39055

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Meilia Irawan

Transformasi kebijakan pemerintah Arab Saudi sejak tahun 2005 : Kontribusi perempuan di ranah sosial dan politik = Transformation in Saudi Arabia policy since 2005 : Women contribution in social and politic

" Male guardianship adalah konsep untuk keamanan perempuan Saudi di area publik. Konsep tersebut merupakan proteksi bagi perempuan untuk berkontribusi di ranah sosial, ekonomi dan politik. Male guardianship terhubung pada budaya patriarki. Hal itu memunculkan diskriminasi dan subordinasi pada posisi perempuan---Perempuan Saudi tidak memiliki kesempatan untuk aktif di publik dan terjadi pembatasan akses seperti larangan menyetir, terlibat dalam reformasi politik, keaktifan dalam komunitas sosial, pembatasan lahan pekerjaan sesuai kemampuan mereka, pembatasan mata kuliah dalam pendidikan dan ... "

Jakarta: Program Pascasarjana Universitas Indonesia, 2014

T-Pdf

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Fadilla

Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Tunggal (Single Parent Adoption) dan Akibat Hukumnya terhadap Perwalian dan Hak Mewaris (Studi Analisis Penetapan Nomor 313/Pdt.P/2018/PN.Spt dan Nomor 625/Pdt.P/2019/PN.Spt) = Adoption by Single Parent and The Consequences due to Guardianship and Inheritance Rights (Analytic Study of Law Court Decree Number 313/Pdt.P/2018/PN.Spt and Number 625/Pdt.P/2019/PN.Spt)

" Pengangkatan anak idealnya dilakukan oleh orang tua yang utuh karena dianggap mampu memberikan kesejahteraan dan perlindungan demi perkembangan anak yang lebih baik. Namun, tidak menutup kemungkinan bagi orang tua tunggal untuk melakukan pengangkatan anak, terutama apabila seseorang mampu secara finansial dan sosial dalam mengurus, mengasuh, mendidik, dan memberikan kasih sayang demi kepentingan terbaik anak dan kesejahteraan anak di masa depan. Pengangkatan anak oleh orang tua tunggal memiliki akibat hukum terhadap perwalian dan hak mewaris. Namun, ... "

Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022

S-pdf

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Hasil Pencarian :: Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian